Ditemukan 496 data
11 — 2
tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), KompilasiHukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
14 — 1
tentang Peradilan Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
17 — 1
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoir);
- Menyatakan perkawinan antara antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2010 di Gereja Pantekosta Isa Almasih dengan dilayani oleh pendeta Hanna T.Budhi, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5076/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
9 — 5
tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
- Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Nomor 31 Tahun 2000 tentang DesainIndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4045);UndangUndang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata LetakSirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4046);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
22 — 13
FaridUmarella, Nomor 8101141802080273, tanggal 25September 2009, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxXXXXXXK XXXKXKKKBukti P. 4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaMuhammad Dahlan Umarella berdasarkan AktaKelahiran Nomor 8101CLT1207200800788,Tanggal 12 Juli 2008, yang dikeluarkanKepalaDinas Kependudukan dan Catatan SipilXXXXKXKXKXKK XXKXKKK XXKXKXKXKK BuktiP.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhd.Farid Wajdi Umarella berdasarkan Akta KelahiranNomor 5076
11 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), KompilasiHukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
55 — 3
tentang Peradilan Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
44 — 8
1989tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
90 — 25
pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban FRISKASABANA perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalpada saat terdakwa membonceng korban FRISKA SABANA mengendaraisepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 wama putih Nomor Polisi DG 5076
- Tentang : Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
16 — 3
Bandung Kecamatan Klojen Kota Malang,SaksiRISKY SETIAWAN berhasil ditangkap petugas Polres Malang dan setelahdilakukan penggeledahanterhadap SaksiAGNI DITYO WICAKSONOditemukan 4(empat) klip plastik berisi ganja, sehingga barang bukti tersebut berhasil disita.Dan setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap 1 (satu) bungkus barang buktiNo. 5076/2016/NNF milik RISKY SETIAWANberupa irisan daun, batang dan bijiHalaman 3dari 13 Halaman Putusan Nomor: 364/Pid.Sus/2016/PN.Mlg.tersebut diatas adalah benar
37 — 2
Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) lembar surat tanda terima dengan No.1106000035 berupa penyerahan 1(satu) lembar Cek No.CP 8238693153101422-BCA atas nama H Moch Anton senilai Rp.50.000,000,- dari H Moch Anton kepada Hartadi tanggal 3 Juni 2011 ;- 1(satu) lembar surat tanda terima dengan No.1107000040 berupa penyerahan 1(satu) lembar Cek No.C) 5076-BCA-3158888388 atas nama H Moch Anton senilai Rp.3-1.700,000,- dari H Moch Anton kepada Hartadi tanggal 12 Juli 2011 ;Dikembalikan kepada
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
ENDRI FASKAL alias ASEP bin ENDANG SUBEKTI
113 — 8
Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nopol DA 5076 FM warna abu-abu hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 buah tabung Gas elpiji kosong ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 lembar kwitansi pengisian ulang gas LPG 3 kg senilai Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada BUMDes Tetei Rejeki sanggu melalui saksi Aprisusanto als Inang anak dari Ransiana;
6.
ERNAWATI binti RIDUAN
Tergugat:
SYARIPUDDIN, S. Kom. I. bin SABE
14 — 10
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
10 — 1
tentang Peradilan Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
11 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
8 — 5
tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
11 — 4
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar NegaraRepublik Indonesia tahun 2009 nomor 159), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
11 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159),Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076