Ditemukan 561 data
1.BENI PRANATA,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
AGUS FITRIAN BIN UJANG ANWAR
21 — 5
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
38 — 4
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seb. terletak pada alamat yang sama,menyatu dengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI), melainkan yangbenar tertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.
Seb. terletak pada alamat yang sama, menyatudengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas nama TermohonKasasi (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI)T melainkan yang benartertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.
3440 — 3989 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua oleh sebab itulah maka untukmencari dan menetapkan unsurunsur Pasal 27 ayat (3) UU ITEharus mengacu pada semua unsurunsur Pasal 310 ayat (1)KUHP ; Bahwa kekeliruan putusan a quo terletak pada memberi arti danmenerapkan unsur/istilah asli (Belanda) dalam Pasal 310 ayat (1)WvS voor Nederlandsche Indie yang bunyinya "telastlegging vaneen bepaald felt" ke dalam kasus peristiwa PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI mengirimkan emailnya ke temannyayang dipertimbangkan oleh Judex Juris sebagai pencemaran ; Bahwa
Kataasli yang digunakan oleh WvS voor Nederlandsce Indie adalahjelasjelas "felt" lengkapnya van een bepalld felt, artinya suatuperbuatan tertentu. Kata felt itu artinya perbuatan :Inti pencemaran adalah menyerang (aanranden) namabaik(goeden naam) dan kehormatan (eer) orang lain denganmenuduhkan perbuatan tertentu (een felt). Unsur perbuatan yangdilarang adalah menyerang (aanrenden). Objeknya adalah namabaik dan kehormatan orang.
516 — 404
Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuanyang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalamalat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktubdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukumkolonial Belanda yakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie
yang berlakusejak Tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal26 Februari 1946 hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif diIndonesia yang mana ditegaskan didalam UU Nomor Tahun 1946 yang menyatakan perubahanWetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yangkemudian kita kenal hinga saat ini menjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya normahukum
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
Muin Als Kai Bin Rentu
76 — 4
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlifkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
P4 yaitu akta jual beli tanah sengketa di atas,yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah (dalam hal iniCamat, di mana tanah itu terletak) menurut Pengadilan Tinggi adalahperbuatan yang sudah selayaknya/patut sehingga bukti P2 dan bukti P4 ituadalah sah dan berkekuatan hukum;Berdasarkan pendapat dari Cornelis van Vollenhoven seorang AntropologBelanda yang dikenal akan karyanya Hukum Adat di Hindia Belandasehingga ia dijuluki bapak Hukum Adat dalam bukunya Het Adatrecht vanNederlandsdh Indie
97 — 45
adalahmerupakan tindakan hukum yang sah dan sempurna menurut hukumAA AL; + nnn n nnn nnn mene nn nnn10.Dari uraian diatas adalah jelas terbukti baik dari segi de facto maupun de1118jure bahwa tanah lapangan sepak bola Kelurahan Sabungan Jae dan DesaSingali adalah tanah adat milik masyarakat Kelurahan Sabungan Jae danDesa Singali untuk selamalamanya dan digunakan untuk kepentinganUMUM) 2222 on nnn nnn nnn nnn nnn.Adalah kenyataan yang tak bisa diingkari keabsahan adanya pemerintahHindia Belanda (Netherland Indie
76 — 18
; Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = + 109 M2;Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa yang disebut diatasadalah merupakan bekas hak eigendom verponding nomor : 33tercatat atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telah berakhirmasa berlakunya pada tanggal 24 September 1961 dan tidak pernahdimohonkan haknya oleh siapa pun karenanya kedua bidang tanahobjek sengketa adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negarasebagaimana disebutkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan/Terlawan
Terdaftar atas nama Gouvernement VanNet Indie, yang telah berakhir haknya tanggal 24 September1991 terletak di Jalan Jawa/ Jalan Madura Kel. Gg. Buntu, Kec.Medan Timur sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganpendaftaran tanah masingmasing tanggal 25 Februari 2004 No.20/PKM/2004 dan No. 21/PKM/2004 yang dimohon hakpengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;2. Bahwa Drs. H.
Fotocopy Hak Eigendom Verponding No. 33 sebelumnyaterdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telahberakhir hak nya tanggal 24 September 1991 terletak di JalanJawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur, sekarang adalah tanah yang dikuasai langsung olehNegara seluas 13.578 m2 dan 22.377 m2 ( diberi tanda T.ll 1);Fotocopy mana untuk bukti surat tersebut diatas telah dilegaliserdan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidanganserta telah dibubuhi meterai secukupnya
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
98 — 45
Usaha sudah tersebut terlihat sejak pascakemerdekaan, dengan melihat kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimanauntuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka Wetboek van Stracfrecht voorNederlandsch Indie masih diberlakukan dengan Undangundang Nomor 1 Tahun1946 nama Wetboek van Stracfrecht voor Nederlandsch Indie ini diganti menjadiWetboek van Stracfrecht saja dan disebut dengan nama Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP).
16 — 4
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
1.VARISKA .AK ,SH.MH
2.HARI AGUNG P. , SH
Terdakwa:
SUMALIYANTO BIN KARYO SUMITO
53 — 5
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.NELLY, S.H
2.SARI PRILIYANA, S.H.
Terdakwa:
BIHARMAN Alias BIT Bin BURMAN
99 — 49
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
66 — 16
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidakbenar dan patut di tolak karena tidak berdasarkan Hukum, karena sesuaidengan ketentuan Staatsblad Van Nedenland Indie No.89 tanggal 1321879(Ordonantie Pembukaan/Perombakan tanah/b/ perombakan hutan (versiPenggugat).
46 — 7
Put Perkara No : 87/Pid.B/2014/PN.TGNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa AGUS Bin YUSNI, Terdakwa tersebut di persidangan padapokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantumdalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi padapokoknya
51 — 9
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
72 — 8
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 Nomor 55) sebagai yang termuatdalam Pasal 51 "Wet op dc Staateinrichting van de Nederlands Indie(Staatsblad 1925 Nomor 447) dan ketentuan dalam ayatayat kainnyadari pasal itu;2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam Pasal 1 "Agrarisch besluitStaatsblad 1870 Nomor 118);b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 Nomor119A;c. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam Pasal 1 dariStaatsblad 1874 Nomor 94f;d.
1.LYNA MARLIANA, SH
2.ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
1.PANDRI BIN NUR SEBA
2.FAJERI Bin BURLIAN
18 — 4
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie