Ditemukan 430 data
106 — 57
Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim yangmengabulkan yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntutKetentuan ultra petita diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bgyang berisi norma larangan bagi hakim mengabulkan sesuatu yangfidak dituntut atau melebihi dari pada yang dituntut ;HALAMAN 22 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA1.2.2.1.2.3.Bahwa menurut Frances Rullesd dan Christine Loche dalambukunya English Law and Language, Cassel, London, 1992, hal.30, yang dikutip
147 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
the arbitrators no later than twelve (12) months after thedate of commencement of the arbitration proceedings (being thedate of service of the complaint by the party initiating thearbitration), unless the arbitration panel finds good cause to permitan extension of the time for completion;(b) the arbitrators shall only reach their decision by applying strictrules of law to the facts and shall not purport to resolve any disputeex aequo et bono;(c) the arbitration shall be conducted in the English language
147 — 66
Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut : Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : /n thedetermination of any criminal charge against him everyone shall beentitled to the followng minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in language which beunderstand of the nature and cause of the charge againt him;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a)
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkanpada ketentuan peraturan perundangundangan yang
246 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
the arbitrators no later than twelve (12) months after thedate of commencement of the arbitration proceedings (being thedate of service of the complaint by the party initiating thearbitration), unless the arbitration panel finds good cause to permitan extension of the time for completion;(b) the arbitrators shall only reach their decision by applying strict rulesof law to the facts and shall not purport to resolve any dispute exaequo et bono;(c) the arbitration shall be conducted in the English language
Nomor 2430 K/Pdt/2015strict rules of law to the facts and shall not purport to resolveany dispute ex aequo et bono;(c) the arbitration shall be conducted in the English language;(d) any decision of the arbitration tribunal shall be final, bindingand incontestable and no Party shall dispute or question thedecision of the arbitration tribunal before any judicialauthority in the Republic of Indonesia or elsewhere;(e) each Party shall bear the expenses, such as traveling,meals and lodging expenses, which
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.27.
Pembanding/Penggugat II : PT KASIH INDUSTRI INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Terbanding/Tergugat III : PT PANN KONSULINDO
211 — 170
bagianatas kapal mengalamikerusakan;> No. 401 lampupada ruang mesin(bagian bawah) tidakmempunyai sampulpelindung;> No. 5 Katuppada alat pemadam Halaman 7 putusan perkara Nomor : 647/PDT/2019/PT.DKI cover of Engine roomnot in good condition;> No. 8 auxilliary boiler canttest alarm;> No. 9 almostratguards damaged;> No. 12 Noticeto Mariners notupdated;> No. 16 Handflares expired April2009;> No. 17 Shorebased maintenancerecord of EPIRB noton board;> No. 19 Operating instructionfor liferafts not inworking language
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1185/B/PK/PJK/2017keadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor(Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuandalam menemukan
428 — 91
wajah dapat diketahui jikaAnak Korban tidak berbohong, karena saat melakukan interogasi dapatterlihat ekspresi wajah Anak Korban yang penuh rasa takut pada gerakgeriknya;> Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui pula jika Anak Korbantidak mengalami kepribadian ganda> Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dapat diketemukanbahwa Terdakwa banyak berbohong dimana dari hasil analisis kasusyang dilakukan berupa stimulus respon yang diberikan pada saatobservasi, interview, micro expression dan body language
71 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.27.
192 — 192
Suatu) kausa dikatakanbertentangan dengan undang undang, jika kausa di dalam perjanjianyang bersangkutan isinya bertentangan dengan undangundang, jikakausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangandengan undangundang yang berlaku;Bahwa sesuai Subclause 1.4 Law and Language GC Kontrakmenyebutkan:The following shall apply under this subclauseb) Governing LawSel.The Contract shall be deemed to have been made in and shallbe construed according to the Law of the Republic ofIndonesia.
506 — 265
The seat of arbitration shall be London, England, and allhearings shall take place in London, England, and the arbitration shall be conducted in theEnglish Language and the award shall be in English.Terjemahan:Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undangundang Inggris danWales.
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
English Lawand Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuandalam menemukan hukum;10. Bahwa tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)terkait materi sengketa gugatanadalah sebagai berikut:10.1.
126 — 50
The place of arbitration shall be Singapore, and the language of allproceedings and written decisions shall be in English;3.2.3. The third arbitrator or the chairman of the Arbitration Tribunal shallnot be a national of the country of domicile of the Parties to the CEA.And the award of the Arbitrator shall be final and binding upon theParties.Yang teriemahan resminya adalah sebagai berikut: 7.
15 — 2
Tidak benar sering marah marah tanpa sebab yang benar termohon seringmerasa gusar karena selama 20 tahun pernikahan termohon hapal betuldan paham atas sifat, karakter, cara berbicara dan body language pemohonsehari hari.
133 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
the arbitrators no later than twelve (12) months afterthe date of commencement of the arbitration proceedings (beingthe date of service of the complaint by the party initiating thearbitration), unless the arbitration panel finds good cause topermit an extension of the time for completion;(6) the arbitrators shall only reach their decision by applying strictrules of law to the facts and shall not purport to resolve anydispute ex aequo et bono;(c) the arbitration shall be conducted in the English language
71 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.32.Bahwa karena klausula beneficial owner yang menjadi syarat dalampemberlakuan fax treaty (P3B) IndonesiaBelanda tidak terpenuhi, makaharus dikembalikan kepada aturan Pasal 26 UndangUndang PajakPenghasilan dan dikenakan tarif 20%, dan bukan hanya 10%;33.Bahwa berdasarkan
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
English Law and Language).Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/201512.13.Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan :Halaman 32 Alinea ke1 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerapan SE04/PJ.07/1993dalam koreksi transfer pricing kepada Pemohon
ARI LUKMANUL HAKIM,ST
Termohon:
Kejaksaan Negeri Sidoarjo
121 — 32
To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a.) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.SdaVIII.Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental
1.TUTI KRISTIANA, SH
2.Martha Evalina Siahaan, SH.,MH.
Terdakwa:
Saiful Amri alias Saiful
376 — 298
KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (9) Bloomfield, Leonard. 1995.Language/Bahasa. Diindonesiakan oleh . Sutikno. Jakarta: GramediaPustaka Utama. (10) Parera, Jos Daniel. 1991. Kajian Linguistik UmumHistoris Komparatif dan Tipologi Struktural. Jakarta: Erlangga. (11) Nida,Eugene A. 1996. Menerokai Struktur Semantik. Diterjemahkan olehMashudi Kader. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (12)Kempson, Ruth M. 1995. Teori Semantik. Diterjemahkan oleh AbdulWahab.