Bahwa atas kehendak Tergugat yang menghendaki agar kesepakatansewamenyewa sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atasdituangkan secara dan dalam bentuk formil dan notaril, maka Tergugatmengajak Penggugat menghadap Made Winata, S.H., Notaris di Badunguntuk pembuatan aktanya.

Bahwa dengan menghadap dan menyampaikankehendak agar kesepakatan untuk mengadakan perjanjiansewamenyewasebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atasdituangkan secara notaril, halhal mana diterangkan dan disampaikansendiri oleh Tergugat, maka Notaris yang bersangkutan kemudianmenerbitkan Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 dengan titel perjanjiankerjasama, dimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 pada pokoknya ditegaskanbahwa Pihak Pertama, yaitu Penggugat berkewajiban dan bersediamemberikan sebidang

pengembalian sejumlah Rp1.357.201.959,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) akan dititipkan/konsinyasi pada pengadilan Negeri Jakarta Barat;

1. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan jaminan yang masih dalam penguasaannya yakni:

• 14 (empat belas) lembar CEK (ASLI ada pada Tergugat)
• 6 Sertifikat Kepemilikan Tanah lainnyayang tidak diikat secara notaril

Aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena paraPenggugat dan kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagai subyekhukum ;Bahwa setelah diteliti secara seksama di dalam isi gugatannya, kuasa paraPenggugat yang menyatakan Federasi Serikat Buruh Independen tidak bisamenunjukkan secara otentik notaril keberadaannya secara hukum

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yangbersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangjabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usiadewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Halaman 16 dari 33 halaman.

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Bimmerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut Undangundang wajib dibuat di dalambentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuatoleh pejabat pembuat akta:Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah olehPenggugat yang memuat foto Penggugat dengan

lakilaki lain, maka MajelisHakim berpendapat bahwa persyaratan alat bukti tersebut sebagai informasielektronik yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah tidak perlu lagidiperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehinggasecara formil, alat bukti tersebut memiliki Kekuatan pembuktian yang samadengan akta di bawah tangan

Yang mana atas pinjaman ini pihak Penggugat dengan Tergugat telahsepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang notaril dihadapanpejabat notaries PPAT I NYOMAN UDIANA,SHAdapun Akte yang dibuat adalah Akte perjanjian No.23 tanggal 21 April2011 Akte Kuasa No.24 tertanggal 21 April 2011 dan Akte PerjanjianPengosongan No.25 tanggal 21 April 2011;Dari fakta tersebut maka sudah sangat jelas hubungan antara Penggugatdengan Tergugat adalah Hutang piutang bukan jual beli;4 Perlu Tergugat tegaskan dalam

Menyatakan hukum dokumen maupun suratsurat baik berupa suratperdamian antara TERGUGAT dengan TERGUGAT II dan maupun jual belliantara TERGUGAT II dengan TERGUGAT V serta akta notaril yang dibuatoleh TERGUGAT IV berupa akta jual beli No. 211 / 2015 tertanggal 27 April2015 terhadap obyek sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki dayaikat menurut hukum..

SURYANA MEGAH LESTARI) tertanggal23 Juni 1995 dan yang pengikatannya sebagai agunan ataskredit debitur kepada pihak bank secara notaril akan dibuatoleh / dihadapan notaris yang berwenang setelahditerbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanahtanah keveling dimaksud serta di tandatanganinya Akta JualBeli antara pihakpihak di hadapana PPAT yang berwenang ; Rp. 8.300.000.000,00 ( 8 milyar tiga ratus juta Rupiah),berupa surat obligasi atas berturutturut1) Obligasi PT.

, B.97, C.1, C.2, C.4, C.5, C.8, C.10,C.12, C.14, C.17, dengan luas berturutturut 476 m2, 415 m2,314 m2, 301 m2, 308 m2, 321 m2, 307 m2, 330 m2, 317 m2,300 m2, 300 m2, 327 m2, 461 m2, 328 m2, 327 m2, 310 m2,300 m2, 304 m2, 305 m2, 300 m2, 333 m2, 315t m2, 313 m2,430 m2, 586 m2, milik debitur berdasarkan Surat Perjanjianpengikatan jual beli dengan pemilik asal oleh (PT.SURYANA MEGAH LESTARI) tertanggal 23 Juni 1995 danyang pengikatannya sebagai agunan atas kredit debiturkepada pihak bank, secara notaril

objektersebut tidak pernah diangkat sehingga terhadap tanah danbangunan di Jalan Sawo No. 37 Kelurahan Gondangdia JakartaPusat seluas 522 M2 Jakarta Pusat tersebut masih tercatat di KantorPertanahan Jakarta Pusat sebagai objek yang diletakkan sitajaminan dan sedianya akan dilakukan lelang eksekusi melaluiperantara Turut Terbantah II ;15.Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo seharusnya adapihak lain yang ditarik oleh Pembantah sebagai Turut Terbantahdalam hal membuktikan keabsahan jual beli notaril

Pihak yang ditarik sebagai Terbantah tidak lengkap/kurang pihak (pluriumlitis consortium).Bahwa dalam perkara a quo seharusnya ada pihak lain yang ditarik olehPembantah sebagai Turut Terbantah dalam hal membuktikan keabsahanjual beli notaril yang dilakukan oleh Pembantah yaitu pihak Notaris/PPATyang memproses akta jual beli Pembantah tertanggal 15 September 2011serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaipihak yang senyatanya mencatat sita terhadap tanah dan bangunan diJalan

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor.17, tertanggal 12Desember 2010, yang dibuat secara Notaril, dihadapan MariaFrancisca Jenny Setiawati Yosgiarso, Sarjana Hukum, Notaris diYogyakarta;c. Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas PerobankanNomor: KK/11/114/AMD/YGY/SME, tertanggal 21 Oktober 2011,yang dibuat secara di bawah tangan;d.

Nomor13/Pdt.Eks.HT/2014/PN.YK dan surat penetepan lelang dari KPKNLPurwakarta Nomor : Spen 353/WKN.O08/KNI.04/2016 tertanggal 10Nopember 2016, dan perlu kami sampaikan tentang pihak yang didalamPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Perjanjian PemberianFasilitas Perbankan Nomor.17 tanggal 12 Desember 2010, yang dibuatsecara Notaril, dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawati Yosgiarso,Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, Perubahan Pertama PerjanjianPemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/11/114

Begitu puladalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasayaitu menjadi 18 tahun, dan kemudian sejak tanggal 26 Januari 2015 MenteriAgraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batasHalaman 8 dari 14 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Lgsusia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batasusia dewasa dalam

Bahwa benar pada poin 5 Tergugat telah mengalinkan Piutang cessieterhadap tergugat II sebagaimana perjanjian jual beli piutang tertanggal 30Juni 2020 yang dibuat secara notaril dihadapan notaris adalah sah danbukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah sesuaisebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata mengatakan:penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan takbertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah aktaotentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hakhak

paraSetelah mendengar keterangan Para Saksi ;Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Para Pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Pebruari 2012, telah mengajukangugatan kepada Tergugat, dengan mendaftarkan surat gugatan, yang didaftarkan pada Pengadilannegeri Depok pada tanggal 13 Pebruari 2012, dengan nomor register perkara : 24/Pdt.G/2012/PN.DPK, dengan uraian sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan dengan cara sepihak tanpa Notaril

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik,sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18tahun.

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakkan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 UU ITE mendefinisikanpengertian

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakkan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

OO60/AKTA/NOTARIL/X/ Tanggal 12 Oktober 2015 denganJaminan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan rumahHal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 41/Pdt/2019/PT.JMB.permanen dengan Sertifikat No. 1004/Eka Jaya seluas 868 M2 An.Bambang Soeratno.Bahwa atas pinjaman sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus jutarupiah) tersebut, Penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp.12.266.667.

Nomor 253 tertera sebagai pemilik adalah Haji Muhamad Ilyasbaik dari 28Abdulah Saban Moi (Tergugat IT) yang juga adalah suami sah dari Penggugatsesuai Akta Jual Beli Nomor : 05/III/KKTENG/1988 tanggal 7 Maret 1988 ;Dengan menempatkan suami sah dari Penggugat yakni Abdulah Saban Moiselaku Tergugat II dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugatmenjadi kabur atau obscure libel oleh karena terhadap harta bersama jikadipersoalkan maka sebelumnya harus atau wajib dibuatkan perjanjiandengan akta Notaril

tanah milikPenggugat merupakan warisan justru merupakan dalil Penggugat yang akandibuktikan dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi inipun harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugatyang menempatkan suami sahnya yakni Abdulah Saban Moi selaku Tergugat IIdalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscurelibel oleh karena terhadap harta bersama jika dipersoalkan maka sebelumnyaharus atau wajib dibuatkan perjanjian dengan akta notaril

Nomor 2130 K/Pdt/2016Notaril Nomor 16 tertanggal 14 November 1996 juncto perubahan terhadapperjanjian kredit atas permintaan nomor 26 tanggal 28 Januari 1998;Akta perjanjian kredit fixed loan yang dibuat secara Notaril Nomor 17tertanggal 14 November 1996 juncto perubahan terhadap perjanjiankredit atas permintaan nomor 27 tanggal 28 Januari 1998;Akta perjanjian kredit atas permintaan (demand loan) yang dibuat secaraNotaril Nomor 16 tertanggal 14 November 1996 juncto perobahan terhadapperjanjian kredit

Bahwa diawali dengan kesepakatan melalui Turut Tergugat , Penggugat telahmengadakan kesepakatan dengan ahliwaris menyamping aim Syam Sahmadan membuat perjanjian jual beli hak waris atas tanah dan bangunan rumah JI.Dayang Sumbi No. 2 Bandung, yang kemudian dituangkan dalam perjanjiansecara notaril akta, yakni;1) Dengan seluruh ahliwaris Moch Darya (kecuali Sdr. Agung Basuki dan Ny.Popi Ulfah Sopiah) tertuang dalam Akta Notaris Hj.

Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut,Penggugat dengan Tergugat dan II mengukuhkan pula kesepatan tentang jualbeli hak waris dengan membuat akta notaril melalui Akta Notaris Hj. MeryNurmariyah, SH. No.42 tanggal 29 Januari 2014 tentang perjanjian jual beli hakwaris dan Pengikatan Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah JI.

G/2017/PN.Bdg;dari membuat perjanjian jual beli hak waris atas tanah dan bangunan rumah JI Dayang SumbiNo 2 Bandung yang Kemudan dituangkan dalam perjanjian secara notaril akta, yakni;1) Dengan seluruh ahliwaris Moch Darya (kecuali Sdr. Agung Basuki dan Ny. Popi Ulfah Sopiah)tertuang dalam Akta Notaris Hj. Mery Nurmariyah, SH.

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat dan I mengukuhkan pula kesepatan tentang jual belihak waris dengan membuat akta notaril melalui Akta Notaris Hj. Mery Nurmariyah, SH. No.42 tanggal29 Januari 2014 tentang perjanjian jual beli hak waris dan Pengikatan Jual Beli atas tanah danbangunan rumah JI.

penguasaan orang lain,apalagi penguasaan tersebut didukung oleh putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Halaman 65 dari 100 halaman,Putusan Perdata Gugatan No. 466/Pdt.G/2017/PN.Bdg Bahwa sepatutnya sebelum terjadi transaksi jual beli pihak Penjual dan pihakPembeli melakukan perundingan tentang harga, kondisi dan keadaan tanah danbangunan yang menjadi objek jual beli, jika Pihak Pertama atau Pihak Penjualtidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pihak Kedua atau Pihak Pembelimaka Akta Notaril