disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.021.348.527DPP (80/100xDPP Pk) Rp 817.078.82Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 204.269.70PPN (10/100xDPP) Rp 20.426.971bahwa

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Nomor 808 K/Pdt.SusPHI/2021 Nana ; JAMALUDINJabatan : Security Guard Dept : Security1 STAFF DATAGai Pokok Rp, 3,358,658GajiPokok ditambah Tunjangan Rp 3623.658Tanggal bergabung 19 Februari 2001Terakhir bekera 31 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulas TotalLabeler 7 aun an 9 tahun x Gai pokok Ry G58 Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003&Tunjangan Tetap X 2 nasal 163 Ayat 2TIT PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 6 Bulan

SusPHI/2021 tema ABDUL RAUFTabatan : Security Guard Det : SecurityI STAFF DATACai Pokok Rp, 3.379.494GajiPokok dtambah Tunjangan Rp 3,644,404Tanggal bergabung 26 February 2001Terakhir bekera +31 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulasi Total tahun x Gajipokok Mengacu Kepada UU no.13 Tahun 2003600.892Q Tunjangan Tetap X 2 h BME pasal 163 Ayat 2TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJALama bekerja 7 Tahun 10 bulan Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 6 Bulan

Nomor 808 K/Pdt.SusPHI/2021 Nama : ARIESJabatan : Security GuardDent : Security 1 STAFF DATAGaji Pokok Rp, 3.381931Gai Pokokctambah Tunjangan Rp, 3,646,931Tanggal bergabung 06 Maret 2001Terai bekerja 34 Desember 2018T PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulasi Total, 9 tahun x Gaji pokok Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 17 Tahun 2 bulan sama ag Ro 65,644,758 vs 163 atTI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total6 Bulan Gaji &

SusPHI/2021 Nae ; TRFAN HASTANJebatan Security Guard Det : Security1 STAFF DATAGajiPokok Rp, 3321114GajiPokok ditambah Tunjangan =: Rp, 3,586,114Tanggal bergabung 4 November 2007Teralhir bekerja 3 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran esangon Kalkulasi Tota 9 tahun x Gajipokok Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Ro 64.550.052Q Tunjangan Tetap X2 b Hat pasal 163 Ayat2TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJALama bekerja 11 Tahun 1 bulan Breakdown Penghargaan Nasa Kerja Kalkulasi Total

Rp, 4951612Tanggal bergabung 01 April 1993Teraktir bekerja 31 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulsi Total ; 9 tahun x Gaji pokok Mengacu Kenada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 25 Tahun 6 bulan Tung aX Ro 89.129.016,00 ws 63TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJABreakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 10 Bulan Gaji& Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 7 Tahun 8 bulan Inlay Ta Ro 49.516.120,00 val 163 hatTV PERHITUNGAN ANG PISAHBreakdown Vang

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Impor (10% x DPP) 201.413.848,00 84.420.270,00dikurangi : Pajak Keluaran 104.082.457,00 PPN Impor yang harus dipungut 97.331.391,00 84.420.270,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 97.331.391,00 84.420.270,00bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 297.711 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.287,87 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 244.536 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00 WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakan19hingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

dengan sekarang, padahal seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.

JABATAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

kertas A 3 ) KelurahanMasale TPS 4411) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan Menggunkan kertas A3 ) Kelurahan TelloBaru TPS 712) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah

hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar

61.33) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara

, 40, 42 dan 44;40) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;41) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.42) hasil Perhitungan Suara

KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;47) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.48) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1949) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.564.624.DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.251.699.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 312.924.PPN (10/100xDPP) Rp 31.292.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRA HAYU AR-RAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000.-(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah;

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRAHAYU ARRAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.226.000.(Dua ratus dua puluh duaribu rupiah;Demikian putusan ini diputuskankan dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13Dzulgodah 1431 Hijriyah, oleh Drs.H.

Menghukum Penggugat untuk membayar Hak-hak Tergugat yang perhitungan terdiri dari: - Uang Penggantian Hak :Sisa cuti tahunan yang belum habis dan belum gugur:30/25 x Rp.3.001.407 = Rp. 3.601.688,--Uang Pisah : 4 bulan x Rp.3.001.407 = Rp. 12.005.628,- JUMLAH = Rp. 15.607.296

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 846.33DPP (80/100xDPP Pk) Rp 677.07(Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 169.267PPN (10/100xDPP) Rp 16.92bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Rp. 152.900.000,- (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;----------------------------------Penggugat I: Sali Penggugat II: Sapuanto 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----------------5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----------------------------

No.148/G/2016/PHI Sby Menimbang bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungankerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upahyang sehurusnya diterima Para Penggugat dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut: === 22202022 2 non non one non nen ene onePenggugatl: Sali 1 UANG PESANGON :Rp. 2.200.000 X 9 Bin X 2 39.600.0002 UANG

Rp.152.900.000, (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah)dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;Penggugat I: Sali 1 UANG PESANGON Rp. 2.200.000 X 9 Bln X 2 39.600.0002 UANG PENGHARGAAN MASAKERJA :Rp. 2.200.000 X 8 Bln =Rp. 17.600.000Sub Total =Rp. 57.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHAN ;DAN PENGOBATAN 15% =X Rp. 57.200.000 =Rp. 8.580.0004 Upah yang seharusnya diterima Ro. 2.200.000 X 6 Bin =Rp. 1.200.000Sub Total =Rp. 2.780.000TOTAL =Rp. 7.980.000 Hal.

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

pertahun atau 0,5 % perbulannyasehingga besarnya bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan), yaitu selama 4 bulan yang rinciannyaadalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;4YXYWER 2S 4HX + 42 (vol 19Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan

) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 76) Sertifikat hasil Perhitungan Suara

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 1919) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1938) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan55.39) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 4447) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru TPS 748) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA

Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 PLANO) Kelurahan Masale59) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru60) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi61) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon

Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rinciantagihan (detail Invoice) terhadap Nomor Konsumer 152001655588 YayasanPutera Batam, 152000398098 Yayasan Komputer Batam, 151000095411Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan perhitungan golonganS2K(Sosial Komersial) yang tertera pada perhitungan yang telah ditagihkankepada Klien kami, dan sudah dibayar lunas semuanya..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.7. Nomor Rekening 059798 Rekening Bulan 072017 (S2K197000VA) totalTagihan Rp 24.986.206 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluhenam ribu dua ratus enam rupiah)18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.8.

Tidak sesuai dengan perhitungan hargagolongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulananyang tertera pada rincian pemakaian listrik.2. Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 022017 (S2K82500VA) total TagihanRp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluhempat rupiah)17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3.

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.. Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 062017 (S2K82500VA) total TagihanRp 10.129.722 (Sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh dua rupiah)18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 032017 (S2K164000VA) totalTagihan Rp 11.214.018 (Sebelas juta dua ratus empat belas ribu delapan belasrupiah)18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.4.

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluardalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan.ayat (2): Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalamwaktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 002686 tanggal 30 September 2010Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 791.46!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :158.29

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 116.511di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 116.511Harga ratarata per kg bahan

Impor (10% x DPP) 104.764.930,00 39.006.356,00dikurangi : Pajak Keluaran 45.306.530,00 PPN Impor yang harus dipungut 59.458.399,00 39.006.356,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulanx 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.458.399,00 39.006.356,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.511 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 45.031di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2009 adalah sebesar Rp46.419.312,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 45.031Harga ratarata per kg bahan baku

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.436,55 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 58.3311 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23