• PPK
  2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM

• Penggugat:
  Sunardi hongkiriwang
  Tergugat:
  1.Kepala dinas perindustrian, perdagangan, koprasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
  2.Sumitro Esa PPK dinas perindustrian dan perdagangan koprasi dan UKM

• Harus dapat bekerja secara independent; Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuaidengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPKmaupun lewat sosialisasi; Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukanpelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU; Bahwa untuk memproses' ketua maupun anggota PPK yangmelanggar aturan diantaranya harus ada laporan darimasyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran olehKPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etikhanya

  sampai kepada proses penonaktifan ; Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelahhabis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPUbelum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggarkode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saatbelum habis masa jabatannya; Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU,untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPSmaupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan caramengumpul mereka dan memberitahukan kalau ada aturanaturan

  yang baru untuk pelaksanaan Pemiluhan Umum; Bahwa setahu' saksi' tidak ada larangan yang mengaturanggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi dipengadilan; Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK KecamatanTuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi dipengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim MahkamahKonstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;6 BENWE sass am emewaws aad37 Bahwa angota PPK tersebut diberhentikan akan tetapikasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;

  ; Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasilrekapitulasi pada saat pemiluhan umum Presiden danWakil Presiden; Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikanada kesempatan bagi mereka untuk melakukanpembelaan diri ; Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yangdiberhentikan pada saat saksi masih menjadianggota KPU, salah satunya kalau tidak salahbernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yangmengtipex data rekapitulasi; Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasiadalah sesame anggota PPK; Bahwa..

  Ketua danAnggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenatindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian ParaPenggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupapengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ~ sehinggamenurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehinggapermohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusanpengangkatan Ketua dan Anggota PPK

• Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK

  /GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum

  Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.

  Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

  Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.

  ., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur IlCV.

  Komitmen (PPK)dan Saksi Ir.

  ,selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E.,selaku.

  PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihalpemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap PembangunanGedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan24pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan danOpname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, padatanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono,S.E., selaku PPK, Saksi H.

• - PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (Sebagai Pemohon) VS - 1. ZAINAL ARIFIN, 2. HASBULLAH, S.Sos, 3. SYAFAWI, 4. THAMRUNSYAH, 5. MASYKUR EFFENDI, 6. MERRY DARMAWATI, 7. HERMAN, (Sebagai Termohon)

  ., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, selanjutnyadisebut sebagai............. eee Pemohon ;e MELAWAN 1 ZAINAL ARIFIN, yang beralamat dan tempat tinggal di Dusun I DesaMuara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebagai TermohonI yang juga sekaligus

• Mitra Konstruksi
  Tergugat:
  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr.H. Aloei Saboe

• MUARA CONSULT) yang diwakili saudaraOktian Wiguna dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) denganpembahasan sebagai berikut : nnn nnn nnn nnn ncn ncnHalaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor :45/G/2013/PTUNSRGe Pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) meminta pekerjaandapat dikerjakan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) secarainternal dengan alasan bahwa system harus terintegrasi danmemudahkan dalam proses updating system; e Pihak PENGGUGAT (PT.MUARA CONSULT) sementara meminta waktuuntuk melaporkan dan mendiskusikan

  MUARACONSULT) memberikan jawaban bahwa pekerjaan silakan untuk dikerjakanoleh Pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk) dengan persyaratan tertibadministrasi dan dilakukan sharing (pembagian kerja) antara Pihak PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) dengan PENGGUGAT (PT. MUARACONSULT). Namun Pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) menolakdan menyerahkan kembali seluruh pekerjaan kepada PENGGUGAT (PT.MALARIA GONS UIT) juan9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 PENGGUGAT (PT.

  PermintaanLaporan Pendahuluan dilakukan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk)karena Laporan Pendahuluan yang sudah disampaikan dinyatakan hilang danPENGGUGAT (PT.

  Staf PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) yang selalu bekerjasama dengan PENGGUGAT pun tidakdapat berbuat banyak karena PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk)memerintahkan agar pekerjaan dihentikan dan akan dilakukan pemutusanI aa22.Bahwa sampai pada akhirnya PENGGUGAT (PT. MUARA CONSULT) tidakmendapatkan keputusan baik secara tertulis maupun secara lisan.

  MUARACONSULT ) memberikan jawaban pekerjaan silahkan untuk dikerjakanoleh pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk) dengan persyaratantertib administrasi dan dilakukan sharing (pembagian kerja) antara pihakPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dengan PENGGUGAT ( PT.MUARA CONSULT );. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka PENGGUGAT ( PT.

• Rp.5.105.546.725,. dilaksanakan oleh Satlak PPK IPM KotaTasikmalaya.c.

  Satlak PPK IPM Kota Tasikmalaya Ir.

  Syarif Hidayat.37 Bahwa dana bantuan PPK IPM tahun 2006 disalurkan melalui BankJabar Cabang Tasikmalaya ke Rekening Ketua Satlak PPK KotaTasikmalaya dengan No. Rekening 0001119737001, dan pada tahun 2007Dana Bantuan PPK IPM disalurkan melalui Kas Daerah sebagai Pospenerima Bantuan dariPropinsi Jawa Barat untuk PPK IPM, yangselanjutnya dianggarkan pada Pos belanja sebagai bantuan Keuangan WaliKota Tasikmalaya untuk Satlak PPK IPM.

  Irma akan mencairkan ataumenarik dana PPK IPM denga media cek, yang saat itu terdakwasampaikan kepada Sdr. Irma Irma saya pusing sama pengurus kamu yangselalu ingin menarik dana PPK IPM.

  Akselerasi Peningkatan IndekPembangunan Manusia (PPK IPM) Jawa Barat,.

• Laporan pertanggung jawaban Bulan Desember 2017 PPK Kecamatan Tamalate Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

• Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.01.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 yang telah diamandemen dengan Amandemen Kontrak Nomor : 800/01.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan PT Bengawan Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpuskaan SD/SDLB dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.111.700.000,- ;2.

  Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.02.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan CV Aneka Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpustakaan SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.823.502.500,- ;3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.03.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Fast Technology perihal Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.992.500.000,- ;4.

  Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000,- ;5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal Pengadaan Alat Kesenian SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.247.400.000,- ;6.

  Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.07.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 283.502.000,- ;7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.26/Fisik/PPK/11-LU/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Trisman Jaya perihal Rehabilitas Gedung SMPN I Abung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.883.000,- ;8.

  Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.42/Fisik/PPK/11-LU/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Bahagia Bersama perihal Rehabilitas Gedung SMP Xaverius Kotabumi dengan nilai kontrak sebesar Rp 79.939.000,- ;13. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.22/Fisik/PPK/11-LU/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Bandar Agung perihal Rehabilitas Gedung SMPN I Abung Pekurun dengan nilai kontrak sebesar Rp 159.898.000,- 14.

  /PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Dua Bersaudara perihal RehabilitasGedung SMPN 2 Bhakti Angkasa 2 Semuli Raya dengan nilai kontrak sebesarRp 319.839.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.12/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Bahtera Muda perihal RehabilitasGedung SMPN I Sungkai Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.834.000,Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.34/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan

  UMARMUKHTAR, S.Pd dan PPK terdakwa I. Drs. H.

  H.ZULKARNAIN selaku PPK.

  .P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan PT Fast Technology perihal Pengadaan AlatLaboratorium IPA SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.992.500.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal PengadaanAlat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal

  : 800/39.34/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Abung Timur PerkasaperihalRehabilitas Gedung SMPN 2 Abung Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp119.881.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.31/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Mala Putra perihal Rehabilitas GedungSMPN 3 Sungkai Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp 159.883.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.42/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan

• - PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (Sebagai Pemohon) VS - 1. SYAFAWI AR, 2. THAMRUNSYAH, 3. A.RACHMAN AS, 4. HERMAN, 5. ZAINAL ARIFIN, 6. ACHMAD KORI (Sebagai Termohon)

  ., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, selanjutnyadisebut sebagai............. eee Pemohon ; MELAWAN 1 SYAFAWIL AR, = yang beralamat dan tempat tinggal di Lingkungan IKelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir,sebagai Termohon I yang

• EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

  EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.

  EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVTPelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

• Loa Janan Ilir, adalah DA-1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir;

Seluruhnya dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui Saksi 1: Daini Rahmat, S.E. bin H. Abdul Kadir;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

NYAK DIWAN sebagaiKetua PPK Loa Janan llir Kota Samarinda; Salah satu tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 adalahrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang untuk tingkat kecamatandilakukan oleh PPK.

NYAK DIWAN sebagaiKetua PPK Loa Janan llir Kota Samarinda;Salah satu tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 adalahrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang untuk tingkat kecamatandilakukan oleh PPK.

Loa Janan Ilir, dan ketemu dengan Terdakwa V yangmengatakan bahwa Ketua PPK sedang sholat;Bahwa saksi dan Jon Rantelino akhirnya bertemu dengan Ketua PPK Loa Jananllir (lr.Ahmad NovalTerdakwa 1!)

• yakni Manase Lende Lotu,SH;Bahwa langkah panitia yakni melihat rekapan C1 untuksamakan data namun Ketua PPK menolak danmenganjurkan untuk mengisi format keberatan;Bahwa Ketua PPK mengatakan kami tidak punyakewenangan, itu haknya KPU; saat itu yang hadir yakni adamasyarakat lain dan masingmasing Ketua PPS Desa;Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang PPS;Bahwa tidak ada hitung ulang karena Ketua PPK menolakusulan yang mana saya mengusulkan untuk berembukdengan Panwaslu, namun Ketua PPK menyatakan PPK tidak34ada

  Wewewa Tengah dihubungi namun tidak sempat tanyajawab;Bahwa Pleno KPU tanggal 10 Agustus 2013, dan sebelum pleno KPU,ada pra pleno, Pra pleno itu untuk kesiapan dari PPK tentang apa yangakan disampaikan dan merupakan kebijakan supaya tanggal 10Agustus 2013 plenonya lancar ;Bahwa agendanya yakni melakukan rekapitulasi perolehan suara, yaknimencocokan hasil C1 dari PPK lalu PPS;Bahwa Datadata dipegang oleh masingmasing PPK, PPK diundangpada pra pleno tanggal 9 Agustus 2013;Bahwa dari 11 PPK, yang

  ) PPK yang hadir,sisanya 2 PPK yang tidak hadir;Bahwa PPK Wewewa Barat datangnya terakhir, paling lambat.

  PPK yang datang pada tanggal 9 Agustus2013 yaitu PPK dari Wewewa Barat, dan untuk PPK yang lain nya tidakmelihat ;Bahwa mengenai kedatangan PPK Wewewa Barat tersebut, Pada jam8 malam saya sudah pulang ke rumah, lalu saya menerima telepon dariPPK Wewewa Barat yang memohon bantuan untuk dikawal karena diKPU banyak massa.

  Miliki;Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Komisioner KPU memintatanggapan dari PPK Wewewa Tengah dan PPK tersebut menyatakan bahwaDA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksi Samsi Pua Golo ST 114tetap menyatakan keberatan. selanjutnya PPK Wewewa Barat berada diurutan ke11 dan saksi Samsi Pua Golo, ST kembali menyatakan keberatan,terdakwa meminta tanggapan dari PPK Wewewa Barat dan PPK tersebutmenyatakan bahwa DA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksiSamsi Pua Golo ST

• PraktisPENGGUGAT hanya 4 ( empat ) bulan menjabat sebagai PPK.

  Jadi PPK (Pejabat PembuatKomitmen) hanya dijadikan tukang tandatangan.

  saksisebagai pejabat PPK; Bahwa sewakiu saksi menjabat PPK, yang ditunjuk sebagai pejabatpengadaan barang dan jasa adalah saudara Bardin Loulembah; Bahwa sewaktu saksi diberhentikan sebagai PPK, pejabat pengadaantidak diganti karena yang bersangkutan telah bersertifikasi; Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai Panitiapengadaan barang baik itu PPK dan Pejabat Pengadaan barang danjasa harus bersertifikasi; Bahwa Benar surat penggantian penggugat sebagai PPK tidak pernahdisampaikan

  dan PPSPM dengan surat keputusan; Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak terikat periode tahun anggara; Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagaiPPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran,penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahrtugaskan / pensiun /diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPAmenetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan danberlaku

  PPSPM disertai dengan specimen tanda tangan PPK dan; c.

• dan PPS yang terdiri dari:- PPK kecamatan Maba selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;;- PPK Kecamatan Waselei;- PPK Kecamatan waselei Timur;- PPK Kecamatan waselei Tengah;- PPK Kecamatan waselei Selatan;- PPK Kecamatan waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan wasele Selatan : - Desa nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

  Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.

  Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

  Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

  Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

  Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

  Wasile Tengah, PPK Kec.Wasile Timur, PPK Kec. Wasile Selatan dan PPK Kec.

  PPK Kecamatan Wasile Utara sebanyak 5 (lima) orang, masingmasingsebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlahtotal sebesar Rp. 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);5. Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

  KPUD;Bahwa benar honor untuk Ketua PPK dan anggota PPK Kec.

  dan PPS yang terdiri dari:PPK kecamatan Maba selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;PPK Kecamatan Maba tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;;PPK Kecamatan Waselei;PPK Kecamatan waselei Timur;PPK Kecamatan waselei Tengah;PPK Kecamatan waselei Selatan;Halaman 192 dari 245 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Tipikow/2014/PN.

• , selanjutnya Ketua PPK yakniHal. 26 dari 77 hal.

  anggotaPPK serta Ketua PPK serta berita acara tersebut dikasi cap/stempelPPK MHU;Hal. 27 dari 77 hal.

  , Hamzah dan Edy Arman, masingmasingselaku anggota PPK Kecamatan MHU, saksi Bambang Supriyadisebagai Sekretaris PPK Kec.

  MHU Terdakwa selaku Ketua PPK Kec.MHU dan anggota PPK Kec.

  suarapasangan calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah ditandatangani oleh Anggota PPK dan saksiyang hadir yang bersedia menandatangani ;: PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitunganperolehan suara pasangan calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan di tempatumum atau di tempat yang mudah diakses olehmasyarakat dalam wilayah PPK;PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikatrekapitulasi

• /2019 dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang ditandatangani di Langgur tanggal 04 Mei 2019 oleh Penemu atas nama NOK JULIANUS MATLY,S.Pd, Terlapor atas nama NURDIN OHOITENAN dan Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara atas nama MAKSIMUS LEFTEUW, S,Sos.2. 3 (tiga) lembar surat dengan kop surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kei Besar Selatan, nomor Surat : 12/PANWASCAM-KBS/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal Rekomendasi, alamat Suara Kepada Yth Ketua PPK

  Kabupaten Maluku Tengara, yang sudah tersobek.11. 2 (dua) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Masukan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA, berlebel KPU.12. 1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Surat Suara Pemilu Anggota DPR RI.13. 1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih sudah tersobek, bertuliskan DPRD KAB/KOTA dengan latar belakang berwarna hijau, nomor Kotak 05, nomor TPS 03, Nama PPS Weduar, Nama PPK

  DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa IllBERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, terdakwa IV PITHERHUKUBUN Alias PICE alias PAPI, dan saudara JOHANIS SOMNAIKUBUNAlias KEVIN mendatangi kantor sekretariat PPK (Panitia PemilinanKecamatan) Kei Besar Selatan untuk menanyakan kepada Ketua PPK(Panitia Pemilinan Kecamatan) terkait dengan hasil pemungutan Suara padaPemilinan Umum (Pemilu) tanggal 17 April 2019 di TPS 02 Desa Weduardimana suara yang seharusnya diperoleh saudara LEO YOPITERRAHAJAAN Alias LEO menurut

  saudara LEO YOPITER RAHAJAAN AliasLEO suaranya sebanyak 30 (tiga puluh) suara yang berpindah ke CalonLegislatii DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atas nama JOSEP RAHAIL.Pada saat itu saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO datang keKantor sekretariat PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan) Kei Besar Selatandengan marahmarah sambil mengatakan KENAPA BETA PUNYA SUARAPINDAH DI ORANG LAIN , saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEOhendak menanyakan permasalahan tersebut kepada Ketua PPK (PanitiaPemilihan Kecamatan

  ) Kei Besar Selatan, namun pada saat itu Ketua PPK(Panitia Pemilihan Kecamatan) sedang tidak berada di tempat.

  HERMINA TINLIRAHAJAAAN ALIAS NONABahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Weduar, pada tanggal 19April 2019, jam 01.00 Wit saksi sedang duduk di depan Sekretariat PPKtibatiba LEO RAHAJAAN datang dan menanyakan mengenai 30 suaramilik dia kKemudian saksi sudah memberikan penjelasan tetapi dia ngototagar Ketua PPK datang saat itu, saksi telepon Ketua PPK, yang ada di Tual,setelah selesai telepon saksi balik lagi surat Suara sudah berhamburan, dansaksi ketemu dengan YAN KAF HUKUBUN kemudian kami lapor

  ALFA OMEGA UR:Bahwa Pada tanggal 19 April 2019 saksi berada di Weduar, ada kejadianPengrusakan kotak suara;Bahwa Saksi linat sendin kejadiannya Jam 01.00 Wit, Lokasi kejadian didepan kantor Sekretariat PPK;Bahwa Saat itu saksi sebagai Ketua PPS Weduar tugasnya mengawasi,kita melakukan rekap sampai tanggal 18 April 2019 kemudian kita antar 15kotak suara ke PPK.

• dimaksud dalam gugatanoleh saudara Adeleyda kadoli bukan merupakan kewenangan PPk.8.

  proses penyelesaian hasil perselisihan, PPK memanggilbeberapa pihak termasuk panitia, pada saat klarifikasi PPK menanyakan kepanitia terkait laporan tentang SKCK dan surat keterangan dari PN Limbotodan PPK juga melakukan klarifikasi langsung ke Polda dan PN LimbotoHalaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 35/G/2019/PTUN.GTO.Bahwa menurut saksi, karena wewenang yang diberikan kepada PPK adalahproses penyelesaian pelanggaran dan hasil pemilihan, jadi PPK tidak secarakhusus memeriksa terkait kelalaian

  melakukanterobosan hukum, dan menurut kami proses pemilihan sudah berjalandengan adanya pelanggaran pemilihan tidak serta merta menggugurkankeseluruhan proses yang telah dilaksanakan; Bahwa saksi sebagai PPK tidak berwenang memerintahkan PanitiaPemilinan Desa, tetapi karena ada temuan bahwa ada pelanggaranpemilihan, dan PPK sebagai lembaga yang harus' menyelesaikanpermasalahan yang terjadi, maka PPK melakukan terobosan hukum sepertitahun 2016, sehingga PPK dapat memberikan kepastian dalam prosespemilinan

  , kemudian PenggugatHalaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 35/G/2019/PTUN.GTO.pinjam berkas ke PPK, karena berkas di PPK adalah salinan, maka saksidiminta datang ke PPK membawa berkas asli Penggugat untuk difotokopi.

  Setelah selesai saksi menyimpan berkas tersebut di lemaritanpa memeriksa terlebih dahulu berkas tersebut;Bahwa setelah mengetahui berkas SKCK atas nama Penggugatberubah, saksi lapor ke PPK dan oleh PPK diminta menunggu proseskampanye dan pemilihan selesai, baru akan dilakukan verifikasi;Bahwa setelah saksi melapor ke PPK, saksi diminta oleh PPK janganmembuat penetapan dahulu teapi menunggu keputusan dari PPK;Bahwa seingat saksi ada keberatan yang diajukan oleh Adeleyda Kadoli,dan saksi sempat dipanggil

• Penggugat jugamohon kepada PPK dan Tergugat agar Penggugat tidak diusulkan dandimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional.

  Namun surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat telahternyata substansinya hanya memuat Nama Penyedia Barang/Jasa, AlamatPenyedia Barang/Jasa, Nomor Surat Perjanjian dan Jenis Pelanggaran saja.Surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat jelasjelas telahbertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP, dimanaseharusnya surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat sekurangkurangnya memuat Identitas Penyedia Barang/Jasa (Nama, Alamat, NomorIzin Usaha, NPWP), Nama Paket Pekerjaan

  Bahwa kemudian PPK membuat surat untuk yang kedua kalinya dandisampaikan kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihalHalaman 17 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGKelengkapan Data Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam), dimana surat tersebut melampirkan Berita Acara dan BuktiPendukung karena pada surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPK Nomor S26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal UsulanPenetapan

  Terhadap surat peringatanke1, ke2, dan ke3 tersebut penggugat minta kepada PPK agar tidakmemutus Kontrak Penggugat dan penggugat mengajukan permohonanagar diberikan kesempatan untuk dapat terus melaksanakan pekerjaanhingga selesai Namun permohonan penggugat tidak mendapatjawaban dari PPK dan faktanya PPK malah memutus kontrakpenggugat secara sepihak dengan Surat Keputusan Pejabat PembatHalaman 44 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGKomitmen Nomor KEP01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016

  Bahwa kemudian PPK membuat surat untuk yang kedua kalinya dandisampaikan kepada tergugat (vide: Surat PPK Nomor S27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihalperlengkapan data usulan penetapan sanksi pencantuman dalamdaftar hitam), dimana surat tersebut melampirkan Berita acara danbukti pendukung karena pada surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPKNomor S26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016perihal usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam)substansinya hanya