1005/Pid.B/2012/PN.Dps.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasadilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : INYOMAN MONATempat lahir : KarangasemUmur/tanggal lahir : 54 tahun/ tahun 1958Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pungutan

pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwamohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : DAKWAAN ;KESATU ; Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu dua belasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan

penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah danuangnya diambil oleh bandar ; e Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebasar 15 % (lima belas persen)dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan berkisarRp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) sanpai dengan Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) ; e Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agusus 2012 sekitar jam 16.00 wita di rumahterdakwa di Jalan Pungutan

Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; ATAU4KEDUA : Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012,atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu duabelasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan No. 11 Sanur, Denpasar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanDenpasar, tanpa mendapat ijin dengan

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di rumah saya di Jalan Pungutan No. 11 Sanur Denpasarkarena waktu itu terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel atas nama I Nyoman Sugiarta ;Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telahditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel kupon putih berisi nomor togel,1 (satu) bendel patio, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar teysen dan uangRp. 1.122.000. ; Bahwa sekitar

B.I/3/PDJ/10171, Tanggal22 Juli 2016, dengan alasan melakukan pelanggaran disiplin yaitumelakukan pembiaran dan menggunakan kewenangannya dalam mengambilkeuntungan dalam pungutan kepada GuruGuru Agama Islam penerimaTunjangan Profesi Pendidik di Lingkungan Kantor Kementerian AgamaKab.Madiun, menggunakan uang pungutan tersebut untuk kepentinganpribadi dan membiayai acara syukuran dalam meraih gelar Doktornya danmemerintahkan kepada para Kepala Seksi serta Penyelenggaraan di KantorKementerian Agama

Madiun dengan Surat Tugas Nomor: W/1/a/PS.00.3/0282/2015pada tanggal 5 Maret 2015 untuk melakukan audit investigasi atasdugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan tidak sesuaiketentuan pada Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun;Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Ketua Tim Investigasi memanggilpihakpihak terkait di Lingkungan Kantor Kementerian AgamaKabupaten Madiun untuk diadakan pemeriksaan antara lain:a) Sdr.

Cek data;Bahwa selanjutnya Inspektorat Jenderal menugaskan kembali TimAudit dengan Surat Tugas Nomor: W/1/a/PS.00.3/0462/2015 padatanggal 06 April 2015 untuk melakukan audit investigasi lanjutan atasdugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan tidak sesuaiketentuan pada Kantor Kementerian Agama Kab.

Bahwa Penerbitan SK a quo secara substansial telah sesuai denganperaturan Perundangundangan yang berlaku, sebagaimana Tergugatjelaskan dalam dalildalil dibawah ini:1)Bahwa secara faktual adanya pungutan yang terjadi di Seksi PAISterhadap guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Umummerupakan kebiasaan yang juga sebelumnya terjadi saat GPAI masihberada di bawah Seksi Mapenda/Pendis.

Namun sejak akhir tahun2013 PAIS menjadi terpisah dengan pendis menjadi Seksi PAIS danPENDMA sesuai dengan struktur baru yang telah ditetapkan;Bahwa terdapat pungutan kepada para guru Pendidikan Agama Islam(PAI) di sekolah umum setelah adanya pencairan Tunjangan ProfesiPendidikan (TPP) yang dikumpulkan oleh seorang staf seksi PAIS;Bahwa pungutan dari para GPAI diisitilahkan dengan dana tasyakuranGPAI dan digunakan selain untuk kepentingan guruguru dan siswayang melakukan perlombaanperlombaan juga

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas JasaKeuangan sebagaimana teerakhir telah diubah dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan) telah mengatur:Pasal 9 ayat (2):Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk

pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun beralan.Pasal 13Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktupembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebutsebagai Pungutan yang dikategorikan macet, OJK menyerahkanpenagihan atas Pungutan tersebut kepada Panitia Urusan PiutangNegara, dan pembayaran atas Pungutan dilakukan melalui PanitiaUrusan Piutang Negara

Bahwa terkait dengan penyerahan penagihan pungutan kepadaPanitia Urusan Piutang Negara oleh Tergugat telah juga diaturdalam Pasal 16 PP Pungutan;6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tergugat,Penggugat juga tidak melakukan pembayaran pungutan tahun 2018Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.

);: Surat Pit.Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang PasarModal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S779/PM.223/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Hal : TeguranKedua atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2017,(foto kopi Sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan pelunasan tagihan pungutan tahun2016 s.d.tahun 2017 atas nama Yualita Widyadhari dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaIll (dhi.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, menyebutkan bahwa:Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesualjangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJKmenyerahkan penagihan atas pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat

dan pungutan lain selain uang kuliahtunggal dari mahasiswa baru program Sanana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013 2014.

Putusan Nomor 48 P/HUM/202053.54.55.Bahwa dengan adanya pungutan iuran pengembangan institusidan/atau pungutan lain diluar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagimahasiswa jalur mandiri sebagaimana diatur didalam peraturana quo telah menciderai semangat ketunggalan yang ada pada UKT(Uang Kuliah Tunggal). Sebab frasa tunggal yang terdapat dalamUang Kuliah Tunggal memiliki muatan makna yang hanya bisaditerjemahkan secara satusatunya.

seleksi mandiri;Bahwa menurut Para Pemohon asas keadilan sebagaimana diaturdi dalam Pasal 3 huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012,tentang Pendidikan Tinggi tidak terpenuhi, karena pungutan iuranpengembangan institusi dan/atau pungutan lain diluar Uang KuliahTunggal (UKT) bagi mahasiswa jalur mandiri dalam peraturan a quotelah menimbulkan pembedaan terhadap calon mahasiswa baruberdasarkan latar belakang ekonomi;Bahwa berdasarkan pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 12Tahun 2012, tentang Pendidikan

Bahwa Pemohon VI merasa dengan adanya iuran pengembanganinstitusi dan pungutan lain di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT)Halaman 86 dari 107 halaman.

sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain Uang KuliahTunggal (UKT) dari mahasiswa program diploma dan programsarjana bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri,dimana telah melahirkan suatu: bentuk ketidakadilan dandiskriminatif.

atau tarikan uang portal daritruk yang bermuatan pasir, batu, kayu atau koral yang melewati Jalan DesaTulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar; Bahwa uang pungutan atau tarikan uangportal tersebut adalah untuk satu kali jalan Truck bermuatan pasir yang sifatnyasukarela dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak sumbangan; Bahwa uang pungutan atau uang tarikanportal tersebut sebagaimana kesepakatan bersama dalam musyawarah desa dandisepakati bahwa uang penarikan portal tersebut digunakan sebagai

kayu atau koral yang melewati Jalan DesaTulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar; Bahwa uang pungutan atau tarikan uangportal tersebut adalah untuk satu kali jalan truck bermuatan pasir yang sifatnyasukarela dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak sumbangan; Bahwa uang pungutan atau tarikan uangportal tersebut sebagaimana kesepakatan bersama dalam musyawarah desa dandisepakati bahwa uang penarikan portal tersebut digunakan sebagai uang kaspembangunan Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut: Bahwa terdakwa dan saksi Heru Susenotelah mengambil uang milik Desa dari saksi Isa Ansori; Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dansaksi Heru Suseno tersebut adalah uang pungutan atau tarikan uang portal daritruk yang bermuatan pasir, batu, kayu atau koral yang melewati Jalan DesaTulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar; Bahwa uang pungutan atau tarikan

Sehingga Majelis Hakim berpendapat agar dilakukan pendalaman olehPenyidik terhadap keterangan saksi tersebut yang bertentangan dengan pengakuanterdakwa dengan dugaan adanya keterangan palsu dipersidangan;Menimbang, bahwa pungutan atau penarikan uang portal yang dilakukanterhadap truktruk pengangkut hasil penambangan liar tersebut tidak memiliki ijin dariPemerintah Daerah dan hasil pungutan tersebut tidak disetorkan kepada Dispendadan tidak pula tertuang dalam Peraturan Desa, sehingga terhadap halhal

Hal ini menunjukkan ketidaktaatan Kepala Desa Tulungrejo yaitu saksiSuwadi kepada hukum oleh karena sebagai Kepala Desa tetap membiarkanterjadinya penambangan liar dan pungutan uang portal tanpa ijin tersebut tetapberlangsung di daerah yang dipimpinnya.

PARMIN Dan adapun total dana pungutan yang telah terkumpul yaitu Rp 32.700.000,(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa pembayaran pengurusan sertifikat prona tersebut dimulai bulan Juli2015 sampai bulan September 2015 dan pembayaran tersebut ada yangmembayar setelah mendaftar, ada yang membayar setelah pengurusansertifikat tersebut berjalan dan ada yang membayar pada saat sertifikat Sudahmau dibagikan kemasing masing pemohon/warga;Bahwa dana pungutan sebesar Rp 32.700.000, (tiga puluh

SUTIKNO selaku Kepala2:Desa dan para Tim Pelaksana Lapangan saksi tidak tahu berapa total danayang mereka terima.Bahwa total dana dari hasil pungutan tersebut diatas dipergunakan sebagaiberikut : Biaya pembelian patok batas. Biaya Materai sebanyak 6 ( enam ) lembar setiap persil sertifikat. Biaya konsumsi. Biaya transpor ke kantor BPN.

Biaya BPHTB untuk prona Prona Tanah Pertanian Kategori Ill (tiga)Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2016Bahwa yang menetapkan besarnya biaya pungutan untuk setiap pemohonsertifikat pada Prona Gratis Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tahun 2015 danProna Tanah Pertanian Kategori III (tiga) Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2016pada Desa Sukaraya Kec. BoneBone Kab. Luwu Utara adalah Lel.

Luwu Utara.Bahwaadapun yang telah melakukan pungutan danauntuk biaya Sertifikattanah Prona tersebut adalah Lk.

BoneBone Kab.Luwu Utara,Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015, Tim Pelaksana Lapangan diperintahkanuntuk melakukan pungutan dana dengan besaran Rp. 600.000, (enam ratusribu rupiah) kepada pihak pemohon sertifikat Prona Gratis PembuatanSertifikat Hak Milik Tahun 2015, adapun tempat pada saat memerintahkannyaadalah di Kantor Desa Sukaraya, sedangkan untuk pungutan pada PronaTanah Pertaniapukategptkolatiga) Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2016 atasinistiatif Tim P ARS aI Anaagan Ag terdiri dari Aparat Desa

dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.2 : Surat Pernyataan saudara Parwo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.3 : Surat Pernyataan saudara Suwoyo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah

) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.4 : Surat Pernyataan saudara Suwardi tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.5 : Surat Pernyataan saudara Satino tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehHal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor :1/G/

2011/PTUN BLPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.6 : Surat Pernyataan saudara Imam Syafeitentang kebenaran adanya pungutan dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T7.1 : Surat Pernyataan saudara Fatah Yasintentang kebenaran tidak pernah menerima uangTunjangan Penghasilan Kepala Desa danPerangkat Desa (TPKPD), dan Tidak

/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.2 : Surat Pernyataan saudara Tabroni yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.3 : Surat Pernyataan saudara Siswanto yangisinya menerangkan dan

membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.4 : Surat Pernyataan saudara Anwar yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Bukti T9.1 : Surat Nota Dinas dari

LUTHFIAHMAD/ TERDAKWA untuk melakukan pungutan ataumemungut kepada Kelompok Tani dengan Saksi;Bahwa sdr.

EDI YUSMIANTO, saya diminta untuk dibawaterlebih dahulu karena belum lengkap;e Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13Kecamatan di Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yangbelum menyerahkan, Terdakwa bersama sdr. PRIYO RAHARJO telahmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari kelompok tani dengancara dibungkus dalam kandi dirumah sdr.

dan setelah uang pungutan terkumpul diserahkan kepada saksi EDIYUSMIANTO.

Atas tugas melakukan pungutan itu, maka PRIYO RAHARJO dan saksiSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa.

manfaat dana bantuan JitutJides, serta menyerahkan hasil pungutan itu kepada EDI YUSMIANTO.

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah; Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/ pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapanganberawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% sampai dengan 3% darinilai Dana Alokasi Knusus (DAK) yang diterima oleh

,M.Si. bin Lambu, maka terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakanpensil di halaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaanpemotongan/ pungutan yang artinya dua atau tiga persen; Bahwa terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima setoranuang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 daripara kepala sekolah penerima DAK tersebut langsung dari para kepalasekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasipelaksanaan kegiatan

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tigapersen);Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/PIDTPK/2021/PT MKS Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3%(tigapersen); Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sering menanyakan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudahditerima/penyetoran dari para Kepala Sekolah.

ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa Neldayanti, S.Pd.binti Sahrisal menyampaikan: bahwa benar ada setoran sebesarmaksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan karena Terdakwa Ilpernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen); Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

Priodigdo Aulad 2 =ae3Coa Co>yySs Sty >=<2.9 TERJADI PRAKTEK TEBANG PILIH DALAM MENJATUHKAN* a)b)= SANKSI/HUKUMAN &SSBahwa perkara dugaan pungutany ar seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 bermulay dar adanya laporan terkaitadanya praktek dugaan pungutan dalam seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 yang dilakukan oleh Saudara/SaudariOktavina uiImAaL. yang dibuktikan dengan adanyabuktitransfer kepada.

Baharuddin Pabba, M.Siy hanya diperiksa sabagai sake saja dan masih terus bekerjaSs sebagai PNS bahkan in yeridapat kenaikan jabatan;Sy 1) Bahwa berdasarkah uraian tersebut diatas, jelas terbuktior telah terjadi Piaktok Tebang Pilin dalam menjatuhkan sanksiterkait degen pungutan liar dalam seleksi calon Praja IPDNtanUpyed 16, sehingga berdampak pada kesalahan Terqugatgaan penjatuhan sanksi kepada ssYY Him. 18 dari 59 Him. Put.

BaharuddinPabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besarmenerangkan ketidak tripatan Penggugat dalam6 praktek dugaan Pungutan Her terhadap CalonYS Praja IPDN Tahun 2016.aS g. Bahwa hal tersebutkemudian diperkuat dengan terbitnyaSs Surat dari Ispektorat Jenderal Kementerian Dalam >ie Negeri Re lik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Ssaw Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplins Sdr.

Bahwa perkara dugaan pungutan liar seleksi Calon Praja< IPDN tahun 2016 bermula dari adanya laporain terkaitsv , y .> adanya praktek dugaan pungutan liardalam seleksiCalon Praja IPDN tahun 2016 yang dilakukan olehSaudara/Saudari Oktavina Jitmau yang dibuktikandengan adanya bukti transfer kepada Saudara YadiyY Jayadi sebesar Rp 390.027:000,00 (tiga ratus sembilan ouluh juta rupiah); Ss&Y b.

Bahwa prdesarka alan tersebut diatas, jelas terbuktiSe telah terjadi Pagktek Tebang Pilih dalam menjatuhkan4sanksi terkait dengan pungutan liar dalam seleksi calon iS%,= Praja .

pungutan tersebut karena atas ide atau gagasanterdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum , APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa , denganpengelola terdakwa H.

Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tersebut tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 danTA. 2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan aslliDesa yang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikattersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa,dengan pengelola terdakwa H.

Dan setelah pengunjungtersebut membayar barulah para terdakwa mengijinkanmereka untuk masuk;Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh laludihitung oleh para terdakwa kemudian dibagibagi, danTerdakwa Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas/ Polisi...Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan di KebunBinatang tersebut;Terdakwa ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, terdakwa melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama dan yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah saksi IbenAchsan Adnani yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebutadalah sebagian uang hasil pungutan dari pengunjungsetelah loket karcis ditutup pada hari Sabtu tanggal 10Agustus 2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat IndraTama kepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Sunayang sedang melakukan pengamanan di Kebun Binatang/ tersebut...Terdakwa DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagianuang hasil pungutan dari pengunjung setelah loket karcisditutup pada/ hari...hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang terdakwa serahkan kepadapetugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;19Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barangbukti berupa:e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 991.000, (Sembilan ratus

Purnomo tidak menyerahkan seluruhjumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebin dahuludipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan.Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSPHal. 22 dari 71 hal. Put.

Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Irianiselanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akantetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir KantorWalikota Jakarta Selatan.

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri lriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R-2 dan R-4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;

HERMAN SETIAWAN BinHADIYO yang telah melakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadappengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;Halaman 1 BANomor 218/Pid.B/2020/PN Bile Bahwa Sdr.

HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO yang telahmelakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapikarcis parkir;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ,maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwasecara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah

Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan= menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadapHalaman 3 BANomor 75/Pid.C/2021/PN Bilpengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa HERMAN SETIAWAN BinHADIYO tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (Satu)bulan;3.

danTerdakwa EDI YUSMIANTO menjawab : Ya sudah serahkan ke saya sini88kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDIYUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDIYUSMIANTO total sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluhsembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

Banjarnegara .Bahwa ketika dana pungutan Jitut Jides sudah terkunpul dari 8 kecamatan, saksidihubungi oleh AZIZ NURDIN yang menjelaskan meminta uang sebesar Rp.200.000.000, atas perintah Terdakwa EDI YUSMIANTO untuk pengadaan komputer.Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO atas permintaanAZIZ tersebut dan memang benar Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya saksimenyerahkan sebagian uang hasil pungutan Jitut Jides kepada AZIZ163Bahwa saksi mengajak PRIYO RAHARJO untuk menyerahkan

diminta untuk dibawa terlebih dahulu karena belum lengkap.Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13 Kecamatandi Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yang belum menyerahkan, saksibersama PRIYO RAHARJO telah menyerahkan seluruh uang hasil pungutan darikelompok tani dengan cara dibungkus dalam kandi dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO.Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut sambil mengatakan kepada TerdakwaEDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasih

Rakit,Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa total dana pungutan yang saksi terimadan saksi serahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO.Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat beberapa kelompok tani yang belum menyetorkepada saksi telah menyerahkan uang pungutan tersebut secara langsung kepadaTerdakwa EDI YUSMIANTO seperti Kepala Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangudan sebagian lagi diwilayah Wanadadi yang akan diambil PPL Rakit.Bahwa atas pelaksanaan pemungutan tersebut saksi tidak menerima upah atau

Rakit,dengan cara dibungkus dalam plastik kandi diletakan diatas meja ruang tamu dirumahTerdakwa EDI YUSMIANTO, sedangkan sisa dana pungutan dari kelompok taniyang belum menyetorkan diterima langsung oleh Terdakwa EDI .YUSMIANTO,sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO totalsebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total danahasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluh sembilan jutarupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009sebesar Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan danatersebut menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untukpembangunan di Desa

pungutan lain berdasarkan PeraturanDesa Nomor : 145/01 tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebutdijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000, (lima jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuktahun

Listrik Tahun2009, dan Pungutan Pasar Tahun 2009 sudah ada personilnya sendiri,mengapa semuanya ditimpakan kepada Terdakwa?

(lima juta delapanratus lima puluh ribu rupiah), serta pungutan pasar berupa kontrakanpasar pada Tahun 2009 sebesar Rp.2.450.000,.

Negara yang ditimbulkan ,dalam pelaksananan pengelolaan Dana ADD Tahun 2009, kelebihan uangpenjualan RASKIN, pungutan uang listrik dan pungutan uang pasarseluruhnya berjumlah Rp.80.630.965,.

Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).

Bea Masuk33kepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas)hari uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwasendiri, selanjutnya sebagian

uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada BendaharaPenerimaan dan dimasukkan ke rekening penampung milik kantor Bea dan CukaiEntikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening032201000608307 kemudian dengan rentang waktu 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) harisebagian uang tersebut disetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening032201000214302 dan sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa sendiri hingga mencapai lebih kurang

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang / dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

Bahwa Terpidana adalah PNS yang melaksanakan pekerjaan sebagaistaff seksi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Majene (Bidang Bina Marga) bersamasama dengan M.Bakri Jaya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Majene yang juga merupakan PPK untuk pekerjaandi Bidang Bina Marga, dengan dalih untuk biaya penggandaandokumen kontrak pembuatan RAB dan pembuatan papan atau plangproyek, menerima dan meminta pungutan dari perusahaan rekananpelaksana pekerjaan atau proyek

Bahwa perusahaan rekanan yang telah melakukan pembayaranpungutan dan telah diterima serta dikumpulkan oleh Terpidanasebanyak 70 perusahaan rekanan dengan jumlah pungutan sebesarRp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah);Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019c. Bahwa dari keseluruhan jumlah pungutan tersebut, uang sebesarRp10.000.000,00 dibagibagikan ke Terpidana dan tenaga honorerDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Majene;d.

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terpidana tidak ada dasarhukumnya sehingga dapat dikatakan pungutan tersebut adalahpungutan illegal (liar);Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Bakri Jaya sebagai KepalaBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yangjuga merupakan PPK untuk pekerjaan di Bidang Bina Marga (dalamberkas terpisah) untuk menerima dan meminta pungutan dariperusahaan rekanan pelaksana pekerjaan atau proyek pada BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene; Bahwa sebagai seorang staff tidak mungkin Terpidana yangmempunyai inisiatif untuk menerima dan meminta pungutan tersebut; Bahwa atasan Terpidana yaitu M.

Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa dari jumlah keseluruhan uang pungutan Terdakwa hanyamenerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Bahwa uang pungutan tersebut secara faktual tidak digunakan untukkepentingan Terpidana akan tetapi untuk keperluankeperluansebagai berikut: digunakan untuk penggandaan dokumen, pembuatanpapan proyek, pembuatan RAB, biaya konsumsi kantor Bina Marga,dibagibagikan ke staf & honorer di Bina Marga dan dipinjam oleh stafdi Bina

Saiful Anwar Malang, selama Periode Agustus 2005 sampaidengan Mei 2008 terjadi selisih pungutan Jasa Sarana Pada Pelayanan Khusus/ODC diSMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwasendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahdalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga terjadi selisih penerimaan jasa saranapelayanan khusus ODC antara data pasien pada SMF Mata dan penerimaan jasa saranapelayanan medis pada bidang Mobilisasi dana. Pungutan Jasa sarana yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa dr.

Saiful Anwar Malang, dan tidakmembayarkan sebagian pungutan jasa sarana ke sub bagian mobilisasi dana maka selamaPeriode Agustus 2005 sampai dengan Mei 2008, terjadi selisih pungutan Jasa Sarana PadaPelayanan Khusus/ODC di SMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkanoleh perbuatan terdakwa sendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah dalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr.

Saiful Anwar Malang sebesarRp. 60.800.000, (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari pungutan jasasarana yang tidak dibayarkan juga oleh terdakwa dan para dokter mata lainnya.5.

Pasal 13 angka XI : pungutan pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah diIndonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.65/B/PK/PJK/20127.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehberlentangan dengan UndangUndang;Hal. 11 dari 28 hal.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesual dengan UndangUndang yang berlaku; Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah ; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, UndangUndang mengenai retribusidaerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quodnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 tahun 1957 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No.34 tahun 2000.