• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2. 711.000, 00, (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor264/Pdt.G/2019/PN Btm tersebut diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2020 dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri Tergugat IV, TurutTergugat dan Turut Tergugat II;Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan PutusanPengadilan Negeri Nomor 264/Pdt.G/2019

  PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor264/Pdt.G/2019/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Batam;Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini, Pembandingsemula Penggugat tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara (inzage), kepada :Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2020berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor

  264/Pdt.G/2019/PN Btm;Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Btm;Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2020/PTPBRTerbanding Il semula Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2020,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Btm;Terbanding Ill Semula Tergugat IIl pada tanggal 23 Juni 2020,berdasarkan Risalah Pemberitahuan

  Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Btm;Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Juni 2020,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Btm;Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Btm;Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2020,

  berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor23/Akta/Pdt.G/2020/PN Btm Jo Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Btm;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacaraserta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding tersebut,Pembanding semula Penggugat tidak

• Risalah Lelang No. 266/2000 tanggal 06November 2000 Jo.

  Padahal tanah milikTergugat yang diperoleh dari pembelian lelang berdasarkan risalah lelangNo. 351/2000 tanggal 21 Desember 2000 hanya seluas 1.198 M?.Sehingga jika berdasarkan risalah lelang No. 351/2000 tanggal 21Desember 2000, jelas bahwa SHM No. 42 /Tondo/1985 seluas 3.605 M?

  Data inisesuai dengan Berita Acara Sita serta dituangkan di Risalah Lelang baikdilembar 1 maupun ke8 (berdasar asli/Minut Risalah Lelang).Bahwa jika ternyata pada foto copy/Petikan Risalah Lelang yangdiperlihatkan ke instansi pertanahan pada lembar ke8 tertulis seluas3.605 m2, itu tidak sesuai dengan asli/minut Risalah Lelang yang adapada kanii. ... dst.e. ... dst.

  juga mengetahuirisalah lelang yang lain yaitu Risalah lelang No 266/2000.Bahwa Yang duluan Risalah lelang No 266/2000. baru Risalah lelang No351/2000 .Bahwa Risalah lelang No 351/2000 dilelang hanya seluas 1198 karena2407 sudah terlelang jadi sisa 1198 tetapi lembaran ke delapandisebutkan 3605 dari Risalah lelang.Halaman 49 dari 67 Putusan nomor :88/Pdt.G/2015/PN.PalBahwa Sertifikat No 42/Tondo/1985 terlelang sebagian yaitu 1198 jadiRisalah lelang No 351/2000 yang objeknya 1198 tetapi dilembaran

  Bahwa Putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2006/PN.PL luas tanahnya1198 Bahwa Putusan Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.PL luas tanahnya adalah AJBNomor 21/IV/T/1992 Bahwa Saksi perna ke PUPN menghadap kepala seksi lelang, Bulan MeiTahun 2015 dengan maksud minta Risalah lelang No 351/2000 karenaSaksi mau cocokan yang dilelang dilapangan dengan Risalah lelang No351/2000, karena waktu itu Risalah lelang No 351/2000 belum Saksidapatkan tetapi Saksi tidak dikasih Risalah lelang No 351/2000, hanyadisurat.

• Menyatakan sah dan berharga risalah lelang No. 953/2011 tertanggal 29 Desember tahun 2011 yang dibuat oleh pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta ;3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1723 seluas 129 m2 yang terletak di desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama Bambang Iswanto, SE dan Dra. Khunaifah ;4.

  Bahwa sesuai Risalah Lelang No. 953/2011 tertanggal 29Desember 2011 pada halaman ke 7 melalui pejabat lelang AgusDwi Martono, SE., MM. dinyatakan pemenang lelang adalahFatah Sugiyarno (Penggugat) dan Penggugat telah membayarlunas harga tanah tersebut pada tanggal 30 Desember tahun2011 ;3. Bahwa Penggugat juga telah menyelesaikan seluruhkewajibannya seperti yang tertera dalam risalah lelang No.953/2011 tanggal 29 Desember 2011 termasuk pajak ;4.

  Bahwa sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang, Penggugattidak pernah diberikan risalah lelang yang asli termasukSertifikat HM No. 1723 atas nama Tergugat II dan Tergugat Illdan hanya diberikan photocopi saja karena asli risalah lelangdan asli sertifikat tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat ,sedangkan tanah sengketa masih dikuasai dan dihuni olehTergugat II dan Tergugat III ;hal 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Skh.5.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat , Tergugat II danTergugat

  Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta,dimana sesuai risalah lelang No. 953 / 2011 tertanggal 29Desember 2011 pada halaman 7 melalui pejabat lelangAgus Dwi Martono, SE, MM dinyatakan pemenang lelangadalah Fatah Sugiyarno (Penggugat) dan Penggugat telahmembayar lunas harga tanah tersebut pada tanggal 30Desember 2011, berikut seluruh kewajibannya sepertitertera dalam risalah lelang No. 953/2011 tanggal 29Desember 2011 ;b.

  Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelangsebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan baliknama atau Grosse Risalah Lelang sesuaikebutuhan ;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuklaporan pelaksanaan lelang atau Grosse RisalahLelang sesuai kebutuhan ;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperolehSalinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaanlelang/kepentingan dinas , ataud.

  Risalah lelang, bukan aslidari risalah lelang atas lelang yang dimenangkannya.

• Bahwa adapun Surat Risalah Lelang No. 643/2010 tanggal 29Oktober 2010 yang menjadi Objek Gugatan yang telah diuraikandiatas adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, dalam gugatan ini Surat Salinan RisalahLelang yang merupakan Keputusan Tergugat adalah telahmenimbulkan kerugian bagipara Penggugat ;2.

  Bahwa Surat Risalah Lelang No. 643/2010 tanggal 29 Oktober2010 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Medan i.c TERGUGAT tersebut, baru diketahui olehpara Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2010 yaitu sejakPenggugat Il menerima surat No. 632/BPRDS/XV/2010 dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DISKY SURYAJAYA,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 415 K/TUN/2011beralamat JI.

  Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesiaNo.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkanbahwa Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang bukanmerupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karenadi dalamnya tidak mengandung suatu penetapan (beslissing)maupun pernyataan kehendak (wlsorming).Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 415 K/TUN/2011b.

  Bahwa Risalah Lelang adalah akta tidak mencatatkan peralihanyang bersifat publik, tetapi peralihan hak yang bersifat perdata.Fungsi Risalah Lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hakatau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti telahterjadinya peralihan hak.Maka: Bedasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohonkepada Majelis Hakim untuk selanjutnya menyatakangugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakantidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet OnvankelijkVerklaard).Menimbang

  Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objekgugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harusmencakup unsurunsur antara lain : PENETAPANTERTULIS;Bahwa Risalah Lelang atas pelaksanaan lelang terhadap tanahdan bangunan diatasnya terletak di JI.

• Bahwa sejak tanah tersebut dilelang sesuai Risalah Lelang tanggal 14 Mei2008 Nomor : 44/2008 dan kemudian dilelang untuk kedua kalinya yaitu sesuai Risalah Lelang tanggal 07Nopember 2011 Nomor : RL 005/PLH. 11/2011, hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi milik pemenanglelang, dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga yang berhak menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;4 Bahwa akan tetapi sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM (Ex. PT.

  BINA INTI USAHA jyaitu berdasarkan Risalah Lelang tanggal14 Mei 2008 No. 44/2008 ;Bahwa sejak PT. BINA INTI USAHA dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh Kantor PelayananKekayaan Negara Dan lelangHal 12 dari 25 hal PUT.No: 408/Pdt.G/2013/PN. JKT.BAR.b(KPKNL) berdasarkan Risalah Lelang tanggal 14 Mei 2008 No. 44/2008 maka kepemilikan telah beralihdari Tergugat kepada PT. BINA INTI USAHA sehinga dengan demikian seluruh perbuatan hukum yangmenyangkut tanah a quo menjadi tanggung jawab daripada PT.

  yang diperolehdari membeli penjualan umum/ pelelangan berdasarkan Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011, karenanyayang dikemukakan Tergugat adalah materi yang menyangkut perkara ;B Gugatan Penggugat adalah tepat dan benar karena Tergugat bukanlagi sebagai pemilik yang sah akan tetapi Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;C Gugatan Penggugat cukup jelas sebagaimana lelang pertama RisalahLelang tanggal 14 Mei 2008 dan lelang kedua Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011 ;D Tidak benar gugatan

  BINA INTI USAHA berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 15 Mei 2008, sedangkan Penggugat mendalilkan tanahseluas total 43.700 m?

  kemungkinan terkena rencana untuk kepentinganumum (rencana jalan); Bahwatanah tersebut di atas dilelang sesuai Risalah Lelang 14 Mei 2008No. 44/2008 dan kemudian dilelang untuk kedua kalinya yaitu sesuai Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011No.

• ., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: e Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksirsebesar Rp 1.421.000, (satu juta empat ratus dua puluh satu riburupiah) ; Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat olehMUH.

  ., Panitera Pengadilan Negeri Jenepontomenerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Kuasa Insidenti Penggugatmengajukan risalah pernyataan permohonan banding agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2013 Nomor: 02/ Pdt.G/ 2013/PN.JO. untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yangditandatangani oleh RAHMADANI, Jurusita pada Pengadilan NegeriJeneponto, menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat

  Put. 101/PDT/2013/PT.MKSDipindai dengan CamScanner Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas p&Nomor: 02/PDT.G/2013/PN.JO. yang masingmasing ditandaRAHMADANI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto,menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 telah diberitahukan secaraSah dan seksama risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepadaKuasa Insidentil Pembanding/Penggugat, dan pada tanggal 20 Juni 2013 telahdiberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Insidentil Terbanding

  /Tergugat, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto Terbanding/Tergugat , sebagaimana risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa InsidentilPembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan

• Bahwa Keputusan Tergugat tentang Risalah Lelang yang dilaksanakan olehTergugat terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dinilai sangatmerugikan Hakhak dari Penggugat;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat olehTergugat berupa Risalah Lelang, Nomor : 262/2013, Tanggal 02 Oktober 2013 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayaitu berupa Risalah Lelang, Nomor : 262/2013, Tanggal 02 Oktober 2013;4.

  Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa TataUsaha Negara (TUN)Il.Bahwa Risalah Lelang Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yangditerbitkan oleh KPKNL Balikpapan (Tergugat) adalah merupakan BeritaAcara yang menerangkan adanya Jual Beli yang dilakukan melaluiPenjualan di muka umum (lelang) eksekusi Hak Tanggungan dengan dasarPermohonan dari penjual (PT. Bank Central Asia Tbk. Balikpapan).

  ., (vide Putusan Mahkamah Agung RINo. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991) ;Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaanlelang adalah bersifat keperdataan, sehingga secara yuridis formal PejabatLelang sebagai Pejabat yang mengesahkan Jual Beli melalui lelang tidaktermasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara ;Tentang Kompetensi Absolut ;Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Risalah Lalang Nomor :262/2013 tanggal 02

  Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa TataUsaha Negara (TUN)Bahwa Risalah Lelang Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yangditerbitkan oleh KPKNL Balikpapan (Tergugat) adalah merupakan BeritaAcara yang menerangkan adanya Jual Beli yang dilakukan melalui Penjulandi muka umum (lelang) eksekusi Hak Tanggungan dengan dasarPermohonan dari penjual (PT.

• Bahwa karena pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan objekeksekusi sebagaimana terurai dalam Risalah Lelang tertanggal 16 Mei2012 Nomor 373/2012 dilakukan secara melawan hukum maka patutdan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakartamenyatakan Grosse Risalah Lelang tertanggal 16 Mei 2012 Nomor373/2012 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;d. Bahwa karena Permohonan Eksekusi Nomor 18/Eks/2014/PN SKt.

  Atau dengan kata lain: tanah dan rumahtersebut, dengan kutipan/risalah lelang dimaksud bukan lagi milik Pelawan;Sedangkan untuk bisa mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadapeksekusi Nomor 18/Eks/2014/PN Skt., tersebut pada pokoknya harussebagai pemilik sah atas tanah dan rumah dimaksud;Oleh karena dengan kutipan/salinan risalah lelang dimaksud dapatdibuktikan bahwasanya Pelawan bukan lagi pemilik atas objek eksekusi,maka dengan demikian Pelawan tidak memenuhi syarat sebagai Pelawan;2.

  Bahwa Pelawan dalam surat gugatannya, baik posita (fundamentumpetendi) maupun petitum (tuntutan) nya; telah mendasarkan padadan/atau juga meminta ketidaksahan terhadap kutipan/risalah lelangNomor 373/2012 tertanggal 16 Mei 2012. Sebagaimana diketahuibahwasanya Risalah Lelang dimaksud adalah suatu produk dan/atauperbuatan hukum dari pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Surakarta.

  Nomor 282 K/Pdt/2016berdasar pada proses lelang terhadap objek sengketa sebagaimanadalam Grosse Risalah Lelang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 373/2012tersebut yang telah dilaksanakan secara melawan hukum;e.

  Bahwa proses lelang terhadap objek sengketa sebagaimana dalamGrosse Risalah Lelang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 373/2012 tersebuttelah dilaksanakan secara melawan hukum dengan dasar halhalsebagai berikut: Bahwa Grosse Risalah Lelang tanggal 16 Mei 2012 Nomor373/2012 tersebut merupakan lelang atas objek eksekusi yang tidaklayak untuk dilakukan pelelangan; Bahwa tidak selayaknya objek eksekusi tersebut dilakukanpelelangan karena Perkara Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska., tanggal15 September 2008 yang menjadi

• M.Hum. untuk menyiapkan Daftar Nadir dan menyiapkan lembar terakhir/lembartanda tangan Risalah Pemeriksaan Panitia B tanpa disertai Lembar ke 1 sampailembar ke 7 untuk ditandatangani oleh Anggota Panitia B pada saat mengikutirapat untuk dijadikan dasar risalah pengolahan data untuk diajukan perpanjanganHGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR);"2" 2200220 222 2022 2=2Bahwa pada tanggal 18 Jul 2008, Anggota Panitia B tidak datang ke lokasitanah yang dimohonkan PT.

  M.Hum. maupun saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos tidak pernahmengadakan rapat lanjutan dengan seluruh Anggota Panitia B;Bahwa saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos dalam membuat konsep RisalahPemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantar dalam8rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMURtelah mencantumkan luasan tanah HGU milik PT.

  BUDI DUTA AGRO MAKMUR disebut sebagaiBupati Kutai Kartanegara; 202 nn nn nnn nner n nnn nnnnneBahwa terhadap Risalah Pemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Datadan Daftar Pengantar dalam rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT.BUDI DUTA AGRO MAKMUR yang saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos buat tanggal18 Juli 2008 adalah merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannyaperpanjangan HGU dari PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR;>Bahwa akibat perbuatan dari saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos danTerdakwa H.

  PT.Budiduta Agromakmur beserta lampirannya;Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undangundanggangguan (H.0) tanggal 24 April 2006;Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981 ;Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008;Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT.

  Asli Risalah Pengolahan Data Kanwil BPN Provinsi Kaltim tanggal 10Nopember 2008 j=2sesc2e tenn omen sree neni eeninenennnin1 (satu) unit Laptop Inventaris Kanwil BPN Propinsi Kaltim yang digunakanuntuk membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B tertanggal 18 Juli1 (satu) buah hardisk eksternal yang digunakan untuk menyimpan filerisalah panitia pemeriksaan tanah B tertanggal 18 Juli 2008;Dipergunakan dalam perkara lain; 222 0no anno no4.

• MENGADILI SENDIRI

• Bahwa Penggugat tidak rnah menan ngani risalah perundinmenyatakan bahwa perundingan menemui jalan buntu atau dead lock danPenggugat masih membuka diri untuk berunding ;8.

  dicatat dalam risalah dimaksud", olehkarenanya Risalah Perundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yangsah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 2/2004,menyatakan:Apabila dalam jangka waktu 30 (liga puluh) hah sebagaimana disehut dalamayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau perundingan telahdilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, makaperundingan bipartit dianggap gagar.

  dimaksud", oleh karenanya Risalah Perundingan tanggal 2Juli 2013 adalah risalah yang sah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (38) UU No. 2/2004,menyatakan : "apabila dalam jangka waktu 30 (tigapulnh) hari sebagaimanadisebut dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atauperundingan telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapaikesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagaf.

  3 dari 46 halaman, perkara Nomor 96/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgT8T9T10T11T12T13T15T16.AT16.BT16.CT16.DT17.AT17.BT17.CSurat Penggugat No.18/PGAASI/VI/2013 dan No.20/PGAASI/VI/2013,tertanggal 14 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 24 Juni 2013 ;Surat Tergugat perihal ajakan berunding keII No.21/B/PUK SPAMKFSPMIPT ASI/V/2013, tertanggal 25 Juni 2013;Surat Penggugat No.21/PGAASI/V1/2013, tertanggal 26 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 02 Juli 2013 ;Surat Tergugat No.002/

  para Tergugat menyangkalnya dalam butir 5 jawaban paraTergugat bahwa perundingan tanggal 2 Juli 2013 benar perusahaan menolak menandatangani risalah perundingan dan telah menanda tangani daftar hadir perundingan, danketidakbersediaan tersebut dicatat dalam risalah tersebut, oleh karenanya risalahperundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 a = T9 berupa minute meetingtertanggal 24 Juni 2013 yang dituangkan dan dinyatakan sebagai risalah perundinganBipartit

• NUR SULAIMAN Bin SULAIMAN dahulu PENGGUGAT DALAMKONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI sekarang disebut sebagaiPEMBANDING telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2017/ PN.Sgl Tanggal 8Maret 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Bandingberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai PEMBANDING

  DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAMREKONPENSI sekarang disebut sebagai TERBANDING pada tanggal 26Maret 2018 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18April 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai PEMBANDING Nomor: 76/DT.G/2017/PN.SgItanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telahdisampaikan secara sah

  dan seksama kepada pihak ROHANA dahuluTERGUGAT II DALAM KONPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai TERBANDING II pada tanggal 26 Maret 2018yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18 April 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai PEMBANDING Nomor: 76/DT.G/2017/PN.SgItanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Sungailiat yang menyatakan

  Pemberitahuan PenyerahanMemori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018 danpihak TERGUGAT Ill DALAM KONPENSI/PENGGUGAT Ill DALAMREKONPENSI sekarang disebut sebagai TERBANDING III pada tanggal 9April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori BandingNomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018;Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor:76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sekarangdisebut sebagai

  76/Padt.G/2017/PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) Nomor: 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 12 April 018 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telan memberikesempatan kepada pihak PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGATDALAM REKONPENSI sekarang disebut sebagai PEMBANDING untukmemeriksa berkas perkara dimaksud;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 26 Maret 2018 yang

• Bahwa Salinan Risalah Lelang nomor 744/2012 yang diterbitkan oleh TERLAWANlldengan Sertifikat Hak Milik nomor 239, luas 921m, yang terletak di DesaKarangtawang, Kecamatan Nusawingu, Kabupaten Cilacap atas nama HjMarsineh Chasanah tidak pernah dimohonkan untuk di lelangBahwa Grosse Risalah Lelang nomor 744/2012 yang diterbitkan olehTERLAWAN Ill guna kepentingan Eksekusi TERLAWAN berbeda dengansalinan Risalah Lelang nomor 744/ 2012 dimana Grosse Risalah Lelangadalah salinan asli dari Risalah Lelang

  Bahwa TERLAWAN Ill menerbitkan Grosse Risalah Lelang nomor 744/ 2012yang diminta oleh TERLAWAN guna kepentingan Eksekusi telah berubahisinya dengan Salinan Risalah Lelang nomor 744/201 2, dimana Risalah Lelangadalah akta otentik dan merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna10.Bahwa TERLAWAN memerintahkan kepada PELAWAN untuk mengosongkantanah milik PELAWAN adalah merupakan perouatan melawan hukumBERDASARKAN HAL HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA EKSEKUSITERSEBUT TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA:

  Bahwa Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuatoleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatanhukum yang sempurna.7. Bahwa terhadap Risalah Lelang a quo telah diterbitkan Minuta Risalah,Salinan, Kutipan dan Grosse Risalah Lelang Nomor 744/2012 vide Pasal 1PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010;8. Bahwa Terlawan Ill menolak pernyataaan Pelawan dalam halaman 3 yangmenyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (noneksekutabel):9.

  Marsinem Chasanah tanggal 22 November 2012 telah dituangkandalam risalah lelang yang mana terhadap risalah lelang tersebut, telahditerbitkan minuta risalah, salinan, kutipan dan grosse risalah lelang Nomor744/2012, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menyatakanbahwa eksekusi atas obyek tersebut tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tersebut di atas telahdibantah oleh Para Terlawan, maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BWditentukan bahwa beban

  Marsinem Chasanahberdasarkan Risalah Lelang Nomor 744/2012.

• Risalah Mediasi Cacat Formiil1)2)3)Bahwa risalah mediasi dilampirkan dengan gugatan Para Penggugatdalam perkara a quo adalah cacat formiil karena tidak syarat formiilrisalah mediasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dantelah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUUO XIll/2015.Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUUXIII/2015menegaskan format dan substansi yang digunakan sebagai pedomanguna merumuskan

  format dan substansi risalah mediasi adalahketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubunganindustrial melalui bipartit yang terdapat dalam Pasal 6 UndangUndangNomor 2 Tahun r 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial.Bahwa rumusan Pasal 6 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa :(1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harusdibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.(2) Risalah

  Risalah Mediasi Cacat Formil;Bahwa risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugatdalam perkara a quo, tidak terdapat kesimpulan atau hasil perundingan sertatidak ada tandatangan para pihak yang melakukan perundingan. Tidak adatandatangan para pihak dalam hal ini adalah tidak ada tandatangan pihakPekerja (Para Penggugat) dan tidak ada tandatangan pihak Pengusaha(Tergugat).

  Dengan demikian diketahui risalah yang dilampirkan dengan gugatanPara Penggugat dalam perkara a quo, tidak memenuhi syarat sekurangkurangnya sebagaimanadimaksud daiam Pasal 6 ayat (2) huruf e dan huruf f Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial;Bahwa5) Bahwa risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan ParaPenggugat dalam perkara a quo tertanggal 18 Mei 2020.

  Risalah Mediasi Cacat Formil: Bahwa Risalah Mediasi adalah produk dari Petugas Mediator pada KantorDisnakertrans, dalam hal ini adalah Petugas Mediator pada KantorDisnakertrans Provinsi Maluku dan dalam mengeluarkan risalah mediasitersebut tidak diwajibkan untuk melampirkan risalah perundingan bipartitnya; Bahwa terkait dengan tanggal pada surat Risalah Mediasi tersebut yangtertulis tanggal 18 Mei 2020, hal ini Para Penggugat tidak mengetahuinyaHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.SusPHI/2020/

• Menghukum Tergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi Il membayarbiaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar NIHIL ;Membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 06November 2014 Penggugat / Tergugat Intervensi / Pembanding melalui KuasaHukumnya bernama ROOS JEANE ALFARIS,SH telah mengajukanpermohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriAmbon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42 / Pdt.G/

  2014 / PN.AMB, diperiksadan diputus dalam peradilan tingkat banding sesuai risalah pernyataanpermohonan banding Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, tanggal 06November 2014;Membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 07November 2014 MARCHUS PATTY Tergugat / Tergugat Intervensi Il/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42

  /Pdt.G / 2014 / PN.AMB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingHalaman 3 dari 9 Putusan nomor56/Pdt/2014/PT.AMBsesuai risalah pernyataan permohonan banding Nomor 42 / Pdt.G / 2014 /PN.AMB, tanggal 07 November 2014;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwapada tanggal 27 November 2014 permohonan banding Kuasa HukumPenggugat Asal/ Tergugat Intervensi / Pembanding tersebut telah disampaikandan

  diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat Intervensi /Terbanding yang diterima oleh para Penggugat Intervensi / Terbanding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwapada tanggal 27 November 2014 permohonan banding Kuasa HukumPenggugat Asal/ Tergugat Intervensi / Pembanding tersebut telah disampaikandan diberitahukan secara sah dan seksama kepada MARCHUS PATTYTergugat / Tergugat Intervensi

  I/ Pembanding yang diterima oleh Tergugat /Tergugat Intervensi Il / Pembanding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwapada tanggal 17 November 2014 permohonan banding MARCHUS PATTYTergugat / Tergugat Intervensi Il / Pembanding tersebut telah disampaikan dandiberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat Asal / TergugatIntervensi / Pembanding yang diterima oleh ROOS JEANE ALFARIS, SHKuasa Penggugat

• Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehHalaman 1 dari 4 hal Putusan 110/Pdt/2018/PT.DKI.BUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 26Maret2018 Terdakwa/Pembandingtelah mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan

  Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25April2018kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa padatanggal 26Maret2018 Penasihat Hukum, untuk dan atas nama Terdakwa ALISADLI, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 12Maret2018 ;.

  Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WatiWiarti, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksas Penuntut Umu telahmencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang telahdinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

  Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11Mei2018kepada Ali Sadli (terdakwa), bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksa PenuntutUmum, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 5Maret2018 ;.

• Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;

• 1 (satu) buah foto copy Keputusan Perbekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Perbekel Tari I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;
• 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE DARMIKA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah

  Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 82 atas nama pemilik tanah I MADE DARMIKA yang telah dilegalisir;

• 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE POKAL, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 83 atas nama pemilik tanah I MADE POKAL yang telah dilegalisir ;
• 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I WAYAN PARIASA, dan 1

  (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 84 atas nama pemilik tanah I WAYAN PARIASA yang telah dilegalisir ;

• 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 128 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
• 1 (satu) lembar lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah

  atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 129 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;

• Daftar hadir penerima sertifikat PTSL 2018, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

• 1 (satu) buah hand phone OPPO F5 Model VPH1725 warna gold dengan no.

  dapat menimbulkankerugian yang terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa tahun 2018 ada program pemerintah yaitu Penseripikatan TanahSistematis Lengkap (PTSL), selanjutnya saksi MADE DARMIKA aliasDARMI, MADE POKAL, WAYAN PARIASA dan saksi MADE TILEH selakuwarga Desa Taro, Kecamatan Tegallalang bermaksud mengikuti programtersebut untuk mensertipikatkan tanah miliknya dengan menyiapkandokumendokumen pendukung, yang salah satunya adalah Berita AcaraPemeriksaan Tanah dan Risalah

  pribadidan juga selaku petugas yang ditunjuk oleh pemerintah sehinggakepercayaan masyarakat kurang kepada pejabat, dan atas tanahtersebut yang diterbitkan atas dasar tanda tangan palsu dan belumdilakukan sidang klarifikasi atas obyek tanah, maka apabila nantinyatanah tersebut bersengketa terhadap saksi selaku tim ajudikasi bisadilakukan tuntutan hukum ;Bahwa tanda tangan Anggota Tim Ajudikasi atas nama WAYANSUARDIKA, S.H. yang tertera dalam barang bukti berupa Berita AcaraPemeriksaan Tanah dan Risalah

  Desa tempatlokasi tanah yang dimohonkan, setelah 14 hari diterbitkan SuratKeputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah lalu terbit sertifikatdan diserahkan kepada pemohon; Bahwa sertifikat atas pemohon MADE TILEH, MADE POKAL, MADE DARMIKA dan WAYAN PARIASA telah terbit dan diserahkankepada yang bersangkutan; Bahwa sertifikat tersebut telah terbit tahun 2018; Bahwa setelah Team Ajudikasi melakukan sidang pemeriksaan tanahmaka hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanahdan Risalah

  Bahwa WAYAN SUARDIKA setelah mendapatkan informasi tersebutselaku team Ajudikasi melakukan kordinasi ke BPN Gianyar sekitar bulanMaret 2020 mengetahui bahwa kelima sertifikat sudah terbit dan saksimelihat warkahnya dan mengetahui tandatangan yang ada di lampiranwarkah yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian dataYuridis dan penetapan batas dipalsukan;d.

  Bahwa benar BeritaAcara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis danPenetapan Batas pada berkas permohonan PTSL an.

• kemudian hari dalam hal pengajuan kredit tersebut adalah menjadi tanggung jawab Sumarsono sepenuhnya,1 (satu) fotocopyakta jual beli dan balik nama oleh Notaris Dwi Hastuti, 1 (satu) bendel aplikasi permohonan pinjaman,1 (satu) fotokopi sertifikat rumah HM Nomor 2204 atas nama Siti Mestani yang sudah dibalik nama atas nama Meliana Sugiarto, 1 (satu) kwitansi atas nama Suprayitno mengenai pengembalian pinjaman uang kepada Sumarsono,1 (satu) buah akta jual beli dari notaris Dwi Hastuti,1 (satu) bendel risalah

  lelang nomor 228/2011 tanggal 16 Maret 2011,1 (satu) risalah lelang no,mor 07/2011 tanggal 11 Januari 2011 agar terlampir dalam Berkas Perkara, Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Yudi Widiatmoko.5.

  ;e 1(satu) bendel aplikasi permohonan pinjaman.e 1(satu) foto copy Sertifikat rumah HM No.2204 atas nama Siti Mestaniyang sudah dibalik nama atas nama Meliana Sugiarto.e 1(satu) kwitansi atas nama Suprayitno mengenai pengemblianpinjaman uang kepada Sumarsono,e 1(satu) buah Akta jual dari Notaris Dwi Hastuti;e 1(satu) bendel Risalah lelang nomor. 228/2011 tanggal. 16 Maret2011;e i(satu)risalah lelang nomor;07/2011 tanggal.11 januari 2011 agarterlampir dalam berkas perkara;e Uang tunai sebesar Rp.

  hari dalam hal pengajuan kredit tersebut adalahmenjadi tanggung jawab Sumarsono sepenuhnya.1 (satu) fotocopy akta jual beli dan balik nama oleh NotarisDwi Hastutie 1 (satu) bendel aplikasi permohonan pinjaman.e 1 (satu) fotokopi sertifikat rumah HM Nomor 2204 atas namaSiti Mestani yang sudah dibalik nama atas nama MelianaSugiarto.e 1 (satu) kwitansi atas nama Suprayitno mengenaipengembalian pinjaman uang kepada Sumarsono.e 1 (satu) buah akta jual beli dari notaris Dwi Hastuti.e 1 (satu) bendel risalah

  lelang nomor 228/2011 tanggal 16Maret 2011e 1 (satu) risalah lelang no,mor 07/2011 tanggal 11 Januari2011e Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang sah berupa keterangan parasaksi, serta keterangan Terdakwa, bukti suratsurat yang diajukan dipersidanganmaka dapat diperoleh fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untukmempertimbangkan unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam suratdakwaan penuntut Umum sebagai berikut :e

  dikemudian hari dalam hal pengajuan kredit tersebut adalah menjadi tanggungjawab Sumarsono sepenuhnya,1 (Satu) fotocopyakta jual beli dan balik namaoleh Notaris Dwi Hastuti, 1 (satu) bendel aplikasi permohonan pinjaman,1 (satu)fotokopi sertifikat rumah HM Nomor 2204 atas nama Siti Mestani yang sudahdibalik nama atas nama Meliana Sugiarto, 1 (satu) kwitansi atas namaSuprayitno mengenai pengembalian pinjaman uang kepada Sumarsono,1 (satu)buah akta jual beli dari notaris Dwi Hastuti,1 (satu) bendel risalah

  lelang nomor228/2011 tanggal 16 Maret 2011,1 (satu) risalah lelang no,mor 07/2011 tanggal11 Januari 2011 agar terlampir dalam Berkas Perkara, Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada saksi YudiWidiatmoko.5.

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan;

  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

  5. Menetapkan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) buah Buku berjudul Tiga Risalah

  - 1 (satu) buah Buku Empat Risalah, alih Bahasa ABU SULAIMAN AMAN ABDURAHMAN.

  - 1 (satu) buah buku berjudul Hakikat Dien Al Islam, Tulisan Ustadz AMAN ABDURAHMAN

  Dirampas untuk dimusnahkan

  6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

  Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Buku berjudul Tiga Risalah Imam Imam Dakwah Tauhid,Alih Bahasa ABU SULAIMAN AMAN ABDURAHMAN.e 1 (Satu) buah Buku Empat Risalah, alih Bahasa ABU SULAIMAN AMANABDURAHMAN.Hal.2 dari 91 Putusan No1076/Pid.Sus./2020/PN. Jkt. Utr.e 1 (Satu) buah buku berjudul Hakikat Dien Al Islam, Tulisan Ustadz AMANABDURAHMANDirampas untuk dimusnahkan;4.

  Utr.Bahwa terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah atau ISIS dilarang karenamerupakan organisasi teroris namun tetap mendukung Daulah Islamiyahdan tetap memimpin JAD Bima sampai ditangkap pada tanggal 30November 2019.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) buah Buku berjudul Tiga Risalah Imam Imam Dakwah Tauhid, AlihBahasa Abu Sulaiman Aman Abdurahman;2. 1 (satu) buah Buku Empat Risalah, alih Bahasa Abu Sulaiman AmanAbdurahman;3. 1 (Satu) buah buku berjudul Hakikat

  Utr.Hal ini dibenarkan dan saksisaksi di dalam persidangan yang diperkuatdengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa 1 ( satu )buah Buku berjudul Tiga Risalah Imam Imam Dakwah Tauhid, Alin BahasaAbu Sulaiman Aman Abdurahman, 1 ( satu ) buah Buku Empat Risalah, alihBahasa Abu Sulaiman Aman Abdurahman, dan 1 ( satu ) buah buku berjudulHakikat Dien Al Islam, Tulisan Ustadz Aman Abdurahman diperoleh di dalampenggeledahan di rumah .Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Abu Silmi Alias Abu Abdurahman

  Imam Imam DakwahTauhid, Alin Bahasa Abu Sulaiman Aman Abdurahman, 1 (Satu) buah BukuEmpat Risalah, alin Bahasa Abu Sulaiman Aman Abdurahman dan 1 (satu) buahbuku berjudul Hakikat Dien Al Islam, Tulisan Ustadz Aman Abdurahmanyangtelah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akandipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebutdimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu

  Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Buku berjudul Tiga Risalah Imam Imam Dakwah Tauhid,Alin Bahasa Abu Sulaiman Aman Abdurahman.Hal.90 dari 91 Putusan No1076/Pid.Sus./2020/PN. Jkt. Utr.e 1 (satu) buah Buku Empat Risalah, alih Bahasa Abu Sulaiman AmanAbdurahman.e 1 (satu) buah buku berjudul Hakikat Dien Al Islam, Tulisan Ustadz AmanAbdurahmanDirampas untuk dimusnahkan6.

• Bahwa, di samping itu, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 93 telah memperluas norma yang terkandungdalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik karena mengenai memperlihatkan ataumemberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/atau suratsurat ataudokumendokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentinganlangsung dengan minuta risalah lelang yaitu penjual, pembeli/ahliwaris/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan

  Bahwa Minuta Risalah Lelang merupakan dokumen pelaksanaanlelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dan sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 85 s.d Pasal 92 PMK Petunjuk PelaksanaanLelang, di dalam Minuta Risalah Lelang tidak terdapat atau tidakmenyebutkan informasi terkait besaran outstanding atau kewajibanhutang Para Pemohon;4.

  terkaitpelaksanaan lelang dan tidak ada informasi publik tentang jumlahhutang;Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengetahui informasihutangnya dengan meminta melihat Minuta Risalah Lelang menjadianeh karena telah dengan jelas disebutkan bahwa tidak adainformasi publik tentang jumlah hutang di dalam Minuta RisalahLelang yang diterbitkan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang;Bahwa dengan tidak adanya informasi publik yang dibutuhkan olehPara Pemohon di dalam Minuta Risalah Lelang sehingga justruPasal 93

  Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beliuntuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan RisalahLelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; ataud.

  ;Bahwa Risalah Lelang merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkanketentuan sebagai berikut:1. Dibuat menurut Undangundang (Pasal 3739 Vendu Reglement);2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Lelang (Pasal 1a dan Pasal 35VR)3. Wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan;Dengan demikian unsurunsur sebagai suatu akta otentik telah dipenuhioleh Risalah Lelang.