Jalan SulawesiNomor 43 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor24/KUASA/RPA/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPT PRO CAR INTERNASIONAL FINANCE JAKARTA SELATAN QQ PT PROCAR INTERNASIONAL FINANCE CABANG GORONTALO,beralamat di Jalan HB Yasin Kelurahan Limba U2 KecamatanKota Selatan Kota Gorontalo.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca gugatan Penggugat ;Setelah membaca risalah

panggilan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Gtotanggal 12 Agustus 2016 untuk persidangan hari Selasa tanggal 23Agustus 2016 ;Setelah membaca risalah panggilan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Gtotanggal 23 Agustus 2016 untuk persidangan hari Selasa tanggal 30Agustus 2016 ;Setelah membaca risalah panggilan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Gtotanggal 16 September 2016 untuk persidangan hari Selasa tanggal 20September 2016 ;Putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Gto Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12Mei 2016

mediator ERWINSON NABABAN,SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Gtotertanggal 8 Agustus 2016, namun sesuai dengan laporan mediator bahwa upayaperdamaian di antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan karena parapihak tetap pada pendiriannya masingmasing, sehingga pemeriksaan perkaratetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat danTergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah danpatut berdasarkan risalah

panggilan tanggal 12 Agustus 2016 untuk persidanganhari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, risalah panggilan tanggal 23 Agustus 2016untuk persidangan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan risalah panggilantanggal 16 September 2016 untuk persidangan hari Selasa tanggal 20 SeptemberPutusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Gto 22016, yang dibuat oleh Yusrin R.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III membayar biayayang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.481.000,(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; eeecenes == Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menyatakan bahwa padahari : Rabu tanggal 27 Juni 2012, Pembanding / Tergugat , danPembanding II / Tergugat Il, serta risalah permohonan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa

pada hariKamis tanggal 28 Juni 2012 Pembanding III / Tergugat III telah mengajukanpermohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan NegeriJambi Nomor : 60/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 15 Juni 2012 diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding ; wonseone n= Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi dari Pembanding / Tergugat yangmenyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 untukHal. 4 dari 14 hal.

II / Tergugat II ;220seeceens == Membaca Memori Banding dari Pembanding /Tergugat tertanggal31 Agustus 2012, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambitanggal 31 Agustus 2012, memori banding tersebut telah disampaikanmasingmasing kepada Terbanding / Penggugat pada hari Senin tanggal10 September 2012, kepada Pembanding II / Tergugat II, pada hari Kamistanggal 6 September 2012 dan kepada Pembanding III / Tergugat III padahari Rabu tanggal 5 September 2012 ;22n nnn nnn nnnseecence == Membaca risalah

.58/PDT/2012/PT.JBImomennnan Membaca memori banding dari Pembanding II/ Tergugat Iltertanggal 16 Agustus 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJambi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, memori banding telahdiberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada hari Selasa tanggal 28Agustus 2012 dan kepada Pembanding / Tergugat hari Rabu tanggal 29Agustus 2012 dan kepada Pembanding Ill / Tergugat III pada hari Senintanggal 27 Agustus 2012 5n nnn nn nnn nnn nnn nnn ennaseeceens == Membaca Risalah

mempelajariberkas delegasi Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk Terbanding /Penggugat, yang sampai ini risalah tidak kembali ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :non Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukumPembanding /Tergugat , kuasa hukum Pembanding II / Tergugat Il, dankuasa hukum Pembanding III / Tergugat IIl masingmasing telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratanHal. 7 dari 14 hal.

Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dandijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkanbahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding semulaTurut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;.

Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dandijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang menerangkanbahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding IIsemula Turut Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;.

Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dandijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkanbahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding IVsemula Turut Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;.

Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dandijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang menerangkanbahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding Vsemula Turut Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;.

Ill telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;11.Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwapada tanggal 7 Januari 2021 kepada turut Terbanding IV semula TurutTergugat IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;12.Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa padatanggal

Pemberitahuan Putusan PengadilanNegeri Ujung Pandang No.15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg dan meminta tanda tangan saksiJohn Hamenda pada lembaran Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang No.15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. serta memberitahukan hakhak saksiJohn Hamenda untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Ujung Pandang tersebut;Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernamaZulkarnaen,SH datang kerumah saksi John Hamenda tidak bertemu dengan

Negeri UjungPandang Nomor : 15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. berkop Pengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 23 April 1997 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbedadengan tanda tangan John Hamenda (pembanding) KTP;Bahwa oleh karena adanya tanda tangan saksi John Hamenda yang diduga palsu sertapenulisan kalimat Bapak John Hamenda sendiri didalam Risalah PemberitahuanPutusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang maka seakanakan saksi John Hamendatelah mengetahui dan menerima Risalah Pemberitahuan

Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang tersebut sehingga seharusnya sesuai dengan Undangundang dalamkurun waktu 14 (empat belas) hari saksi John Hamenda dapat mengajukan Banding kePengadilan Tinggi tidak dapat dilakukan oleh karena adanya pemalsuan tanda tangansaksi John Hamenda didalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang;Bahwa setelah adanya tanda tangan yang dipalsukan didalam Risalah PemberitahuanPutusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg.

Hamendatelah mengetahui dan menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang tersebut sehingga seharusnya sesuai dengan Undangundang dalamkurun waktu 14 (empat belas) hari saksi John Hamenda dapat mengajukan Banding kePengadilan Tinggi tidak dapat dilakukan oleh karena adanya pemalsuan tanda tangansaksi John Hamenda didalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang;Bahwa setelah adanya tanda tangan yang dipalsukan didalam Risalah PemberitahuanPutusan Pengadilan

Lisnur Fauziah,SH,MH;8 Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 April 2014 tentangpengembalian berkas perkara a.n. tersangka Lisnur Fauziah,SH,MH;9 Risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No: 15 / Pdt.G /1996 / PN.Uj.Pdg tanggal 23 April 1997 tanpa Nip Jurusita Pengganti dan tanpapencatuman biaya pemberitahuan;10 Risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 15 / Pdt.G/ 1996/PN.Uj.Pdg tanggal 23 April 1997 dengan Nip Jurusita Pengganti

: 377/Kelurahan Jemur wonosari, diterbitkan tanggal06 Agustus 1999, Surat ukur Tanggal 2 Desember 1981 No. 600 Luas 191M2 tercatat atas nama Shohip ;

panggilan tersebut telahhadir dan didengar saksi yangbernama: AWALLUDIN IKHWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut; Bahwa terkait risalah lelang No. 613/Tahun1994/1995 tanggal 1 Maret1995 Tergugat tidak mampu membuktikan risalah lelang tersebut,sebelumnya memang kami berperkara dengan pihak Penggugat diPengadilan Negeri, pada waktu itu kami juga mencari risalah lelang ituternyata di dalam gugatan Penggugat sebelumnya di Pengadilan Negeri ituada 2 risalah lelang yaitu risalah lelang

Tahun 1994/1995 dan risalah lelangTahun 1997/1998, keduanya kami cari tidak kedapatan di KPKNL Surabayakemudian kami berkirim surat di KPKNL Sidoarjo, karena KPKNL SidoarjoKantor Lelang Negara yang melaksanakan lelang di Tahun tersebut Tahun1994/1995 dan 1997/1998, jadi kami dari KPKNL Surabaya menyuratiKPKNL Sidoarjo, kami bermaksud meminjam risalah lelang tersebut, dariinformasi KPKNL Sidoarjo hanya terdapat 1 risalah lelang yaitu risalahlelang Tahun 1997/1998 dan risalah lelang yang Tahun 1994

lelang tapi yang ada risalahlelang Tahun 1997/1998, untuk risalah lelang Tahun 1994/1995 tidak adadan pelaksanaan lelangnya tidak tahu ;Bahwa yang melaksanakan lelang sekarang Permohonan dari perbankankepada KPKNL ;Bahwa perkara di PN sudah inkrah ;Bahwa sepengetahuan saksi selama 18 Tahun bekerja belum pernahbekerja di seksi lelang kemudian saksi di seksi Hukum baru 6 bulan iniberhubungan langsung dengan seksi lelang dan belum pernah menemuiadanya kalau lelang dilaksanakan itu tidak ada risalah

lelangnya,seharusnya ada risalah lelangnya ;Bahwa saksi pernah tahu bukti surat P 10 dan P 11;Bahwa dalam bukti surat T 1 tercantum risalah lelang Tahun 1994/1995,pencantuman risalah lelang seperti itu lazim di Tahun itu, penomoran dibulan Juli biasanya lewat awal bulan di Tahun 1994/1995 atau 1997/1998,lazim seperti itu ;Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan KPKNL Sidoarjo termasukmenanyakan pencatatan register ada apa tidak, fisiknya ada apa tidak,secara lisan Kasinya menjawab risalah lelang

yuridisyang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1);Menimbang, bahwa dalam persidangan atas perintah MajelisHakim, Tergugat tidak mampu menunjukkan warkah dari objek sengketa aquo khususnya terkait dengan Risalah Lelang Risalah lelang Tanggal 01Maret 1995 Nomor : 613/19941995 dan berdasarkan Bukti T2, Tergugatmalah mengajukan surat permohonan bantuan fotocopy Risalah Lelangkepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus2020, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu adanyapermohonan banding tersebut;. Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus2020, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahnu adanyapermohonan banding tersebut;.

Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Ill, telah diberitahuadanya permohonan banding tersebut;. Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Ill, telah diberitahuadanya permohonan banding tersebut;.

Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 AgustusHal 5 dari 13 Putusan Nomor 848/PDT/2020/PT SBY10.11.12.13.2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, telah diberitahuadanya permohonan banding tersebut;Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus2020,, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, telah diberitahuadanya

, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa kepadaTurut Terbanding juga Pembanding II semula Turut Tergugat I, pada tanggal28 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Mojokerto,

yang menerangkan bahwa kepadaTurut Terbanding juga Pembanding II semula Turut Tergugat Il, pada tanggal28 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 25 Agustus 2020, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas

Terlawan Rekonvensi ;DALAM KONVENSI :DALAM POKOK PERKARA :- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 78/Pdt.Plw/2015/PN Kln ;MENGADILI SENDIRI :- Menolak perlawanan Pembanding / semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi untuk seluruhnya ;- Menyatakan bahwa Pembanding / semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi bukan Pelawan yang benar ;- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Mei 2015 No. 02/Pdt.Eks/2015/PN Kln jo Risalah

Permasalahan pembelian Obyek Sengketa :2.12.2Terlawan , dengan etikad buruknya membeli Obyek Sengketamelalui Terlawan Ill dalam keadaan as is, dalam keadaan masihdikuasai oleh Pelawan sebagai pemiliknya, dengan harga yangpatut ditengarai sangat murah jauh dari harga umum untukmengeruk keuntungan yang sebesarbesarnya;Selanjutnya Terlawan mengajukan Eksekusi Pengosongannyaberdasarkan Risalah Lelang yang notabene bukan merupakanKeputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyatulisan Berita

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sudahsemestinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.02/Pdt Eks/2015/ PN.KIn tanggal 12 Mei 2015 Jo Risalah LelangNo.1224/2014 KPKNL Surakarta, dinyatakan batal demi hukum. Olehkarenanya Pelaksanaan Pengosongan obyek sengketa sudahsemestinya harus pula dinyatakan batal demi hukum:;3.

tidak menanggapi halhal yang tdakbersifat penting dan substansial karena menurut hemat Terlawan dalilHalaman 11 Putusan No. 3/Pdt/2016/PT SMGdalil yang diajukan Pelawan sangatlah tidak masuk akal sehinggaharuslah ditolak untuk keseluruhannya;Bahwa untuk mempertahankan dalildalil dalam Jawabannya Terlawan menganggap perlu menyampaikan Gugatan Rekonpensi atas perlawananPelawan yang adalah sebagai berikut:DALAM REKONPENSI1.Bahwa faktanya Terlawan adalah pemohon Pelaksanaan Eksekusiterhadap Grosee Risalah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, perintah pengosongansebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.02/Pdt.Eks/2015/PN Kin, tanggal 12 Mei 2015 jo Risalah lelang No.1224/2014 KPKNL Surakarta dinyatakan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut PengadilanTinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut terhadap halhal yang sudah menjadi fakta karena telah diakui keberadaannya yaitu hutangpiutang antara Pembanding

Eks/2015/PN Kin tanggal 12 Mei 2015 jo Risalah lelang No. 1224/2014KPKNL Surakarta berdasarkan ketentuan pasal 132 a (1), 3. tidakdiperbolehkan untuk diajukan tuntutan Rekonvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut, maka perlawanan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENS!

No.93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjukpelaksanaan lelang, dalam Pasal 41 (1), Pasal 35 (1), Pasal 36 (3), Pasal 60(1) dan Pasal 22 (1) tersebut;Menyatakan pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 yangmelahirkan Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 adalahtidak sah dan tidak berharga;Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Eks/2015/PN.Sda.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo atas permintaan TerlawanIll berdasarkan Risalah Lelang No.998

Risalah pemberitahuan putusan yang di buat oleh Jurusita Pengadilan NegeriSidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 telahdiberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September2016 Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda kepada Terlawan II dan Terlawan Ill,karena pada saat di ucapkan Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir;Halaman 10 dari 14 halaman perkara Nomor 891/PDT/2016/PT SBY.

Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober2016, Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 29September 2016 tersebut;.

Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 15November 2016, kepada Terlawan , Terlawan Il dan Terlawan Ill telahdiberitahukan adanya permohonan banding tersebut;.

Risalah memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Terlawan Ill / TerbandingIll dan Terlawan Il / Terbanding II pada tanggal 15 November 2016 dankepada Telawan / Terbanding pada tanggal 16 November 2016 telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;.

Bahwa Keputusan Tergugat tentang Risalah Lelang yang dilaksanakan olehTergugat terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dinilai sangatmerugikan Hakhak dari Penggugat;2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal25 November 2013;.

Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa TataUsaha Negara (TUN)Il.Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yangmerupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ,oleh karena itu Risalah Lelang adalah hanya merupakan berita acara yangmenerangkan adanya jual beli yang dilakukan melalui penjualan di mukaumum (lelang

Menyatakan seluruh pelaksanaan lelang beserta Risalah Lelang Nomor :320/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sah dan mengikat secara hukum;3.

Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa TataUsaha Negara (TUN)e Bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang adalahHalaman 1 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.Il. berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yangmerupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ,oleh karena itu Risalah Lelang adalah hanya merupakan berita acara yangmenerangkan adanya

lelang;Bahwa risalah lelang yang dibuat Tergugat dengan berdasar kepadaPasal 6 jo.

20 ayat 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 adalah tidak benar karenaTergugat mengambil pijakan pada ketentuan sepotongsepotong, padahalPasal 20 tersebut bukan hanya pada ayat 1 tetapi tercantum juga pada ayat 2,3, 4 dan 5, dalam ayatayat tersebut dinyatakan harus ada kesepakatan pihakpemberi dan pemegang Hak Tanggungan, fakta yang ada adalah Tergugat hanya melakukan risalah lelang secara sepihak;Bahwa perbuatan para Tergugat jelas merugikan para Penggugat karenapara Tergugat melakukan perbuatan kolusi

lelang yang tidakprosedural dan pemerasan tersebut;Bahwa perlu diketahui terbitnya risalah lelang tersebut dilakukan sepihakoleh para Tergugat tanpa diketahui pihak Penggugat, dengan demikian RisalahLelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu maka risalah lelang tersebut secara yuridis bataldemi hukum;Hal. 3 dari 13 hal.

Menyatakan batal demi hukum risalah lelang yang dibuat oleh Tergugat;5. Menolak perobuatan Tergugat yang mengajukan eksekusi lelang kepadaPengadilan Negeri Pamekasan;6. Menghukum para Tergugat untuk memberi ganti kerugian kepada paraPenggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) dengan rincian secara materiil sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratusjuta rupiah) dan secara non materiil sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah);7.

Lelang Nomor : 693/2006 tanggal 07 Desember2006 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menghukum para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi)untuk menyerahkan objek sengketa kepada pemenang lelang TarumKartijo (Tergugat III Konvensi) berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 693 /2006 tanggal 07 Desember 2006;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Hal. 9 dari 13 hal.

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Semarang Nomor172/2011, tanggal 24 Februari 2011 beralin ke Dedy Setyawan Haryantotanggal peralihan 2 Mei 2019, sampai ada Putusan yang berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal dan atau tidak sah Peralihan Hak Sertifikat Hak MilikNomor 11/Desa Balerejo tanggal 19 Juni 1978, Gambar Situasi Nomor558/1978, luas + 8250 m?

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dariKPKNL Semarang Nomor 172/2011, tanggal 24 Februari 2011 beralih keDedy Setyawan Haryanto tanggal peralinan 2 Mei 2019 yang telahditerbitkan oleh Tergugat;. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Peralihan Hak Sertifikat Hak MilikNomor 11/Desa Balerejo tanggal 19 Juni 1978, Gambar Situasi Nomor558/1978, luas + 8.250 m?

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dariKPKNL Semarang Nomor 172/2011, tanggal 24 Februari 2011 beralin keDedy Setyawan Haryanto tanggal peralinan 2 Mei 2019;. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukanPeralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balerejo tanggal19 Juni 1978, Gambar Situasi Nomor 558/1978, luas + 8.250 m?

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL SemarangNo. 172/2011, tanggal 24 Februari 2011 beralin ke Dedy SetyawanHaryanto, tanggal peralihan 2 Mei 2019 yang telah diterbitkan olehTergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Peralinan Hak Sertifikat Hak MilikNo. 11/Desa Balerejo tanggal 19 Juni 1978, Gambar Situasi No.558/1978, luas + 8.250 m?

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dariKPKNL Semarang No. 172/2011, tanggal 24 Februari 2011 beralin keDedy Setyawan Haryanto, tanggal peralinan 2 Mei 2019;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukanPeralinan Hak Sertifikat Hak Milik No. 11/Desa Balerejo, tanggal 19 Juni1978, Gambar Situasi No. 558/1978, luas + 8.250 m?

Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukanpemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalahpanggilan tanggal 21 Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April2019, Tanggal 16 April 2019, dan Tanggal 24 April 2019, Tergugat III tidakhadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sahdan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16April 2019, dan Tanggal

24 April 2019, Tergugat IV tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patutoleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21 Maret 2019,Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April 2019, danTanggal 24 April 2019, Tergugat V tidak hadir di persidangan meskipuntelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesualdengan Risalah panggilan tanggal 21 Maret 2019, Tanggal 01 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April

2019, dan Tanggal 24 April 2019dan Tergugat VI tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukanpemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalahpanggilan tanggal 21 Maret 2019, TanggalO1 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April 2019, danTanggal 24 April 2019, Tergugat VII tidakdan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN PbrApril

2019, dan Tanggal 24 April 2019, ; Tergugat VIIItidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secarasah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16April 2019, dan Tanggal 24 April 2019, dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patutoleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan Tanggal O01 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16

April 2019, dan Tanggal 24 April 2019.Tutut Tergugat Il tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukanpemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalahpanggilan Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April2019, dan Tanggal 24 April 2019,Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patutoleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan Tanggal 01 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April 2019, dan

, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1999 No 18/1999.Bahwa menunjuk alat bukti diatas, seharusnya KepaniteraanPengadilan Negeri Purwodadi tidak menerima permohonan eksekusiyang disertai bukti surat, khususnya Kutipan Risalah Lelang hukumnyatidak dapat dipergunakan untuk mengajukan Eksekusi Pengosongan,sebab dalam Kutipan Risalah Lelang hanya tercantum diberikanKutipan kepada pembeli sebagai Akta Jual Beli tertanggal 26September 2011, sebagai Akta Jual Beli Kutipan Risalah Lelang hanyadapat

Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendafitaran TanahPemindahan hak dengan Lelang pasal 41 ayat (5) mensyaratkan untukpemindahan hak yag diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahanharus menggunakan KUTIPAN RISALAH LELANG karena dalamKutipan Risalah Lelang pada halaman terakhir tertera kalimat Berlakusebagai Akta jual Beli.13.Dengan demikian adalah salah besar bila Kutipan Risalah Lelangtersebut digunakan sebagai dasar pengajuan eksekusi pengosongan.Maka menjadi salah besar pula Penetapan EksekusiNo

KUTIPAN RISALAH LELANG yang bersangkutan.b. Sertifikat Hak Milik.Dengan demikian menurut Peraturan Pemerintah tersebut untukbalik nama sertifikat kepemilikan hasil pembelian lelang harusmenggunakan Kutipan Risalah lelang bukan menggunakan SalinanRisalah Lelang.15)Bahwa pengurusan pada Terlawan Il/ Badan Pertanahan NasionalKabupaten Grobogan telah berhasil meskipun alas hakperalinannya hanya Salinan Risalah Lelang bukan Kutipan RisalahLelang yang berlaku sebagai Akta Jual Beli.

No. 199/Pdt/2017/PT SMGBahwa dalam Sertifikat HM.3146/Panunggalan tersebut, jelasjelastertulis alasan peralihan haknya adalah Risalah LelangNo.540/2008.

.15.Bahwa syarat pengambilan Kutipan Risalah lelang ole pemenanglelang adalah :a.

Di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakimberpendapat bahwa Eksepsi Terlawan harus diterima dengan mendasarkanpada pertimbangan hukum ( yang salah, lihat halaman 24 dan 25 ) sebagaiberikut : Risalah Lelang telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 1 (3)UndangUndang No.5 Tahun 1986, sebagai suatu putusan Tata UsahaNegara ; Risalah lelang adalah sebuah surat penetapan yang dikeluarkan olehKantor Lelang Negara Semarang dibawah Departemen KeuanganRepublik Indonesia yang merupakan Badan atau

Di dalam tingkat Pengadilan Negeri, Risalah PemenangLelang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dan menempatkan SundoroHosea sebagai Pemenang lelang dan berhak atas tanah Hak GunaBangunan No.37 , Timuran yang disengketakan ini. Akan tetapi ditingkatBanding, putusan Pengadilan Negeri Surakarta (termasuk Risalah lelang)tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggimemutus bahwa gugatan Penggugat Sundoro Hosea dinyatakan tidakdapat diterima.

Dari Penjelasan diatas, terbuktibahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak mempertimbangkanmemori Banding Pelawan ;Menimbang , bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai Keberatankeberatan ad. 2, 3 dan 4 :Bahwa alasan kasasi butir 2, 3 dan 4 ini dapat dibenarkan, karena JudexFactie telah salah dalam menerapkan hukum mengenai risalah lelangNo.377/19941995 yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara Semarang,seperti di pertimbangkan berikutini ; Bahwa Risalah Lelang pada

hakekatnya adalah berita acara pelaksanaanpelelangan oleh Kantor Lelang Negara dalam rangka Eksekusi suatuputusan perkara perdata atau yang disamakan dengan suatu putusanPengadilan mengenai perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.Oleh karena itu risalah lelang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan suatubadan peradilan dalam perkara perdata ; Bahwa meskipun risalah lelang merupakan suatu keputusan Tata UsahaNegara akan tetapi karena dikeluarkan/diterbitkan atas dasar hasilpemeriksaan

Badan Peradilan dalam perkara perdata maka sesuaiketentuan pasal 2 huruf e UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004, risalah lelang aquo di kecualikan dan karenanya tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan TataUsaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa oleh karena risalah lelang bukanlah obyek gugatan Tata UsahaNegara di Peradilan Tata Usaha, maka keberatan atas risalah lelang harusdiajukan

Pasal 85 ayat (1) nya menyatakan Pejabat Lelang yangmelaksanakan Lelang wajib membuat Risalah Lelang;2.

Risalah Lelang (ic. Risalah Lelang No. 248/37/2020 tanggal19 Maret 2020) bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara, karena tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara; Dan Risalah Lelang merupakan aktaperbutan hukum perdata yaitu berita acara jual beli dimukaUmum;b. Risalah Lelang (ic.

Risalah Lelang tidak bersifat konkret, individual dan final;Karena Risalah Lelang merupakan berita acara yang dibuatdengan tidak ada unsure beslissing ataupun PernyataanKehendak (Wilsorming) dari Pejabat Kantor Lelang, yangberarti tidak bersifat individual; Akan tetapi Risalah Lelang berisiJual Beli yang didasari kesepakatan dua pihak; Pejabat Lelangsebagai Pejabat Umum hanya menyatakan menyaksikan danmengesahkan, Risalah Lelang sebagai suatu otentik yangdibuat oleh Pejabat Lelang sebagai Pejabat

Menyatakan Sah Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 Tanggal 19 Mareat2020;3.

: Risalah Lelang Nomor: 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadapPelaksanaan Lelang atas :1.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201);- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bersengketa tertanggal 06 Agustus 2005 yang ditandatangani Terdakwa selaku yang memberi pernyataan;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2005 yang ditandatangani Terdakwa selaku yang memberi pernyataan;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/KBH/X/93 tanggal 12 Oktober 1993 yang dikeluarkan

Halimah untukmenandatangani Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Risalah PenelitianData Yuridis dan Penetapan Batas tersebut sebagai saksi sempadan;Bahwa Terdakwa juga telah meminta kepada Tengku Syaiful untukmenandatangani Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Risalah PenelitianData Yuridis dan Penetapan Batas tersebut sebagai Ketua RT. 02 KelurahanBagan Hulu;Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani saksi sempadan atas nama LieTeng Puan di dalam Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan RisalahPenelitian

Bersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yangditandatangani oleh Sdr.

Surat Keterangan TidakBersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yang ditandatanganioleh Sdr.

Rokan Hilir, dan selanjutnya berkasberkas termasuk Surat Keterangan TidakBersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut diserahkankepada Saksi Nuzlan Als. Inus, dan setelah diihat dan diperiksa oleh Saksi Nuzlan Als.

LIE TENG PUAN yang terdapat di dalam SuratKeterangan Tidak Bersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batastertanggal 06 Agustus 2005 sebagaimana bukti dalam perkara ini, bukan merupakantanda tangan yang dibubuhkan oleh LIE TENG PUAN karena pada tanggal 06 Agustus 2005tersebut LIE TENG PUAN sudah meninggal dunia, dimana LIE TENG PUAN meninggaldunia pada tanggal 07 Maret 2001 di Jakarta, dengan demikian tanda tangan LIE TENGPUAN di dalam Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Risalah

Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 165/2008 Tertanggal 19 Desember 2008 yangdikeluarkan Ter!'ugat IV batal demi hukum;6. Menyatakan Sertifikat Hak MiIk atas nama Tergugat V Neli Asmarani yangfiterbitkan Tergugat III atas Risalah Lelang Nomor : 165/2008 Tertanggal 19Desember 2008 batal dan tidak sah;7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V unruk mengembalikan ke 3 (Tiga) ObjekAnggunan tersebur kepada Penggugat dalam keadaan uruh dan seketika;8.

Adapun dasar pertimbangan hukumnya menurut bukti buku daftar lelangPenggugat pada tahun 2009 dan keterangan pegawai kantor lelang (Tergugat IV) batal, dandisatu sisi berdasarkan risalah lelang No : 165/2008 objek agunan Penggugat telah dilelang .Dari penjelasan dan keterangan serta buktibukti yang dijelaskan Penggugat maka cukupberalasan hukum untuk mengatakan risalah lelang No : 165/2008 tertanggal 19 Desember 2008yang diajukan pemohon eksekusi Neli Asmarani (Tergugat V) tersebut kepada KetuaPengadilan

Menyatakan sertifikat hak milik stas nama Tergugat V Neli Asmarani yang diterbitkantergugat III atas Risalah Lelang Nomor : 165/2008 tertanggal 19 Desember 2008 batal dan tidaksah;7.

Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang ke Debitur dan Pemilik Jaminan tanggal 18Desember 2008, diberi tanda P8;10.Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 165/2008 tanggal 30 Desember 2008,diberi tanda P9;Foto copy Risalah LelangNomor : 165/2008 tanggal 30 Desember 2008, diberi tandaP10;Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil bantahannya pihak KuasaTergugata I telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda T.I1 sampaidengan T.II5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai

Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 165/2008 tertanggal 19 Desember 2008,diberi tanda T.V5;6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.354 tanggal 03 Oktober 2007, diberi tanda T.V6;7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.349 tanggal 28 Pebruari 2007, diberi tanda T.V7;8.

Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 165/2008 Tertanggal 19 Desember 2008 yangdikeluarkan Tergugat IV batal demi hukum;6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat V Neli Asmarani yangditerbitkan Tergugat III atas Risalah Lelang Nomor : 165/2008 Tertanggal 19Desember 2008 batal dan tidak sah;7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk mengembalikan ke 3 (Tiga) ObjekAnggunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan seketika;8.

S621/WKN.12/KP.03/2007 Perihal Risalah Lelang No. 141/19961997 Tanggal 26 Agustus 1996 yang diajukan kepada PENGGUGAT(berikut lembaran lampirannya);Bahwa sejak Tanggal 07 Agustus 2007 itulah = secararesmi PENGGUGAT baru mengetahui adanya RISALAH LELANGNo.141/1996 1997 Tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkanoleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH XII DJKNBANJARMASIN, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) BANJARMASIN (TERGUGAT

yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 1979,Gambar Situasi (GS) No.1379/1978.Ds Memerintahkan kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin(Tergugat 1) untuk mencabut Risalah LelangNo.141/1996 1997 tanggal 26 Agustus 1996Perihal Risalah Lelang dan kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Banjarmasin (TergugatII) untuk mencoret dan mengembalikanSertifikat Hak Milik (SHM) No.1016, Iluas 295M?

Risalah lelang No.141/1996 1997 tertanggal 26Agustus 1996.. danB. Proses balik nama oleh Kepala Kantor PertanahanKota Banjarmasin atas SHMNo.1016. Desa Pasar Lama.Luas Tanah : 295 M2 GS.No 1379/1978 Tanggal 2Januari 19793.

No. 330K/TUN/2008satu. dasarnya Perubahan Risalah Lelang No.141/1996 1997 tanggal 26 Januari 1996 sehinggapatut kalau keputusan itu menjadi kewenangandan dapat diadili pada Peradilan Tata UsahaNegara..

Bahwa selanjutnya apabila Judex Factie hanyamemandang ~~ satu S1Si dari Risalah LelangNo.141/1996 1997 adalah pertimbangan yangkeliru) dan lemah, karena ruang lingkup PTUNbukanlah hanya kulit semata, akan tetapimenggali dasar fundamental sampai permasalahanini terangkat dan fakta hukumnya perubahannama Sertifikat tersebut tidak sesuai denganSurat Deputi Menteri Agraria/ BPNNo.5.329/PN/1994 Tanggal 18 Februari 1994 yangintinya Sertifikat tanah yang terdahulu~ dandengan risalah lelang sebagai surat

Bahwa Hak Milik No. 402/Babura Sunggal beralin keatas namaHENDRA WIBOWO berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.79/04/2019 tanggal 22022019 yang dibuat oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan ;5.

Lelang No. 79/04/2019 tanggal22 Pebruari 2019, yang mana kemudian berdasarkan Risalah Lelangtersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untukdilakukannya pencatatan Peralihan Pemegang Hak atas ObjekSengketa, sehingga secara yuridis yang melakukan proses peralihanpemegang hak atas objek sengketa dengan menerbitkan risalah lelangyang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan pencatatan peralihanpemegang hak dalam objek sengketa adalah Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku

Bank Mandiri padatanggal 08 Februari 2019, yang mana kemudian pada lelang tersebutdimenangkan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Risalah LelangNo. 79/04/2019 tanggal 22 Februari 2019;4.

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 6,7 dan 8 yangpada intinya menyebutkan Tergugat dalam melakukan pencatatanperalihan pemegang hak atas objek sengketa tidak ada melakukanpengukuran, dan pemetaan atas tanah tersebut merupakan dalil yangkeliru dan tidak berdasarkan hukum, yang mana secara jelas danterang Tergugat melakukan pencatatan peralihan pemegang hak atasobjek sengketa berdasarkan Risalah Lelang Risalah Lelang No.Halaman 35PutusanPerkara Nomor : 292/G/2019/PTUNMDN.79/04/2019 tanggal

1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yangmenyebutkan Peralihan Hak melalui pemindahan hak dengan lelanghanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelangyang dibuat oleh pejabat lelang, sehingga perbuatan Tergugat adalahsah dan berdasarkan hukum;.

Menetapkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------A. 1). 3 (tiga) lembar (Surat Asli) surat dari Benny Daniel Agustinus Lokollo, tanggal 13 Nopember 2013, Perihal : Laporan Polisi; 2). 1 (satu) lembar (Surat Asli) catatan tulisan tangan Irene Siahaya, SH. dengan judul : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon - Risalah Pemeriksaan Tanah No. 47/KONS/V/2010 ; -----------------------------------------3). 1 (satu) lembar (Surat Asli) catatan tulisan tangan

/Fax. 0911-342761 - Risalah Pengolahan Data Hak Guna Bangunan ; --------------------------4). 6 (enam) lembar (Surat Asli) Jawaban Tergugat dalam perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 5 September 2013 ; --------------------------------------------------------5) 1 (satu) lembar (Surat Asli) Daftar Alat Bukti Tergugat dalam perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 26 September 2013 ; --------------------------------------------------------6) 1 (satu) lembar (Surat Asli) Alat Bukti dan Penjelasannya

Asli Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport Nomor : 47/Kons/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; ------------------d. Asli Risalah Pengolahan Data Hak Guna Bangunan Nomor : 119/RPD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ; ----------------------------e. Asli Surat Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 2010, atas nama pemohon : J.W. Christian Huwae, SE. MH. ; --------------------------------------------------------f.

Asli Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport Nomor : 47/Kons/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; -----------f. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630/179/2010 tanggal 8 Juni 2010 ; --------------------------g. Asli Risalah Pengolahan Data Hak Guna Bangunan Nomor : 119/RPD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ; ---------h.

MH bertindak untuk dan atas nama PerusahaanDaerah Panca Karya, sehingga terdakwa MARCUS KIPPUW,A.Ptnhseharusnya turun ke lokasi HGB No.99 Kelurahan Batu Meja (tanah eksHotel Anggrek) untuk melakukan peninjauan lapangan atau uji petikdilapangan ; Bahwa selanjutnya terdakwa MARCUS KIPPUW, A.Ptnh.memerintahkan bawahannya saksi Ny MARLINE MOSELINE MAYAUT/TELUSSA untuk mempercepat proses pembuatan Risalah PemeriksaanTanah (Konstatering Rapport) dan Risalah Pengolahan Data HGB untuksecepatnya diajukan

Menyatakan, BAHWAHalaman 13 dari 201 hal Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Amb.PEMOHON TELAH MENGGUNAKAN TANAH TERSEBUT UNTUKMEMBANGUN KANTOR PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA ;Bahwa setelah saksi Ny MARLINE MOSELINE MAYAUT/ TELUSSAselesai mengetik Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) No :47/Kons/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Risalah Pengolahan Data HGBNo. 199/RPD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 selanjutnya kedua Risalahtersebut, oleh saksi Ny MARLINE MOSELINE MAYAUT/ TELUSSAmenyerahkannya kepada

2010,Perihal : Penyampaian berkas permohonan Perpanjangan HGB atasnama Perusahaan DAERAH PANCA KARYA yang berkedudukan diAmbon dengan dilampiri dengan suratsurat : Permohonan Perpanjangan HGB~ atas nama PD Panca Karya,tanggal 18 Januari 2010 ; 22220 nn none nn menee Surat Pernyataan TanahTanah yang dipunyai Pemohon, tanggal 18pA ETTUUEEN OO 5 mmm mmm mn nnn tene Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport), No: 47/Kons/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; e Risalah Pengolahan Data HGB No. 199/RPD/V/2010

Menyatakan, BAHWAPEMOHON TELAH MENGGUNAKAN TANAH TERSEBUT UNTUKMEMBANGUN KANTOR PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA ;= Bahwa setelah saksi Ny MARLINE MOSELINE MAYAUT/ TELUSSAselesai mengetik Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) No :47/Kons/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Risalah Pengolahan Data HGBNo. 199/RPD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 selanjutnya kedua Risalahtersebut, oleh saksi Ny MARLINE MOSELINE MAYAUT/ TELUSSAmenyerahkannya kepada saksi GEORGE TUHUMURY selaku KasubsiPenetapan Hak Tanah

Menyatakan, BAHWA PEMOHON TELAH MENGGUNAKAN TANAHTERSEBUT UNTUK MEMBANGUN KANTOR PERUSAHAAN DAERAHPANCA KARYA ; 2 720200 02 2022220227Bahwa setelah saksi Ny MARLINE MOSELINE MAYAUT/ TELUSSAselesai mengetik Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) No :47/Kons/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Risalah Pengolahan Data HGBNo. 199/RPD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 sebagai Akte Otentik atauSurat Authentiek selanjutnya kedua Risalah tersebut, oleh saksi NyMARLINE MOSELINE MAYAUT/ TELUSSA menyerahkannya