Kaisar Mandiri danWarung Asri.Biaya pelantikan Anggota PPD dan PPS seKota Sorong sebesarRp.45.497.500,00 dalam Laporan Keterangan Penggunaan Dana HibahPemilukada Kota Sorong Tahap I Tahun 2012 terdapat pembayaran ATKsebesar Rp.4.734.500,00 pada CV. Kaisar Mandiri dan Pembayaran Konsumsidi Warung Asri sebesar Rp.30.000.000,00 yang fiktif. Hal ini untuk menutupikekurangan pembayaranpembayaran yang tidak terdapatpertanggungjawabannya. Seluruh tagihan dari CV.

Kaisar Mandiridan Warung Asri.Biaya pelantikan Anggota PPD dan PPS seKota Sorong sebesarRp.45.497.500,00 dalam Laporan Keterangan Penggunaan Dana HibahPemilukada Kota Sorong Tahap I Tahun 2012 terdapat pembayaran ATKsebesar Rp.4.734.500,00 pada CV. Kaisar Mandiri dan Pembayaran Konsumsidi Warung Asri sebesar Rp.30.000.000,00 yang fiktif. Hal ini untuk menutupikekurangan pembayaranpembayaran yang tidak terdapatpertanggungjawabannya. Seluruh tagihan dari CV.

T : ( Foto copy sesuai aslinya )SURAT PANGGILAN I NOMOR 800/630Set/II/2002 T c ( Foto Copy sesuai aslinya )DATA KEPALA SDN SEKOTA BEKASI BULAN NOVEMBER2011 Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27Februari 2011, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara inl ;Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukansesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam

Bahwa Pada saat pertemuan antar LPK seKota Bontang saksi DEWANTAARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB bertemu dengan saksiMEILANIWATI, kemudian mendiskusikan tentang pengajuan bantuan danahibah, selanjutnya saksi DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURIMANAB memberitahukan kepada saksi MEILANIWATI Binti ALI TASSAbahwa LPK Sempoa Corporations Bontang ingin mengajukan proposalbantuan hibah ke Provinsi Kalimantan Timur dan meminta kepada saksiMEILANIWATI untuk membantu dalam pengurusan proposal hibah tersebut

Bahwa Pada saat pertemuan antar LPK seKota Bontang saksi DEWANTAARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB bertemu dengan saksiHalaman 23 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN SmrMEILANIWATI, kemudian mendiskusikan tentang pengajuan bantuan danahibah, selanjutnya saksi DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURIMANAB memberitahukan kepada saksi MEILANIWATI bahwa LPK SempoaCorporations Bontang ingin mengajukan proposal bantuan hibah keProvinsi Kalimantan Timur dan meminta kepada saksi MEILANIWATI untukmembantu

bulan Agustus 2012 saat saksi DEWANTAARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB (Penuntutan secaraterpisah/splitzing) selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontangmembuat dan mengajukan proposal pengajuan dana hibah tahun 2012 keProvinsi Kalimantan Timur Proposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp631.470.000, (Enam ratus tigapuluh satu juta empat ratus tujun puluh ribu rupiah) untuk pengadaanmeubeler dan alat pelatihan computer;Bahwa pada saat pertemuan antar LPK seKota

bulan Agustus 2012 saat saksi DEWANTAARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB (Penuntutan secaraterpisah/splitzing) selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontangmembuat dan mengajukan proposal pengajuan dana hibah tahun 2012 keProvinsi Kalimantan Timur Proposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp631.470.000, (Enam ratus tigapuluh satu juta empat ratus tujun puluh ribu rupiah) untuk pengadaanmeubeler dan alat pelatihan computer; Bahwa pada saat pertemuan antar LPK seKota

SYAMSURI MANAB (Penuntutan secaraterpisah/splitzing) selaku Ketua LPK Sempoa Corporations BontangHalaman 180 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrmembuat dan mengajukan proposal pengajuan dana hibah tahun 2012 keProvinsi Kalimantan Timur Proposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp631.470.000, (Enam ratus tigapuluh satu juta empat ratus tujun puluh ribu rupiah) untuk pengadaanmeubeler dan alat pelatihan computer;Bahwa pada saat pertemuan antar LPK seKota

.= =2.SAKSI: HERU AHMADI menerangkan :bahwa saksi menerangkan kenai dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan tidak adahubungan keluarga atau pekerjaan ;bahwa benar saksi bertugas di PT.Pos Indonesia Bekasi sebagai kasir ;bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah : menerima setoran dari loket dan dari KantorPos Cabang sekota/aten Bekasi dan mengeluarkan uang atas dasar kwitansi yang di ACColeh Kepala Kantor dan manager Keuangan selanjutnya membukukan pengeluaran danpemasukan uang dalam neraca kasir ;bahwa

(empat puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) yang realisasinya berupapembagian secara tunai kepada pimpinan dan anggotaDPRD kota Madiun pada bulan Desember 1002 dimanapengeluaran tersebut dimaksudkan untuk pembayaranuang transport dan akomodasi perjalanan Dinas DPRD kekelurahan sekota Madiun pada tanggal 2330 Nopember2002 yang tidak jelas maksud dan tujuan perjalanan dinasdimaksud serta tidak ada surat perintah tugas dari KetuaDPRD Kota Madiun.

nota pembelianbahan bakar sebagaimana ketentuan pasal 27PP No 105tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah.Penerimaan dan penggunaaan biaya perjalanan dinesdalam Daerah sebesar Rp. 47.500.000.9empat puluyhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang realisasinya berupapembagian secara tunai kepada pimpinan dan anggotaDPRD kota Madiun pada bulan Desember 1002 dimanapengeluaran tersebut dimaksudkan untuk pembayaranuang transport dan akomodasi perjalanan Dines DPRD kekelurahan sekota

Bahwa pengeluaran tersebutdimaksdukan untuk uang saku selama 3 hari kunjungankerja DPRD ke kelurahan sekota Madiun bulan Agustus2002, yang tidak ada keterangan kapan perjalanantersebut, apa maksud tujuannya dan tidak ada keterangankapan perjalanan tersebut, apa maksud tujuannya dantidak ada Surat Perintah Tugas Ketua DPRD.11) Penerimaan dan penggunaan Bantuan Sewa RumahDinas sebesar Rp 19.600.000, (Sembilan belas juta enamratus ribu rupiah)) yang realisasi penggunaannya berupapembagian uang secara

pembelianbahan bakar sebagaimana ketentuan pasal 27 PP No. 105tahun 2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Daerah.Penerimaan dan penggunaan Biaya Perjalanan Dinasdalam Daerah sebesar Rp.47.500.000, (empat puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) yang realisasinya juga berupapembagian secara tunai kepada pimpinan dan anggotaDPRD kota Madiun pada bulan Desember 2002 dimanapengeluaran tersebut dimaksudkan untuk pembayaranuang transport dan akomodasi perjalanan dinas DPRD kekelurahan sekota

Bahwapengeluaran tersebut dimaksudkan untuk uang saku selama 3hari kunjungan kerja DPRD ke kelurahan sekota Madiun bulanAgustus 2002. yang tidak ada keterangan kapan perjalanantersebut, apa maksud tujuannya dan tidak ada Surat PerintahTugas Ketua DPRD./7....Bahwa benar dari seluruh jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah bersumber pada APBD tahun 2002 dimaksud,Terdakwa, selaku anggota DPRD Kota Madiun (Januari 2002 s/d Juli 2002) dan selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun(Agustus 2002 s/d Desember 2002

KeputusanWalikota Nomor : 440.05401.103/46/2020 tentangPembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Diease2019 (Covid 19) Kota Madiun;Bahwa dasar dari pembentukan Satgas Covid 19 Kota Madiunadalah Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020;Bahwa yang membentuk Satgas Covid 19 Kota Madiun adalahBapak Walikota Madiun dan yang menjadi anggotanya yaituForkopimda Kota Madiun, Sekretaris Daerah, Asisten Staf Ahlli,Kepala OPD dan Dirut BUMD sekota

pengeluaran SP2D yang disampaikan oleh BPD(pemegang kas daerah) yang sudah diambil uangnya oleh Bendahara SKPD untukdimasukkan dalam buku besar/jurnal sebagai bahan laporanbulanan,tahunan,semesteran,tahunan yang disampaikan kepadaMenkeu,Dept.Perimbangan,Gubernur, DPRD, Inspektorat Kota; b Meminta laporan SKPD masingmasing; c Menyiapkan teguran/peringatan atas keterlambatan laporan dari SKPD;Pertanggungjawaban terhadap tupoksi dan tanggungjawab saksi kepada Sekda/Walikota;Bahwa pada tahun 2009 masuk SKPD seKota

pembukuan yaitu:1 Melakukan pembukuan = atas penerimaan dan obelanja KotaPalangkaraya;2 Melaporkan realisasi penerimaan dan belanja pemerintah kota baik tiapsemester maupun tiap tahun;3 Membuat laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas penerimaandan belanja tahunan; 91Bahwa pada bulan Desember 2009 pada saat membuat laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palangkaraya tahun 2009 dan pada saat tutup buku akhirtahun ,saksi mengetahui ada SP2D yang melebihi pagu anggaran ;Bahwa 35 SKPD sekota

Fotokopi Rekap Penerima Tambahan Penghasilan BerdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya UPTD SDN SeKota Depok Bulan Juli 2020(untuk UPTD SDN Sukatani 5 Kecamatan Tapos), dikeluarkan di bulanHalaman 22 dari 50 halaman, Putusan No. 2593/Pdt.G/2020/PA.Dpk.Agustus 2020 oleh Kepala UPTD SDN Sukatani 5 Kecamatan Tapos KotaDepok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan denganaslinya diberi kode P5;6.

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/2016Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari danberdasarkan Surat Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 541/529tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Camat seKota Medan dalampoin 5 menyebutkan bahwa adapun BBM diambil di galon penitipan JalanKasuari Nomor 56 B Medan sesuai BK (nomor polisi kendaraan) dan tanggalyang tertera pada Bon BBM dan apabila tidak dipergunakan sesuai dengantanggal yang tertera pada Bon BBM maka pihak galon tidak akan

/Penyedia Barang, Pasal 3 Ayat (2) menegaskan bahwa PihakKedua wajib mengadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar pada DinasKebersihan Kota Medan bulan Januari 2013 sampai dengan Desember2013, penitipan BBM dan pendistribusiannya sedangkan dalam Ayat (3)menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan sendiri olehPihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari danberdasarkan Surat Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 541/529tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Camat seKota

.= <2.SAKSI: HERU AHMADI menerangkan :bahwa saksi menerangkan kenai dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan tidak adahubungan keluarga atau pekerjaan ;bahwa benar saksi bertugas di PT.Pos Indonesia Bekasi sebagai kasir ;bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah : menerima setoran dari loket dan dari KantorPos Cabang sekota/aten Bekasi dan mengeluarkan uang atas dasar kwitansi yang di ACColeh Kepala Kantor dan manager Keuangan selanjutnya membukukan pengeluaran danpemasukan uang dalam neraca kasir ;bahwa

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwaTerdakwa/pemohon peninjauan kembali telah melakukan pembayaranatas dana KPU yang dipinjamkan kepada Ahmad Zulfikar danpembayaran tersebut telah dilakukan sebelum adanya penyidikan.Pembayaran dilakukan dengan melakukan pinjaman dana pihak ketigaoleh karena dana yang pemohon peninjauan kembali dipinjamkankepada Ahmad Zulfikar adalah dana untuk pembayaran honor PPK danPPS sekota Jambi untuk bulan Desember 2013 maka pengembaliandana KPU langsung

diterbitkan BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,tanggal 5 Februari 2008; 49.Faktur pajak standar, tahun 2007; 50.Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai)sebesar Rp 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh saturibu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007;51.Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratusdua puluh tujuh rupiah), Desember 2007; 52.Buku register ijin pemakaian lift sekota

No.2193 K/Pid.Sus/200917.Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Nomor : 09Tahun 2006 tentang Pencabutan dan Penetapan Ketiga Panitia PengadaanBarang/Jasa Tahun Anggaran 2006 ;18.Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor : 6 Tahun 2007 tentangPenunjukan Pejabat Yang diserahi Tugas Yang Melaksanakan KegiatanKebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran PendapatanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Unit Kerja Badan/Dinas/Kantor SeKota Tanjung Pinang ;19.

Nomor 0O1, Kelurahan PatetenDua, tanggal 16 Juli 2004, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2004Nomor 08/Pateten II/2004, luas 76.540 M2 atas nama JulianusSompotan dkk ( vide bukti P2 = T.II 2 = T.INTV11 ) ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat II yangmenjadi obyek sengketa dalam perkara ini (bukti P2 =T.II 2 = T.INTV11) dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2004dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 21 Juli 2004,yakni pada saat Penggugat mendapatkan Surat dari WalikotaBitung kepada Para Notaris dan PPAT SeKota

Termohon masih menganggapPemohon adalah ayah dan suami yang baik (setidaknya yang diketahui dandirasakan Termohon), Termohon masih berkeyakinan rumah tanggaPemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan dan dibina denganbaik, karena kami sejak awal menjalaninya atas dasar suka, cinta dankeinginan kami berdua;Termohon yakin, Pemohon hanya terbawa situasi karena tempat tinggalyang berjauhan (tidak sekota) dan hanya terpengaruh dan pendapat hasutayang tidak benar dan hanya merusak atau menginginkan

Kepala UPT Pendidikan SeKota Tangerang Selatan2. Kepala SMP, SMA, dan SMK Negeri dan Swasta Se Kota TangerangSelatan.

penyedia barang, Pasal 3 Ayat (2) menegaskan bahwa Pihak Kedua wajib mengadakanBahan Bakar Minyak (BBM) Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan bulan Januari2013 sampai dengan Desember 2013, penitipan BBM dan pendistribusiannya sedangkandalam Ayat (3) menegaskan Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan harus dilaksanakan sendirioleh Pihak Kedua yaitu Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dan berdasarkanSurat Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 541/529 tanggal 18 Maret 2013yang ditujukan kepada Camat sekota

,MH selakusekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi JawaBarat berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) KeVI Majelis PimpinanCabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019;Halaman 41 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.DpkMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III3 berupa Surat Pernyataandiperolah fakta bahwa semua KetuaKetua Pimpinan Anak Cabang PemudaPancasila seKota Depok telah menyetujui dan memberi dukungan kepadaTergugat Ill untuk menjadi Ketua Majelis

Somasi (Peringatan) (sesuaidengan asli);Surat Camat Rumbai Nomor =: 400/KRKESRA/2020/292 Perihal Pengelola SementaraMasjid Paripurna AlMuhajirin Kecamatan Rumbai(sesuai dengan asli);Print out foto ambulance saat diserahkanpengelolaannya ke AlMuhajirin dan foto setelahdirubah oleh Pengurus AlMuhajirin (Sesuai denganfotokopi);Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 64Tahun 2016 tentang Badan Pengelola MasjidHalaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor : 48/G/2020/PTUN.PBRParipurna Tingkat Kecamatan SeKota

pihak rektorat dan tidak11menghargai waktu, tenaga, pikiran, biaya yang telah pengurus BEMlakukan, maka pengurus BEM melayangkan surat dimana pengurusBEM akan melakukan aksi tanggal 17 januari 2015, Rektor meresponsurat tersebut dengan memanggil pengurus BEM dengan memohon(bukti Vedeo terlampir) supaya BEM jangan melakukan aksi padatanggal 17 januari 2015 dan dapat melakukan aksi kapan pun ( Sebabtanggal 17 januari 2015 pengurus BEM tidak mengetahui akan adakegiatan Expo dengan mengundang pelajar sekota