Ditemukan 2970 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hadiran hasirin hadrin hadirman hadiman hadimin hadlirin hajirin hadiri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1247/B/PK/PJK/2015mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU - LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
197 — 774
  • Nomor : 29/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg.setelah menyampaikan keterangan di persidangan, selanjutnya didepan hakim danJPU serta seluruh hadirin sidang bersalaman dan meminta maaf kepada Terdakwa;Kharisma macam apa yang menggerakkan seorang pelapor yang merasa telah tertipukarena diperas dengan suatu ancaman justru meminta maaf kepada orang yangdilaporkannya sendiri; mustahil rasanya jika segala keterangan yang disampaikanoleh sdrii DEW WULANDARI NINGSIH adalah bentuk dari suatu ancamankekerasan yang berakhir
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 26 Juni 2018 — -. Umbu Mohamad bin Mohamad H. Hasan Sufali vs -. Siti Murni Gefar binti Abdullah Gefar, dkk
70 — 31
  • dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 1971.Bahwa tidak ada bukti tertulis ataupun Keterangan Saksi yang diajukan olehPara Tergugat, yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyeksengketa kepemilikannya masih atas nama AHMAD HAJI HASAN SUFALI,yang perolehannya berdasarkan pemberian/penegasan hak dari GubernurNusa Tenggara Timur Tahun 1971.Halaman 67 dari halaman 146 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT.KPGDi dalam persidangan perkara a quo, untuk meyakinkan Majelis HakimTingkat Pertama dan hadirin
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
926 — 654
  • TENTANG DAKWAAN;Majelis Hakim Yang Mulia; Hadirin sekalian yang Kami Hormati; Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum pada sidang terdahulu telah merumuskan dakwaan yang secarasubstansinya menyebutkan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT.
    TENTANG TUNTUTAN PIDANA; Tuntutan Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan;Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin sekalian yang Kami hormati;Pada lembaran terakhir Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM01/SKM/02/2015 yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tercatat :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) yang dalam hal inidiwakili oleh Ir.
    dengan masyarakat sekitar; Disamping itu juga kami menerapkan kepada karyawan perusahaan yaitubudaya : Atitude (Jujur dan Bertanggung Jawab); Meritocreacy (Penghargaan bagiyang Berprestasi); Ascend (Produktifitas Senantisa Meningkat dari waktu keWaktu); Repectfull (Saling Menghargai dan Mendukung Sesama Tim); Able(Profesional dalam bidang masingmasing) sehingga dalam hal darurat karyawansudah siap dan sigap dalam hal bencana baik berupa banjir, kebakaran dan sebagainya; Majelis Hakim Yang Mulia;Hadirin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang;Halaman 22 dari 170 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
209 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassuratdakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang,Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
80 — 23
  • Mejelis hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, saatini saya berstatus sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluargaHalaman 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptkyang harus menafkahi seorang istri dan tiga orang anak yang masih kecil, danmemerlukan kehadiran saya disisi mereka.Namun sebelumnya saya memohon maaf kepada Mejelis Hakim yang Mulia,Jaksa Penuntut Umum serta para hadirin sekalian.Pembelaan saya dan Penasehat Hukum saya bukan bermaksud untukmelawan, membangkang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 14 Juli 2014 — I. Muhammad Nasir, S.E., M.M. Bin Hi. Basri Jaya Negara 2. Yusman Bin Lahmudin 3. Haryono bin Sadjiman
164 — 20
  • 48.501.840 48.501.840 15 QOSIN SUWARTO 51.630.980 81.515.880 29.884.90016 Tomy Rahmat 147.690.220 147.690.220 17 HASAN MUKTI 18 AYUB SUBANDI =10.042.00019 THOMAS WARSONO = 20 HARMOYO 429.400 3.703.400 3.274.00021 SUDIRNO /SAREGAT 41.678.130 41.678.130 22 JAIS 22.217.000 22.217.000 23 ~Ujang /Mujiono 64.077.380 64.077.380 24 SUPARDI 25 YOISNATAN 376.000 1.372.500 996.50026 SUGIONO 10.751.600 10.75 1.600 27 KADERI 1.254.600 2.651.600 1.397.00028 MARSUM 877.000 907.000 30.00029 YONO 1.070.000 1.070.000 30 HADIRIN
    Ujang /Mujiono 64.077.380 64.077.380 24 SUPARDI 25 YOISNATAN 376.000 1.372.500 996.50026 SUGIONO 10.751.600 10.751.600 27 KADERI 1.254.600 2.651.600 1.397.00028 MARSUM 877.000 907.000 30.00029 YONO 1.070.000 1.070.000 30 HADIRIN 743.300 2.532.800 1.789.50031 M. HUDA 31.688.95032 WAKIJAN = 333 AHMAD SYAFITNUR 7.113.000 275.868.000 268.755.00034. AYUB SUBANDI ;35 SAPON 7 236 A.BUDI HARJO 37.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2019 — Hendry Saputra
333 — 1377
  • sehingga seperti saudara dan juga mengikuti arus,tradisi sebelumnya dan mengikuti sebelumnya saja sebab didalam itu orangbesar semua, ada jenderal polisi dan paling kecil bupati seperti saksi ini, adadirjen, ada gubernur ada menteri banyak sehingga ada pemberian seperti ituyang jumlah bedabeda;Saat saksi berobat di RS Dustira itu, Jochim pergi dan tidak mengawal terus;Saksi pernah mampir ke rumah saksi saat sedang ijin keluar Lapas untukberobat ke rumah sakit yaitu ke rumah kontrakan saksi (punya Haji Hadirin
    adalah untukmembuatkan Surat Jaminan;Saksi pernah melihat surat ijin berobat keluar Lapas yang ditandatanganioleh Kalapas Wahid Husen tetapi kadang langsung surat ijin dibawa olehpengawal lapas antara lain bernama Jochim;Sopir ambulan yang membawa saksi dari Lapas adalah Fiky dengan tujuanRumah sakit Dustira (sakit vertigo) atau Boromeus (sakit batuk) daerahBandung;Saksi pernah mampir ke rumah saksi saat sedang ijin keluar Lapas untukberobat ke rumah sakit yaitu ke rumah kontrakan saksi (punya Haji Hadirin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
132 — 101
  • MajelisHakim diperoleh fakta bahwa proses pemilihan Hermawan Chandra,Wieke Jahja, Novi Haryono dan Elia Jeong sebagai Pengurus BaruPeriode 20082011 adalah tidak sah karena tidak melalui prosespemilihan yang sah sehingga bertentangan dengan KetentuanAnggaran Dasar Pasal 19 ayat (3) dan Anggaran Rumah TanggaPasal 13 ayat (1) Perhimpunan serta Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Barat Nomor : 364/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR tanggal 30September 2007 karena seluruh proses pemilihan ternyata dipimpinoleh seorang hadirin
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
72 — 48
  • perbuatanyang melanggar dan melebihi kewenangannya yaitu dengan menganulir statusTersangka Praka Leo.9) Penetapan Tersangka in casu dilakukan setelah satu tahun terjadinyaperistiwa dengan keterangan saksisaksi yang berubahubah dan awalnyaketerangan saksi berturutturut menjadi bagian dari berkas perkara.Untuk itu, Kembali Penasehat Hukum mengajak seluruh perangkat persidanganbaik Majelis Hakim Yang Mulia, Oditur Militer, Panitera Pengganti, PenasehatHukum sendiri Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta para hadirin
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
211 — 93
  • perbuatanyang melanggar dan melebihi kewenangannya yaitu dengan menganulir statusTersangka Praka Leo.9) Penetapan Tersangka in casu dilakukan setelah satu tahun terjadinyaperistiwa dengan keterangan saksisaksi yang berubahubah dan awalnyaketerangan saksi berturutturut menjadi bagian dari berkas perkara.Untuk itu, kembali Penasehat Hukum mengajak seluruh perangkat persidanganbaik Majelis Hakim Yang Mulia, Oditur Militer, Panitera Pengganti, PenasehatHukum sendiri Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta para hadirin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 279/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH.
2.SANIN, SH
3.Nopita R.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK FAHROZI, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
Ivan Noviar
271 — 201
  • Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,Dan hadirin pemerhati sidang,Seteiah kami, tim kuasa hukum mendengarkan dan menerima salinan Dakwaansebagaimana teregister a quo, perkenankanlah kami menanggapinyasebagaimana berikut ini:Eksepsi Dakwaan Kurang Cermat dan mengandung kesesatanBahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP suatudakwaan haruslah disusun dan/atau diuraikan secara cermat jelas dan lengkapdaiam menguraikan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa(c.q.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 28 Januari 2016 — - Drs. Abdul Latif, AH., M.Si (Terdakwa) - Alinaex Hasibuan, SH (Jaksa Penuntut Umum)
90 — 22
  • Untuk keperluan mengantartamu tersebut saksi mendapat uang saku sebesarRp.1.000.000,00,(satu juta rupiah) yang diserahkan olehBendahara Pokja Muhammad Suhatsyah;Bahwa dalam puncak kegiatan pencanangan pada tanggal 24Januari 2013 ada dihidangkan snack (makanan ringan) dannasi kotak kepada hadirin dan undangan namun saksi tidak taupenyedia jasa catering dari snack dan makanan kotak tersebut;Bahwa selain menjadi anggota pencanangan, dalamkeseharian Pokja saksi aktif membantu membuat pembukuandan adminitrasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
474 — 1713
  • mempertahankan eksistensiNegara Republik Indoensia.Majelis Hakim yang mulia, sebelum melanjutkan pleedoi iniperkenankanlah kami memberikan penghormatan kepada Ibu Suwarsi aliasBRAy Koeswarsiyah atas jasajasanya mengikuti gerilya PanglimaSoedirman mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia danmempertahankan ribuan Eigendom dan ratusan Obligasi agar tidak jatuh kekekuasaan penjajah Belanda.ANALISA FAKTADAN ANALISA YURIDISYang Mulia Majelis Hakim ;Rekan Penuntut Umum yang terhormat ;Serta Para Hadirin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
512 — 1602
  • ParaPeserta dan Hadirin Rapat Konsultasi Nasional yang saya muliakan....tidak menyebut Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan SeluruhPengurus DPP Partai GOLKAR, Maka dilihat dari pidato maka sudahmembuktikan sendiri kegiatan tersebut bisabisanya saudara Nurdin Halidsaja setidaknya hanya kegiatan Korbid orda, yang tidak mengikat DPPPartai Golkar;Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada Angka 6.2 baris ke 5:"menghasilkan atau menerbitkan rekomendasi", jelas PENGGUGATmenggunakan kata rekomendasi, maka pengertian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
193 — 72
  • Kami sebagai Pensehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini,Mohon maaf kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Kepada JaksaPenuntut Umum, Kepada Terdakwa dan Keluarga Terdakwa danpara Hadirin dalam persidangan ini. Apabila selama dalampersidangan ini ada kesalahan dan kekhilafan selama ini baikdalam perbuatan, dan tingkah laku yang tidak berkenan.2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
141 — 133
  • Bahwa kemudian ketiga amlpop tersebut saksi buka didepan para hadirin(yaitu KETUA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN, TPM danmasyarakat) Bahwa ketiga amplop tersebut berisikan daftar penawaran barang yangdiajukan oleh ketiga peserta tersebut, tetapi untuk amplop milk SAKIMINHalaman 94 dari 226 Putusan 133/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN SERANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 11 Januari 2016 — MEI SARTIKA SITORUS, SE Dkk
94 — 72
  • kapal pada saat ada acaraualng tahun Kabupaten Pandeglang yang dihadiri oleh pihakKementrian, DPR RI karena bantuan presiden, yang kebetulan sedangada kunjungan ke propinsi Banten sehingga di arahkan oleh Gubenuruntuk ke Pandeglang;Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen yang dimaksud adalah KUB,SIUP, dan SIP (Surat jin Pelayaran);Bahwa sepengetahuan Saksi, Kontraktor yang hadir adalah TerdakwaJoshrius yang memperkenalkan dirinya namanya Josh, yang dengangambalng menjelaskan perihal kapal di hadapan para hadirin
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 18 Juli 2013 — SUDIRMAN,SE alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH DAWAMI
104 — 20
  • bukan tandatangan saksi; Bahwa saksi tidak membuat laporan tentang tenaga tukang, karena memang saksibangun rumah saksi pasca gempa bumi tidak pakai biaya tukang; Bahwa ketika datang sosialisasi yang diadakan di Gedung Serbaguna, saksi lupaapakah ada daftar hadir, namun waktu itu saksi tidak tanda tangan kehadiranmengikuti sosialisaasi di Gedung Serbaguna; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :Saksi ketika sosialisasi pertama yang diadakan di Gedung Serbaguna tidak hadirin