Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 06-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 47
  • Maka dari itu Tergugat meminta MajelisHakim untuk memberikan sanksi kepada Penggugat untukmenyerahkan bagian penjualan mobil tersebut jika sudah terjualdengan harga seharusnya disertai sangsi sebesar 2x harga jualdikarenakan Bagian Tergugat telah ditahan Penggugat selama ini.Tuduhan bahwa Tergugat lalai memenuhi dan menjalankan putusandalam perkara sangat tidak benar. Justru Penggugat telah lalaimenjalankan putusan perkara No 1680/Pdt.G/2017/PA.DpkHm. 15 dari 64 hal. Put.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Sda
Tanggal 20 Agustus 2015 — NY. SUJIATI alias NY. ATIK L A W A N 1. NY. ELLEN MELIA ONGKOWIJAYA 2. TEDI WIDJANARKO
52 — 10
  • dahulu (uitvorbaar bij vooraad),agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan batal demi hukum jualbeli yang dilakukan antara Terguat.I danTergugat.II, serta memerintahkan Tergugat.I dan Tergugat.II secara tanggungrenteng untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) N0O.666/K.Kedungturi, kepada Penggugat;4 Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II dengan memberikan sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — PUSPO RETNO KUSWORO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
68 — 18
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN SANGATTA Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgt
Tanggal 3 Desember 2019 — - Buhaety Berty Als Berty Bin Ambo Tang - Mus Mulyadi Als Mus Bin Arbain
216 — 195
  • negara;Bahwa untuk kayu 688 sesuai temuan Tim Audit External, kayu 688 tersebuttanpa meter kubik tetapi ada transfortation Permit;Bahwa ada 5 Stock Opname yang seharusnya ditanda tangani oleh 3 Pejabat,tetapi hanya ditanda tangani oleh 2 orang saja;Bahwa kayu yang belum di ukur dan di buat LHPnya kayu tersebut belumboleh di bayar;Bahwa verifikasi dalam administrasi kayu itu tugasnya GANIS;Bahwa denda yang diakibatkan dari tidak terlaksananya prosedur, Negaramengalami kerugian;Bahwa menurut Regulasi sangsi
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2011 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 3 Agustus 2011 — H A L I M A (PENGGUGAT)
HJ. SUSWATI, DKK (TERGUGAT)
ATIMONO, DKK (TURUT TERGUGAT)
77 — 20
  • Atau mengingat usia penggugat yang sudah lanjut, mungkin saja penggugathanya dimanfaatkan oleh orangorang disekitarnya yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan ambisi dan nafsu angkara murka pribadinya.Setelah nantinya gagal, penggugat dibiarkan sendiri menanggung segalaresikonya, menanggung segala sangsi sosial, dicemooh masyarakat bahkandikucilkan dari masyarakat. Kalau memang demikian sungguh kasihan danmengenaskan !
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Anak
Register : 01-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 63/PID.SUS.A/2014/PN.TBH
Tanggal 5 Mei 2014 — PIDANA - MICHAEL JONSON PURBA Als MIKA Bin JONAMAN PURBA
252 — 22
  • Klienpun memahami bahwa tindak perlindungan anak yang dilakukannya ada;ah suatuperbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhi sangsi pidana. Oleh karena itu, ia telahbenarbenar menyesali perbuatannya.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 15-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 85-K/PM.III-18/AD/XII/2021
Tanggal 13 Januari 2022 — Oditur:
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU BARNABAS BILLI KAKISINA
92 — 44
  • Bahwa dalam perkara ini Saksi1 danSaksi2 diberikan sangsi dijatuhihukuman berupa penahanan di tempattertentu selama 21 hari melalui sidangkode etik di Polresta Ambon dan PPLease yang dipimpin oleh WakapolrestaAmbon dan PP. Lease.Dari analisa fakta tersebut di atas PenasehatHukum Terdakwa berpendapat bahwaTerdakwa dalam hal ini tidak terbuktimelakukan tindakan penganiayaan kepadaSaksi 1 dan Saksi2 tetapi tindakan Terdakwaadalah melakukan pembelaan diri karenadikeroyok oleh Saksi1 dan Saksi2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.A
Tanggal 13 Desember 2017 — NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH. 2. ADOLOF SALEKY, SH., MH. 3. ORIANA ELKEL, SH., MH. 4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH. 5. FREIZER GIWE, SH., MH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Asssociates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : SALMIN JANIDI, SH., M.Hum. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 2. Nama : BURNAWAN, SH. Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 3. Nama : MOCHTAR BADIN, SH. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 4. Nama : A. S. DWI PUTRANTO UTOMO SH., M.Eng. Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 5. Nama : SOFYAN HADI, SH., MH. Jabatan : Staf Bag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 6. Nama : SANY RAIS, SH. Jabatan : Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut Tergugat I ; II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19690909 200003 1 007 Jabatan : Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 2. Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) NIP : 19730128 200604 1 009 Jabatan : Kasubag. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 3. Nama : FERI ARUMAJAYA, SH. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) NIP : 19860723 201001 1 004 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; III..DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR, SH, M.Si Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19740502 199903 2 010 Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar 2. Nama : HEIDER, SH. Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) NIP : 19850426 201409 1 002 Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halbar Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo, Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/ 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;
171 — 71
  • Bahwa karena Penggugat telah melakukan pelanggaranpelanggarandengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat)Kabupaten Halmahela Barat dan telah merusak dan mencemarkan citraPartai HANURA (Hati Nurani Rakyat) serta melakukan pelanggaran AD /AD/ART, maka harus diberlakukan Pasal 7 ayat (3) tentang sangsi danfiorganisasi yang isinya pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkandan merusak citra Partai HANURA, sanksi pemberhentian Partai dapatlangsung diberhentikan tanpa melalui tingkatan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr.
Tanggal 24 Nopember 2017 — Adam Saada Lawan PT. Trakindo Utama.
181 — 55
  • memperhatikan;Bahwa dalam bukti surat T11, ada disebutkan bahwa pemindahankaryawan ada diatur didalamnya;Bahwa setiap 2 (dua) tahun diberikan buku peraturan oleh perusahaan;Bahwa tidak mengetahui adanya trainer tentang admin;Bahwa mengetahui adanya kebutuhan orang di kantor dari Balikpapan;Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada mutasi;Bahwa alasan Tergugat menolak mutasi adalah jauh dari keluarga danpendapatan menurun;Saksi 2 Tergugat, yang bernama Sigit Surya Jayanto;Bahwa Tergugat tidak pernah kena sangsi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
165 — 85
  • pembayaran dana taktis tersebut karenaSaksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika /ist dana taktis diserahkankepada staf Saksi, setelah /ist tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajibanharus membayar dana taktis tersebut.Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar danataktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota SorongTerdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi
    Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut.Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidakmembayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidakmembayarkan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
91 — 21
  • pelalangantersebut sejak dari awal ketika ditetapbkannya HPS, selama prosespelaksanaan lelang pelalangan 44 item aalkes di BLUD RSUD Sekarwangitersebut telah didahului dan dibarengi dengan kecurangankecurangan yangbertentangan dengan praturasn perundangundangan nyang nberlaku incasuUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehinggaberdasar ketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakansanksi baik berupa sangsi
    Pebuatan Terdakwa tersebut dalammenenangkan tender pengadaan alkes di BLUD RSUD Sekarwangi Sukabumitersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangPersaingan Usaha pasal 22 jo Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat(1) huruf b, sehingga berdasar ketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasadapat dikenakan sanksi baik berupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana.Disamping itu persekongkolan dimaksud diperkuat pula dengan adanya buktipetunjuk sebagai berikut :a. danya
    Bdg.maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baik berupa sangsi administrasi,perdata maupun pidana; sone nnnnnn= Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kontrak tersebut PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN Mtr
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - I GUSTI KETUT GUNAWAN
399 — 69
  • baik baginahkoda dan kapal tersebut ;Bahwa sesuai aturan kapal barang tersebut hanya boleh mengangkutpenumpang dalam hal ini awak kapal sebanyak 12 orang ;Bahwa pada dasarnya kapal boleh mengangkut penumpang asal telahdisediakan fasilitas yang layak untuk penumpang dimaksud dan harus adapersetujuan dari syahbandar ;Bahwa secara umum dengan Surat Edaran Dirjen perhubungan berupamaklumat pelayaran tersebut jelas telah dllanggar kapal tersebut denganmengangkut penumpang tersebut ;Bahwa adapun bentuk sangsi
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-07-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 30-K / PM.III-15 / AD / VII / 2014
Tanggal 26 September 2014 — Sertu Hendrik Karamulla.
74 — 33
  • yang memberatkan danhalhal yang meringankan dikaitkan dengan tuntutan Pidana olehOditur Militer selaku Penuntut umum, apabila diamati dengan sudutpandang dari sisi obyektif, maka Majelis Hakinm menilai efek jerah danefek cegah bukan diukur dari lamanya Pidana semata tetapi dampakyang lebih luas ada sisi sisi dan faktor pembinaan personil TNI dankesejahtraan TNI dan keluarga juga perlu dijadikan pertimbangandalam menjatuhkan pidana, apalagi sejak Terdakwa ditetapkansebagai Terdakwa telah mendapat sangsi
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Anak
Register : 29-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 20 April 2020 — LAHMUDIN Bin AMIRUDIN
251 — 176
  • Bahwa dapat Saksi jelaskan peraturan yang di buat oleh PondokPesantren Assuhada yaitu larangan buat santri untuk berpacaran selamamenjadi santri di Pondok opesantren Assuhada Bahwa adapun saksi yang di berikan kepada sanitri yang melanggar dariperaturan yang di tetapkan oleh Pondok Pesantren Assuhada adalahmemberikan sangsi Scorsing selama satu minggu tidak mengikutipembelajaran di Pondok Pesantren Assuhada Bahwa dapat Saksi jelaskan santri yang yang bersekolah di Pondokpesantren Assuhada ada dua
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 52/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
JOKO PITONO, S.Sos, M.Si.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
279 — 606
  • /VII/BKPSDM/2019,Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(obyek sengketa), dengan Konsideran factual menimbangKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :862.3/IV/.127/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 11 Juli 2016 Perihalmenjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahunadalah merupakan sangsi administrasi yang sama yangdijatukan dan diberikan kepada
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 27-04-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 14-K/PM.III-13/AD/IV/2020
Tanggal 26 Juni 2020 — Oditur:
Ismiyanto,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
195 — 125
  • Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 danperkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombanguntuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi berupa penundaanpangkat.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Tender
Register : 13-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 001/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 2 Maret 2016 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI Melawan DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
159 — 75
  • Bahwa dalam gugatannya Romawi IV angka 13, Penggugat menyatakanperhitungan prestasi pekerjaan menurut Penggugat adalah sebesar 69,8%, namunmelalui Surat Nomor 04/SIPPSP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal PenolakanUsulan Penetapan Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang ditujukan kepadaTergugat, dalam Lampirannya Penggugat menyatakan perhitungan prestasi pekerjaanmenurut Penggugat adalah sebesar 8290%.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 001-K/PM.II-09/AD/I/2016
Tanggal 7 April 2016 — KAPTEN CPM YUDIANSYAH,S.T,
148 — 50
  • apabila dibiarkan akan mempengaruhidisiplin dan tata tertib di kesatuan Terdakwa dan akanditiru oleh prajurit yang lain.3 Bahwa perbuatan poligami Terdakwa dapat ditiru dandilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Kodam IISriwijaya Palembang, dan akibat perbuatan Terdakwa inidapat berpengaruh pada kehidupan prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit dikesatuanTerdakwa, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagiTerdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-08-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/Pdt.Sus-BPSK/2013
Tanggal 26 Agustus 2013 — PT. BUMI PERSADA DAMAI VS FIRMAN HARIS YUSUF
430 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buybackseharusnya adalah wewenang pihak Termohon Keberatan selaku Penjual;Bahwa, dalam Keputusan BPSK memutuskan buyback ruko B28C dan rukoB28E masingmasing Rp450,000,000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)dan Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah), ternyata memutuskan nilai rukosesuai atau sama dengan permintaan Konsumen berdasar bukti bukti datayang ada secara hukum adalah HAK DAN WEWENANG MAJELIS HAKIMBPSK (sesuai bukti T6 paragrap 2) dalam memutuskan Be ntuk dan JumlahGanti rugi termasuk sangsi
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-11-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln
Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat: 1.MISLANI bin AINI AMAS 2.ICAS bin AINI AMAS 3.SUPIANI bin AINI AMAS 4.JANIYAH binti AINI AMAS 5.SANIAH binti AINI AMAS Tergugat: 1.HJ. ZAINAB 2.ST. FARIDAH 3.AHMAD BUHARI 4.SITI MAISYARAH 5.TAUFIK KURAHMAN 6.ZEN MUTTAQIN 7.Hj. ITA PURNAMA SARI 8.LIM LAY LIE Turut Tergugat: BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH BUMBU
168 — 113
  • Badriansyah) yang telah menguasai dankemudian menjualnya kepada TERGUGAT VII adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan harus diberi sangsi hukum ;Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3,RT. 08 / Vill Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaruatau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa GunungAntasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas namaH.