Ditemukan 556026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2007 2008
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Felly Kasdi, SH
2.Hendra Poltak Tafona'o, SH
Terdakwa:
1.Parto Bin Juhaepa
2.Ilma Bin Jamaludin Nohong
51 — 0
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
41 — 8
  • mengakuitujuan melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan yang manasetiap mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayankemudian di jual kepada pengepul tersebut mendapatkan keuntungan senilaiRp1000 (seribu rupiah) per ekor benih lobster.Bahwa menurut saksi perbuatan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani yangtelah melakukan pengangutan dan pemasaran ikan berupa benih lobster tidakmemiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) telah melanggar Undang UndangRI Nomor 31 tahun 2004
    Lobster termasuk ikan karena seluruh hidupnya berada di air sesuaidengan undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahanundangundang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananyang berbuny/i:Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.b.
    memilin dakwaan mana yang paling mengena/ terbuktiberdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni dakwaanalternatif Kedua melanggar Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
    Dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trkpengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanaPasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Ad. 1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Sandi Lao Tri Putra alias Sandi
2.Dewa Gede Santika
3.Zakaria
53 — 24
  • tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa I. SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI bertindakbaik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA dan terdakwa III.
    tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPe Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88juncto Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif
    tentang Perikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal 37 dari 39Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PNDps.1.Menyatakan terdakwa . SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI, terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA, dan terdakwa III.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 19-01-2023 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN KANDANGAN Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Kgn
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.Indra Cahyo Utomo, S.H
2.RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H
Terdakwa:
NOR ADANI Bin RUSLI
63 — 13
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-01-2019 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Albar Alias Iyu
59 — 0
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Rosyidi
38 — 19
  • REG.PERK.PDM 506/KTB/06/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ROSYIDI secara sah dan meyakinkan telahmelakukan Tindak Pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan wajib mematuhi ketentuan menteri tentang persyaratan ataustandar operasional prosedur penangkapan ikan , Pasal 100 Jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menghukum Terdakwa ROSYIDI dengan pidana
    ROHMAT BAROKAH tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 71/PERMENKP/2016, tentang jalur penangkapan Ikan dan Penempatan Alat PenangkapanIkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidakmengajukan
    ROHMATBAROKAH, kapal tidak diijinkan untuk melakukan penangkapan ikan selaindi WPP NRI 713 ( Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali,Ahli menerangkan bahwa Bila melanggar hal tersebut diatas makasangsinya terdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkanDrum,Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpssebagaimana dimaksud dalam pasal
    Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan dan/ataulingkungan sumber daya ikan ;Hal yang meringankan :e Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelat belit dalammemberikan keterangan serta menyesali perbuatannya ;e Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Drum,Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpse Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UURI No.45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 14-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA NASUTION
2.Rosnawati, SH
3.DIKHA SAVANA
4.MURSYID SH
Terdakwa:
EFFENDI UMAR BIN UMAR
30 — 13
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.WINARTO
2.RYAN ALDO
63 — 31
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanandibidang pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KenaHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlgperubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa perbuatan terdakwa WINARTO danterdakwa II RYAN ALDOdapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena benih beninglobster jika secara terus menerus diambil dan dijual akan hilang dan punahekosistemnya.Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo.
    benihbenih lobster jika teruismenerus diambil dan dijual akan punah ekosistemnya ;Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam sektor usaha perikanandengan subsektor pemasaran benih bening lobster yang rencananya akandijual kepada pembeli dan kegiatan tersebut wajib memenuhi PerizinanBerusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahanatas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    usahaperikanan pemasaran (jual beli) benih bening lobster dengan PerizinanBerusaha di bidang pemasaran ikan;Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengedarkan benih lobster yangdapat merugikan sumber daya ikan karena benih bening yang terusmenerus diambil dan dijual akan hilang dan punah ekosistemnya,Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 11 Tahun 202p tentang Cipta Kerja Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasamenyesal;Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakimmemandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yangakan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua ini yakni Pasal88 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 08-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
ABDUL PATANDEAN, S.H. M.H
Terdakwa:
EDWIN MAYBUENE
30 — 15
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Habibi Bin Sainuddin
68 — 12
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 162/PID.SUS/2021/PT PLK
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : JUL INDRA DHANA NASUTION S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MUJI ADIANTO
89 — 48
  • 7 ayat 2 huruf (d) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umumdalam surat tuntutannya Nomor Reg.
    Perkara PDM 72 /O.2.14/Eku.2/12/2021,tanggal 10 Desember 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Muji Adianto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
    Bahwa penerapan terhadap barang bukti sebagai sarana dalammelakukan tindak pidana perikanan haruslah memperhatikan berbagaiaspek: Aspek yuridisBahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yangdilanggar dan yang terbukti, dalam hal ini terdakwa MUJI ADIANTOditutut melanggar Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Dalam pasal yang di
    tentang Perikanan: benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkandari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara ataudimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.Dan Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : bendadan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan daritindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
    Menyatakan terdakwa MUJI ADIANTO telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;2.
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 14-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 31 Januari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
RAHWINI bin NAYU alm.
26 — 11
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 24-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
YUSNAENI, SH
Terdakwa:
1.ASWAR B Alias UCOK Bin BACO
2.ISDAL SAPUTRA Alias TAHANG Bin ARJUNA
62 — 16
  • B Alias UCOK Bin BACO bersamasamaTerdakwa II ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan usahaperikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPldana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;2.
    B Alias UCOK Bin BACO bersamasamaterdakwa II ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPIdana ;ATAUKEDUABahwa terdakwa ASWAR.
    B Alias UCOK Bin BACO bersamasama terdakwaIl ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1)) jo 26 Ayat (2) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPIdana ;ATAUKETIGAHalaman 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.Bahwa terdakwa ASWAR.
    Perikanan jo Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHPIidana, ATAU Kedua melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo26 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPIdana ATAU Ketiga melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) UU RINomor 31 Tahun 2004 Tahun tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPIldana;Menimbang, bahwa walaupun dakwaan penuntut umum berbentuk komulatifalternatif, maka Majelis Hakim
    melihat penting untuk tetap melakukan pembuktiansecara komulatif, dan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 92 jo Pasal 26Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPIdana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 14-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN TOBELO Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN TOB
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MUSYAWWIR NURTAN,SH
Terdakwa:
Daniel Moloku Alias Talo
70 — 23
  • Pasal 8 ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;2.
    Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan5Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalampersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan, pasalpasal dari UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :MENGADILI1.
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 18-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN SINJAI Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Isnawati Yamin, S.H
1.Isnawati Yamin, S.H
Terdakwa:
M. Amir Bin Latang
34 — 21
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jmb
Tanggal 3 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.GEMPA RUDIANTO Bin TUKILAN
2.ALDINO BIN NURROKHIM
65 — 31
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Bin ANDANG
33 — 20
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    /2019/PN.Kdi Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarikHalaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.Kdi(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang
    ;Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Blb
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
1.HARUN ROSYIDIN Bin ADIN Alm
2.MUHAMAD ALDY TOLAHULIA Alias AMBON Bin MUHAMMAD SOLEH T.
22 — 17
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 21-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 48/PID/2014/PT PAL
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, SH
26 — 16
  • besar juga ikanikan kecil (bibit ikan) serta rusaknyabiota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang danperlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewanlainnya yang ada dilaut sedangkan pelarangan terhadap alat bantu kompresor;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal8 ayat (1) Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
    Bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak memperhatikan asasasas yangterkandung dalam Pasal 2 UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentangperubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana asastersebut antara lain asas manfaat asas yang menunjukkan bahwa pengelolaanperikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, asasefisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, danberdaya guna untuk
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 08-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 29 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.BAIQ NURJANAH,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
H. SAGENA
26 — 18