Ditemukan 313 data
59 — 47
dapat mengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baraberpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebutsebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dengan cemat
127 — 41
Konsumen (BPSK) tempatHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjb13.berdomisii kKonsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalahmemenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usahadan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketakonsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
1.HAJI ARJAYA.HS
2.NYONYA HAJJAH KARTINI
Tergugat:
1.ARIYADI AZIS, SH
2.FARIDAH, SH, M.Kn
3.JUNAEDI SETIAWAN
4.SULISTIYONO,SH,M.Kn
5.PT.BANK UOB INDONESIA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
59 — 18
Penggugat dalamperkara aquo Para Penggugat mohon izin mengutip beberapa pendapat,doktrinajaran dan ketentuan, antara lain :Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2017/PN TngBahwa, mengenai perbuatan melawan hukum dimaksud dalam ketentuanPASAL 1365 KUHPerdata, unsurunsurnya antara lain : Adanya perbuatan melawan hukum, tanpa hak, mengganggu hakorang lain, bertentangan dengan kewajiban sipelaku, bertentangandengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan,ketelitian, perbuatan tidak cemat
145 — 62
warisnya dapatmengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen danPelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) dengan cemat
Pembanding/Penggugat II : NYONYA HAJJAH KARTINI Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Terbanding/Tergugat V : PT.BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDI SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : ARIYADI AZIS, SH
Terbanding/Tergugat IV : SULISTIYONO,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat II : FARIDAH, SH, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
152 — 62
objek tanah SHM No.00106 dan SHM No.01927 milik ParaPenggugat dalam perkara aquo Para Penggugat mohon izin mengutipbeberapa pendapat, doktrinajaran dan ketentuan, antara lain : Bahwa, mengenai perbuatan melawan hukum dimaksud dalamketentuan PASAL 1365 KUHPerdata, unsurunsurnya antara lain : Adanya perbuatan melawan hukum, tanpa hak, menggangguhak orang lain, bertentangan dengan kewajiban sipelaku,bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangandengan kepatutan, ketelitian, perbuatan tidak cemat
189 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1860 K/Pid/2010(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal danditandatangani serta berisi :a. nama lengkap, tempat kelahiran, umur atau tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaantersangka ;b. uraian secara cemat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana itu dilakukan.(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf b beta! demi hukum..
HENDRI DJUNAIDI SH
Terdakwa:
DEFI SEPRIADI, SH. Bin ISKANDAR
69 — 30
Dengan demikian surat dakwaanJaksa Penuntut Umum disusun secara tidak lengkap, tidak cemat dan tidakteliti, oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum bataldemi hukum.Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 876/Pid.B/2018/PN Pig.Selanjutnya berdasakan halhal yang dimukakan di atas, kiranya telah cukupalasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk menerima mengabulkan seluruh eksepsi dan menjatuhkan putusan selasebagai berikut :1.
98 — 63
warisnya dapatmengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumendan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat
97 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
warisnya dapat mengugat pelakuusaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenBPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
84 — 947 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 438 K/Pdt/2016Bahwa demikian juga dalam Kontra Memori Banding dari TermohonKasasil/TerbandingI/TergugatI yang isinya adalah pembenaran semata dansangat menyesatkan serta mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya ;Bahwa jika ditelusuri dengan cemat berdasarkan nilai kejujuran, dapatdipastikan bahwa lahirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1990adalah berdasarkan HPL Nomor: 01/ HPL/DA/70 yang telah dibatalkan denganSK Nomor: 150/DJA/82 ;Bahwa mengungkap fakta ini, Pasal 12 PMNA Nomor
111 — 77
Membuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi HakTanggungan melalui surat kabar harian metro tabagsel padatanggal 14 Desember 2015.Selanjutnya, dalam petimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut :Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) dengan cemat meneliti sengketa a quo, makaMajelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingandan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secarapatut menurut perundang
Pembanding/Tergugat II : KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEPULUH Samarinda Diwakili Oleh : 1. H. SUROTO, SH. ; 2. RADIANSYAH, SH, MHum. ; 3. MUHAMMAD AMIN, SH. ; 4. RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; 5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH. ; 6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Terbanding/Penggugat : YAYASAN MELATI SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat III : KETUA KOMITE SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEPULUH
109 — 64
Bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat Ilmengatakan: ...Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalampertimbangan hujumnya sangat janggal dan tidak cemat serta tidakobyektif, karena telah mengesampingkan bukti dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan dan sehingga putusannya tidakmemenuhi rasa keadilan dan kebenran bagi para Pembanding/ParaPengguget...Bahwa terhadap argumentasi hukum yang dikemukakan oleh ParaPembanding /Tergugat dan Tergugat II tersebut, perluTerbanding/Penggugat tegaskan
194 — 72
dapat menggugat pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baraberpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untukdisebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melaluiBadan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dengan cemat
190 — 83
warisnya dapatmengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumendan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak memenuhi prosedurhukum, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan AsasAsas Pemerintahan Yang Baik, hal tersebut terbukti darifaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi tentang Lewat Waktu danMajelis Hakim Tingkat Banding justru menguatkan Putusan Majelis HakimTingkat Banding Tersebut tanpa meneliti dengan cermat buktibukti danketerangan saksisaksi yang ada dengan cemat
217 — 62
warisnya dapatmengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen danPelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat
EDWIN CHANDRA MILLA
Tergugat:
1.JOHANIS MILLA
2.LINDAWATI LIE
3.LANNY LIE
4.ROSALIA KUKI NURAK, SH., MKN
Turut Tergugat:
4.DAVID CHANDRA
5.Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional NTT Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
148 — 110
Bahwa prosedur pendaftaran pemindahan hak melalui Jual Beli,Turut Tergugat telah secara cemat meneliti syarat sahnya JualBliHak Atas Tanah untuk kepentingan pendaftaran haknya, meliputi:a. Syarat Materil:Pemegang Hak Atas Tanah berhak dan berwenang menjualhaak atas tanah, dan pembeli harus memenuhi syaratsebagai pemegang hak (Sugyek) hak dari hak atas tanahyang menjadi obyek jual belli;b.
79 — 44
usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baraberpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebutsebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK) ;Menimbang bahwa setelah Maijelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan cemat
97 — 41
49 (empat puluh sembilan) cm beserta sarungwarna coklat dengan ukiran rotan (BB 7), 1 (satu) bilah pisaugagang kayu warna coklat panjang + 26 (dua puluh enam) cm(BB 8), 1 (satu) helai kaos warna hijau tanpa lengan (BB 9), (satu) helai celana pendek warna coklat (BB 10) milik tersangkaan ASRAP Als ARSANUDIN BIN ARSID, 1 (satu) helai bajukaos warna biru muda berkerah warna biru tua (BB 12), 1 (satu)helai celana panjang warna coklat (BB 13) dan 1 (satu) helaijaket loreng (BB 14) milik tersangka a.n CEMAT
SAIH BIN RANIAN
Tergugat:
1.MARGONO PAMUJI, S.H., M.K.n
2.VICTOR NOTTY
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
139 — 100
orangHalaman 9 dari 100 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Ckrbertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangdisebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugianyang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;16.Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan prinsip kehatihatian dalammemastikan kebenaran formil dalam menerbitkan Akta Jual BeliNomor 134/2017 tertanggal 29 Desember 2017, yang kemudianmenyebabkan Akta Jual Beli yang diterbitkannya tersebut menjadicacat hukum;17.Bahwa TERGUGAT II tidak cemat