Ditemukan 293 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perdatan perdatata perdaata perdataan perdatta perdatam perdatqa perdatya perdat5a perdataã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Upload : 05-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/PDT.SUS/2011
1. PT. NUSA INTI SHARINDO, 2. PT. CHEVRON PACIVIC INDONESIA, 3. PT. AVIA JAYA INDAH; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
177 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum yang dilakukan olehMajelis Judex Facti terkait adanya persekongkolanHorizontal maupun persekongkolan Vertikal serta kekeliruandari Majelis Judex Facti yang telah mengabaikan fakta faktadan argumentasi yang dikemukakan dalam proses pemeriksaandan persidangan sehingga menyebabkan keyakinan MajelisJudex Facti dalam memberikan putusannya tidak berdasarkanpada penilaian pembuktian serta tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku' sehingga telahmelanggar ketentuan dalam Hukum Acara PerdataA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
536 — 363
  • Olehkarenanya, tuntutan untuk menghukum TERGUGAT Ill agarbertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual yang didugadilakukan oleh beberapa karyawan/pekerja TERGUGAT Ill yangdipekerjakan selaku petugas kebersihan di JIS adalah tuntutan yangkeliru dan tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk ditolakoleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdataa quo;C. TERGUGAT IV tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kewajibanyang dimiliki oleh TERGUGAT III.7.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PDT/2018/PT.MTR
Tanggal 15 Maret 2018 — PRAJADI AGUS WINAKTU sebagai PEMBANDING M E L A W A N ADI NUGROHO sebagai PEMBANDING D A N PT. SUMBER SEJAHTERA LESTARI LOMBOK, DKK sebagai PARA TURUT TERGUGAT
100 — 48
  • yang pada akhirnyaseluas 81.686 m, adalahbersumber dari pelapor Agus Prajadidan TerdakwaHalaman 30 alinea 6:Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanterdakwa/pembanding adalah merupakanperbuatan wanprestasi yang merupakan perbuatan keperdataan, dan olehkarenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum(ontslaag van alle rechtvervolging); maka terdakwaharusdirehabilitir Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pidana sebagaimana tersebutdi atas yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan perkara perdataa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 2 Oktober 2014 — HAGUS SUANTO, SH, Lawan 1. FIRMA HUKUM (LAW FIRM ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS, 2. ERI HERTIAWAN, SH.LLM, 3. SADLY HASIBUAN SH, ADVOKAT, 4. DR IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH, 5. CITIBANK N.A CABANG INDONESIA,
362 — 310
  • Bahwa Tergugat I, Ill, dan IV dengan tegas menolak permohonan sitajaminan dalam perkara perdataa quo yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar Gugatan tidak menjadi siasia (illusoir) di kemudian hari,dan untuk mencegah tindakantindakan Para Tergugat dalammenghindari kewajibankewajibannya apabila dikabulkannya Gugatan ini,maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoirbeslaag) terhadap hartaharta dan/atau kekayaan dan/atau asset milikPara Tergugat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
224 — 1047
  • Tata UsahaNegara ;3 Bahwa Pasal butir 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdataa
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 16-03-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
323 — 128
  • Oleh karena itu, TERGUGAT IImohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdataa quo agar menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatana quo.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas daililPARA PENGGUGAT dalam Gugatan pada butir 5 (a) dan (b)yang pada intinya menyatakan objek yang diperjualbelikan dalamAKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122 tidak jelas sertaterdapat unsur gharar dan haram yang tidak sesuai dengan prinsipsyariah.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut “PT.BGG”), 2. Ny. JULIATI WIDJAJA, 3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA, M E L A W A N : 1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS, 2. KNUTT FOSSUM, 3. TOR SOVE SYVERUD, 4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH; 5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH. 6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN. 7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH, 8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III, 9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM. 10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA, 11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI. 12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI, 13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA, 14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
210 — 249
  • berjalan dari perseroan/PTSulawesi Mini Hydro PowerOtorisasi pencairan dana dilalatkan oleh 2 pihak yakni I orang yang ditunjukoleh pihak Penggugat dan I orang yang ditunjuk oleh TergugatPengeluaran dana lainnya yang bersifat non operasional namun memilikiurgensi dan atau yang cukup menentukan kelangsungan jalannya kegiatan usahaperseroan, maka pengeluarannya harus berdasarkan Surat KesepakatanBersama antara PENGGUGAT dan TERGUGATPenempatan dana dalam escrow account adalah sampai dengan perkara perdataa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
439 — 304
  • Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, yang ditandatangani oleh Direktur Perdataa/n Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01802 tertanggal 08 Maret 2018, perihal : Permohonan Untuk Membatalkan SuratKeputusan Dirjend. AHU dan Perbaikan Atas Profil Perusahaan, bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara.Sedangkan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara quod non yaitu :b.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Andreas sinyo langoday
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Florida Lasakar
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Andrew Chandra
Terbanding/Turut Tergugat I : SONY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat II : John Adu, STh., MA
Terbanding/Turut Tergugat III : Polce Budiyon Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IV : Elsi S. Ndaomanu Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat V : SARLOTA SOLFIANA TOMBOY
Terbanding/Turut Tergugat VI : Maria Magdalena Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VII : Jeremias Leonard Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sofia Baloe Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IX : Jusuf Saubaki
Terbanding/Turut Tergugat X : Agustina Sinlae Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat XI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
85 — 48
  • perkaraPerdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.KPG sudah dianggap telah melanggarKode Etik sebagai Hakim.Bahwa berdasarkan uraian Pembanding tersebut di atas maka melaluiMemori Banding ini Pembanding mohon Majelis Hakim Banding Kupang yangmemeriksa dan mengadili perkara Perdata a quo sSupaya menolakpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang padahalaman 84 tersebut di atas.Bahwa Pembanding juga menolak pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Kupang pada halaman 85 dalam Putusan perkara Perdataa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
507 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdataa quo berdasarkan fakta hukum di atas, jelas hubungan hukum gugatana quo dengan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2003/PN.Ktl., adalah sangaterat karena substansinya sama, oleh karenanya menurut logika hukumPenggugat harus/wajib menunggu terlebih dahulu putusan final PerkaraNomor 13/Pdt.G/2003/PN.Ktl., agar jelas status hukum Penggugatdalam perkara tersebut untuk menghindarkan gugatan a quo tumpangtindin maupun kontradiktif satu sama lain, pendek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
463 — 969 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Dalam Memeriksa Perkaraa quo, Karena Lalai Dalam Menganalisa Hubungan Hukum antaraIndenture Agreement Dengan Loan Agreement Dalam Perkara Perdataa quo ;F. Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Karena Salah MenerapkanAzas Hukum "Pacta Sun Servanda" Yang Berlaku Universal dan CausaHalal Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata a quo.Ad Hal. 265 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
195 — 139
  • Perdata ini supaya menolak keberatan PembandingKementerian Ristekdikti RI semula Tergugat dalam Memori Bandingnya halaman13 sampai dengan halaman 16 pada huruf A beserta uraianya.Bahwa keberatan Pembanding pada huruf B halaman 13 sampai dengan halaman16 tentang daluarsa, juga dalam Replik para Penggugat Tanggal 5 Februari 2018halaman 8 sudah dijawab.Bahwa menurut para Terbanding keberatan tentang daluarsa tersebut di atas harusditolak seluruhnya karena ternyata Gugatan para Penggugat dalam perkara Perdataa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
207 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingmengesampingkan Fakta bahwa Perkara a quo adalah Perkara Perdataa. Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya adalah KerjasamaInvestasi yang Secara Khusus diatur dalam Permendagri No. 43 Tahun2000.Bahwa adanya keinginan kerjasama antar PDAM Kota Makassar denganPT.