Memerintahkan PPK untuk berkoordinasi / minta dibuatkanperencanaan kolam tersebut secara teknis dengan Dinas PUdan berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian Kota Jambidalam hal penentuan jenis ikan yang cocok untuk dibudidayakanpada kolam tersebut. Memantau pelaksanaan.b. Tugas Masturo, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalamKegiatan Padat Karya Produktif adalah bertanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan di lapangan.c.

,~ ke kas daerah;Bahwa hingga batas akhir penyetoran sisa UYHD pada Maret 2012, AMRI YUSNI tidak dapatmenyetor SPJ sebagai pertanggungjawaban pengggunaan dana Rehabilitasi / PemeliharaanAlat~alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke kas daerah ;Bahwa pencairan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat~alat berat adalah dengancara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD ) yang ditanda tangani oleh PPTK dan KPA,kemudian NPD tersebut akan diserahkan oleh PPTK kepada bendahara Pengeluaran Dinas PUdan

Rek. 016.00.07.00039.8 keperluan untukpembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan alatperaga pembelajaran matematika (Sisa DAK) sebesar Rp.358.387.200,00 dikurangi pajak penghasilan Psl. 22 dan pajakpertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 37.467.753.00, jumlah yangdibayarkan Rp. 320.919.447,00, ditanda tangani oleh kuasa PUDan. Drs. H. M. SUPIAN NOOR;b. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Dari : Kuasa BUDNomor: 1176/BUD.01.1/BLPJK/2012 tanggal 26 November 2012kepada CV. Polaris No.

Rek. 001.06.07.04204.2keperluan untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaanpengadaan alat peraga pembelajaran Bahas (Sisa DAK) sebesarRp. 269.892.000,00 dikurangi pajak penghasilan Psl. 22 dan pajakpertambahan Nilai (PPn) Rp. 28.215.981.00, jumlah yangdibayarkan Rp. 241.679.019,00, ditanda tangani oleh kuasa PUDan. Drs. H. M. SUPIAN NOOR;c. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Dari : Kuasa BUDNomor: 1180/BUD.01.1/BLPJK/2012 tanggal 26 November 2012ditanda tangani oleh kuasa PUD an.

Rek. 016.00.07.00039.8 keperluan untukpembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan alatperaga pembelajaran matematika (Sisa DAK) sebesar Rp.358.387.200,00 dikurangi pajak penghasilan Psl. 22 dan pajakpertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 37.467.753.00, jumlah yangdibayarkan Rp. 320.919.447,00, ditanda tangani oleh kuasa PUDan. Drs. H. M. SUPIAN NOOR;b. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Dari : Kuasa BUDNomor: 1176/BUD.01.1/BLPJK/2012 tanggal 26 November 2012kepada CV. Polaris No.

Rek. 001.06.07.04204.2keperluan untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaanpengadaan alat peraga pembelajaran Bahas (Sisa DAK) sebesarRp. 269.892.000,00 dikurangi pajak penghasilan Psl. 22 dan pajakpertambahan Nilai (PPn) Rp. 28.215.981.00, jumlah yangdibayarkan Rp. 241.679.019,00, ditanda tangani oleh kuasa PUDan. Drs. H. M. SUPIAN NOOR;c. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Dari : Kuasa BUDNomor: 1180/BUD.01.1/BLPJK/2012 tanggal 26 November 2012ditanda tangani oleh kuasa PUD an.

Pudan Kreasi.PT. Sifra Kasih.PT. Ridha Tri Utama.PT. Betania Prima.PT. Sapta Karya Lestari.PT. MULTI KARYA PRATAMA.PT. MITRA PRABU PASUNDAN.sp oeSelanjutnya evaluasi teknis, dari 7 perusahaan gugur lima perusahaan,sehingga tinggal 2 perusahaan yaitu PT. Multi Karya Pratama dan PT.Mitra Prabu Pasundan.Bahwa 5 (lima) perusahaan yang gugur karena :Halaman 76 dari 409 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2015/PN. Tpg1. PT.

Pudan Kreasi, SKA ahli mekanikal tidak sesuai dengan dokumenpengadaan, yang diminta ahli madya yang diberikan ahli muda ;2. PT. Sifra Kasih, pengalaman ahli K3 (Keselamatan dan KesehatanKerja) kurang dari yang diminta dokumen pengadaan yang diminta 5tahun yang diberikan 3 tahun ;3. PT. Ridha Tri Utama, ljaza ahli struktur tidak sesuai dokumenpengadaan, yang diminta teknik sipil yang diberikan sarjanapendidikan ;4. PT.

Pudan Kreasi tidak lengkap tenaga ahli mekanikal yang ditawarkantidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.Bahwa saksi terhadap perusahaan yang lulus evaluasi teknis dilakukanevaluasi harga dan dinyatakan 2 calon penyedia barang dan jasa yang lolosevaluasi harga, selanjutnya dilanjutkan evaluasi kualifikasi pada tanggal 21juni s/d 26 Juni 2013 (sesuai dengan jadwal LPSE, dari POKJA melakukanevaluasi kualifikasi pada tanggal 24 Juni 2013 dengan kedua perusahaantersebut memenuhi persyaratan untuk diusulkan

PUDAN KREASI Rp. 14.129.496.000.e PT. TEKTONIA GRANDIS KONTRAKTOR Rp.14.535.593.000,e PT. YOSCO UTAMA Rp. 14.982.671.000,e PT.

selatan kota Pati adalah sebesar Rp.27.500,/M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per meterpersegi). bahwa dana ganti rugi untuk tanah bengkokperangkat dan bondo deso Desa Panjunan yangdibutuhkan untuk pembangunan jalan lingkar selatankota Pati tersebut bersumber dari APBD Pati untuk 2(dua) tahun anggaran, saksi lupa tahun anggarankemungkinan tahun 2006an ;e Bahwa pelepasan hak Bondo Deso melalui proses, laludiberikan ke BPN dan muncul Hak Pakai ;e Bahwa pada waktu itu dilakukan ukur ulang oleh PUdan

(Bupati) dengan memaparkan hasilpekerjaannya di Kabupaten Simalungun dan Toba Samosirmengakibatkan saksi Basyrah Lubis, saksi Ir.Chairul Windu (KADIS PUdan Pertambangan/PA) dan saksi HM Ridho Harahap mau melaksanakanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas denganpelaksanaan secara Multi Years TA.20092012 dengan nilai kontrakRp.216.000.000.000, dan selanjut terdakwa bersama dengana stafnyayakni Roy Hartono Sianipar mempersiapkan administrasi pekerjaantersebut.Bahwa adalah fakta, dana

MT ;46.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/509.b/20/2012 Tanggal 28 Juli2012 perihal Usulan daftar Hitam yang ditujukan kepada Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali yang dibuat dan ditanda tangani olehKepala bidang PSDA DPU ESDM Kab. Boyolali selaku PejabatPembuat Komitmen ARIEF GUNARTO, ST. MT ;47.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/518/20/2012 Tanggal 31 Juli 2012perihal Pertanggung jawaban Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan IrigasiDI.

UnitPelaksanaa Teknis di jajaran Dinas Pekerjaan Umum danEnergi Sumber Daya Mineral ;j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral ;k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan sertamemberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3) ; dan188. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugasnya.Bahwa saksi tidak ikut dalam proses Penyerahan Pekerjaan TahapPertama (PHO), karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas PUdan

MT ;46.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/509.b/20/2012 Tanggal 28 Juli2012 perihal Usulan daftar Hitam yang ditujukan kepada Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali yang dibuat dan ditanda tangani olehKepala bidang PSDA DPU ESDM Kab. Boyolali selaku PejabatPembuat Komitmen ARIEF GUNARTO, ST. MT ;47.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/518/20/2012 Tanggal 31 Juli 2012perihal Pertanggung jawaban Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan lrigasiDI.

BURHANUDIN HUNTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Kepala Dinas PUdan Kimpraswil Nomor: 800/PU.KIMP/1452/X/2015 tanggal 26 Oktober2015;Bahwa tugas pokok Pengawas' Lapangan adalah: Memberikanpetunjuk/saran teknis mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh PihakPelaksana sesuai dengan spesifikasi teknis;Bahwa tugas saksi adalah mengukur volume struktur jalan (lebar, tebal danpanjang) terhadap semua pekerjaan yang ada di dalam kontrak

(terdakwa dalam berkas terpisah), yangdibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dalam proyek 7 (tujuh) paket Peningkatan Jalan pada DinasPU Kota TA. 2015 tersebut sebagai PPTK sesuai dengan Surat keputusanDinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015tanggal 5 Januari 2015 tentang penunjukan PPTK didinas Lingkungan PUdan Kimpraswil dengan tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK antaralain:* Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; Melaporkan perkembangan

Pak Ridwan Mukti selakuGubernur, selaku Gubernur menjadi Kepala Dinas Pekerjaan UmumBengkulu dari tanggal 05 April 2017 s/d 06 Juni 2017 berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2N.108 tahun2017;Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bengkulu, yaitu :1) Melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuandibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadikewenangan Daerah Provinsi Bengkulu;2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang PUdan

juga, saksi kemudian dipanggil pak Gubernur, yangpada wakiu itu hadir Pejabatpejabat PU dan PejabatpejabatPemprop, yang dibicarakan masalah paketpaket proyek yang sudahterlelang dan yang belum terlelang, karena saksi dan staf saksidianggap kurang rinci dan harus diulang lagi, selanjutnya staf saksimembuat rincian lagi terhadap proyekproyek yang akan diajukanuntuk dilelang;Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi dipanggil lagi olen PakGubernur sebelum tanggal 5 Juni 2017, dihadiri Pejabatpejabat PUdan

Aceh Jaya yangditunjuk sebagai tim penilai harga tanah dan bangunan pada proyekPengadaan Tanah untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Aceh Jaya;e Bahwa benar saksi ada menandatangani dokumen rekomendasi tentangnilai ganti rugi tanah yang disodorkan oleh staf tata pemerintahan yangbernama Agus;e Bahwa sebelum saksi tandatangani Agus menjumpai saksi di Dinas PUdan mengatakan: ini saudara ada nama untuk Panitia Pengadaan Tanah,maka karena di SK tersebut

Aceh Jaya yangditunjuk sebagai tim penilai harga tanah dan bangunan pada proyekPengadaan Tanah untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Aceh Jaya;e Bahwa benar saksi ada menandatangani dokumen rekomendasi tentangnilai ganti rugi tanah yang disodorkan oleh staf tata pemerintahan yangbernama Agus; Bahwa sebelum saksi tandatangani Agus menjumpai saksi di Dinas PUdan mengatakan: ini saudara ada nama untuk Panitia Pengadaan Tanah,maka karena di SK tersebut

2 Keputusan Bupatitersebut Dana yang disediakan untuk Biaya Pembangunan Mall dan Hotel hanya sebesarRp 19.250.000.000,00 ;Bahwa dalam pembangunan Internasional Hotel dan Plaza Limboto BupatiGorontalo Ahmad Hoesa Pakaya mengeluarkan surat keputusan Nomor 308 tahun 2003tanggal 27 Februari 2003 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan ProyekPembangunan Internasional Hotel dan Plaza Limboto Kabupaten Gorontalo, menunjuk38Minderd Mawu, ST sebagai Pemimpin Proyek, dan Terdakwa selaku Kepala Dinas PUdan

Kalteng dan pernah ikut dalam proyekpembuatan jalan Sei Hanyu Tumbang Lahung tahun 2008 2009 danditunjuk sebagai koordinator lapangan dan yang membayar upah adalah PUdan terdakwa I. PELEKSINO, ST Bin KOYOK AMBU.Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai kontraktor mengadakan alat berat dan jugamenyediakan BBM / Solar dan juga membeli suku cadang termasuk olie, sparepart untuk alat berat dan truck.61Bahwa alat alat berat tidak pernah disewa oleh terdakwa I.

Thaib Sangadji selaku Direksi Lapangan Teknis Dinas PUdan saksi Nuraini lpa selaku Pengawas Lapangan, menandatangani Berita AcaraEvaluasi dan adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang keduatanpa di dukung justifikasi teknis.kemudian saksi Rusman Buamona selaku PPTK,saksi M. Thaib Sangadji selaku Direksi Lapangan Teknis Dinas PU dan saksiNuraini lpa selaku Pengawas Lapangan menyetujui laporan persentasepenyelesaian pekerjaan mencapai 100%, yang dibuat oleh pelaksana pekerjaanPT.

Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah dilimpahkan kepada PUdan hubungan sewa antara PU dengan Rindu Alam ; Bahwa Bangunan disekitar Rindu Alam bukan asset Pemprov ; Bahwa tahun 2015 bara ada permasalahan oleh Pemprov ; Bahwa Tuan Bondol ajukan gugatan tahun 2015 ; Bahwa para Penggugat dalam perkara ini mempermasalah Salary(Gaji ) sampai dengan tahun 2020 ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti bukti surat berupa :1.Fotocopy Perjanjian Kerjasama No.59

oleh saksi HENDRAHalaman 45 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa pada Bulan Agustus s/d Nopember 2012 sebagaipenanggung jawab administrasi, saksi menanyakanperkembangan kegiatan kepada Terdakwa namun Terdakwamengatakan bahwa masih focus pada pekerjaan di Lapangan.Bahwa dalam bulan Nopember 2012 saksi dihubungi olehTerdakwa untuk pembahasan Laporan sehingga dibahasLaporannya di Bappeda Kab PPU yang juga di hadiri oleh timleader, Tim Tehnis dari Bappeda PPU, Bappeda Propinsi, dari PUdan

MT ;46.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/509.b/20/2012 Tanggal 28 Juli2012 perihal Usulan daftar Hitam yang ditujukan kepada Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali yang dibuat dan ditanda tangani olehKepala bidang PSDA DPU ESDM Kab. Boyolali selaku PejabatPembuat Komitmen ARIEF GUNARTO, ST. MT ;47.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/518/20/2012 Tanggal 31 Juli 2012perihal Pertanggung jawaban Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan IrigasiDI.

UnitPelaksanaa Teknis di jajaran Dinas Pekerjaan Umum danEnergi Sumber Daya Mineral ;v. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral ;w. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan sertamemberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3) ; danx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesual bidang tugasnya.Bahwa saksi tidak ikut dalam proses Penyerahan Pekerjaan TahapPertama (PHO), karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas PUdan

MT ;46.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/509.b/20/2012 Tanggal 28 Juli2012 perihal Usulan daftar Hitam yang ditujukan kepada Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali yang dibuat dan ditanda tangani olehKepala bidang PSDA DPU ESDM Kab. Boyolali selaku PejabatPembuat Komitmen ARIEF GUNARTO, ST. MT ;47.1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/518/20/2012 Tanggal 31 Juli 2012perihal Pertanggung jawaban Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan IrigasiDI.

UnitPelaksanaa Teknis di jajaran Dinas Pekerjaan Umum danEnergi Sumber Daya Mineral ;j.. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral ;k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan sertamemberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3) ; dan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugasnya.Bahwa saksi tidak ikut dalam proses Penyerahan Pekerjaan TahapPertama (PHO), karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas PUdan

Cipta Bangun Lestari untuk menambahvolume, menambah waktu pengerjaan dan menambah anggaran danakhirnya setelah diajukan ke Ketua Komite kemudian disetujui olehKetua Komite;Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Pak Dedi Tardi dari Dinas PUdan melaporkan pekerjaan untuk diperiksa karena telah selesai;Bahwa untuk pekerjaan pembangunan ruang publikada penambahanwaktu pengerjaan 60 (enam puluh) hari dari batas waktu yang diberikansebanyak 90 hari kalender;Bahwa saksi tidak pernah membuat atau melengkapi