Ditemukan 607 data
139 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yatin Afandiselaku Direktur PT Giwin Inti dikarenakan tidak cukup bukti;Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan peraturanperaturan mana yang seharusnya dijadikan acuan dalam mengenakan sanksiblacklist kKepada rekanan yang melanggar perjanjian dan pakta integritassehingga dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmelanggar peraturan yang berlaku dalam menerbitkan objek sengketa TUNyang cacat administrasi baik secara subtansial dan prosedural;Bahwa berdasarkan pertimbangan
98 — 46
Pengadilan TUN, yang secara limitatif dibatasi dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya keputusan TUNdimaksud ; 22 ooo nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI(SEMA) Nomor 2 Tahun 1991, mengatur lebih lanjut penghitungan tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari, khususnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsungdengan Keputusan TUN yang digugat, yaitu sejak diketahui adanya Keputusan TUNyang
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti s.o.r telah melampaui batas kewenangan dalammemeriksa dan memutus sengketa tentang sertifikat hak milik Nomor 90Tahun 1992 atas nama Gamel Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65Tahun 1987 atas nama Mathias Hutapea yang saling tumpang tindih,karena sertifkat hak milik dalam perkara a quo merupakan Keputusan TUNyang masuk kedalam kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;1.
126 — 63
Peta bidang tanah hasil pengukurankadasteral yang diterbitkan BPNRI ; Bahwa, karena Penggugat ketika mengajukanpermohonan HGU belum melengkapi semua syaratsyarat sebagaimana dijelaskan pada angka 5diatas maka permohonan Penggugat dikembalikansebagaimana surat tergugat Tanggal 31 Mei 2011Nomor 1166.300.62/V/2011 untukdilengkapi ; Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4, 5, 6 dan 7diatas, maka surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011adalah termasuk dalam kriteria Keputusan TUNYang berada diluar objek gugatan
70 — 32
3667 Panaikang tanggal 14Pebruari 1995, Gambar Situasi7384 tanggal 26111994 Luas 1025m2 atasnama Raymond Ardan Arfandi selanjutnya berubahmenjadi Sertipikat Hak Milik No. 21379/Karampuang, Surat UkurPutusan No. 89G/2016/PTUN.Mks.Halaman 16 dari 36 Halamantanggal 11022013 No. 01583/2013, adalah berasal dari Persiladalah berasal dariTanah milik Adat Persil 33 a SIIl190 C1, bukansebagaimana didalilkan Penggugat pada Persil 33 a Sil Kohir759 C1 ;Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut menjadikan objek Tunyang
H. PAHALA SIMANJUNTAK, SE.,MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
M. YUSUF JUNAIDI
72 — 35
;Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatunilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan olehfaktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilainpihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan ; a.
Suminten
Tergugat:
Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
228 — 113
UyekTertanggal 16 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Syamsuriselaku pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan AgamaSurakarta;Fotokopi Surat Kelahiran no 474.1/91/II/84,tertanggal 24 februari 1984 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jebres dandilegalisir oleh Drs.A.Fahrudin HS selaku Lurah Jebres;Fotokopi KK Nomor 0692 tertanggal 1 januari 1995 atas namaSarimin yang dikeluarkan oleh Camat Jebres;Fotokopi KTP Saksi atas nama Suwahjo dan Suprapti;Bahwa dalam posita angka 18 dikemukakan bahwa keputusan TUNyang
Terbanding/Tergugat : ANDI TJAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : ADRIAN SYAHRIR S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Cq. LURAH TELAGA BIRU
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Cq. CAMAT BANJARMASIN BARAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
79 — 37
Bahwa kedudukan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor06/19.63/XIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang secara definitif menurut Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundangHalaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2021
182 — 81
Bahwa tergugat membantah dengan tegas dan menolak dalil penggugatpada ALASAN GUGATAN point 7 s/d 8 karena Keputusan Tata UsahaNegara dari tergugat dalam menandatangani dan menetapkan objekgugatan penggugat adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat TUNyang berwenang dan telah sesuai dan/atau tidak bertentangan denganketentuan peratuaran perundangundangan dan Asas Umum PemerintahanYang Baik ;.
1.MEKDA MECKY ALLE
2.MUSA TIBOTAI
3.KADIR SALWEY
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
234 — 140
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugattelah mengajukan Upaya Keberatan sebagaimana bukti P16, dan telah diterima olehTergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian gugatan ParaPenggugat tidak dapat dikatakan prematur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, karena dengan adanyakeberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUNyang
oleh Keputusan tersebut.wn Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsungmungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju olehkeputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isikeputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, makabiasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akanmenggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUNyang
235 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
Putusan Nomor 279 K/TUN/2016dikecualikan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 Huruf d UU Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun2009.Dengan berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas makaObjek Sengketa a quo adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUNyang dapat disengketakan melalui Peradilan TUN dan untuk itu menjadikewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untukmemeriksa, memutus, dan mengadili sengketanya, bukan kewenanganPengadilan
152 — 99
Bahwa dengan demikianterdapat keadaan yang sangat mendesak agar pelaksanaan Keputusan TUNyang bersangkutan ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN ini sedangberjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukumtetaP.
1.Tolhas B Hutagalung, SH
2.SUPARJAN,SH
3.TRI MEGAWATI,SH, MH
4.ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
EKA HALIM
548 — 141
sebelumnya pernah berperkara dengan Terdakwa dansaksi digugat dengan alasan sertifikat yang satu itu;Bahwa yang dialami saksi shok karena sertifikat sudah dibatalkan dansudah selesai ternyata digugat lagi dan terpaksa saksi menggunakanjasa pengacara lain;Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 250 juta rupiah;Bahwa sebetulnya sertifikat yang saksi miliki itu Sudah dialinkan ke pakGiman;Bahwa selain gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Baratdiajukan juga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di TUNyang
62 — 23
Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain.e Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya.Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan.Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untukdigugat.Halaman
146 — 74
hukumnya untuk memperhatikan kaidah hukumatau norma peraturan perundangundangan yang berlaku serta asasasasumum pemerintahan yang baik, wajib pula baginya untuk memastikanbahwa tindakannya cermat, wajib baginya untuk berhatihati dalam tindakan,wajid baginya untuk memastikan bahwa fakta yang dijadikan dasartidak mengandung kekurangan atau tidak mengandung cacat hukum, danwajib memperhatikan faktafakta yang sesungguhnya terjadi di lapangandalam rangka memenuhi unsur prosedur penerbitan suatu Keputusan TUNyang
Warga Negara Indonesia,Tempat dan Tanggal Lahir: Porsea, Tapanuli, Sumatera Utara, 6 Juni1942, Jenis Kelamin : Lakilaki, Alamat : Komplek Perumahan VilaDelima, Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak,Jakarta Selatan, Pekerjaan : Pensiunan / Mantan Ketua / Hakim TinggiPT.TUN Medan.Telah memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa, menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan Keputusan TUNyang dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa
Ahmad Lutfi
Tergugat:
Kepala Desa Sampang
73 — 59
Kalau mau berjuang yang benar seharusnya gugat saja hasiolpengumumannya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum bukan gugatan TUNyang hanya melanjutkan proses seleksi bahwa seluruh Peserta seleksi tidakdipungut biaya sepeserpun dalam mengikuti ujian seleksi PerangkatDesa. 5. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN Halaman 19 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa gugatan Penggugat pada point II tentang alasan pengajuan gugatanmenyebutkan antara lain :5.1.
HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR
Tergugat:
Pokja I Konstruksi Dinas PU dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kab. Deli Serdang
113 — 39
dasari pada asumsiasumsiPenggugat semata hal ini sebagaimana yang telah Tergugat uraikanpada Eksepsi pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo PasalPasal 51 ayat (3) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHalaman 28 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUNMDN.21.22.23.UndangUndang No. 51 Tahun 2009, dimana ketentuan UndangUndang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUNyang
97 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untukdapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN,Jadi alasan keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatunilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan olehfactorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilainpihak oleh factorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUNyang bersangkutan;a) Kepentingan
106 — 65
kepegawaian) ;Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalahSengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), maka sebelumdiajukan pada pengadilan a quo, Penggugat juga telah mengajukanupaya administratif berupa Banding Administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugatpadahalaman 2 gugatannya (poin Il, angka 5), dengan kata lain Penggugattelah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa a quomelalui upaya administratif yang tersedia pada Badan/Pejabat TUNyang
59 — 29
Muara Tabir; Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi mendapatkan dan membawaataupun menjemput semua peralatan tersebut atas suruhan HUSAI danMUI dimana pada saat setelah HUSAI dan MUI tersebut masuk ke dalamkendaraan saksi, pada saat itu HUSAI dan MUI tersebut menyuruh saksiuntuk mampir terlebih dahulu ke rumah DEDI untuk menjemput danmembawa semua peralatan tersebut dan setiba di rumah DEDI pada saatitu DEDI tidak berada di rumahnya dan hanya istrinya yang bernama TUNyang berada di rumah DEDI tersebut