• sampaisekarangpun tidak pernah dikeramatkan oleh wargadesa atau warga sekitarnya atau ada kembang ataubekas bakaran kemenyan dan dijadikan = acaraadat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karenapohon nangka itu berdiri diatas tanah pekaranganmilik T II;Bahwa pengadilan tidak berwenang untukmemutus pohonBahwanangka sebagai pepunden, yang mana pundentersebut dapat menimbulkan kesirikan ataupenyembahan kepada pohon, sebagaimana jamananimisme dan dinamisme dahulu dan apabila obyekpohon nangka merupakan cagar

  SUTARNOBahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Para46Tergugat danitidak ada hubungan keluarga danpekerjaan;Bahwa saksi mengetahui pohon nangka yang berada di dusunBeruk Wetan, desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, KabupatenKaranganyar;Bahwa pohon nangka tersebut adalah pohon nangka biasadan bukan merupakan cagar budaya;Bahwa kriteria suatu) benda dapat digolongkan sebagaicagar budaya adalah barang tidak bergerak, produkmanusia, usianya lebih dari 50 (lima puluh) tahun, dandilaporkan oleh masyarakat

  atau dicatatkan perorangan;Bahwa pohon nangka tersebut bukanlah produk manusia dantidak termasuk yang dilindungi oleh pemerintah atauundang undang dan masyarakat memberi' label pundenkarena pemahaman masyarakat di daerah tersebut;Bahwa yang mengurusi masalah cagar budaya adalah DinasPariwisata yang sebelumnya dipegang oleh DinasPendidikan dan Kebudayaan;Bahwa saksi mengetahui pohon nangka tersebut beradadekat masjid dan lapangan, di dalam halaman rumahseseorang, dan di kiri jalan ada pembatas yaitu

  pagartembok yang sama dengan tembok yang ada di sekitarnyayang tingginya sekitar 10 (sepuluh) meter;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pohon nangkatersebut;Bahwa di sekitar pohon nangka saksi tidak melihat adatempat untuk kegiatan ritual di desa, jadi pohonnangka tersebut tidak diperlakukan khusus;47Bahwa pohon nangka tersebut belum didaftarkan sebagaisalah satu benda cagar budaya di Karanganyar;Bahwa Dinas Pariwisata tidak berhak mengeluarkan suratCagar Budaya terhadap pohon nangka karena

  sebagai berikut:1/3 bagian untuk Penggugat;1/3 bagian untuk Tergugat ;1/3. bagian untuk Turut Tergugat s/d Turut' TergugatVIN;oleh karena itu. petitum gugatan nomor 3 dan nomor 8 patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pohon nangka yangtumbuh di tanah sengketa sesuai keterangan para saksiPenggugat yang pada pokoknya bahwa pohon tersebut olehmasyarakat setempat dipercaya sebagai punden dalam60melaksanakan kegiatan adat masyarakat setempat meski pohontersebut tidak termasuk kategori cagar

• Cagar AlamSelatan II No. 6Rt.006/003 Kel/Desa PancoranMas Kec.Pancoran MasKota Depok.Agama : KristenPekerjaan : Ibu RumahTanggaPendidikan : Terdakwa ditahan olehPenyidik sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d 23 Maret 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 2 Mei 2014;Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d01 Juni 2014 ;Perpanjangan wakil ketua pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d 20Juli 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal

  Cagar Alam Selatan IT No. 6 Rt.006/003 Kel/Desa Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas Kota Depok dan selanjutnya terdakwa menerima pesanan barang berupanarkotika jenis sabusabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalambotol sampoo merk Pantene yang digabungkan dengan barangbarang lain berupa 1(satu) buahsabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merkPepsoden dan Ciptaden , I(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalambungkus

  Cagar Alam Selatan II No. 6 Rt.006/003 Kel/Desa Pancoran Mas Kec.

• Taman BuruDalam Bab II Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa Kawasan Suaka Alam terdiridari Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka MargasatwaBahwa kasus yang terjadi pada Terdakwa dan kawankawan adalah melakukanperubahan kelestarian alam dengan cara melakukan perusakan suaka margasatwa :Bahwa kegiatan tata batas masuk ke dalam bagian penyuluhan.Bahwa peta dibuat oleh BPKH, saat dilakukan pemeriksaan, saksi ditunjukkan

  proses pelepasan kawasan adalah salah satunya harus ada izin usaha perkebunan,pemberian izin prinsip.Bahwa adanya perubahan tapal batas ulang terhadap suatu kawasan hutan harus dilakukanevaluasi selama 5 (lima) tahun sekali sehingga tahu apakah hutan tersebut sudah beralihfungsi atau tidak dengan memperhatikan terlebih dahulu hakhak dari masyarakat.Bahwa untuk suatu kawasan konservasi tidak diperkenankan melakukan suatu aktifitaskecuali aktifitas rekreasi, penelitian, adanya suaka margasatwa dan cagar

  hutan konservasi atau hutan lindung atauhutan produksi.Bahwa apabila pada awalnya merupakan hutan konservasi namun ternyata di lapangansudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai hutan konservasi, maka dapat dilakukan perubahanfungsi dengan cara ditetapkan menjadi hutan produksi.Bahwa dalam 5 (lima) tahun sekali dilakukan evaluasi, apakah kawasan hutan tersebut bisadiperbaiki atau dilakukan perubahan fungsi.Bahwa dapat ditetapkan sebagai hutan konservasi tentunya ada kriteriakriterianya misalnyaada cagar

  Hutan Dangkumempunyai keunikan tersendiri karena masih banyak hewan langkah yaitu HarimauSumatera.Bahwa menurut ahli, terhadap hutan konservasi harus dijaga kelestariannya dan tidakboleh dilakukan perubahan, tidak diperkenankan melakukan suatu aktifitas kecualiaktifitas rekreasi, dan penelitian, karena adanya suaka margasatwa dan cagar alam.Bahwa benar menurut ahli, perbuatan terdakwa Dedi, Sutisna, Burhanudin, Samingan,M.

• (enam ribu meter persegi);Dari kondisi ini nampak adanya perbedaan luas tanah milikTERGUGAT dengan objek sengketa yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai miliknya, sehingga patut diduga bahwa lokasikedua bidang tanah tersebut berbeda;PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa di atasobjek sengketa terdapat makam Pangeran Madi Alit, PutriDayang Rindu, dan Pangeran Ario Depati; sedangkan tanahmilik TERGUGAT bukan merupakan kawasan cagar budaya;Dari kondisi ini nampak adanya perbedaan penggunaandan/atau

  PENGGUGAT atas objek sengketa; Apabila objek sengketa dalam Perkara Nomor22/PDT.G/2016/PN.Plg. ini sama dengan tanah milikTERGUGAT (peninggalan orangtua TERGUGAT) sebagaimanaditerangkan dalam EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 EMeetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914, makaditemukan fakta hukum bahwa:e Pemerintah Kota Palembang melalui surat tanggal 01Desember 2014 Nomor 590/002464/IIl telah menegaskanbahwa objek sengketa bukan aset pemerintah kotaPalembang dan bukan merupakan kawasan cagar

  (enam ribu meterpersegl);Dari kondisi ini nampak adanya perbedaan luas tanah milikTERGUGAT dengan objek sengketa yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai miliknya, sehingga patut diduga bahwa lokasikedua bidang tanah tersebut berbeda; PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa di atasobjek sengketa terdapat makam Pangeran Madi Alit, PutriDayang Rindu, dan Pangeran Ario Depati sedangkan tanah milikTERGUGAT bukan merupakan kawasan cagar budaya;Dari kondisi ini nampak adanya perbedaan penggunaandan/atau

• parang tersebut keluar rumahdimana parang tersebut terdakwa taruh dan pada saat terdakwa membawasebilah parang tersebut keluar rumah terdakwa dalam pengaruh minumanberalkohol dan sebelum terdakwa ambil dan terdakwa bawa kedepan rumahibu terdakwa, parang tersebut terdakwa taruh atau terdakwa simpan diataslemari dalam rumah ibu terdakwa.Bahwa senjata tajam berupa Parang milik terdakwa tersebut tidak memilikijin dari pihak yang berwajib dan parang tersebut buikan benda pusaka yangmasuk dalam benda cagar

  Bahwa senjata tajam berupa Parang milik terdakwa tersebut tidak memilikijin dari pihak yang berwajib dan parang tersebut buikan benda pusaka yangmasuk dalam benda cagar budaya dan tidak memiliki sertifikat dari DinasPendidikan dan Kebudayaan dan hanya parang biasa yang sering terdakwagunakan untuk memotong kayu.

• UJANG SAMINAN bin ISKANDAR sebagai tukang tebang kayu dikawasan hutan Belaban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang yang merupakan kawasanhutan konservasi (Cagar Alam Muara Kendawangan). Kemudian saksi SAHMINAN als. UJANGSAMINAN bin ISKANDAR mengutarakan maksudnya tersebut kepada saksi JAIDIN binRAHIMIN dan saksi JAIDIN bin RAHIMIN menyetujuinya.

  LS 110 28 43,9 BT.e (02 28 50,7 LS 110 28 44,2 BT.e Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemetaan di kawasan tersebutahli menemukan bekas tebangan dan tumpukan kayu;e Ahli menerangkan di kawasan ditemukan bekas tebangan merupakan hutan konservasi(Cagar Alam Muara Kendawangan);e Ahli menerangkan bekas tebangan (tunggul) yang terdapat pada kawasan tebangantersebut merupakan kayu jenis Blangiran2 Keterangan Ahli RAMDAN, SE, keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :Ahli menerangkan

  BAROKAH LAUT tersebut berasal dari kawasan hutan Belaban KecamatanKendawangan Kabupaten Ketapang yang merupakan kawasan hutan konservasi (Cagar Alam MuaraKendawangan) saat penangkapan tidak ada dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan.

  BAROKAH LAUT tersebut berasal dari kawasanhutan Belaban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang yang merupakan kawasan hutankonservasi (Cagar Alam Muara Kendawangan) saat penangkapan tidak ada dilengkapi dengandokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa:e Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHKHA).e zin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK).e Izin Pemanfaatan kayu (IPK)Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.sus/2015/PN.KtpMenimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya

• RahardjaWanakantjana, yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 41;e Batas sebelah Timur adalah rumah Cagar Budaya FMM, Bogor (yangdahulunya merupakan rumah yang dihuni oleh keluarga Widjaja,diantaranya oleh Sdri. Enny, Molly dan Nelly), yang terletak di JalanPengadilan Nomor 45;Kemudian tentang luas tanah yang selama ini ditempati oleh kami selakuTergugat bukan hanya untuk sebatas luas tanah 329 m?, melainkan seluas507 m?

  RahardjaWanakantjana, yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 41;e Batas sebelah Timur adalah rumah Cagar Budaya FMM, Bogor(yang dahulunya merupakan rumah yang dihuni oleh keluargaWidjaja, diantaranya oleh Sdri. Enny, Molly dan Nelly), yangterletak di Jalan Pengadilan Nomor 45;Kemudian tentang luas tanah yang selama ini ditempati oleh Tergugat bukan hanya untuk sebatas luas tanah 329 m?, melainkan seluas 507 m?

  Andriani Wanakantjana,Djuliawati Wanakantjana, Herawaty Wanakantjana;Batas sebelah Timur adalah rumah cagar budaya;Bahwa pada fakta hukumnya Penggugat Intervensi adalah pemilik tanahdan bangunan yang sah sebagaimana tercantum pada angka 5 tersebutdi atas dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum sebagaiberikut:Bahwa sertifikat a quo sah berdasarkan Pasal 19 angka (2) huruf (c)UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1986 yaitu, Pemberiansuratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

  AndrianiWanakantjana, Djuliawati Wanakantjana, Herawaty Wanakantjana; Batas sebelah Timur adalah rumah cagar budaya;Adalah tidak termasuk dalam objek sengketa perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2012/PN.Bogor;Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang beriktikadbaik (goeder throuw);Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan olehPenggugat Intervensi;Membatalkan semua tuntutan dari Terintervensi III dan Terintervensi IVterhadap Penggugat Intervensi karena tanah milik Penggugat

  dengan batasbatas yaitu:Batas sebelah Utara adalah Jalan Gang Baru Nomor 36;Batas sebelah Selatan adalah Jalan Pengadilan;Batas sebelah Barat adalah rumah milik Andriani Wanakantjana,Djuliawati Wanakantjana, Herawaty Wanakantjana;Batas sebelah Timur adalah Rumah Cagar Budaya;Adalah tidak termasuk dalam objek sengketa perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2012/PN.Bogor;5.Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang beriktikadbaik (goeder throuw);Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang

• tiga) orangtemannya, dengan mengendarai sepeda motor, dimana padawaktu) itu saksi melihat moncong senapan menyembuldibagian/punggung yang ditutupi dengan jaket, kemudianoleh Pabin senjata api tersebut diminta;Bahwa didalam senjata api tersebut, terdapat 6 (enam)butir amunisi, selanjutnya senjata apai besertaamunisinya diamankan oleh Pabin;Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak dapat menunjukkandokumen kepemilikan senjata api;Bahwa kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindungdan juga termasuk cagar

  terdapat 6 (enam) butir amunisi;Bahwa pada waktu itu Pabin sempat berbicara denganterdakwa dan saksi Sunarto dan yang saksi dengar,senjata api yang dibawa oleh terdakwa tersbeutdigunakan untuk berburu babi hutan;Bahwa didalam senjata api tersebut, terdapat 6 (enam)butir amunisi, selanjutnya senjata apai besertaamunisinya diamankan oleh Pabin;Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak dapat menunjukkandokumen kepemilikan senjata api;Bahwa kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindungdan juga termasuk cagar

• Bengkalis, yangberfungsi sebagai paruparu dunia, cagar biosfer tempat tinggal flora danfauna, yang diberikan hak pengelolaannya berupa IUPHHK kepada PTSumatera Riang Lestari (SRL);Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN BIs Bahwa dalam tempat pengambilan titik koordinat pada TKP ditemukantunggl kayu bekas tebangan, parit kecil tempat menghanyutkan kayu hasiltebangan, pondok tempat pekerja, beberapa bahan olahan siap olah; Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalammelakukan

  Bengkalis, yang berfungsi sebagaiparuparu dunia, cagar biosfer tempat tinggal flora dan fauna; Bahwa lokasi tersebut masuk dalam areal konsesi di Rupat (Blok IV)yang diberikan hak pengelolaannya berupa IUPHHK oleh KementerianKehutanan kepada PT Sumatera Riang Lestari (SRL); Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan kegiatanpenebangan dan pengolahan kayu jenis Meranti, sedangkan Terdakwa Il,Sdr. KERIONO Bin SUPARJI dan Sdr.

  Bengkalis, yangberfungsi sebagai paruparu dunia, cagar biosfer tempat tinggal flora danfauna dimana lokasi tersebut masuk dalam areal konsesi di Rupat (Blok IV)yang diberikan hak pengelolaannya berupa IUPHHK oleh KementerianKehutanan kepada PT Sumatera Riang Lestari (SRL);Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melakukankegiatan penebangan dan pengolahan kayu jenis Meranti, sedangkan TerdakwaIl, Sdr. KERIONO Bin SUPARJI dan Sdr.

  Bengkalis, yangberfungsi sebagai paruparu dunia, cagar biosfer tempat tinggal flora danfauna dimana lokasi tersebut masuk dalam areal konsesi di Rupat (Blok IV)yang diberikan hak pengelolaannya berupa IUPHHK oleh KementerianKehutanan kepada PT Sumatera Riang Lestari (SRL);Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melakukankegiatan penebangan dan pengolahan kayu jenis Meranti, sedangkan Terdakwall, Sdr. KERIONO Bin SUPARJI dan Sdr.

• Dan berada dalam status perlindungan UU No. 5Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;Bangunanbangunan yang berdiri diatas tanahtanah yang terletak di Jl.Embong Sawo No. 1 Surabaya, tersebut berdasarkan Surat jin MendirikanBangunan (IMB) tahun 1926 dan tahun 1927 juncto surat Walikota SurabayaNomor : 640/1868/402.4.6.2002 tanggal 25 Oktober 2002, masih atas namaSCLITC ;5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1905, dengan Akta No. 70 dibuat dihadapanJacobus de Bruijn, telah didirikan NV.

  Pelanggaran UndangUndang No. 5 Tahun 1992 tentang BendaBenda Cagar Budaya, vide Surat Keterangan Tanda Melapor,tertanggal 25 Desember 2006, Nomor: LP/839/XIV/2006/Biro Ops ;4.

  Selainitu, kKompleks termaksud dalam status perlindungan UndangUndang No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan merupakan fasilitasumum lapangan tenis sesuai dengan ketentuan yang terkait denganPeraturan Daerah RT/RK No. 14 Tahun 1991, namun telah dibongkar,ditutup dan tidak terawat ;PT.

  Dan berada dalamstatus perlindungan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.Bangunan bangunan yang berdiri di atas tanah tanah yang terletak diJl. Embong Sawo No. 1, Surabaya, tersebut berdasarkan Surat IzinMendirikan Bangunan (IMB) tahun 1926 dan tahun 1927 juncto suratWalikota Surabaya Kamor 640/1868/402.4.6.2002 tanggal 25 Oktober2002, masih atas nama SCLTC.. Pada tanggal 22 Mei 1905, dengan Akta No. 70, dibuat di hadapanJacobus de Bruijn, telah didirikan NV.

  Pelanggaran Undang Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Benda Cagar Budaya, vide Surat Keterangan Tanda Melapor,tertanggal 25 Desember 2006, No. LP/839/XIV/2006/Biro Ops.4. Pengrusakkan, penggelapan dan perbuatan tidak menyenangkan(Pasal 406, 372 dan 335 KUHP), vide Surat Tanda PenerimaanLaporan, tertanggal 10 Juli 2007, No. LP/624/V1V2007/Biro Ops.6.

• Cagar alam dan cagar budaya ;g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;c.

  Cagar alam dan cagar budaya ; g.

• Cagar Alam.2. Suaka Marga Satwa.B. Kawasan Pelestarian Alam :1. Tanam Nasional, berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang konservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistim/asli dikelola dengan sistim zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan pelestarian, ilmu pengetahuan pendidikan,menunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.2. Taman Wisata Alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan.3. Taman Hutam Raya.C. Taman Buru.D.

  Kawasan cagar alam golongan ini merupakan kawasan yang mempunyaikeunikan batuan dan fosil, juga kawasan bentang alam berupa kawah,kalera, maar, leher fukanik, dan gumuh vulkanik, bentang alam gua,memilikki ngarai/lembah dan bentang kubah dan lainlain ;b. Kawasan Rawan bencana alam geologi dan ;c.

• dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya Hak GunaBangunan Nomor Nomor 475/Bandarharjo maka tanah yangbersangkutan kembali menjadi tanah Negara atau tanah yanglangsung dikuasai oleh Negara, sedang keberadaan bangunandiatasnya adalah bangunan peninggalan Belanda Mirandow Voute danberdasarkan bukti T21, yaitu SK Walikota Semarang Nomor646/50/1992 tentang Konservasi Bangunanbangunan Kuno/bersejarah diwilayah Kota Semarang, sehingga bangunan tersebutoleh Walikota Semarang dinyatakan sebagai bangunan Cagar

  mempertimbangkan bahwa:beeen bukti T16, T17, T18, T19 dan T20 adalah merupakan Suratperjanjian Sewa menyewa antara PT PELNI Cabang Semarangsebagai pemilik dengan PT EMKL Semarang Veem sebagaipenyewa atas objek sengketa .... dst;Bahwa penghunian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi atas ruangan gedung di JalanKutilang Nomor 2 Semarang, adalah menyewa dari MirandowVoute yang kemudian gedung tersebut berdasarkan Bukti T21,oleh Walikota Semarang dinyatakan sebagai gedung cagar

  Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya Hak GunaBangunan Nomor 475/Bandarharjo maka tanah yangbersangkutan kembali menjadi tanah Negara atau tanah yanglangsung dikuasai oleh Negara, sedang keberadaan bangunandiatasnya adalah bangunan peninggalan Belanda MirandowVoute dan berdasarkan bukti T21, yaitu SK WalikotaSemarang Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunanbangunan Kuno/bersejarah di Wilayah Kota Semarang,sehingga bangunan tersebut oleh Walikota Semarangdinyatakan sebagai bangunan Cagar

• (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebutselanjutnya oleh Terdakwa Ponimun, diserahkan kepada Terdakwa II Nur Syamsi sebesarRp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 6 (enam) buah kursi kantor dansebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IIIAhmad Taufik Alias Opik untuk membayar hutang pembelian bibit dan sisanya dibelikanbibit mahoni untuk ditanam di hutan yang sudah gundul ;Bahwa hutan Alas Timur termasuk hutan konservasi suaka alam cagar

  sebesarRp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 6 (enam) buah kursi kantor dansebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IIIAhmad Taufik Alias Opik untuk membayar hutang pembelian bibit dan sisanya dibelikanbibit mahoni untuk ditanam di hutan yang sudah gundul ;Bahwa para Terdakwa mengetahui 13 (tiga belas) balok kayu jati yang disimpan dandijual kepada saksi Suli tersebut berasal dari hutan Alas Timur termasuk hutan konservasisuaka alam cagar

  Gresik termasuk kawasan marga satwa ;e Bahwa mekanisme pengelolaan kawasan tersebut berada di bawah Balai BesarKSDA Jawa Timur . dalam rangka Optimalisasi pengelolaan suaka marga satwapulau Bawean , Maka Balai Besar KSDA Jawa Timur menetapkan Resort34Konservasi wilayah pulau Bawean yang membawahi kawasan cagar alam dan suakamargasatwa pulau Bawean dan cagar alam pulau nook dan nusa. Dimana SdrPonimun selaku Kepala Resort Abdul Halim selaku Polhut, dan Imran selaku NonPolhut atau PPHL.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa Fendi Andriyanto Bin Badritelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

  panjang 29 cm, lebar 26,5 cm;

• 1 (satu) Linggis berulir, berukuran panjang 115 cm, diameter 2 cm;
• 0,5 (setengah) sak bubukan bata kuno;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) Blok bata kuno, berukuran panjang 37 cm, lebar 23 cm, tebal 8 cm, berwarna coklat, salah satu sisinya terdapat guratan lengkung;
• 1 (satu) Pecahan bata berelief. merupakan bata kuno berelief;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Balai Pelestarian Cagar

• Dengan fakta tesebutmenunjukkan bahwa obyek sengketa telah menjadi asset milik Negara danmerupakan cagar budaya yang harus dilindungi keberadaannya dan bahkan sebagaiwarga Negara harus melestarikan sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, dansiapapun yang akan mengusik, merubah ataupun mengganggu keberadaannya tanahdan bangunan tersebut adalah merupakan pelanggaran hukum termasuk perbuatanyang dilakukan oleh Penggugat.

  terhadap tuntutan hukum Penggugat yang menyatakan agar Tergugat harussegera menyerahkan obyek sengketa adalah tuntutan yang berlebihan, tidak perluuntuk dikabulkan dan tidak berdasar hukum karena seperti yang telah Tergugatjelaskan tersebut di atas bahwa obyek tersebut adalah merupakan asset milik Negaradan sesuai dengan pasal 50 UU Nomor tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara bahwa tanah dan bangunan tidak boleh disita untuk kepentingan apapunapalagi bangunan obyek sengketa telah menjadi asset Cagar

  oleh Penggugatberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2/Tegalsari/III/1997 tanggal 431977,dihadapan Liem Sien Hwa, S.H., Notaris/PPAT, adalah tidak sah dan tidak benarmenurut hukum;Menyatakan bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/LingkunganDarmo I atas nama Penggugat kepada BPN Kota Surabaya cacat hukum danharus dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak benar menurut hukum;Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak dijalan Dr.Sutomo Nomor 8284 Surabaya adalah merupakan cagar

  Soetomo Nomor 8284 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya,bermeterai tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda T2;Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 700/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 03 Maret 2011, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tandaT3;Fotokopi surat Laporan Polisi No.Pol.LP/072/II/2005/Biro Operasi, Polda Jatim,tertanggal 11 Pebruari 2005, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda T4;Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No.Pol.SP.SITA/204/II/2005/Reskrim, PoldaJatim

• 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi Masyarakatadat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakuikeberadaanya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untukpemenuhan kebutuhan hidup seharihari masyarakat adat yangbersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkanhukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya;Secara adat turun temurun oleh masyarakat adat, gunung Rajabasamerupakan cagar

  eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupunyang tidak terbarukan.c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sertapemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalampemanfaatannya.d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhilingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosialdan budaya.e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhipelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atauperlindungan cagar

  Tempat Pemakaman , Tempat yang dianggap suci,tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagaralam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansipemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseoranganyang berkaitan dengan hal tersebutBahwa, didalam Putusan Mahkamah konstitusi tentang Hak Uji MateriUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan denganPutusan MK Nomor 35/PUUX2012, dengan amar

  38 dari 52 halaman Putusan Nomor 521 K/TUN/2015pengeboran dilakukan seperti mengebor air dengan mengunakan alatalat berat dan pipa panjang sehingga harus membuat akses jalandengan menebang pohon.Bahwa Judex Facti menyatakan surat keputusan a quo tidakbertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) huruf a dan Ayat (4) UU No,2/7 Tahun 2003 Tentang Panas bumi karena lokasi Terbanding Il(dahulu Tergugat II Intervensi) bukan di tempat pemakaman, tempatyang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum,cagar

  alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat.

• Putusan Nomor 1373 K/Pdit/2014q. tempat pembuangan sampah;r. cagar alam dan cagar budaya;Ss. pertamanan;t. panti sosial;u. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik..15.Bahwa dengan demikian terlinat bahwasannya pembangunan pembangkit,transmisi, distribusi tenaga listrik baru diakui sebagai pembangunan untukkepentingan umum pada saat diterbitkannya Perpres Nomor 36 Tahun 2005dan hal ini dipertahankan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tentangPerubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang

  dimiliki oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, meliputi:1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atastanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih,saluran pembuangan air dan sanitasi;2. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;3. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;4. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahayabanjir, lahar, dan lainlain bencana;5. tempat pembuangan sampah;6. cagar

  alam dan cagar budaya;7. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.16.Bahwa dengan demikian semakin jelas bahwa pembangunan Gardu Induk150 kv Cikande dan Gardu Induk 150 kv Puncak Ardi Mulya besertapembangunan jaringan transmisinya yang melintas di atas tanah milikPenggugat bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum;17.Bahwa Tergugat seharusnya pada saat pelaksanaan pembangunan GarduInduk 150 kv Cikande dan Gardu Induk 150 kv Puncak Ardi Mulya,disamping memperhatikan Keppres Nomor

• Bahwa benar cerita kejadian berawal sekitar jam 12.00 Wib Terdakwamembeli 1 (satu) bungkus ganja ganja dari saudara lwan (dpo) denganharga Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) di Jalan Cagar Alam, Kelurahanpancoran mas, Kecamatan Pancoran mas, Kota Depok, setelah Terdakwamembeli ganja tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa masukan kedalamkantong celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwapakai selanjutnya Terdakwa dengan membawa ganja tersebut pulangkerumah yang beralamat di Jalan Mandor

  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan makadiperoleh fakta yaitu pada hari Minggu 12 Juni 2011 sekitar jam 13.00 Wib di rumahTerdakwa yang beralamat di Jalan Mandor Jaun RT.03/RW.01 No.28 Kelurahan PancoranMas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berawal sekitar jam 12.00 Wib Terdakwamembeli 1 (satu) bungkus ganja ganja dari saudara Iwan (dpo) dengan harga Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) di Jalan Cagar

• ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yangbernama SAHRON Bin IBNU HAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:9Bahwa ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BKSDA(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang bertugas melakukan halhalsebagai berikut:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar didalam dandiluar

  ;Pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan tamanburu serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.;Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung.;Penyidikan, perlindungan dan oengamanan hutan, hasil hutan dantumbuhan dan satwa liar didalam dan dan diluar kawasan konservasi.;Pengendalian kebakaran hutan.;Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnya.