(incasu Putusan SelaCe ni 2013) dan memori banding dari kiasa PEMBANDING semulaNeus serta kontra memori banding dari TERBANDING semula Penggugat,berpendapat adalah sebagai berikut ; =Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh kuasaPEMBANDING semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa Pembanding semula Tergugat sSependapat denganpertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sepanjang dalam Provisi,akan tetapi tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara yanghalaman 5 dari

EKS)SI 22 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nn nce neeBahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima pertimbangan hukumdalam perkara incasu, oleh karena itu Terbanding/Penggugat tidak perlumenguraikan lebih lanjut alasanalasan Terbanding/Penggugat incasu ; Dalam Pokok Perkafa ; 222 2220 none eee ccccenne eee Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima sebagianpertimbangan putusan a quo sebagaimana diuraikan pada putusanhalaman 7 dari 13 Perk.

No. 213/Pdt/2014/PT.BDG.perkara incasu No.47/Pdt.G/2013/PN.Cbn. a quo pada bagian pokokperkara mulai halaman 59 alinea ke 5 sampai dengan halaman 65 alineake 4 sepanjang menyatakan Pembanding/Tergugat terobukti melakukanperbuatan melawan hukum ; 222 n2n nen ne nnn nnn ne n=Bahwa namun demikian Terbanding/Penggugat tidak setuju atau tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangpada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II/TurutTerbanding adalah pihak pembeli yang

berkesimpulanbahwa apa yang telah dilakukan oleh Torus adalah hal yang sahmenurut hukum ; oO won cn nena ncn nena nn nn nn nc nnn nnnneBahwa apabila perbuatan Pembdfcing semula Tergugat kepadaTerbanding semula Penggu takan perbuatan melawan hukum,maka jelas eli objek sengketa yang dilakukaneremannRERS pada Turut Terbanding/Tergugat Il harusdinyatakan tid menurut hukum, maka jelas Majelis Hakimneoton Pertama telah melakukan kesalahan fatal danmel (cf asa keadilan sehingga pertimbangan a quo dan putusana a incasu

Oleh karena Judex Facti PengadilanTinggi dalam mengabulkan gugatan Penggugat incasu TermohonKasasi dengan pertimbangan hukumnya pada halaman lima aleniapertama menyatakan Menimbang ..... jual beli tanah kebun dimaksudyang semula diketahui Kepala Desa, ternyata dibatalkan oleh KepalaDesa yang bersangkutan.

saksi Penggugat menerangkan,Obyek sengketa milik Penggugat berasal dari orang tuanya bernama DG.Kati keterangan saksi yang dikutip oleh Judex Facti tersebut tidak sesuaidengan berita acara pemeriksaan dipersidangan dan keterangan parasaksi Penggugat tersebut didasarkan dengan pemberitahuan dariPenggugat, maka secara hukum keterangannya dapat dikualifisir sebagaisaksi yang bersifat Testimonium De Auditu, dan tidak mempunyai nilaipembuktian serta harus dikesampingkan;Sedangkan bukti surat Penggugat incasu

Oleh karena bukti surat danketerangan para saksi, para Tergugat incasu Pemohon Kasasitersebut dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat/TermohonKasasi. Sebab keterangan para saksi Tergugat incasu PemohonKasasi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tandaT121 T1.23, makaterungkap fakta hukum dipersidangan bahwa para Tergugat/PemohonKasasi mampu membuktikan dalil bantahannya dan melemahkanpembuktian Penggugat/Termohon Kasasi ; Vide BAP dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMHal. 7 dari 8 hal.

Pemohon selaku ibu Kandung Pewaris (incasu sebagai Pemohon Pemohon II selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon II);Pemohon III selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);Pemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon IV);Pemohon V selaku saudara kandung (jncasu sebagai Pemohon V);ac & & DfPemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon VI)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah Almarhum ALMARHUMtelah

almarhumZainal AbidinMenimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidakada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris darialmarhum ZainalAbidin oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal174ayat(1) KompilasiHukum Islam perlumenetapkan bahwa ahliwaris dari AlmarhumZainal Abidinadalah sebagai berikut:Hal. 11 darii14 Hal.Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2016/MSLsk1, Pemohon selaku istri (incasu

Pemohon II selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon Il);3. Pemohon Ill selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);4.

Pemohon IV selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon IV);55 Pemohon V selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon V);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah Almarhum Zainal Abidin telahmeninggaldunia lebih dahuludaripadaalmarhum ZainalAbidin),,dengan dem ikianahli waris dari Almarhum Zainal Abidin sudah tidak ada lagi selain sebagaimanatelah tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan

Ibu Tumini yang kebetulan mengenalTERGUGAT dengan baik dan memahami betul reputasiTERGUGAT sebagai salah satu orang yang dermawan dilingkungannya, meminta ijin kepada TERGUGAT untukmengijinkan kakak iparnya (PENGGUGAT incasu) untuk bekerjadi tempat TERGUGAT. Namun, TERGUGAT yang pada saat itumasih merasa belum membutuhkan tenaga kerja, menolaktawaran Ibu Tumini dan PENGGUGAT tersebut.

(Vide Poin 9 Gugatan incasu QUOD NON).KKANGING, snssseseennnnnceeeneteneneeaene ne nnnssemmecnnnsnemnea. FAKTA HUKUMNYA adalah TERGUGATsudah sering memberikan peringatan secara lisan kepada TERGUGAT atasdasar perbuatan PENGGUGAT yang merugikan TERGUGAT.

REKONPENSI(TERGUGAT INCASU));Bahwa, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah keseluruhan yangdituntut oleh TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU)dengan jangka waktu upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /J/NCASU).

Apabila TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU) benarbenar berniat baik,23mengapa TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /NCASU) harusmenunggu sampai 2 (dua) tahun sebelum mengajukan tuntutan hukumkepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT /INCASU) ??;. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGATINCASU) menderita kerugian berupa kerugian materiil atau waktu,Hal. 18 dari 35 hal. Put.

Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT INCASU)untukmembayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGATINCASU)sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya c.g.

Pasal VI Ketentuan Ketentuan Konversi).Bahwa surat pernyataan dan atau surat pengakuan yangdiperbuat oleh seseorang (incasu surat keterangan ex point 2dan point 6 di atas) adalah juga bukan merupakan Surat tandabukti hak atas tanah yang berlaku menurut hukum tanah, karenatidak terdapat rujukannya dalam pranata hukum tanah.Bahwa Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 23 Februari 1990antara Ipon Kasan dengan Pujianto yang ditandatangani olehIpon Kasan, Pujianto dan 2 orang saksi (incasu surat keteranganex

Terlebih dari itu tidak pula ternyata ada keikutsertaanHal 21 dari 91 HalamanPutusan PerkaraNo.77/G/2012/PTUNMDN22,22isteri dari pihak penjual (incasu Ipon Kasan) sebagaimana yangdipersyaratkan dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan.Bahwa Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 23 Februari 1990antara Ipon Kasan dengan Pujianto yang ditandatangani olehlIpon Kasan, Pujianto dan 2 orang saksi (incasu surat keteranganex point 3 di atas) adalah tidak mempunyai kualitas sebagaibukti

tersebut adalah tidak dalam status tanah yangdikuasai langsung oleh Negara, tetapi merupakan tanah yangdimiliki oleh pihak lain (incasu Tengku Naziah Hanim) atas dasarSertifikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 16 5 1978.Bahwa dengan demikian ketika terbitnya surat surat kepemilikanPenggugat tersebut (incasu surat surat ex point 1 s/d point 6 di atas)telah terbit lebih dahulu objek gugatan (incasu Sertifikat Hak MilikNomor 43 tanggal 16 5 1978), sehingga karenanya Penggugatadalah pembeli yang beriktikad

buruk (bad faith) atas tanah tersebut.Bahwa oleh karena seperti apa yang telah diuraikan di atas, yaituBahwa surat surat kepemilikan Penggugat tersebut (incasusurat surat ex point 1 s/d point 6 di atas) mengandungabsurditas dan atau cacat hukum, dan karenanya tidakmempunyai kualitas sebagai bukti kepemilikan juridis ; danBahwa pada ketika terbitnya surat Surat kepemilikanPenggugat tersebut (incasu surat surat ex point 1 s/d point 6 diatas) telah terbit lebih dahulu objek gugatan (incasu SertifikatHal

Sedangkan pranata hukum tanah yangmenurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalahketentuan perundangundangan yang terbit pada tahun 1997(incasu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) danregulasi yang terbit pada tahun 1999 (incasu PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999),Hal 29 dari 91 HalamanPutusan PerkaraNo.77/G/2012/PTUNMDN30B.04.2.30Bahwa dengan demikian dapat dipastikan, bahwa pranatahukum tanah yang menurut Penggugat telah dilanggar olehTergugat

Pasal 169 HIR. tentang batas jumlah minimal alatbukti saksi.Bahwa secara materi, keterangan dua saksi Penggugat dan satu orangsaksi Tergugat tersebut kesaksian langsung yang berkaitan denganperistiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga setelah dilangsungkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat sejalan ketentuan Pasal 144, 146ayat (1), 147 dan Pasal 171 HIR karena para saksi tersebut hadir danmenyaksikan langsung pernikahan incasu, sedangkan keterangan saksiHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah tahun 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun, akan tetapi karena sikap kasar Tergugat dan karenaTergugat tidak betah tinggal bersama orangtua Penggugat, makaPenggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak November 2017 yang lalu,kemudian sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang Penggugat danTergugat berpisah rumah dan menjalankan hidup masingmasing tanpapeduli satu sama

Tabungan Bank BNP Cabang Sudirman atas nama NasabahJONG GWAN AN Nomor Rekening 000.3.3025027 ; Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan anak dari Pasangansuami Istri JONG GWAN AN dengan THIO TJOEI SAN ; Bahwa saksi mengetahui dari Perkawinan JONG GWAN AN dengan THIOTJOEI SAN, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masingmasing bernamaFENDY ARIANDI incasu Pemohon, anak pertama, berusia 57 Tahun;JONG SIU LAN, anak kedua, berusia 55 Tahun ;INDRA ARIANDY, anak ketiga, berusia 53 Tahun ;DAVID ARIANDY

FENDY ARIANDI incasu Pemohon, anak pertama, berusia 57 Tahun;2. JONG SIU LAN, anak kedua, berusia 55 Tahun ;3. INDRA ARIANDY, anak ketiga, berusia 53 Tahun ;4. DAVID ARIANDY, anak keempat, telah meninggal dunia di Bandungpada tanggal 26 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta KematianNomor : 638/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Kota Bandung ;5.

ayah Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 16 berupa Foto Copy SertipikatHak Milik (SHM), Nomor 2856 tercatat atas nama JONG GWAN AN, terbuktibahwa JONG GWAN AN incasu ayah Pemohon mempunyai harta berupasebidang tanah dan bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor2856/Astanaanyar, setempat dikenal dengan JI.

Panjunan No. 48 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 17 berupa Foto Copy RekeningKoran atas nama Nasabah JONG GWAN AN., pada Bank BNP Cabang JendralSudirman Bandung dengan Nomor Rekening 000.3.3025027, yang dicetak padatanggal 4 Maret 2004, membuktikan bahwa JONG GWAN AN sebagai nasabahdi Bank BNP Cabang Jendral Sudirman Bandung, akan tetapi saat ini Pemohontidak bisa mengajukan Surat Keterangan dari pihak Bank BNP Cabang JendralSudirman Bandung, apakah saat ini JONG GWAN AN incasu ayah Pemohonmasih

(seratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama JONGGWAN AN ;Menimbang, bahwa terhadap Tabungan Bank BNP Cabang Sudirmanatas nama Nasabah JONG GWAN AN Nomor Rekening 000.3.3025027,sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan tidak didukung denganadanya bukti dan keterangan saksi yang dapat menjelaskan apakah saat iniJONG GWAN AN incasu ayah Pemohon masih sebagai Nasabah atau tidak,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai agar PemohonFENDY ARIANDI ditunjuk selaku kuasa

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo;3.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu Pemohon PeninjauanKembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindaklangsung melakukan pembayaran bunga obligasi di CaymanIsland. Padahal, penerbitan obligasi dan pembayaran biayabunga obligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalahPT.

CIMB Niaga Tbk (terlampirfotokopi Putusan MARI melalui websitekepaniteraan.mahkamahagung.go.id);Tindakan Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo apabila dilihat dari suduthukum Tata Usaha Negara yang merupakan lex generalisHalaman 24 dari 29 halaman.

Frans Lucky The (incasu Penggugat).2.2. Ronny Tedja Handoko (incasu Tergugat II).2.3.

Frans Lucky The (incasu Penggugat).11.2. Ronny Tedjo Handoko (incasu Tergugat II).11.3.

Frans Lukcy The (incasu Tergugat II).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Penggugat).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny. Anandayani Kinan.Bahwa semasa hidupnya Ny.

Frans Lukcy The (incasu Penggugat).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Tergugat II).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.SbyMerupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny.

Frans Lukcy The (incasu Tergugat II).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Penggugat).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny. Anandayani Kinan.Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.Sby10.11.12.13.Bahwa semasa hidupnya Ny.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon Peninjauan Kembali dapatmenerima Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadapkoreksi atas biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp 968.793.545,00yang membatalkan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali).

Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benarbenar dapatmenentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai fakta hukum yangdimaksud berdasarkan alatalat bukti yang disampaikan Pemohon Banding(incasu.

(incasu Pemohon Peninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindak lansung melakukanpembayaran bunga obligasi di Cayman Island. Padahal,penerbit obligasi dan pembayar biaya bunga obligasi kepadaWajib Pajak di Cayman Island adalah PT.

Tindakan Terbanding (incasu~ TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga a quo sungguh merugikanPemohon Banding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali)karena pajak PPh Pasal 26 a quo telah mendistorsi usahaPemohon Peninjauan Kembali;Tindakan Terbanding (/ncasu Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo apabila dilihat dari sudut Hukum TataUsaha Negara yang merupakan /ex generalis dari HukumPajak adalah tergolong pada tindakan yang tidak sesuaidengan AzasAzas

Hal demikian sudah sewajarnya dansesuai dengan kelaziman pembukuan yang baik dan tidakberarti secara otomatis ditafsirkan harus terhutang ataudikenakan pajak di Indonesia, seperti yang telah dilakukanoleh Terbanding (incasu Termohon Peninjauan Kembali);9.

Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan dan telah diterima olehDireksi PT Eurogate Indonesia ketika itu incasu Tergugat II, adalah sebesarRp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari pengakuan Tergugat II pada rapat verifikasi tersebut, olehTergugat menetapkan Penggugat selaku Kreditor Konkuren; yang manapenetapan tersebut Penggugat sangat berkeberatan atas dasar alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa Penetapan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sangat tidakberdasar menurut hukum karena Penggugat telah lebin dulu membelibarangbarang incasu objek sengketa dimaksud dari Tergugat II sebelumTergugat II dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta

Bahwa sesungguhnya telahterjadi peristiwa hukum berupa jualbeli antara Penggugat dan TergugatIl, sehingga secara hukum barangbarang incasu objek sengketadimaksud tidak termasuk dalam harta Pailit atau tidak patut untukdimasukkan sebagai harta pailit yang harus dibereskan karena telahberalin menjadi hak milik Penggugat sebelum terjadinya Putusan Pailitoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamPutusan perkara Nomor 26/PDT.SUSPKPU/2014/PN.NIAGAJKT.PST.

Hal ini terlinat jelas daripetitum yang diminta oleh Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 6(enam) yaitu Menghukum Tergugat untuk segera mengeluarkanbarangbarang incasu objek sengketa yang telah dibeli olen Penggugatuntuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik danutuh;Bahwa apabila dilihat dari penjelasan di atas dan melihat juga Penggugattelah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator (Tergugat I), hal iniseharusnya membuat Penggugat tahu bahwa pemenuhan atas segalaHalaman 8 dari 21 hal.

Gugatan dalam perkara ini bukanlah suatu hutang yang telah jatuh tempoyang harus ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, dan juga bukan suatu gugatantuntutan ganti rugi, gugatan ini hanya untuk menuntut agar barangbarang yang telah dibeli Pemohon Kasasi incasu objek sengketa tidaktermasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan dan/atau dikeluarkandari bundel pailit oleh Termohon Kasasi , yang selanjutnya hendakdiserahkan kepada Pemohon Kasasi karena

DALAM EKSEPSI:Bahwa pada prinsipnya kami Termohon membantah dan menolak dengantegas semua uraianuraian serta dalildalil yang dikemukakan dalampermohonan Pemohon incasu perkara a quo, kecuali secara tegas dan jelasdiakui kebenarannya;Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yangmulia lagi bijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan antara lain yaitu:A.

Dasar Hukum Permohonan Pemohon Salah dan keliru.Bahwa selain subjek permohonan Pemohon yang salah dan keliru,sebagaimana uraian pada huruf A di atas, Pemohon dalam dalil positapermohonannya angka 1 halamn 1 dan 2, juga telah salah dan kelirudalam menyebutkan dasar hukum dalil permohonannya incasu perkara aquo, dengan mendasarkan pada:1.

Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen: Pasal 7 ayat 2;3.

Undangundang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 70;Bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu lex specialis derogat lex generalismaka terhadap dasar hukum yang dikemukakan Pemohon dalam positapermohonannya, tidaklah bisa dijadikan dasar atau acuan dalammengajukan permohonan Pemohon incasu perkara a quo, karena telahdiatur khusus dalam ketentuan baru yang notabenenya mengeyampingkanketentuan lama atau ketentuan umum;Bahwa dengan telah salah dan kelirunya penyebutan dasar hukumpermohonan yang diajukan

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013huruf C) pada pokoknya adalah tentang perumusan surat permohonankeberatan yang diajukan oleh TUK in casu perkara a quo, yang tidakmemenuhi syarat formil, yaitu memuat formulasi fundamentum Petendi yangberjudul atau memuat tentang Eksepsi dalam posita permohonan PUK incasu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikantentang Eksepsi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawabanyang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat, serta tidak memenuhiketentuan

sengketa tersebut bukan aset/milik Terbanding semulaTergugat tetapi adalah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Menibang apakah benar pada tahun 1901 terjadi peralihanhak dari Pak.Ngateno selaku pemegang hak yasan atas tanah yang sekarangjadi obyek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut dalil dari Terbanding semula Tergugat perolehan hak dengan ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1901, makamajelis hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada tahun 1901tersebut Terbanding semula Tergugat incasu Pemerintahan Kota Malangsudah berdiri atau belum.Halaman 16 Putusan Nomor 101/PDT

Maka timbul pertanyaanapakah mungkin suatu badan hukum publik incasu Pemerintah Kota Malangyang pada tahun 1901 belum berdiri dapat melakukan perbuatan hukum untukmemperoleh suatu benda dan/atau barang incasu hak atas tanah dengan carapemberian ganti rugi kepada pemilik tanah incasu Pak Ngateno sebagaipemilik tanah yasan?

SBY.dari ganti rugi pada tahun 1901, oleh karena pada tahun 1901 tersebutPemerintahan Kota Malang dibawah kekuasaan Kolonial Belanda masih belumterbentuk/berdiri, dan baru didirikan oleh Kolonial Belanda pada tanggal 1 April1914 dengan nama Stadsgmeente Malang;Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, tanahyang menjadi obyek sengketa incasu tanah seluas 1.498 m2 yang terletak diJalan Raya Langsep No.3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malangtersebut adalah tanah negara bebas yang

Elly Sri Muljati, SH adalah akta otentik yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan tidak bersifat bersifat mengikat (Bindende)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang No. 82/G/2007/PHI.SRG, tanggal 25 Maret 2008, dalamperkara Incasu telah salah dan keliru) menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, dengan telah mengeluarkan putusan yang tidakmencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 725 K/Pdt.Sus/20082.

Bahwa telah keliru dan salah pertimbangan hukum putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memutus danmemeriksa perkara Incasu, karena Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutusperkara Incasu hanya terfocus pada pertimbangan hukum mengenai upahskorsing yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi/Penggugat.

HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan halaman 23alinea 4 mengenai ketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan bahwa Tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedarluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbul hak dan berdasarkanketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 ini pula Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yangmemeriksa dan mengadili Perkara Incasu

No. 725 K/Pdt.Sus/2008rupiah), sehingga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 114.000, (seratus empat belas ribu rupiah) ;Pertimbangan tersebut sangat keliru sekali atau terdapat kesalahanpenerapan hukum yang nyata, maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial serang dalam perkara Incasu tidaklahdibenarkan maka sudah seharusnya dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (incasu, Termohon) untukmengurus ijin cerai dan/atau surat keterangan cerai kepada atasannya yangtidak terkait dengan pihak lain (incasu, pihak Pemohon);Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan ceraitalak,majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbanganhukum majelis tingkat pertama, kecuali masalah sebabsebab terjadinyaperceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan

sehingga Terbanding merasatertekan dan tidak dihargai oleh Pembanding, dalil Terbanding mana ternyatadibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa tidak benar jika Pembandingmengambil 2 sertifikat dengan diamdiam tanpa sepengetahuan Terbandingmengajukan pinjaman dana pada tahun 20092010;Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (mengambil dan menggadaikan 2 sertifikat tanpa ijin),maka berdasarkan asas negativa non sund probanda, pihak yang membantah(incasu

cukup beralasan untukdipertahankan dan dikuatkan;Hak ExOfficio Mutah.Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dantidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yangberkaitan dengan pembayaran uang mut'ah secara exofficio yang dibebankankepada Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan PengadilanAgama Mojokerto a quo karena telah tidak tepat dan tidak benar denganpertimbangan dan alasan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pembebanan suatu kewajiban (incasu

mengalami gangguankesehatan phisik dan dalam menjalani kehidupan seharihari hanya tergantungkepada kebaikan Pembanding;Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut majelistingkat banding merupakan bentuk penyangkalan/pembantahan atas dalilgugatan Pembanding yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah);Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah), maka berdasarkan asasnegativa non sund probanda, pihak yang membantah (incasu

Bahwa pokok perkara dalam gugatan incasu adalah pembagian hartabersama yang merupakan permasalah yang timbul ada karena adanyaperkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkandalam angka 1 tentang kewenangan Pengadilan Agama Surakarta, makaberkaitan dengan substansi gugatan incasu adalah menjadi kewenanganPengadilan Agama.3.

Islam"adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinyamenundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai denganketentuan Pasal ini.Dengan berdasarkan pada penjelasan diatas terkait dengan Penggugatbukan beragama Islam namun dahulu melakukan perkawinan secaraIslam sehingga terkait dengan sengketa harta bersama yang munculdalam perkawinan yang telah putus, maka dengan sendirinya terkaitdengan perkara yang dimaksudkan dalam gugatan incasu

Bahwa karena Penggugat, Tergugat dan Objek Gugatan berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta maka sah bila gugatanincasu diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Surakarta.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan Penggugat diatas maka terhadapperkara gugatan incasu adalah telah sah dan menjadi wewenang dariPengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya.Il.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan incasu diPengadilan Agama Surakarta, belum ada itikad baik dari Tergugatselaku yang menguasai Objek Gugatan untuk melakukan pembagianatas Objek Gugatan yang demikian sama saja menempatkanPenggugat sebagai pihak yang sama sekali tidak memilik hak atasObjek Gugatan.8.

Saksi I, dan 2.Saksi Il, saksisaksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksisaksitersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksiyang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, makaberdasarkan pasal 147, 170, dan 171 ayat(1) HIR, keterangan saksisaksitersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti, dan telahmempunyai nilai kekuatan pembuktian, incasu telah meneguhkan

hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70ayat (1) Undang Undantg nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa seorang istri yang dicerai oleh suami berhakmendapat mut'ah yang layak dari bekas suaminya, serta nafkah iddah selamaisteri mengalami masa iddah selama 3 bulan, hal tersebut sesuai dengan pasal149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, incasu

yang mengajukanperceraian adalah Pemohon sendiri, dan Pemohon pula yang telahPutusan Nomor.0558/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 10 dari 14 halamanmeninggalkan Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikannafkah lddah terhadap Termohon selama Termohon mengalami masa tersebutserta mut'ah berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dankemampuan Pemohon, incasu Pemohon dengan Termohon ternyata dalamtahap mediasi telah terjadi kesepakatan tentang kewajiban yang harusdiberikan oleh Pemohon

akibat dari perceraian ini terhadap Termohon, makaPemohon dihukum sesuai kesepatakan sebagaimana tersebut selanjutnyatercantum dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, terbukti antaraPemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak bernama Rahmat Puji Setiawan, umur 9 tahun yang sekarang beradadalam pengasuhan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon, makasesuai ketentuan hukum yang berlaku, kedua orang tua (incasu)ayah/Pemohon wajib

memelihara dan mendidik anakanaknya sampai anak itudewasa, atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974), kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipunperkawinan antara kedua orang tua putus, dan sesuai pasal 105 huruf (c) J.oPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya Hadlanah dan nafkah(seluruh biaya kebutuhan anak) di tanggung oleh ayah, incasu ternyata pulaPemohon menyanggupi untuk memberikan biaya untuk anak tersebut setiapbulan sekurangkurangnya

Husin (Alm) adalah sebagaiberikut:Pemohon selaku ibu kandung (incasu sebagai Pemohon 1);Pemohon II selaku istri/janda (incasu sebagai Pemohon II);Pemohon Ill selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);Pemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon IV);Pemohon V selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Voa fF oN =Pemohon VI selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon V1)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah