secara absolut menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannahbinti Baco disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannah binti Baco telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Bahwa, pemohon Jamaluddin R.E berstatus perjaka dan pemohon IlNurjannah binti Baco berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Jamaluddin R.E danpemohon II Nurjannah binti Baco telah memenuhi syaratdan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Jamaluddin R.E dan pemohon II Nurjannah binti Baco tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang

Pembanding semula Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenaljumlah ganti rugi yang akan dibayarkan, namun cukup jelas etikad baikdari Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk memberi ganti rugisebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) atas perbuatannyayang merugikan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Pembanding semulaTergugat dalam Memori bandingnya menyatakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1

Meimbang, bahwa keberatan tersebut adalah juga merupakanmateri yang terdapat dalam kontra memori yang diajukanTerbanding/Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini, sehinggaantara Memori banding dengan kontra memori banding yang diajukanTerbanding/Pembanding semula Tergugat adalah merupakan satukesatuan yang tidak berbeda;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimanatersebut diatas, Pengadilan tinggi perlu memperbaiki dan menambahpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1

Nomor 44/PDT/2021/PT PBRPembanding/Terbanding semula Penggugat, sehinggaPembanding/Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, cukup Jjelasperistiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antaraPembanding/Terbanding semula Penggugat sehingga dengan demikianeksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel) tersebut haruslah dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1

Nomor : 227, Jo UndangUndang Nomor2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubahdan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009serta ketentuanketentuan lain dari peraturan perundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat;e Menolak permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semulaTergugat;Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBRe Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor1

Akta Perdamaian No. 964/Pdt.G/2020/PA.Tgrperdamaian dan oleh karenanya, Penggugat telah pun mengubah gugatannyasebagaimana ditentukan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai kesekapatan antara Penggugat denganTergugat tersebut yang menyatakan biaya perkara ini ditanggung olehPenggugat, maka sesuai Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, biaya yang timbul akibat perkara

Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1

,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.

Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahirbatin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkanrumah tanggadengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satusatunyajalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai denganTergugat;Halaman 2dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadgBerdasarkan uraian tersebut di atas, rumahtangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehinggauntuk mencapai kehidupan rumahtangga

Saksisaksi ;Halaman 3dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadg1.

berhubunganlayaknya suami isteri, Karena itu Majelis berpendapat unsur pertama dariketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanyaperselisihan dan pertengkarang yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluargaPenggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telahmembuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PenggugatHalaman 8dari 13 halaman Putusan Nomor1

telah pecah (broken marriage) dan perkawinan mereka sudahtidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batindalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yaitumembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidakdapat dicapai,oleh karena itu perceraian adalah lebih mashlahah daripadamempertahankan perkawinan, karena mempertahankan perkawinan dalamHalaman Qdari 13 halaman Putusan Nomor1

tanggal Pemberkatan Nikah No. 036/AP/GBISGP/XII/2017, pada hariJumat tanggal O01 Desember 2017, di Gereja Bethel Injil Sepenuh KotaPematang Siantar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pms.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Pematangsiantar;Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan buktibukti permohonanmaka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohonSupaya dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal Pemberkatan Nikah Nomor : 003/AN/GPRIML/PS/V1I/2018, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018, di Gereja PantekostaRahmat Jemaat ImmanuelKota Pematang Siantar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Halaman 15 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pat.P/2019/PNPms.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya

Ketentuan Peraturan PerundangUndangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebutPenggugat didampingi Kuasanya hadir secara di persidangan, sedangkanTergugat hanya hadir secara in person di persidangan pada persidangantanggal 01 September 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

secarahukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidanganperkara a quo;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telan dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

MajelisHakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 dan tidak pernah bersamalagi (Scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

ataskelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebutadalah anak dari pasangan suami isteri Fareh Prasdika Novia Ryangga binEko Prassetiyo (Pemohon ) dengan Mustika Wulandary binti Ngadimin(Pemohon Il); Bahwa tujuan Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuatakta kelahiran anak Pemohon dan Pemohon II yang bernama NasreenTaniyah Safiyya binti Fareh Prasdika Novta Ryangga;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1

Kdg.Tang gal, 21 Agustus 2017yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baikdalam pasalpasalnya maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransihukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasalpasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahandengan kelahiran anak, juga tidak mengatur

dalam Pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil,yang selengkapnya dalam Pasal 53 tersebut disebutkan:(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yangyang menghamilinya.(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapatdilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidakdiperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1

Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anakyang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baikdalam pasalpasalnya maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransihukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasalpasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahandengan

wewenang Pengadilan Agama Makassar.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan pemohon Edi timung bin Ibrahim dengan pemohonIl Wati bin Lira disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Edi timung bin Ibrahim dengan pemohon II Wati bin Lira telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Bahwa, pemohon Edi timung bin Ibrahim berstatus perjaka dan pemohon IlWati bin Lira berstatus Perawan serta antara pemohon dan pemohon Iltidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Edi timung bin lbrahim danpemohon Il Wati bin Lira telah memenuhi syarat dan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Editimung bin lbrahim dan pemohon II Wati bin Lira tidak ada penghalang ataularangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

sampai denganbulan September 2020 , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (vrijspraak);Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Plg3. Memulihnkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepadakemampuan dan kedudukan seperti semula;4.

Selanjutnya Imron memanggil saksi Syaiful Anwar sambiltangannya merogoh ke dalam tas, lalu tibatiba Imron menyemprotkan cairancuka para ke muka saksi Syaiful Anwar, lalu saksi Syaiful Anwar berusahamelarikan diri namun menabrak dinding tembok rumah hingga jatuhHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pilgtertelungkup, saat itulan terdakwa mendekati saksi Syaiful Anwar danmembacok saksi Syaiful Anwar, dilanjutkan Imron membacok leher bagianbelakang dan saksi Nico Fernando membacok ke arah

Helwi Alias Helmi Bin Dencik, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telahbersamasama Imron Bin Said dan Nico Fernando Alias Nando Bin wanNoya melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Syaiful Anwar BinDencik;Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN PigBahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sehabis waktuisya sekira

Helwi hinggaterjatuh terlentang, kKemudian Hiliyas membacokkan sebanyak 3 (tiga)kali ke arah kepala samping kanan sehingga mengenai kening atas danmembacok bagian atas kepala;Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yangbertuliskan Miratone, 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusakterbakar, yang digunakan oleh terdakwa, dan semua barang buktitersebut ada di tempat kejadian;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan parapelaku;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor1

Amron Sodik, S.H., M.H.Nunsuhaini, S.H.M.HumPanitera Pengganti,Marduan, S.H., M.HHalaman 26 dari 26 Putusan Nomort1 187/Pid.B/2016/PN PlgHalaman 27 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pig

Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 07 Januari 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb.;3. Surat Penetapan Hakim, tanggal 07 Januari 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PNPsb., tentang penetapan hari sidang;4.

., dengan surattanggal 02 Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwapencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawansebelum adanya jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukupberalasan apabila permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb., tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonanpenggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Memperhatikan pasal

TOEPAK, tempat tanggal lahir : , 23 Juli 1938, jeniskelamin : Lakilaki, tempat tinggal : Jalan Jepang Kelurahan/Desa PulauTelo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya diSebut SCEDAGAL ..............cccceceeeeeeeeeesaeseeeeeeeeeeeeeeeeaes TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN KIk tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara dan Gugatan dariPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan/gugatan sederhanatertanggal 4 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2019, dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN, maka Pengadilan akan mempedomani tentang halhalsebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015,

merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

mengabulkan atau tidak permohonan tersebut,maka dalil dalil Pemohon harus dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah sekitar 4 tahunlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), frasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 Nonor 233/Pdt.G/201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

dirukunkan kembali disebabkan sikap Pemohon yangdingin terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal 9 dari Nonor 187/Pdt.G 201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

perselisihan dan pertengkaranyang sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

HasanBasry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor1/Pid.SusAnak/2018/PN Mrh tanggal 09 Mei 2018;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kals Banjarmasin yaitu Sdr. BAHRANI, S.H., Nip.19650805 199303 1001, serta IbuKandung dari Anak tersebut;Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.GSUSANAK/2018/PT BJMPENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:I. Berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Il.

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor1/Akta.Pid/2018/PN Mrh;Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.GUSANAK/2018/PT BJMVi.VIL.Vil.Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Anaktanggal 5 Juni 2018 Nomor : 1/ Pid.SusAnak/2018/PN.

Mrh;Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Mei 2018 Nomor1/Akta.Pid/Bad/2018/PN Mrh, oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan,yang isinya berbunyi antara lain:ahwa Penuntut Umum keberatan ternadap Putusan yang telah dijatunkan olehPengadilan Negeri Marabahan tersebut.eBahwa putusan Hakim yang menjatuhkan anak dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan adalahmencederai Hukum