Ditemukan 346 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teladan telaahan talawaan telihan telajan telahan telaaahan telaadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
187 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang artinya RKA SKPD Sekretariat DPRDtahun 2011 ada tetapi tidak pernah disusun oleh Banggar.Bahwa benar, yang menanda tangani RKA SKPD SekretariatDPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 tersebut adalah SekretarisDPRD selanjutnya diajukan kepada TAPD untuk dibahas atauditelaah, yang mana hasil dari pembahasan/telahaan TAPDterhadap RKA SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 tersebut tidakpernah disampaikan kepada Banggar, tetapi langsung disatukandenga RKA SKPD lainnya dalam bentuk RAPBD dan diajukanuntuk dibahas
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 28 Mei 2012 — Drs. ANAS MANEDI. M Bin ISMAIL, CS
72 — 20
  • Bahwaselanjutnya melalui Telahaan Staf, Kepala Seksi/ Kasubag yangbersangkutan mengajukan kepada Kepala Kantor untuk mendapatkanpersetujuan pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan SPT, SPPDyang telah diverifikasi oleh PPTK sebagai Pelaksana TekhnisKegiatan kemudian diserahkan kepada Bendahara.Bahwa selanjutnya barulah bendahara mengeluarkan cek dimana cektersebut ditandatangani oleh PPK dan dapat dicairkan di Bank Nagarioleh Bendahara dan barulah Bendahara membayarkan pada seksiyang bersangkutan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
232 — 123
  • Cabang wajidb menyerahkan jjinijin usaha apabilakepengurusannya telah selesai; Lainlain sesuai ketentuan berlaku.Bahwa terhadap telahaan dan pendapat analis kredit tersebut, pada tanggal12 April 2018, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat yangpada pokoknya menyetujui pendapat analis kredit untuk diteruskan kepadaKepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit. Setelahdisposisi tersebut diajukan kepada BENY R.
    Persyaratan lainlain :Pengawasan secara berkala oleh cabang untuk mengikutiperkembangan usaha debitur;Tran keuangan debitur 50% wajib melalui Bank NTT dan dievaluasisetiap satu tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitaskredit KMKRC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0,5%setiap evaluasinya dengan mekasimal bunga tertinggi sebesar 13%.Cabang wajib menyerahkan jjinijin usaha apabila kepengurusannyatelah selesai;Lainlain sesuai ketentuan berlaku.Bahwa terhadap telahaan dan pendapat analis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
126 — 28
  • Bahwa berdasarkan hasil telahaan yang kami lakukan atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK PertambanganPurnama Langkat Tahun 2016 bahwa terdapat kerugian keuangan negara atasPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama LangkatTahun 2016, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.651.896.200,00(Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu duaratus rupiah).
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
CECILIA ESTY TRI WAHYUNI, ST
198 — 186
  • Kaimana;------------------------
  • 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Telahaan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);--
  • 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Agustus 2015 — ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST Alias HERI SIKU
74 — 28
  • ,BARTHOLDA CUNHA,M.Eng meminta terdakwamembuatkan telahaan staf yang isinya juga harusmenggambarkan beberapa bangunan yang sudahada dan tahun pembangunannya. Namun karenaterdakwa tidak mengetahui tentang perencanaandan kondisi fisik bangunan yang sudah ada makaterdakwa meminta sdr. HENDRIKUS ORGENSIUSSUFARTO,BE ( Almarhum ) untuk membuatkantelahaan staf tersebut sedangkan yangmenandatangani adalah saudara Ir.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
215 — 99
  • padapenyedia karena ada kerjasama antara Terdakwa Rusli Tanjung dengan Sekwan;Bahwa Saksi tidak ada menemukan SP J fiktif;Bahwa Kalau sudah lengkap maka saksi tulis lengkap dan kalau belum saksi tulisbelum lengkap dan diberikan kepada PPTK;Bahwa Tidak ada saksi temui Anggota yang perjalanan dinas cepat pulang dariwaktu yang ditentukan;Bahwa Biasanya yang sering kurang yaitu kelengkapan Bording pass tiket;Bahwa Saksi juga ikut sebagai pendamping dalam perjalanan dinas AnggotaDewanBahwa Saksi pernah membaca telahaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
265 — 71
  • padapenyedia karena ada kerjasama antara Terdakwa Rusli Tanjung dengan Sekwan;Bahwa Saksi tidak ada menemukan SPJ fiktif;Bahwa Kalau sudah lengkap maka saksi tulis lengkap dan kalau belum saksitulis belum lengkap dan diberikan kepada PPTK;Bahwa Tidak ada saksi temui Anggota yang perjalanan dinas cepat pulang dariwaktu yang ditentukan;Bahwa Biasanya yang sering kurang yaitu kelengkapan Bording pass tiket;Bahwa Saksi juga ikut sebagai pendamping dalam perjalanan dinas AnggotaDewanBahwa Saksi pernah membaca telahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — YULDIAWATI KADIR, A.Md
161 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPPKAD untuk diproses lebih lanjut yaitu untuk melengkapi semuapersyaratan kelengkapan pencairan yang dimohon berupa telaahan stafkemudian telaahan staf diajukan lagi kepada Kepala DPPKAD untukditandatangani oleh Kepala Dinas DPPKAD, setelah disetujui dan ditandanganioleh Kepala DPPKAD kemudian proposal diajukan kembali ke Bupati untukdisetujul permohonan pencairan dan jumlahnya dimana Bupati bisa menambah,mengurangi atau menolak untuk proses pencairan, jika telah disetujui olehBupati Kemudian telahaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVITA ELISABET MORONG, SH., MH.
2.EKO FEBRIANTO, S.H.
3.SUBANDI, SH.
Terdakwa:
ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
126 — 33
  • Bahwa meski Terdakwa berdalin pernah mengajukan Telahaan Stafkepada Pengguna Anggaran, karena menemukan adanya kejanggalanatas penentuan Pemenang Lelang yang mengajukan Harga Penawaranyang lebih tinggi dari HPS dan Negosiasi, namun Terdakwa tidak dapatHalaman 185 dari 202 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN Smrmembuktikan dengan didukung oleh keterangan SaksiSaksi maupun AlatBukti yang valid;.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm
Tanggal 2 April 2019 — - Ir. ANTONI ARPAN, M.M., Bin ARPAN TASIN;
166 — 57
  • menyampaikan data yang diminta sekaligus menyampaikansurat permohonan penyelesaian administrasi tersebut secara mencicilyang besarannya sebesar Rp. 112.660.800,00 (seratus dua belas jutaenamratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah);Halaman 102 dari 239 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm.Bahwa Terdakwa melanjutkan permohonan tersebut kepadaWalikota Banjarbaru yang diteruskan kepada DPPKAD Kota Banjarbaru.Setelah surat permohonan tersebut sampai pada Kepala DPPKAD KotaBanjarbaru lalu dibuatkan telahaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI
124 — 49
  • Tim teknis melakukan telahaan dan evaluasi proposal.3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
74 — 22
  • Telahaan tersebut ditanda tangani Kabab Keuangan,121kemudian diparaf oleh Asisten IV bidang Keuangan dan Sekda, kemudiandiserahkan kepada Walikota untuk memberikan Keputusan apakah setuju atautidak dilakukan pembayaran. Kalau setuju, maka diterbitkan SK Walikotauntuk pencairannya ;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Kota), saksi tidakingat lagi berapa kali PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
112 — 40
  • Tim teknis melakukan telahaan dan evaluasi proposal.3. PPK menugaskan tim teknis sesuai kewenangan untuk melakukanproses verfikasi Sampai penetapan.4.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN
155 — 63
  • Tim teknis melakukan telahaan dan evaluasi proposal.3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Maret 2017 — Penuntut Umum:
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
94 — 20
  • Kukar tahun 2013;Bahwa prosedur pencairan dana kegiatan serta mekanismenya sebagaiberikut : PPTK mengajukan telahaan staf dan NPD (Nota PencairanDana) kepada saya setelah saya cek kemudian saya setujui telahan staftersebut selanjutnya saya serahkan telahaan staf tersebut kepada PPTKsdr. Hairuni beserta dengan NPD nya untuk pencairannya ke bendaharapengeluaran.
    adalah Riduan Syahrie atau MuhammadReza saya selalu menanyakan dimana PPTK, dan yang bersangkutanmenjawab bahwa PPTK sedang ada urusan yang lain;Bahwa mekanisme penerbitan NPD yaitu sebagai berikut : Adanyapermintaan dana panjar oleh PPTK dimana didalamnya tercantum,Nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Jumlah Paguanggaran, Jumlah pencairan pada bulan sebelumnya, Jumlah pencairansaat ini, Sisa pagu anggaran, Syarat NPD yaitu : Ada pagu anggarannya,Dana tersedia di bendahara pengeluaran, Telahaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
166 — 396
  • dana yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas bebanrekening kas umum daerah ;> Penyelengaraan pembukaan dan penutupan rekening pemerintahdaerah, rekening SKPD pada bank yang ditunjuk ;> Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerjadengan instansi terkait dalam rangka penatausahaan rekeningoemerintah daerah dan penaelolaan kas daerah :> Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaantugas bawahan ;> Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporanhasil telahaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
205 — 66
  • IMMS untuk melakukan usaha pertambangan denganoperasi produksi ada lahan kawasan hutan yang dikelola pihak Perhutani, sehinggabagi pemohon harus mengajukan permohonan penambangan ke MenteriKehutanan, selanjutnya dari telahaan staf tersebut diajukan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati ;Halaman 112 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SbyBahwa benar pada akhirnya Bupati Lumajang menyetujui IUP OP yang diajukanoleh PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 12 Nopember 2015 — SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO.
80 — 18
  • Kami juga sudah memberi masukan dan sarankepada pimpinan instansi (kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Bapak SUHADATASMAN) sesuai telaahan staf kami tanggal 4 Mei 2007, Telahaan Staf tanggal 15Mei 2007 dan Telaahan Staf tanggal 16 Mei 2007 (terlampir dalam berkaspemeriksaan) yang dalam Telaahan Staf kami di tanggal 16 Mei 2007 kami sudahmenyarankan apabila Pihak Pengembang belum juga menyampaikan surat jaminanpelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 28 Mei 2007 maka kami sarankan agar segeradiputuskan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - Ir. DWI SANTOSO
143 — 38
  • Pekerjaan Jalan Ruas Tangga Barito Desa Moliliulo, 2).Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Bongo Nol Bongo (ACBC), 3).Pekerjaan Ruas Jalan Akses Pelabuhan Tilamuta pada Kabupaten BoalemoTahun Anggaran 2014 ada jasa konsultan perencananya dilakukan denganswakelola dengan dibuat menjadi 3 perencana dikarenakan anggarannyakecil, ketersediaan SDM (sumber daya manusia), dan ada telahaan staf daribupati.