Ditemukan 3979 data
MUSLIM, SH
Terdakwa:
HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG
320 — 473
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
48 — 29
Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sah secarahukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum? Mengapa ParaPenggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor 2 dan 3 padahalobjek perkara nomor juga dalam sengketa ?17 Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yang masihkecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencari nafkah utamasudah tiada?
116 — 52
Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
59 — 4
Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
136 — 27
Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti atas
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO
196 — 46
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umummengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melangar Pasal 378Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN SmgKUHP dalam dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai tuntutanhukuman yang diberikan kepada Terdakwa, karena tuntutan hukuman selama 2(dua) tahun dan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
22 — 11
berbeda jauh bahkancenderung Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umumdan jikapun tidak lebih rendah biasanya sama beratnya ataupun jikaHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDNmisalnya pun lebih tinggi tapi tidaklah sampai 70 % diatas TuntutanPenuntut Umum sebagaimana dalam Putusan ini (Tuntutan 6 tahun,Diputus 10 tahun) ;10.Bahwa, dengan demikian sangat jelas dan terang, penjatuhanhukuman oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sangat tidakmengandung keadilan dan melangar
33 — 11
.: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
96 — 47
Keputusan TUN dapat mengajukan = gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka denganini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa danmemutuskan : 522 ee eee ee eee eeeDALAM POKOK PERKARALl; Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya; 23Menyatakan Tergugat telah melangar
39 — 8
Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umumberdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu melangar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Unsur setiap orang;2.
JOY FORTUNE KOSPARA.M, S.H
Tergugat:
PT.TOP BUKIT MERAH
92 — 20
Ptk.15.16.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas bahwa tindakanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, secara sepihak bukankarena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkankarena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat denganalasan kontrak kerja yang ada telah berakhir dan tidak mau memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kontrak kerja yang ada,adalah melangar asasasas di dalam hukum perjanjian dan melanggarketentuan Undangundangan Ketenagakerjaan
RASYIDI Bin RAMLI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KAPOLRES LHOKSEUMAWE,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA,
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEUANGAN
134 — 37
masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T8 dan seorang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di atas;Halaman 29 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN LskMenimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II menolak dalildalilpermohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon (dahulu Terdakwa) ditahan di Rutan sejak tanggal 14September 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan dakwaan alternatif,kesatu melangar
77 — 12
Mualimin alias Haji Min (almarhum) yang juga bukan seorangpetani setempat dan beralamat di luar Kabupaten Blora yaitu di DusunSusukan Rt. 03 Rw. 05 Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen KabupatenBojonegoro, adalah salah dan melangar hukum karena pengecer tidakdiperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada selain petani ataukelompok tani di luar wilayah kerjanya;Bahwa walaupun Saksi Moh.
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
135 — 52
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat15.telah melangar Peraturan Perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2)Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
80 — 50
oleh orang lain tersebut, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermatigugatan Penggugat dan Replinya bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugatyang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa sangatlah merugikandan melanggar hak Pengguat, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kePengadilan dan menarik Polce Nadek sebagai Tergugat merupakan suatu halyang wajar karena Pengguat (Nimrot Jopi Ballo) merasa Tergugat (Polce Nadek)telah melangar
84 — 35
Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyetubuhi SaksiDIKABURKAN, dalam kurung waktu dari yang pertama tanggal 17 Juli 2016danyang terakhir pada tanggal 02 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmenurut Majelis Hakim, perobuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatanberlanjut sehingga unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatifkedua dari Penuntut Umum yaitu melangar
42 — 13
persidangan dianggap telahtermuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;oonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukandipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaanPenuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa;ee Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan Primair Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanaSubsidair Melangar
132 — 12
Pemkab Sleman tanggal 20 Oktober 2010No. 560/1905/2010 maupun Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 1 Oktober 2010, karena menurut hematdan keyakinan Tergugat hal itu bukan merupakan kewajiban dariTergugat dan tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada sertatidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundangundanganyang12 Bahwa "las but not least, Tergugat dengan tegas menolak kebenarandan keabsahan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan : secarahukum Tergugat telah melangar
149 — 25
Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN PsrMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melangar
58 — 8
dengan system PDE ke KPPBC Tanjung Perak danmendapat Nomor PIB 014188 tanggal 23 Februari 2010. pada PIB diberitahukan 4.000bag SULFAMIC ACID dari Negara Cina yang dimuat dalam5 kontainer, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis bubuk putihsesuai dengan surat Kepala BPIB bubuk DEXTROSE MONOHIDRATE, menurutpendapat saksi jenis barang tersebut masuk klasifikasi HS.1702.30.10.00, hal tersebuttidak sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah merupakan tindak pidanakepabeanan dan melangar