Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 27-03-2023 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 11 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H, M.H.
Terdakwa:
RAMLI bin SUDIRMAN alm.
48 — 1
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Umum
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bhn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DEISI MAGDALENA GULTOM, SH
2.A.GHUFRONI, SH
Terdakwa:
SUROTO Bin HADI PURNOMO
50 — 24
  • Perikanan RepublikIndonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tentang larangan Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dilakuakn olehTerdakwa tersebut termasuk dalam katergori Pemasaran Ikan yang dapatmerusak Plasma Nutfah dan melanggar aturan hukum dan tidak diperbolehkansecara aturan hukum;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NegaraRepublik Indonesia;Halaman 4 dari 16 HalamanPutusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bhn.Bahwa terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dilakuakn olehTerdakwa tersebut termasuk dalam katergori Pemasaran Ikan yang dapatmerusak Plasma Nutfah dan melanggar aturan hukum dan tidak diperbolehkansecara aturan hukum;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 87 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga; Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik; Bahwa Ahli bertugas pada Dinas Perikanan KabupatenKaur menjabat sebagai fungsional umum yang bertugas membantukelancaran kegiatan teknik perikanan; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihandan memiliki sertifikat keahlian; Bahwa anak udang lobster/ benur sesuai denganudangundang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 2004
    Unsur Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaanperikananRepublik Indonesia melakukanusahaperikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danPemasaran Ikan yang tidak memiliki SIUP;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah:a. Perairan Indonesia;b. ZEEI; danc.
    bahwa kegiatan jual beli anak udang lobster yangdilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan undangundangmenyalahi aturan yang berlaku dan kegiatan yang dilakukan terdakwa yaknimembeli dan menjual anak udang lobster yang tanpa izin adalah perbuatanillegal;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
1.Kaslan
2.Taslim Alias Leli
53 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Abd. Azis Dg Sattu Alias Tison
23 — 0
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 13-10-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Smp
Tanggal 10 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, S.H.
Terdakwa:
DEDI FOSINDA Bin MUHLIS
20 — 6
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
1.ABSALOM SUSANG Alias SON
2.NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN
36 — 24
  • NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya yang melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, menggelola dan mengawetnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan sebagaimana telah tamba dan diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwalingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikantermasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor : 18/PERMENKP
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan di tambahdengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahanpeledak (bom) adalah sebagai berikut;a.
    sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur unsur Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan:1.
    Kupang; Para Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya.Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Juncto
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI Bin MUSTOFA
2.SION TANUWIDJAYA Bin FUAD SANDY TANUWIDJAYA
67 — 4
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 73/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUHEBI
39 — 15
  • Menyatakan terdakwa SUHEBI terbukti secara sah meyakinkan bersalah / ataualat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal pengkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan melanggar Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100 B UU No.45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.
    Perikanan Nomor71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PenempatanAlat Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,Pasal 30 Ayat (11) menyatakan API muroami sebagaimana dimaksud pasal14 Ayat (1) huruf (g) merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarangberoperasi di semua jalur penangkapan ikan dan disemua WPPNRI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004
    telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari PenuntutUmum sebagaimana tersebut di bawah ini ;Hal 10 dari Hal 146 PUTUSAN Nomor 73/Pid.SusPRK /2019/PN KtpMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
    terpenuhi, maka Terdakwa,harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan alatpenangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan olehnelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil,sebagai tersebut (Pasal 9 Ayat(1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004
    ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkandalam putusan ini ;Memperhatikan,ketentuan pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 21-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Rusmadi alias Uccu bin Lamunyi
2.Rusdiman alias Diman bin Alm Ining
3.Harmino alias Mino bin Hamma Agus
4.Lahmil bin Harti
35 — 24
  • INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI Telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, abhlipenangkapan ikan yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledaksebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU R.I No. 31 Tahun 2004
    Hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUNo. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orangdilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikandan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan/ataulingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensisumber daya ikan dan lingkungannya
    R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mamn Bahwa terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwaRUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI telah membantu WAWAN AliasWAWAN Alias JURAGAN Bin M.
    R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 56Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Pasal 8 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 14-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Rhl
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
SAI PUDDIN ALS PUDDIN BIN ALM HASAN IBRAHIM
23 — 13
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 06-04-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 16-05-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAT, S.H., M.H.
Terdakwa:
SURDIN BIN SUDIRMAN
34 — 9
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 11-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 167/PID.SUS/2019/PT TJK
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : FRANSISCA, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : Dodo Hermawan Bin Surahman
96 — 37
  • terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman pada hari Kamistanggal 19 bulan September tahun 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat didermaga VI Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaktidaknyapada tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan,Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber dayaIkan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang
    dengan dijanjikan upah sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun upah tersebutbelum terdakwa terima karena terdakwa belum selesai mengantarkanbenih lobster tersebut ke Jambi;Bahwa menurut ahli Jimmy Margono, S.St.Pi Bin Safik Acombet, M.Ed(PHPI, Ahli Muda Kelompok jabatan Fungsional di KementerianKelautan dan Perikanan) dijelaskan sebagai berikut:e Bahwa yang mengatur tentang perikanan adalah UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Tjk.5kp/2016) dan dapat mengakibatkan sumber daya alam ekosistemLobster di Indonesia akan berkurang;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk serangkaiankegiatan memasukan dan mengeluarkan benih lobster dari daerahsatu ke daerah lain;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.
    tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam suratdakwaan kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahmandengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Idm
Tanggal 30 Januari 2020 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
ABDUL YANI Bin Alm SARTA
19 — 3
  • Pasal 42 ayat(3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Nahkoda kapal;2. Setiap kapal perikanan;3.
    Setiap Kapal Perikanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan ikan, dan penelitian / eksplorasi perikanan
    Pasal 42ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakimtidak menemukan alasanalasan yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 22-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 19-03-2020
Putusan PN BIAK Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bik
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
YANCE SIMBIAK
86 — 27
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SIMBIAK dengan pidanapenjara selama 5 (lima) buian, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidanaDenda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua)buian penjara.3.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmenaruh keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Dominggus Perkorus Sanggenafa, dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);Bahwa keterangan yang saksi Sampaikan
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 ayat (1)Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BikJo.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan;, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Setiap Orang; Yang mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya;Menimbang, bahwa
    Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsurmenurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahSetiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan"Setiap orang", dalam
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 15-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 904/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAIFUL ARIF
Terbanding/Terdakwa I : IFAN EFENDI
Terbanding/Terdakwa II : SAIFULLAH
Terbanding/Terdakwa III : ALWAN Als.WAWAN
Terbanding/Terdakwa IV : AGUS PRATAMA
Terbanding/Terdakwa V : TASLIM
25 — 6
  • lingkungan hidup;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah mampu memberi efek jera kepada Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;
  • Bahwa mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak menentukan secara khusus bahwa jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu maka berlakulah ketentuan umum dalam KUHP buku I Pasal 30 khususnya ayat (2) yaitu jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
ANDI anak dari HOK SIONG
24 — 5
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 26-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Tjs
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ANDITA RIZKIANTO, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN BIN YAKUB
21 — 27
  • Menyatakan TerdakwalIRFAN Bin YAKUBterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perikanan yaitumelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibHalaman 1dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsmematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untukdiperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayahRepublik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang
    Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan(Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang Republik Indonesia No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidakakan mengajukan keberatan;Halaman 3dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
    Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkanapakah berdasarkan alatalat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004
    Kepiting (Scylla spp.) danRajungan (Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut ternyataunsur ini telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanantelah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan
    dan terus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perouatannya,dan berjanjjitidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat PasalPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 06-03-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gto
Tanggal 22 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Samba Sadikin, SH
3.Fatmawaty S. Khali, SH., MH.
4.Nanang Ibrahim, SH.
Terdakwa:
JUSUF ANUNE ALIAS ABA YUSUF
17 — 14
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 161/PID.SUS/2024/PT MKS
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : Okty Risa Makartia, S.H
Terbanding/Terdakwa : Andi Tahang Bin Andi Juhaepa
29 — 16
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Olm
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
2.Andres Syaputra, SH
3.Rizky Chaniago SH
4.Lintang Agustina Roesadi, SH
5.Pethres Mandala, SH
6.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Supardi
38 — 31