Ditemukan 415 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Juni 2014 —
5532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan2Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya,yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di desa Perjiwa.KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai KartanegaraBahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome &Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainya di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnyaKepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor :600494.A/593.82
    Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna KeperluanPembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya,yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai KartanegaraBahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome &Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainya di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnyaKepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor :600494.A/593.82
    Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna KeperluanPembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya,yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di desa Perjiwa.KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai KartanegaraBahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome &Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainya di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnyaKepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor :600494.A/593.82
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 18 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : IRAWAN EKO CAHYONO. SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. Syamsul Huda, MH
156123
  • Surat Pernyataan atas nama Nul Hadi tanggal 26 April 200915.Surat Pernyataan Camat Junrejo No : 593.82/81/422.520.000/2007,tanggal 20 September 200716. Surat Keterangan Kepala Desa Tlekung Nomor590/84/422.320.003/2009, tanggal 10 November 2009.17. Kwitansi dari Sdr.
    Berita Acara Pembayaran Nomor : Un. 03/KU.02.1/ / 2008tanggal 1 Maret 2008 antara Jamal Lulail Yunus, SE, MM danMarwoto (kaur Ekbang Desa Tlekung) sebesar Rp.9.985.135.000..e Kwitansi pembayaran Pengadaan tanah , sebesar Rp.9.985.135.000..62 (enam puluh dua) Berkas Surat Pernyataan melepaskan hak atastanah dari Pemilik Tanah.Fotocopy Laporan Tahunan Inventaris Universitas Islam Negeri Malangtahun 20042008.Surat Pernyataan atas nama Nul Hadi tanggal 26 April 2009Surat Pernyataan Camat Junrejo No : 593.82
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — BASSE DAENG SUNGGUH BINTI GANNA alias DAENG SUNGGUH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PT. KALLA INTI KARSA;
4326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pakai Nomor161/Panaikkang atas nama Pemerintah Kota Ujung Pandang dimanadiatasnya akan digunakan sebagai Terminal Angkutan Umum, bukanuntuk membangun gedung super mewah berupa mall dan hotel terbesardan termewah di Makassar;Bahwa proses alih kepemilikan tanah ExTerminal Panaikkang dariPemerintah Kota Ujung Pandang yang sudah mendapat Sertipikat HakPakai Nomor 161/Panaikkang dari BPN Makassar kepada PT Kalla IntiKarsa dengan menggunakan Surat Keputusan Walikotamadya UjungPandang Nomor 120/S.Kep/593.82
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — SIHAR MANULLANG, B.A.,
167100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Kepentingan Umum Guna KeperluanPembangunan Velodrome dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya,yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa dengan adanya penetapan lokasi Pembangunan Velodrome danSport Hall serta sarana olahraga lainya di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnyaKepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Nomor600494.A/593.82
    No. 35 PK/Pid.Sus/2016600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.
    Pembangunan Untuk Kepentingan Umum GunaKeperluan Pembangunan Velodrome dan Sport Hall Serta Sarana Olah RagaLainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa,Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome &Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainya di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnyaKepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor600494.A/593.82
Register : 18-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 622/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : NENENG JENAB H
Terbanding/Tergugat : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PDAM TIRTAWENING
12658
  • Bahwa, harus ditolak dalil gugatan Penggugat butir 5 (lima) dan butir 6 (enam)dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa, proyek pembangunan IPAL Bojongsoang PDAMTirtawening Kota Bandung sudah diberi izin dan disahkan dengandikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Jawa BaratNomor 593.82/SK.268.P/AGRDA/811986 tertanggal 7 Januari 1986tentang Persetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah seluas + 85Hektar Terletak di Desa Bojongsoang dan Bojongsari KecamatanBuahbatu Kabupaten Daerah Tingkat
Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 2 Oktober 2018 — WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
176140
  • Surat Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya Nomor : 593.82 / 5266 / 402.1.04 / 98 tanggal 25 Nopember 1998 tentang Permohonan Persetujuan Pelepasan Hak Atas Bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya.10.
    Copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1011 KelurahanBanjarsugihan atas nama Perusahaan Daerah (PD) Rumah PotongHal. 3 Putusan Nomor. 93/ Pid.Sus TPK / 2018 / PN.Sby10.11.12.13.14.15.Hewan Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya berkedudukan diSurabaya, seluas 13.195 m2.Data Tanah Bangunan Kantor Pemerintah alamat JI.Banjar Sugihan.Surat Walikotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya kepada KetuaDPRD Kotamadya Dati Il Surabaya Nomor : 593.82 / 5266 / 402.1.04/ 98 tanggal 25 Nopember 1998 tentang
    (7 Ha);b. membantu mengurus dan membiayai pensertipikatan tanah HakPengelolaan atas nama Pemkot Surabaya, yang terletak di Kelurahan BanjarSugihan Kecamatan Tandes.Bahwa berdasarkan surat Walikotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya kepadaDPRD Kotamadya Dati Il Surabaya Nomor 593.82/4224/402.1.04/98 tanggal 2September 1998 dan surat Nomor : 593.82/5266/402.1.04/98 tanggal 25Nopember 1998, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan PermohonanPersetujuan Pelepasan Hak Atas Bangunan Milik/Dikuasai PemerintahKotamadya
    Banjarsuguhan Kecamatan Tandeskepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor :593/70/402. 1.04/98 tanggal 23 Oktober Tahun 1998.Copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1011 KelurahanBanjarsugihan atas nama Perusahaan Daerah (PD) Rumah PotongHewan Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya berkedudukan diSurabaya, seluas 13.195 m2.Data Tanah Bangunan Kantor Pemerintah alamat JI.Banjar Sugihan.Surat Walikotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya kepada KetuaDPRD Kotamadya Dati Il Surabaya Nomor : 593.82
Register : 10-06-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor 36/ Pdt.G / 2013 / PN.Skg.
Tanggal 4 Juni 2014 —
3372
  • masyarakat yangmempunyai hak dari padanya.Bahwa kemudian Tanah Sengketa tersebut digunakan sebagai Pasar Lama Tancungsampai kemudian pada Tahun 1990 karena sudah tidak digunakan lagi sebagai Pasar LamaTancung, maka sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wajo bahwa akandikembalikan tanah masyarakat yang digunakan lagi sebagai Pasar Lama Tancung, makakemudian pada tanggal 10 Desember 1990 Camat Tanasitolo pada waktu itu Saudara Drs.ANDI TJEGA MADEALI mengirim surat kepada Bupati Wajo dengan Nomor :593.82
Putus : 21-02-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2247 K/Pdt/2013
Tanggal 21 Februari 2014 — Ir. HERMINA SUJONO HADI VS PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG, DKK
4837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hanya Turut Termohon Kasasi /Turut Terbanding /Turut Tergugat yang sudah mengajukan 6 (enam) alat bukti:1) Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/73 tertanggal 8November 1973 mengenai Pencabutan Hak TanahTanah Garapan(vide T.T. 1) atau Bukti P 13, P 13.1;2) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il BandungNomor 593.82/SK.533Nag.Huk/1996 tentang Penetapan BesarnyaGanti Rugi Kerugian Atas Tanah dan Bangunan Serta tegakandiatasnya dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk KepentinganPenataan
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5824
  • CONOCOPHILIPS) untuk melaksanakan kegiatan Eksploitasi (Pengeboran) yaitu;Surat Izin Pembukaan Lahan;Surat Izin mendirikan bangunan (IMB);Surat Izin Tempat Usaha (SITU);Surat Izin Pengeboran;Surat Izin Memproduksi; dan7moaQw >Surat Pajak Bumi dan BangunanBahwa selanjutnya PENGGUGAT Menerbitkan surat tugas No. 593.82/688/ST/1/1999, tanggal 19 Februari 1999. tentang Menugaskan Tim Pemerintah DaerahTK.
    telah mengajukan ke persidangan buktibukti surat sebagai berikut :88Photo copy UndangUndang RI Nomor : 28 tahun 1959 tentang Penetapan UUDarurat No.4 tahun 1956 (lembaran Negara tahun 1956 No.55), UU Darurat No.5tahun 1956 (lembaran Negara tahun 1956 No.56), dan UU Darurat No.6 tahun1956 (lembaran Negara tahun 1956 No.57), tentang pembentukan daerah tingkat IItermasuk kota praja, dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan diberitanda (P1) ;Photo copy Surat Tugas Bupati Musi Banyuasin No.593.82
    gugatannya Penggugat telahmengajukan SuratSurat Bukti sebagai berikut :132Photo copy UndangUndang RI Nomor : 28 tahun 1959 tentang Penetapan UUDarurat No.4 tahun 1956 (lembaran Negara tahun 1956 No.55), UU Darurat No.5tahun 1956 (lembaran Negara tahun 1956 No.56), dan UU Darurat No.6 tahun 1956(embaran Negara tahun 1956 No.57), tentang pembentukan daerah tingkat IItermasuk kota praja, dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan diberitanda (P1) ;Photo copy Surat Tugas Bupati Musi Banyuasin No.593.82
Putus : 28-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Agustus 2016 — 1. Hj. HASNIDAR Binti MASSI, DKK. VS 1. TAMRIN Bin KUMANG, DKK.
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Tjega Maedali pada tanggal 10 Desember 1990, mengirimsurat secara resmi kepada Bupati Wajo dengan Nomor 593.82/230/XII/1990Perihal Penyerahan Kembali tanah H.Kumang Dkk, yang mana di dalamnyajuga terdapat tanah milik orang tua pihak Penggugat (termasuk objeksengketa) agar dikembalikan kepada masyarakat karena tidak digunakansebagai pasar lama Tancung;Bahwa menanggapi dan menyetujui Surat Camat Tanasitolo tertandatanggal 10 Desember 1990 tersebut, maka kemudian Bupati Wajo Drs, RadiHalaman 3
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 64/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma (P2LPTD) Kosgoro NTB
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
334163
  • Ramli dkk (fotokopi sesuai denganfotokopinya);Surat Nomor: MTA/05/1847, tanggal 14September 1984, Perihal Pembukaan RekeningGiro (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Berita Acara Nomor: 49 Tahun 1988, tertanggal17 Desember 1983 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Keterangan Nomor: 593.82/656/85,tanggal 1 Agustus 1985 (fotokopi sesuaidengan fotokopinya);Surat Keputusan Koordinator KoordinasiPerguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII, Nomor:308/Kop.VIII/B.02/1984, tertanggal 10 Maret1984 (fotokopi sesuai
Putus : 02-08-2017 — Upload : 24-11-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 2 Agustus 2017 — 1.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, CHAIRIL ANWAR, 2.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, FACHRUL, 3.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, FACHMI, 4.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, DJUANDA, 5.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, RAHWATI, 6.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, AZWAR, 7.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, SEKAR SARI, 8.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, FATHUR, 9.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, TEUKU NADIRSJAH ATTHAHASI, 10.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, CUT MAISIANA ATTHAHASI, 11.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, CUT MAIDRIANA ATTHAHASI, 12.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, TEUKU BANTA RACHMAD ATTHAHASI, 13.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, CUT NURJANNAH, 14.Para Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie, TEUKU MUHAMMAD IQBAL DITAMSYAH ATHAHASI, MELAWAN 1. YAYASAN SUMBER MAS, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
1346
  • Foto copy Surat Sekretariat Wilayah Daerah Nomor : 593.82/10908/Pem.A/8/87.Tertanggal 29 Agustus 1987 perihal : Permohonan Pemisahan tanah yang sudahdibebaskan dan yang belum dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il KotamadyaSamarinda, diberi tanda ............ ccc ccc cece ccc cee eee ee ee ee scenes sgegeeeeeaaeaeeeuuaeaeeauess P.12;13. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Samarinda Nomor :600/489/BPN tertanggal 07 Juli 1997 Perihal : Permohonan pengukuran atas tanah sdr.H.
Register : 06-10-2011 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. SUKO BUONO., M.Si
13021
  • KutaiKartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa PerjiwaKecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan padatanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadirioleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum
    KutaiKartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa PerjiwaKecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan padatanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadirioleh, terdakwa sebagai Asisten I Pemerintahan
    KutaiKartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa PerjiwaKecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan padatanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadirioleh Asisten Pemerintahan dan Hukum
    Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara atas nama Jumritertanggal19 Januari 2006, sebagai saksi (sebagaimana surat bukti yang diperlihatkandipersidangan) ;Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan Penggarapan Tanahtertanggal 3 Desember 2003 atas nama JUMRI, sebagai yang mengetahui(sebagaimana surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan) ;Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan PenguasaanAtas Tanah tertanggal 28 September 2005 No. 64.02.33/593.82
Putus : 26-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, dkk
12536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pajak Bumi dan BangunanBahwa selanjutnya Penggugat Menerbitkan surat tugas Nomor:593.82/688/ST/I/1999, tanggal 12 Februari 1999 tentang Menugaskan TimPemerintah Daerah TK.I Musi Banyuasin dan intansi terkait, untukmengadakan inventarisasi di lapangan, sehubungan dengan wilayah ataulokasi pengeboran Sumur Gas Bumi Suban4 tersebut; (Bukti P3);Bahwa sebelum memberikan suratsurat perizinan tersebut diatas,Penggugat membebaskan lahan lokasi Sumur Gas Bumi Suban4 tersebut,dari Turut Tergugatll (sdr.Yahya
Register : 28-01-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 8 Oktober 2013 — 1. BAKKARA DAENG BUNGA sebagai PENGGUGAT-I; 2. SANGKALA Bin BATJO sebagai PENGGUGAT-II; 3. SANUSI DAENG GASSING sebagai PENGGUGAT-III; 4. SALENG DAENG TABA sebagai PENGGUGAT-IV; 5. BORA Bin BASO sebagai PENGGUGAT-V; 6. SAMPARA SADOLLA sebagai PENGGUGAT-VI; 7. BIDO Bin JILLING sebagai PENGGUGAT-VII; 8. RABAYA DG PUJI sebagai PENGGUGAT-VIII; 9. Hj. SUMIATI DG NGONA sebagai PENGGUGAT-IX; 10. JARUDDIN DG NYONRI sebagai PENGGUGAT-X; 11. HAJRAH DG NGIJI sebagai PENGGUGAT-XI; 12. TAJUDDIN DG MAJJA sebagai PENGGUGAT-XII; 13. KAMARIA sebagai PENGGUGAT-XIII; 14. M. DG PAWA sebagai PENGGUGAT-XIV; 15. SANGKALA sebagai PENGGUGAT-XV; 16. SAMSU DG NGOYO sebagai PENGGUGAT-XVI; 17. JUMARI DG MANGUNG sebagai PENGGUGAT-XVII; 18. ASDAR IRNAS sebagai PENGGUGAT-XVIII; 19. NOMPO DG NGITUNG sebagai PENGGUGAT-XIX; 20. BORA BADO DG NOJENG sebagai PENGGUGAT-XX; 21. HERMAN DG LOTTENG sebagai PENGGUGAT-XXI; 22. BASIR DG TUJU sebagai PENGGUGAT-XXII; 23. MAUSENG DG JARUNG sebagai PENGGUGAT-XXIII; 24. SONDA DG TIKA sebagai PENGGUGAT-XXIV; 25. BOKOI DG BUANG sebagai PENGGUGAT-XXV; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. TAJUDDIN MOLLA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-I; 3. ADE SURATMAN Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-II; 4. PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT. GMTD Tbk.) Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-III; 5. MALLARANGANG Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-IV; 6. GANNA DG. LA'BANG Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-V; 7. KAMARUDDIN Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-VI;
7033
  • Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIUjung Pandang Nomor : 773/S.Kep/593.82/96 Tentang Pelepasan Hak AtasTanah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IJ Ujung PandangSeluas 114.141 M? (Seratus Empat Belas Ribu Seratus Empat Puluh SatuMeter Persegi) Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan TamalateKotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Kepada PT. Gowa MakassarTourism Development Corporation, yang diberi tanda bukti (T.IIINT.31);.
    II5 berdasarkanPersetujuan bersama bersyarat mengenai pengikatan untuk mengadakanpelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya UjungPandang No. 71 tanggal 20 Maret 1995, Adendum No. 50 tanggal 19111996,Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Ujung PandangNomor 773/S.Kep/593.82/96 tanggal 16 Desember 1996 yang disetujui olehDPRD Kota Makassar dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,Legalisasi Nomor 18/1V/PPLH/2001 tanggal 30 Maret 2001, atas tanahtermaksud kemudian
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Desember 2018 — Ny.MARIA SOFIAH Alias SOPIAH CS >< PT.EQUATOR MAJAPURA (dahulu adalah PT.CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA CS
342232
  • Surat REKOMENDASI Nomor : 593.82/172Bapp./95, tanggal 6 Juli1995, tentang rekomendasi ljin Lokasi untuk P.T. CUBAMAKARYAGRIYA TARUNA (sekarang P.T. EQUATOR MAJA PURA RAYA)/PENGGUGAT ;4.2. Surat REKOMENDASI Nomor : 593.82/57Bapp/1996, tanggal 15Februari 1996, tentang rekomendasi ijin Lokasi untuk P.T.EQUATOR KARTIKA/PENGGUGAT II ;4.3. Surat REKOMENDASI Nomor : 593.82/100Bapp./tanggal 2 April1996, tentang rekomendasi ijin Lokasi untuk PT. EQUATORSATRIA LAND DEVELOPMENT/PENGGUGAT III ;5.
    yang dibeli kepada perusahaan ; Mengurus, menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan semuamasalah yang timbul berkaitan dengan jual beli tanah tersebut danseterusnya untuk pengamanan perusahaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 678, P 679, P 680,P 681, P Il 894, P II 895, P Il 896, P Ill 22, P Ill 23 terbuktiPembanding semula Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untukkepentingan Para Terbanding semula Penggugat I, Il, Ill berupa kebenaransuratsurat sebagai berikut : Surat Rekomendasi Nomor 593.82
    Cubama Karya GriyaTaruna ; Surat Keterangan Nomor 550.23041996 tertanggal 04 April 1996yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak(Tergugat III) ; Surat Rekomendasi Nomor 593.82/57Bapp/1996 tanggal 15 Pebruari1996 tentang Rekomendasi ijin Lokasi untuk Penggugat II ; Surat Keputusan Kepala Kantor badan Pertanahan Kabupaten LebakNomor 460/02ILR/KP/1996 tanggal 19 Pebruari 1996 tentangPemberian ijin Lokasi seluas + 500 Ha terletak di Desa Cidadap danMekarsari, Kecamatan Maja, kabupaten
    Dati Il Lebak untukPembangunan Perumahan beserta fasilitas lainnya atas nama PT.Equator dengan melekatkan Peta Lokasi tanah ; Surat Keterangan Nomor 550.23031996 tertanggal 26 Maret 1996 yangditerbikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKabupaten Lebak ; Surat Rekomendasi Nomor 593.82/100Bapp, tanggal 2 April 1996tentang Rekomendasi ijin Lokasi untuk Penggugat Ill ; Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor460/08ILR/KP/1996 tanggal 12 April 1996 tentang Pemberian
Register : 20-06-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
258264
  • Sunarti Gondokoesoemo (Suamiisteri), yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Cirebon pada tanggal 29September 1984, bukti Surat bertanda P2 tentang fotokopi sesuai denganaslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017 atas nama pemegang hakDoctor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo, yang diterbitkanoleh Kantor Agraria Kota Cirebon pada tanggal 18 September 1984, bukti suratbertanda P3 tentang fotokopi dari fotokopi surat Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II Cirebon Nomor 593.82
Putus : 03-04-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.TTD
Tanggal 3 April 2014 — ANNA LAWAN SURIANTO
8530
  • Surat ganti rugi akte camat No 593.82/70 atau surat Notaris/PPATNo 48/W/1995 seluas +/ 275 M2;3.
Register : 03-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 86/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; EVIAN AGUS SPUTERA, SH, MH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Pembanding/Tergugat II : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; EVIAN AGUS SPUTERA, SH, MH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Terbanding/Penggugat I : H. Sumitro
Terbanding/Penggugat II : Mohammad Idris
Terbanding/Penggugat III : Murdiansyah
Terbanding/Penggugat IV : Hetty
Terbanding/Penggugat V : Muhammad Dachri
Terbanding/Penggugat VI : Tukirah
Terbanding/Penggugat VII : Toto Mustofa
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
36166
  • Tanah Pemerintah Provinsi Dati Kaltim di tahun1994 s/d 1997, hal ini dapat dilihat berdasarkan pada dokumenPeromohonan Hak Pakai yang terdiri dari:a.b.Fotokopi Peta Rincian Inventarisasi.Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1Kalimantan Timur nomor: 04/BPN16/UM04/V1I1994 tanggal21 Juli 1994.Fotokopi Surat Rekomendasi Lokasi Bandar Udara BaruSamarinda Nomor: 461/C3000/94SO tanggal 7 September1994.Fotokopi Surat Pembebasan Tanah untuk keperluan BandaraUdara Sungai Siring Nomor : 593.82
Register : 16-10-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2015 — SASMITA, DKK; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN TARAKAN; - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA (T. II INTERVENSI);
16773
  • Bambang Irawan, dibuat diTarakan tertanggal 18 Maret 2014;P16Fotocopy sesuai aslinya Surat Mochtar Idris perihal Keberatanatas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage CabTarakan yang ditujukan kepada Camat Tarakan Barat, dibuat di Tarakantertanggal 23Februaril 987;P17 Fotocopy sesuai hasil scan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat IIBulungan di Tanjung Selor Nomor 593.82/818/AGR perihal Keberatanatas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage CabTarakan yang ditujukan kepada