No. 44 PK/Pdt/201035.Bahwa dalam menghitung kerugian semestinya judex juris dapat melihatajaran individualiserende, sebagaimana yang dijabarkan oleh Birkmeyerdengan teori dari pada faktor yang mempunyai pengaruh terbesar" (teorivan de meest werkzame factor), menurut teori ini adalah menjadi sebab,yang dalam concreto mempunyai pengaruh terbesar atas timbulnyaakibat" ;36.Bahwa menjadi jelaslah bahwasanya dalam menghitung kerugianharuslah didasari kepada sejauh mana besar akibat yang ditimbulkanoleh

Perbuatan cidera janji (wanprestasi).Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badanhukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pulasebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakan hukummaupun akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut tunduk kepadahukum perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo 1338KUHPerdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalam badanhukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dan kewajibansebagai subyek

Padahal menurutperaturan perundangundangan di bidang perpajakan bahwa yangberwenang memeriksa, mengadili termasuk menerapkan ketentuan hukumperpajakan dalam suatu perkara in concreto adalan Pengadilan Pajaksebagai pengadilan khusus, bukannya lembaga peradilan umum (ic.Pengadilan Tinggi Makassar);Sudah Semestinya;Judex Facti tingkat banding dalam mengadili perkara a quo mendasarkanpertimbangan hukumnya pada penerapan hukum materiil yang diatur dalamKUHPerdata (vide Pasal 1243 KUHPerdata) mengingat

tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Halaman 25 dari 32 Halaman PutusanNomor.244/Pid.B/2018/PN.RgtMenimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandungesensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsursaja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbanganberkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa dalam kasus in concreto

Dianggapkeliru merumuskan dalil Perobuatan Melawan Hukum dalam perlawananjika yang terjadi in concreto secara realistis adalah perbuatan Ingkar Janji(Wan Prestasi).Bahwa jika diteliti lebih lanjut terdapat beberapa perbedaan prinsip antaraperbuatan Wan Prestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.a. Ditinjau dari segi hukum : Perbuatan Wan Prestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdatatimbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320KUH Perdata.

AlMuthallagah AlBainah atau Talak Tiga (talak yangtidak ada rujuk dimana si isteri harus menikah denganorang lain baru kemudian melangsungkan akad barudengan suami yang terdahulunya), wanita yang diceraikantiga kali disebut talak bain, bila Suaminya menceraikandalam keadaansehat, lalu ia meninggal dunia maka si isteriTIDAK MENDAPATKAN WARISAN, demikian pulasebaliknya. bahwa secara in concreto dihubungkan dengan AlquranSurat AtThalaqg ayat 1, sebagaimana dimaksud dalampenjelasan kitab Mutashar AlFihul

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang kemudian diambilalih olen Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkaraa quo dengan jelas memperlihatkan Judex Facti tidak menerapkan hukumpembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimanamestinya, karena Judex Facti telah tidak mempertimbangkan dalam halbagaimanakah unsur Dengan Maksud dan Melawan Hukum yangmerupakan hukum in abstracto telah terpenuhi dilakukan oleh PemohonKasasi (Terdakwa) yang merupakan hukum /n concreto

tidak berdasarkan pertimbanganyang jelas dan cukup, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan danmerupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd);1 Bahwa Judex Facti pada tingkat banding tidak mempertimbangkankapasitas para pihak sebagai badan hukum publik;Bahwa kapasitas Tergugat/Pemohon Kasasi selain sebagai pihak dalamperjanjian di mana segala tindakan hukum maupun akibat hukum yangtimbul dari perjanjian tersebut tunduk kepada hukum perdata(privaatrechts) in concreto

PN.SKH, tertanggal 20 Oktober 2014sudah seharusnya dibatalkan;Il Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang/ Judex Facti telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;1 Bahwa terdapat kelalaian hakim tingkat bandingdalam penerapan hukum, karena hakim tidakmempertimbangkan kapasitas Tergugat/ PemohonKasasi selain sebagai pihak dalam perjanjian di manasegala tindakan hukum maupun akibat hukum yangtimbul dari perjanjian tersebut tunduk kepada hukumperdata (privaatrechts) in concreto

1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatanterhadap putusannya: hasil yang patut dan adil tergantung dankedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid vanpartijen)",19.Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil; ongelijkwaardigheid van resultaat);20.Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimana21.22.23.hanya apabila dalam keadaan in concreto

juga apa yangditerangkan tadi adalah benar;Bahwa memperhatikan keseluruhan akteakte Notaris yangmenerapkan perjanjian kredit antara Pembanding semulaPenggugat dengan Terbanding semula Tergugat I, ternyata MajelisHakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patut atauHalaman 61 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMRyang bertentangan dengan hukum, kepatutan (prikemanusiaan) olehkarena itu Majelis Hakim tidak dapat secara in concreto

Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap bertahan pada dalil semulasebagimana yang disampaikan melalaui Permohonan Talaq tertanggal 10Agustus 2010 in concreto petitum;3. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Permohonan Talagtertanggal 10 Agustus 2020 dianggap termuat dan terulang kembali dalamReplik ini;4.

Namunkeadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legal positivisme) saja,karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto) kepastian hukum bertentanganHalaman 33 dari 38 Halamandengan keadilan yang sebenarnya ((substatial justice), Karena itu Hakim untukmenegakkan hukum dan keadilan wajib menafsirkan setiap teks undangundang sebelummenentukan keterikatan atau tidaknya terhadap undangundang.

Bahwa gugatan Termohon Kasasi diajukan pada tanggal 10 September 2012sementara Sertipikat No. 1642/tahun 1998, Desa Ciwaruga atas namaMaemunah yang menjadi pokok gugatan diterbitkan pada tahun 1998,artinya jika dihitung sejak terbitnya obyek gugatan sampai dengandidaftarkannya gugatan aquo oleh Termohon kasasi maka terjad dalamrentang waktu 14 (empat belas) tahun in concreto gugatan a quo yangdiajukan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi pada tanggal 10September 2012 terdaftar dalam register perkara

Wirjono Prodjodikorobahwa di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto adaoleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.

Zonderde declaratoire beschikking treedt namelijk ook het doorde wet bepaalde rechtsgevolg niet in, want die beschikkingdient er juist voor het rechtsgevolg in concreto vast teStellen!"

perbuatannya dan dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutanpidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidaksependapat karena jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, penjatuhan pemidanaandalam batas minimum sampai maksimum sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.Namun keadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto

Siddartasebagai Pemberi Kuasa in concreto pada tanda tangan Istata T. Siddartaterdapat adanya stempel bertuliskan PT. Gudang Garam Tbk PerwakilanJakarta sebagai Pemberi Kuasa sedangkan Yosef B Badeoda, SH dkkselaku Penerima Kuasa PT. Gudang Garam Tbk beralamat di JalanSemampir Il / 1 Kediri Jawa Timur;Hal.17 dari 40 hal. Put.

ada satu saksisaksi yang melihat langsung, mendengarlangsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada anak korbaan, halmana dapat dilihat pada keterangan Saksi Danis Aprilia yang tidakmendengar suara anak menangis atau jeritan pada anak, dalampersidangan saksi menyampaikan jarak antara saksi dengan Terdakwadan anak korban hanya sekitar satu meter saja.Kedua : dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang palingdekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.Peristiwa pidana dilihatsecara in concreto

perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutanpidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidaksependapat karena jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, penjatuhan pemidanaan dalambatas minimum sampai maksimum sudah setimpal dengan kesalahan para terdakwa.Namun keadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto

materiil yakni nilainilaiyang hidup dalam masyarakat mencakup nilai nilai sosiologis, nilaifilosofis dan kekeluargaan;Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil ParaPembanding, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR, bebanpembuktian dijatuhkan kepada Para Pembanding;Bahwa oleh karena di depan persidangan Para Pembanding telah tidakmampu membuktikan dalildalil atau faktafakta hukumnya sehinggaketentuanketentuan tentang perbuatan melawan hukum dapatditerapkan ke dalam fakta ( in concreto

Olehkarena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:e Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan;e Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi, in concreto secara realistis adalah wanprestasi;e Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangperistiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH ...