Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 19-10-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5057/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 26 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 40
  • Pondok Aren, KabupatenTangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagaiCluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16; Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013,warna putih metalik, Nomor Polisi B170 MAM atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa diantara pokok sengketa tersebut Penggugat jugamendalilkan dalam posita tentang biaya Pendidikan anakanak, perbutan tidakterpuji dari Tergugat, tetapi karena dibantah oleh Tergugat dan dalam petitumtidak di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2799 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — H. YAMANI BUDI PRAKOSO VS Hj. R. AY. MONIEK SRIWIDIYATNI
288 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 24-09-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2250/Pdt.G/2012/PAJT
Tanggal 6 Desember 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
45 — 1
  • memberikan nafkah selama 6 bulan berturutturut kepada istri saya dan istri saya itu tidak tidak ridho dan istri sayamengadukan hal tersebut kepada pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya(suami) satu kepadanya (istri)"Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara tertulis sebagaiberikut :Bapak dan Ibu Hakim YthMemilik pada permasalahan ketidakjujuran, dapat kami jelaskan bahwauang pinjaman yang dipinjam dari Bank DKI sebesar Rp. 50 Juta sungguh sayabelum dapat terima, karena seperti yang sudah saya singgung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 243/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : ACHMAD JUANDA
Terbanding/Tergugat : PT. BANK PERMATA, TBK Cabang Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : DEWI FARIDA
64 — 32
  • Konversi Kredit Menjadi Penyuertaan Modal Sementara.Bahwa sampai saat ini PARA PENGGUGAT masih beritikad baik agarmelaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telahdisepakati antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PARAPENGGUGAT tidak menutup diri kepada TERGUGUAT apabila TERGUGATHalaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 243/PDT/2021/PT BDGmembarikan kebijakan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yangtelah PARA PENGGUGAT singgung pada poin. 9 tersebut diatas.11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — CV BUAY BERUGA lawan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN c.q KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dk
116 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif...;Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/201512.13.Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3436 K/PDT/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — SELAMAT ALS. H. SELAMAT BIN ASMUNI, DKK VS Hj. NURDIANA
163 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap selanjutnya pada halaman 343 mengatakan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategorikan pertimbangan putusantidak seksama, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidakdipertimbangkan secara menyelurunh dan konprehenshif, yangdipertimnbankan hanya sebagian saja.
    ;Bahwa selanjutnya pada halaman 344 disebutkan:Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt/1987, padatingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerdyang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Dalam kasus ini, PT dianggap tidak memeriksa perkara secaramenyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yangcukup...dst.;Bahwa berdasarkan pendapat M.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perjanjian
Register : 24-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 21 Juni 2017 — Wiwin Teddy Vernando, MEWAKILI PT. ALAS PUTRA Lawan: 1.Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh 2.Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA Banding Penyerahan Memori Banding 135 Hari [detil]
114 — 60
  • tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empatratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalamQanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yangdimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
    Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empat ratuslima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam Qanun APBA2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitum mana sangatlahtidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yang dimaksud olehpenggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 10-08-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2707/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 9
  • Setelah itu juga Suami saya tidak memintamaaf ke saya, permintaan maaf baru terucap setelah berulang kalisaya singgung untuk meminta maaf. Akhirnya suami saya mintamaaf dua hari sebelum dijemput untuk pulang ke rumah orangtuanya.Tidak beberapa lama kemudian suami saya menginfokan bahwapapa mertua saya sakit stroke ringan akibat saya yangmemberitahukan masalah rumah tangga ke mertua saya.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-05-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2206/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 2 Oktober 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 1
  • Bahwa, dalil dalil JAWABAN TERGUGAT, yang tidak disangkal olehPENGGUGAT, dianggap telah di akui kebenarannya dan merupakan buktiyang sempurna bagi : TERGUGATHal 3 dari 29 hal, Put No 2206/Pdt.G/2017/PA.SbySedangkan dalil dalil PENGGUGAT, yang tidak di singgung olehTERGUGAT, dianggap telah di bantah oleh TERGUGAT. Bahwa, GUGATAN PENGGUGAT, DALAM POSITA, Poin No. 1, dan No. 2,Halaman 2, adalah: BENAR, maka TERGUGAT: Tidak Perlu MenjawabPanjang Lebar, Gugatan tersebut..
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 06-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/PLW/2017/PTUN-SRG
Tanggal 19 Juli 2017 — ADI SYAIFUDIN LATIEF MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
150 — 133
  • Bahwa karena berdasarkan dailildalil dalam surat gugatanPelawan/Penggugat menitik beratkan dalam titik singgung hakkeperdataan atas kepemilikan dari tanah yang disalahgunakan olehpara pihak, untuk itu dalam pemeriksaannya merupakan domeinkewenangan Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah tepat SuratPemberitahuan Penetapan Dimissal Proses No. 24/G/2017/PTUNSRGHalaman 15 dari 22.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH VS Ir. ZULHEIDI JAFAR
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . , dst namun Penggugat tidak cermat,karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IllHalaman 12 dari 23 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1646 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — CV BUAY BULAN lawan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dk
122 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif...;Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusan.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 18-04-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Bjb
Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat:
AWAD ABDAT
Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalsel
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
4.Drs ASLAN GUNAWAN
5.SYAIRAN
6.Kepala Kantor SAR Banjarmasin
127 — 68
  • penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/ kompetensi Peradilan TataUsaha Negara menjadi diperluas yakni berwenangmenerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahngunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan,kewenangan ini bertitik singgung
    Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yakniberwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dimanakewenangan ini bertitik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 9 September 2014 — MUHAMMAD ABDULLAH, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. RIACHARISMA UTAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
54 — 10
  • Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HI adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat IIIadalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan ; Maka
    perbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukakan diatas,Tergugat II sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperanmengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 04-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/AG/2011
Tanggal 4 Nopember 2011 — LHAKSMIYATI binti MAKMUR DARMAJI vs 1. MURNETI binti SUKARSO, dkk
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itulan maka gugatan ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan ini bukan suatu gugatan tentang keahliwarisan danpembagian harta waris semata, tetapi berkaitan juga dengan sengketapemilikan (hak milik), yakni dengan Tergugat 20 sampai Tergugat 31;Apabila memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yakniputusan Mahkamah Agung No. 11/K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979,maka gugatan ini merupakan titik singgung kewenangan absolut mengadilisuatu perkara antara Pengadilan Agama
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 11-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mrk
Tanggal 25 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
  • bersabar danmempertahankan hubungannya dengan tergugat untuk merubahsikapnya, namun Tergugat tetap pada sikapnya :Tidak Benar,Alasannya :Yang seharusnya dikatakan cukup bersabar itu seharusnya saya, karenasaya ini kepala keluarga sebagai seorang lakilaki normal saya sudahcape dan lelah dengan kehidupan rumah tangga saya tap yang sayapikirkan itu anak anak saya dalam hal ini knususnya sekolah ke tiga anaksaya.Halaman 5 dari 27 Putusan No. 0016/Pdt.G/2017 /PA.MrkMaaf sebelumnya kalau) saya harus singgung
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-03-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN LABUHA Nomor NOMOR 03/Pdt. G/2014/PN Lbh
Tanggal 23 Oktober 2014 — Penggugat : 1. Talha Hi Abdullah 2. Irfan Hasanuddin. 3.Adnan Hasanuddin. 4. Musrat Hasanuddin. 5. Arqan Hasanuddin Tergugat : 1. Hisda Hasanuddin. 2. Yusuf Saha. 3. Drs. Ali Ohoimas, M. Si. 4. Badah Pertanahan Nasional Kab. Halmahera Selatan
124 — 55
  • Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenanguntuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansiMenimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) edisi 2007Mahkamah Agung RI 2009, halaman 859 tentang Titik Singgung Wewenang Peradilanantara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 21 April 2015 — FAUZI SALAM, S.H. ; TUBAGUS IMAM ARIADI, S. Ag., M. Si., ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, ;
42 — 36
  • Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas sertakewenangan dari Tergugat II seharusnya menjadi kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat II denganini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untukmemutus dengan Putusan Sela dengan MenyatakanHal
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 24-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 38/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 25 April 2018 — AHMAD SUBANDI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PT TJITARIK
211 — 111
  • Eksepsi Kewenangan Absolut, alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 56/CurugSangereng
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 563/PID/2019/PT MKS
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ARIANTO MESAK alias ANTO
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANGKA ARAS MESAK alias ANGKA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AMANAT, SH
56 — 33
  • pidana penjara5 (lima) tahun dan vonis hakim 4 (empat) tahun penjara (VidePutusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 826/Pid.B/2012/PN.Mks), selain itu dalam perkara ini korban ERNAYANTI SARIPALEDUNG sesaat setelah kajadian pemukulan, masih dipertemukan dengan saksi MARTA MANGANDO sehubungan dengankasus pengerusakan tanaman MARTA MANGANDO oleh anggotaPolsek Tondon Nanggala bersama dengan saksi HABEL KALANIalias NEKALIMBUANG sebagai kepala Dusun setempat danpersoalan pemukulan sama sekali tidak di singgung