Tergugat II Intervensi pada waktu itu padadasarnya di atas bidang tanah dimaksud telah mencakup bidang tanahyang di atasnya sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Sario(bukti P1), sehingga mengakibatkan Sertipikat Hak Milik (Sertipikat HakMilik) Nomor 346/Sario Utara yang merupakan Sertipikat Penggabungandari Sertipikat Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 332/Sario Utara danSertipikat Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 339 Sario Utara (BuktiT.llInt1, T.llInt2, T.ILlnt3) telah tumpang tindin

Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selainyang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contohLampiran 9;Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) tersebut telah jelas adanya pemeriksaanyang dilakukan atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebutdisesuaikan dengan buku tanah yang ada apakah tanah yangdimohonkan hak milik tersebut tumpang tindin dengan tanah yang sudahterdaftar atau tidak, hal inilan yang meyakinkan kami

Berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan di atas dalam Poin 20 s.d. 29di atas, yang menjadi pertanyaan besar adalah atas dasar apa Termohonkemudian menyatakan bahwa atas tanah SHGB 1760/Gembor dan SHGB181758/Gembor tersebut tumpang tindin dengan sertipikat hak atas tanahmilik pihak lain?

dalil jawaban Termohon adalah: Tidak benar apabilaTermohon disebut pasif dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonanSKPT, Termohon bersedia untuk menerbitkan SKPT yang dimohonkan Pemohon,namun pada saat Pemohon bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa,Pemohon tidak menyinggung mengenai permohonan penerbitan SKPT, akantetapi ingin mengecek Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1760/Gembor danNo. 1758/Gembor, dan memang benar kedua Buku Tanah tersebut berada dibagian sengketa karena terjadi tumpang tindin

AsiaplastIndustries Tbk, tumpang tindin dengan sertipikat orang lain dandianjurkan untuk penyelesaian secara mediasi;4.

Oleh karena itu kepentingan Penggugatsangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah secara leluasa untukdigunakan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakatberpenghasilan rendah, dengan Izin Mendirikan Bangunan dari PemerintahKabupaten Deli Serdang Nomor : 503.570.648/0407/DPMPPTSPDS/VII/2017,tertanggal 10 Juli 2017, dan pemisahan Bidang Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tersebut tidak dilaksanakan Tergugatkarena tumpang tindin hak dengan objek gugatan;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.995/DesaLau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, Surat Ukur No.671/Lau Bakeri/2012,tanggal 21 Desember 2012, luas = 6.412,M2, atas nama KABAR GINTING,yang disebut Tergugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 4PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNo.648/Lau Bakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998,Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, atas nama PERSEROAN' TERBATASPANCAJAYA ANEKAKARSA, milik Penggugat yang

RONAL SINULINGGAini ; Bahwa Saksi tahu ada jalandari Desa Lau Bakeri ke Kutalimbaru Bahwa Saksi yang menunjukkan batas sewaktu pengukuran Bahwa ada sertipikat yang tumpang tindin dengan HGB No. 648selain sertipikat No. 955 atas nama Gelora Sitepu Bahwa saksi menjadi karyawan di PT Pancajaya AnekakarsaSejaktahun 2014 sampai sekarang Bahwa Saksi dan Viktor Pardede yang menunjukkan lokasipada saatpengukuranMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada PersidanganMenimbang, bahwa di Persidangan

Namun memperhatikan fakta penahanan yangdilakukan terhadap, Termohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor :Print04,R.2.17,'Fd. 1/0 1 /2014 tanggal 16 Januari 2014 yaitu sejak tanggal16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014, maka terdapattumpang tindin waktu pelaksanaan penangkapan dengan waktupelaksanaan penahanan (khusus dimulainya penahanan tanggal 16 Januari2014) dengan alasan bahwa balk dalam Surat Perintah Penangkapan,Nomor : PrintO2/R.2.17/Fd. 1/0 1/2014, tanggal 10 Januari 2014

Il Kota Waringin Barat kepadaYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/XI/92.BUtanggal 18 Nopember 1992 dan Sertipikat Hak Pakai No. 146 DesaMadurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKANBERINGIN, Surat Ukur No. 716/1995 tanggal 24 Maret 1995 sepanjangyang tumpang tindin denganbidang tanah sebagaimana termaktup dalamSertifikat Hak milik Nomor: 354 tahun

Nomor 0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV Register Nomor 90/006KSB/I/2003dan oleh Tergugat IIl dengan Register Nomor 221/593.83/KT/I/2003tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung:29,4/43,7 m; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 66,9 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 179 m; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Ring Road: 101 m;Tumpang tindin

kekaburan pada gugatan ParaPenggugat;Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas yang mana ParaPenggugat mendalilkan dalam positanya pada poin 20 tentang SertipikatHak Milik Nomor 989, Sertipikat Hak Milik Nomor 6541 dan Sertipikat HakMilik Nomor 6542 atas nama Tergugat yang terbit di atas tanah ParaPenggugat dan Para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali atas namaPara Penggugat siapa tumpang tindihnya sertipikat tersebut karena di dalamposita Para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindin

,karena kepemilikan Tergugat saat ini bukan lagi SKGR tapi adalahsertipikat, sementara dalil gugatan Para Penggugat surat tanahnya (SKT)tumpang tindin dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan paraPenggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (viet onvankelijk verklaara);Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan Para Penggugat, mohonMajelis Hakim melihat poin 15 gugatan Para Penggugat baik poin a maupunpoin b; Para Penggugat

, atas namaPenggugat (Halomoan Napitupulu);Tidak tumpang tindin dengan tanah Para Termohon Kasasi , Il, Illdan lV/Tergugat I, Il, Ill dan IV Konvensi/Para PenggugatHalaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2019Rekonvensi/Para Pembanding , Il, Ill dan IV berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 3553, Gambar Situasi tanah Nomor1338/1998 tanggal 2 Maret 1998 yang tertulis atas nama RudolfB.M. Siahaan, S.H.

Putusan Nomor 295 K/TUN/201601 Maret 1999, surat ukur Nomor 252/P&PT.1998, tanggal 24Agustus 1998 atas nama Ardianto Sutiono yang diterbitkan olehTergugat, yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat.Sertipikat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkret karena tertuang dalam bentuk tertulis. Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukanuntuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama danalamat yang dituju.

Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUTTERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat iniberalin dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401atas nama PT Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapattumpang tindin atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukanpemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m2 x 340 m2 =2005 m2 memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGATnamun

Ceklokasi;Bahwa Saksi tidak mau asal dalam membuat SKT karena pedomanSaksi sesuai dengan SOP yang berlaku dan harus ada cek lokasi agartidak tumpang tindin dan bermasalah nantinya;Bahwa sesuai dengan SOP, pembuatan SKT dilakukan saat hari Seninsampai dengan hari Jumat, kalau dahulu adalah hari Senin sampaidengan hari Sabtu;Halaman 51 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa Saksi tidak kenal dengan Darmansyah bin Amak, dan Saksijuga tidak pernah melihat arsip SKT tanggal 17 Maret 1974 di kantorSaksi

sertifikat maka sertifikatlama dimatikan dulu, nanti dibuatkan sertifikat HGB ulang;Bahwa ketika ada beberapa kali pengukuran atau pengembalian batasmaka tidak dicantumkan di dalam sertifikat, tetapi hanya dibuat beritaacaranya saja;Bahwa apabila ada Sertifikat Induk baru berdasarkan pemisahan,kemudian ada pengembalian batas di tahun 2000an yang menyatakantanah tersebut overlap di waktu pengembalian batas maka pemisahansertifikat tersebut tetap bisa dilakukan sepanjang pengembalian batastidak tertumpang tindin

Saksi membeli tanah di Jalan A.Yani Km 16.700 sesuaidengan SHM Nomor 51 berlambang bola dunia tahun 1983, denganpengukuran penetapan batas pada tanggal 23 Februari 1980, untukmelakukan pergantian SHM Nomor 51 berlambang bola dunia menjadiberlambang burung garuda ada dilakukan pengukuran pengembalianbatas tanah pada tanggal 9 Agustus 2001;Halaman 75 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa pada saat proses penurunan SHM Nomor 51 menjadi HGB,pihak BPN tidak ada memberitahu apakah terjadi tumpang tindin

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan letak tersebut, makaseharusnya posisi SHGB atas nama Tergugat juga turut bergeser karenaSHGB Nomor 03401 merupakan penurunan hak dari SHM Nomor 51lambang burung garuda, namun faktanya ternyata Saksi Said HasanMachdan selaku ahli waris Hasan Saleh Machdan pemilik SHM Nomor 51menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan letak yang sama denganyang dulu diperoleh oleh Hasan Saleh Machdan, sehingga menurut MajelisHakim hal tersebut mengakibatkan terjadi tumpang tindin

Tumpang tindih (Sengketa) kewilayahansebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada suatu prosesHalaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018pembuktian di pengadilan siapa yang paling berhak atas WIUP.Tumpang tindin kewilayahan jelas memiliki persoalan sengketadimana terdapat IUP yang samasama memiliki kekuatan dimanamemerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untukmemeriksa, mengadili dan memutusnya.Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang munculdalam pelaksanaan IUP,

Pemerintah.Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hinggadinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harusdicabut.Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalantumpang tindin kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilanatau arbitrase (Pasal 154 UndangUndang Minerba 2009).Bahwa siapapun yang memegang IUP, maka harusmendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukumuntuk dapat bereksplorasi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yangmenyatakan bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 119 UUMinerba terkait pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindihHalaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018kewilayahan adalah tidak berdasar karena dirjen atas nama menteritidak melakukan pencabutan iup yang terdapat tumpang tindihkewilayahan.bahwa termohon juga menolak dengan tegas dalil para pemohon yangmenyatakan bahwa penyelesaian tumpang tindin kewilayahan harusdiselesaikan

untukkegiatan usaha pertambangan sebagaimana diamanatkan PeraturanPemerintah 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara. dan juga sesuai ketentuanPerpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan SDMjuncto Perpres Nomor 105 Tahun 2016;Bahwa Permen ESDM obyek HUM a quo merupakan suatupengaturan (regeling) mengenai tata cara dan kriteria evaluasipenerbitan izin pemberian status clear and clean dalam UPpertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi dantumpang tindin

Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 1.090 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;b. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 7.515 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;C.

Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 4.480 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;d. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 573 M2 telahtumpang tindihn dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;e.

luas tanah dimaksud terjadi karena pada dasarnyaPenggugat sama sekali tidak mengetahui letak dan batasbatas tanah yangdiakui sebagai milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat padahalaman 7 angka 2 dalam surat gugatannya; Bahwa dengan terdapat perbedaan luas tanah tersebut maka terjadiperbedaan luas tanah pada posita gugatan dengan luas tanah dalampetitum gugatan Penggugat, dimana didalam posita halaman 10 alineakesatu huruf a, b, dan c, Penggugat menyatakan luas tanah milikPenggugat yang tupang tindin

Berdasarkan hasil permohonan pengembalian batas/rekonstruksi HGBNomor 35/Bojonegara yang dilakukan oleh Kanwil Pertanahan NasionalProvinsi Banten dimana hasilnya termuat dalam surat bukti P07,diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah Sertipikat HGB Nomor35/Desa Bojonegara dan bidang tanah Sertipikat HGB Objek Sengketa,tumpang tindin (overlap) seluas 18.430 m?.

rekonstruksi) tertuang dalam Surat Nomor632/636.200/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 (vide bukti P7) danberdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas bidang tanahSertipikat HGB Objek Sengketa dan sertipikat HGB Nomor 35/DesaBojonegara dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Januari2017 dan 18 Januari 2017, (vide bukti T34 dan T35);Bahwa baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun dariTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat samasama mengajukan buktisurat di persidangan tentang adanya tumpang tindin

yang dikuasai Tergugat dan Tergugat Ilyang bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugatberdasar SHM No. 27/Kramat atas nama Penggugat;PETITUM GUGATANMemperhatikan semua dasardasar dan oprinsipprinsip hukumdikaitkan dengan faktafakta dan peristiwa hukum yang Penggugatpaparkan dan uraikan di atas, dalil atau posita gugatan yang diajukanPenggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak terbantahkan lagi.

sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan seluas 33m2 tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat dan Tergugat Il berdasar SHM No. 457/Kramat, tumpang tindin dengantanah milik Penggugat berdasar SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat Il menguasai danmengusahai seluas 33m? yang tumpang tindih dengan tanahPenggugat adalah tanpa hak dan secara melawan hokum ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan tanahseluas 33m?

UkurNomor 04413/2006 tanggal 17 Juli 2006, Luas 9 m2,Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai KotaPekanbaru Provinsi Riau;Sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, sebabtanah ParaPenggugat yang telah diterbitkan Sertipikatnya pada tanggal 31Nopember 1968yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor24 atas nama TAN TENG HOEI sekarang bernama PRAJNA GAJAalm, Surat Ukur Nomor 543/1968, Luas 11.250 m2, diterbitkan lagiSertipikat objek perkara oleh Tergugat, sehingga objek perkaratumpang tindin

Jika Sinong dianggap samadengan Cunong, maka tanah yang didalilkan milik Para Penggugat jugatidak tumpeng tindin dengan tanah Para Tergugat II Intervensi, tetapiberjarak kurang lebih 200 meter ke arah Lanud Rusmin Nuryadin;Dalil KeempatBahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat sampai saat ini masihdicatat dalam Sertipikat blangko lama, belum pernah ditata batas danbelum pernah dimutakhirkan datanya dan belum pernah diukur batasbatas pastinya.

Apakah betul tumpang tindin atau tidak? Apakahtumpang tindih seluruhnya atau sebagian saja?

Jika Sinong dianggap sama denganCunong, maka tanah yang didalilkan milik Para Penggugat juga tidaktumpeng tindin dengan tanah Para Tergugat II Intervensi, tetapi berjarakkurang lebih 200 meter ke arah Lanud Rusmin Nuryadin;Dalil KeempatBahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat sampai saat ini masihdicatat dalam Sertipikat blangko lama, belum pernah ditata batas danbelum pernah dimutakhirkan datanya dan belum pernah diukur batasbatas pastinya.

Jika Sinong dianggap samadengan Cunong, maka tanah yang didalilkan milik Para Penggugat jugatidak tumpeng tindin dengan tanah Para Tergugat II Intervensi, tetapiberjarak kurang lebih 200 meter ke arah Lanud Rusmin Nuryadin;Dalil KeempatBahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat sampai saat inimasih dicatat dalam Sertipikat blangko lama, belum pernah ditata batasdan belum pernah dimutakhirkan datanya dan belum pernah diukurbatasbatas pastinya.

., menyimak bunyi pertimbanganterhadap bukti pada putusan tersebut adalah sangat tepat, namun olehJudex pacti Pengadilan Agama Praya benarbenar tidak menjalani dantidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap perkaraini, dan telah terlihat dengan jelas dalam menjatuhkan amar putusan,telah tidak di muat halhal tersebut, maka terhadap putusan ini telahkeliru dan berakibat terjadinya tumpang tindin antara putusan yangsatu dengan yang lainnya pada hal putusan tersebut masih satu kantoryang

Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel);Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat seperti positayang tidak jelas, tumpang tindin antara posita satu dengan yang lain,kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kaburakan Tergugat dan Tergugat II uraikan di bawah ini:1) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa maupun dasar fakta (feitelijke grond) secaraHalaman 7 dari 14 hal. Put.

Unh.11.12.13.14.15.16.Bahwa adanya kedua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas tanahsengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 adalah hasilperbuatan Tergugat yang mengatasnamakan Tergugat Il dan Tergugat Illyang masih merupakan anakanak dari Tergugat sendiri;Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh TurutTergugat, maka menimbulkan tumpang tindin hak atas tanah di atastanah sengketa, karena dalam obyek yang sama mempunyai sertifikat hakatas tanah yang ganda, yaitu Sertifikat

YUSUF) yang diolah oleh Burhan;Selanjutnya bila dicermati lebin dalam pada gugatan Penggugat tersebutmendalilkan sertifikat hak milik 1460/2008 dan 1461/2008 letaknya masukkedalam SHM Nomor 19/2003 tanah milik Penggugat sehingga terjadilahtumpang tindin kemudian batas sebelah barat dari SHM nomor 1460/2008 danSHM 1461/2008 adalah tanah penggugat dengan sertifikat hak milik nomor19/2003.Hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana penggugatmenunjukkan sebelah barat dari objek sengketa

Nabire dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya ;Bahwa penerbitan objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum langsungberupa tumpang tindin dengan bidang tanah milik Penggugat yangdidasarkan pada :Sertipikat Hak Milik Nomor 1732 Kel.

Nabarua tumpang tindin dengan sebagian bidang tanah objekgugatan berdasarkan gugatan perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Nabtanggal 21 Juni 2018 yang disampaikan Silvia Anggariani di PengadilanNegeri Nabire yang menempatkan Penggugat sebagai Tergugat II danRATNA sebagai Tergugat ;Bahwa sebagian bidang tanah objek gugatan berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Kel.

;Final :KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT aquo tidaklagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, karena KTUN Obyek Sengketa bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum:Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan KTUN aquo adalah terjadinyatumpang tindin kepemilikan hak atas tanah aquo antara PARAPENGGUGAT dengan Sdr.

Hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwaterdapat 4 (empat) wilayah ijin usaha pertambangan Penggugat yangtumpang tindin dengan wilayah Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) Turut Tergugat ;9.

Nomor 1084 K/Pdt/201610.11Clean kepada perusahaan Penggugat;Membatalkan dan menarik kembali Surat Permohonan Pencabutan IUPNomor 2023/30/DBB/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 dari Tergugatkepada Bupati Batanghari perihal Pengajuan Pencabutan IUPPenggugat;Menyatakan Wilayah ljin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Penggugattidak tumpang tindin dengan eks determinasi PKP2B milik TurutTergugat ;Menyatakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2012/PTUN JKTtertanggal 16 Juli 2012 juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor229