Ditemukan 3643 data
102 — 26
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Halaman157dari262Putusan Pengadilan TipikorNomor : 109/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Meningkatkan akses pasar dan persaingan uasaha yang sehat.Memenuhi kebutuhan akses informasi.Menghemat waktu.Tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung.Biaya lebih murah.Mendapatkan waktu yang Jjelas.ON Oa fF oOTerbuka peluang pasar.Bahwa Pasal 66 Perpres Nomor : 54 tahun 2010, HPS wajib disusun padasetiap pengadaan dengan tujuan : untuk menilai kewajaran penawaran,sebagai
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SAIFULLAH HANIF, S.E.,M.Si Bin H. DAMHURI, S.P,M.M.
168 — 63
,M.Si Bin H. amhuri, S.P,M.M, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tatap ditahan ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
74 — 20
Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadamasyarakat yang terkena rencana pembangunan dan ataupemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuanpengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publicbaik melaui tatap muka, media cetak, maupun mediaelektronik, agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakatyang terkena rencana pembangunan dan pemegang hakatas tanah.4.
52 — 25
kaitannya dengan tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan;b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenarencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencanadan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baikmelalui tatap
212 — 461
Sehinggabeberapa tahapan yang dilakukan dengan interaksi manual seperti tahapanpendaftaran, pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan, pemasukanpenawaran, dan pembukaan penawaran, jika menggunakan lelang secaraelektronik tahapantahapan tersebut akan dilakukan pada SPSE yang tersedia.Tidak perlu terjadi pertemuan dan interaksi tatap muka langsung antara penyediaHalaman 196 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambdengan pokja ULP, namun semua dilakukan secara elektronik;Bahwa pengadaan
257 — 164
Sehinggabeberapa tahapan yang dilakukan dengan interaksi manual seperti tahapanpendaftaran, pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan, pemasukanpenawaran, dan pembukaan penawaran, jika menggunakan lelang secaraelektronik tahapantahapan tersebut akan dilakukan pada SPSE yang tersedia.Tidak perlu terjadi pertemuan dan interaksi tatap muka langsung antara penyediadengan pokja ULP, namun semua dilakukan secara elektronik;Bahwa pengadaan secara elektronik mengedepankan perbaikan prosespengadaan, agar
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
DARMAWANSYAH Als AGAM BIN Alm USMAN ABDULLAH
168 — 51
rupiah),paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tatap
129 — 33
kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;331b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan;d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yangterkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanahmengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalambentuk konsultasi publik baik melalui tatap
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SYUKRI ROSAB Bin ABDULLAH
211 — 67
rupiah)paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwatidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu ) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supayaTerdakwa tatap
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
210 — 47
formulir aplikasiserta bukubuku tabungan anggota KOHIPPI yang seluruhnya berjumlah220 (dua ratus dua puluh) orang itu dari terdakwa ARIS RUSLAN sudahdalam keadaan terisi semua data dan tercantum tanda tangan masingmasing orang yang menjadi nasabah.Bahwa saksi tidak tahu apakah lazim proses pembukaan rekening tabunganseperti yang telah saksi uraikan tersebut diatas karena pada saat itu belumpernah membaca SOP nya, namun setahu saksi pada umumnya prosespembukaan rekening calon nasabah berhadapan tatap
1.ARDIAN JUNAEDI,SH,MH
2.EKO NUGROHO
Terdakwa:
RAHMAN LAJAI,S.Pd
150 — 103
Setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 18dan 19 Oktober 2020 kepada pihakpihak terkait melalui tatap muka dan alat komunikasiHand Phone/HP, ternyata bukti yang diberikan berupa Kwitansi, Nota untuk pembeliankomputer, buku dan baju seragam tidak benar/tidak sesuai fakta dan baru dibuat, Hal inididukung sesuai hasil klarifikasi kepada CV Tri Eka Sari (Sdr.
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
170 — 166
Bahwa sosialisasi Amdal melalui surat kabar, menempelkan pemberitahuan,sosialisasi dan tatap muka. Bahwa sidang komisi harusnya dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal. Bahwa ketika sidang dipimpin Sekda dan Asisten 1 harusnya tidakdibenarkan Bahwa Berita Acara Sidang digunakan untuk pertimbangan persetujuan baikKAANDAL maupun ANDAL, RKL, RPL, dan REAtas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.3.
719 — 1330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertanyaan Klarifikasi Tambahandilampirkan pada surat Pertamina dan jawaban harusdiberikan selambatlambatnya tanggal 30 Oktober 2006. 30 Oktober 2006Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Pertaminadan Medco jawaban terhadap Pertanyaan KlarifikasiTambahan. 31 Oktober 2006Pemohon mengadakan pertemuan tatap muka Klarifikasidengan Pertamina dan Medco.
175 — 48
ditentukan sebagai berikut:Laporan Penilaian Akhir (LPA) adalah laporan pemeriksaan akhiratass kesiapan fisik rumah/toko/apartemen/tempat usaha yangdilakukan oleh Bank atau Appraissal Indipendent sebagai dasar bagiBank dalam melaksanakan akad kredit.Pada proses LPA, bank harus memastikan kesiapan fisik bangunandan sarana/prasarananya yang akan menjadi jaminan kredit sebelumdilaksanakan kontrak akad kredit dan jual bell.Pada bagian tentang Wawancara, ditentukan sebagai berikut:Wawancara adalah proses tatap
Fahmi Ari Yoga, SH
Terdakwa:
EFRIZON NAZIR SATI Bin NAZIR SATI
112 — 52
Design Penyusunan Dokumen Pendukung Industri Pembuat Hasil Perikanan 14/KK/SWA-DKP/2018, 119/PKS/PB/BPPT/VIII/2018 Tahun 2018;
- Fotocopy Legalisir Dokumen Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Laporan Akhir Business PLAN Penyusunan Dokumen Pendukung Industri Pembuat Hasil Perikanan 14/KK/SWA-DKP/2018, 119/PKS/PB/BPPT/VIII/2018 Tahun 2018
- Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 5b Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dosen tatap
291 — 144
dicatatkan dari pertama diterima dan berlaku sama,maksudnya dicatatkan kedalam computer ;Bahwa Kami menerima kertas usulan dari Pak ANDI TAUFANTIRO lalu dicatatkan kedalam slot atas nama Pak ANDI TAUFANHal 179 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PstTIRO yang dituliskan urutannya Kelima (Ke5) Fraksinya dannomor urut huruf Ke5 atas namanya ;Bahwa saksi mencatatkan dan diberi kode PUTRI DAMAYANTI,SUPRIYYANTO dan MUSA ZAINUDDIN yang gunanya untukmemudahkan saja ;Bahwa Tidak tahu, namun saksi pernah tatap
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
173 — 49
Tidak ada hubungannya atau terpisah;Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Sdr.BUDI SANTOSOsebagai adik sepupunya pak Setia Budi Utomo;Bahwa Sdr.BUDI SANTOSO tidak ada hubungannya denganpekerjaan preservasi rekonstruksi jalan dari SP.3 Lempake SamberaSantangBontangSangatta;Bahwa Sdr.BUDI SANTOSO ini bukan pegawai honorer di kantor PUdan bukan juga karyawan PT.HTT;Bahwa saksi kenal dengan Sdr.BUDI SANTOSO karena dikenalkanoleh Pak Setia Budi Utomo;Bahwa seingat saksi, untuk tatap muka dengan Sdr.BUDI
22 — 2
OODDDDDDND0000000000000000000000080808101010181818636363bdbdbd fittf fff 9 c9c9c 10.10 1ODDDODD00000000000000000000808087b7b7 bftttt fet FEE EE EEE ELE EEE EE ELLE EF EEE EEE EET fd 6d6d63 13.13 1 10101 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000101010080808S5a5 a5 af7f7 7 fff fttratfitffft tft tfte te fe 108 0808000000000000000000000000 18 18.18 FETT TEL TEL LEE FEE FEE ETE ETE ETE EEPATEL EET PLETAL TEL EEE 1313 1 OCOOODDDDDDDDD00000000000000000 FFF EFF EEE ELE ETE TE FEE LEE FET TEHPT TAT TATAP
564 — 491
Keputusan (SK)Panitia tersebut adalah Bagian Pemerintahan diSekretariat Daerah yaitu oleh Kabag Hukum;Bahwa yang wajib mendistribusikan Surat Keputusan(SK) tersebut adalah Sekretaris Panitia di BagianPemerintahan;Bahwa susunan Kepanitian Dalam Pengadaan Tanahmenggunakan rujukana aturan yaitu Perpres.Bahwa setelah penetapan tersebut pernah dilakukansosialisasi sekitar tahun 2007 oleh Panitia PengadaanTanah dan saksi hanya mengikuti pada tanggal 29November 2007 dalam sosialisasi tersebut denganmetode tatap
kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yangmendukungnya;menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yangterkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanahmengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalambentuk konsultasi publik baik melalui tatap
149 — 43
Penjelasan adalah penjelasan secara rinci mengenaijasa non pembangunan yang diperlu~= kan, jumlah,delivery beserta persyaratan persyaratan lainnya, dengancara tatap muka ;15. Penetapan Calon Pemenang adalah pemilihan = danpenentuan penawaran yang sah dan memenuhipersyaratan untuk direkomendasikan kepada pejabatberwenang sebagai calon pelaksana pengadaan jasa nonpembangunan ;16.