Risalah Rapat tidak sah sehingga sepatutnyadibatalkan namun dalam petitum gugatannya penggugat berkaitandengan posita tidak dimohonkan dilakukan pembatalan sedangkan yangmenjadi dasar adanya Akta PKR no 3 tanggal 10 September 2019 yangdibuat tergugat adalah hasil RUPS/LB sebagaimana risalah rapattanggal 23 Agustus 2019.

Hal ini didukung juga dengan pertimbangan hakimyang menyatakan Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah.

Sebagaimana diuraikan diatas mengenai tidaksahnya risalah rapat dikarenakan melanggar undangundang PerseroanTerbatas. maka dapat terlihat jelas bahwa Para Terbanding dahulu ParaTergugat sebagai pihak yang berperan dalam pembuatan risalah rapatmemenuhi unsur pertama perbuatan melawan hukum. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat selaku Notaris yangmembuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

Dalam pembuatanakta otentik tersebut berdasarkan risalah rapat tertanggal 23 Agustus2019 yang sebagaimana pertimbangan hakim halaman 89 dinyatakantidak sah. pernyataan saksi ahli para Tergugat yaitu DR.

rapat tidak sah yangmana sebagai dasar pembuatan akta otentik sehingga sepatutnya hakimmembatalkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

RUPS dan risalah rapat Direksi;b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumenkeuangan Perseroan sebagai mana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan; dan6Cc. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan

.3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepadapemegang saham untuk memerlksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPSdan salinan laporan tahunan.8.

TATO,Dokumen Keuangan PT.12.13.14.TATO, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. TATO, terhitung dari sejaktahun 2002 sampai dengan tahun 2010; dengan sanksi apabila tergugat dan tergugat melalaikankewajiban hukumnya tersebut maka tergugat I, tergugat I!

TATO serta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.TATO dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini, maka adalah Fairness apabila penggugatmeminta pertanggungjawaban hukum dari tergugat dan tergugat Il serta siapapun yang kelakmemperoleh hak dan kewajiban dari tergugat dan tergugat sebagai pemegang saham PT.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

22 Desember 2020dengan hadirnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat IlKonvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat IIIRekonvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi,tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat Konvensi dan Kuasa TurutTergugat Il Konvensi ; Bahwa, terhadap Turut Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat IIKonvensi masingmasing telah diberitahukan isi putusan tersebutdengan baik, sebagaimana Risalah

Konvensisebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan PernyataanPermohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriMalang tertanggal 6 Januari 2021 ; Bahwa, permohonan banding dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepadaTurut Termohon Banding Il semula Turut Tergugat II Konvensisebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan PernyataanPermohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriMalang tertanggal 6 Januari 2021 ; Bahwa

116/PDT/2021/PT SBYtertanggal 7 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Malang pada tanggal 7 Januari 2021 ; Bahwa, memori banding dari Kuasa Pemohon Banding semulaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukankepada Kuasa Termohon Banding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Banding Il semula Tergugat IlKonvensi/Penggugat Il Rekonvensi, Termohon Banding Ill semulaTergugat Ill Konvensi/Penggugat Ill Rekonvensi sebagaimana ternyatadari Risalah

Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra MemoriBanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang tertanggal21 Januari 2021 ; Bahwa, kontra memori banding dari Kuasa Termohon Banding IVsemula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tersebuttelan diberitahukan kepada Turut Termohon Banding semula TurutTergugat Konvensi sebagaimana ternyata dari Risalah PemberitahuanDan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Malang tertanggal 22 Januari 2021 ; Bahwa, kontra

memori banding dari Kuasa Termohon Banding IVsemula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tersebuttelan diberitahukan kepada Turut Termohon Banding II semula TurutTergugat Il Konvensi sebagaimana ternyata dari Risalah PemberitahuanDan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Malang tertanggal 22 Januari 2021; Bahwa, kontra memori banding dari Kuasa Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat Konvensi tersebut telah diberitahukan kepadaKuasa Pemohon Banding

Perdata Nomor 4/PDT/2017/PTBNADALAM KONPENSI DAN REKONPENSIe Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesarRp. 1.369.200, (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratusrupiah);Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat tidak hadir danSalinan Putusan tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh JurusitaPengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Terbanding/semula Tergugat padatanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Risalah

Pemberitahuan PutusanPengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertamatersebut Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonanbanding di hadapan SYAWALUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan NegeriLhokseumawe pada tanggal 31 Agustus 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I/semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Risalah PemberitahuanPenyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016

Negeri Lhokseumawe pada tanggal 16 September 2016 dan memoribanding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding /semulaTergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Risalah PemberitahuanPenyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm dan kepadaTerbanding Il/semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri LhoksukonHalaman 3 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PTBNApada tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Risalah PemberitahuanPenyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsk

12 Oktober 2016, NomorW1.U2/1478/HK.02/X/2016;Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 22 November 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 22 November2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkankepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding II/semulaTergugat Il oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal masingmasing pada tanggal 30 November 2016 sesuai dengan Risalah

PemberitahuanPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsmberdasarkan perintah NHakim/Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untukmemenuhi Surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe NomorW1.U2/1689/HK.02/XI/2016, tanggal 14 November 2016Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telahdiberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lhokseumawe masingmasing pada tanggal 21 November 2016 dantanggal 28 November 2016, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan

lelang;Bahwa risalah lelang yang dibuat Tergugat dengan berdasar kepadaPasal 6 jo.

20 ayat 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 adalah tidak benar karenaTergugat mengambil pijakan pada ketentuan sepotongsepotong, padahalPasal 20 tersebut bukan hanya pada ayat 1 tetapi tercantum juga pada ayat 2,3, 4 dan 5, dalam ayatayat tersebut dinyatakan harus ada kesepakatan pihakpemberi dan pemegang Hak Tanggungan, fakta yang ada adalah Tergugat hanya melakukan risalah lelang secara sepihak;Bahwa perbuatan para Tergugat jelas merugikan para Penggugat karenapara Tergugat melakukan perbuatan kolusi

lelang yang tidakprosedural dan pemerasan tersebut;Bahwa perlu diketahui terbitnya risalah lelang tersebut dilakukan sepihakoleh para Tergugat tanpa diketahui pihak Penggugat, dengan demikian RisalahLelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu maka risalah lelang tersebut secara yuridis bataldemi hukum;Hal. 3 dari 13 hal.

Menyatakan batal demi hukum risalah lelang yang dibuat oleh Tergugat;5. Menolak perobuatan Tergugat yang mengajukan eksekusi lelang kepadaPengadilan Negeri Pamekasan;6. Menghukum para Tergugat untuk memberi ganti kerugian kepada paraPenggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) dengan rincian secara materiil sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratusjuta rupiah) dan secara non materiil sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah);7.

Lelang Nomor : 693/2006 tanggal 07 Desember2006 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menghukum para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi)untuk menyerahkan objek sengketa kepada pemenang lelang TarumKartijo (Tergugat III Konvensi) berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 693 /2006 tanggal 07 Desember 2006;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Hal. 9 dari 13 hal.

tidak mengandung logika akal sehat revisiterhadap Risalah Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrialdilakukan pada tanggal 3 Juni 2015 sedangkan Surat Anjurantanggal 4 Mei 2015 tidak dilakukan revisi namun telah berubahsesuai dengan revisi Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 3 Juni 2015;Bahwa Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Acehsebelummembuat Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Anjuran No. 560/378/2015tanggal

13ayat (2) UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI adalah tidak sesuai dengandasar hukum tersebut sebab yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI adalah Mediator mengeluarkanAnjuran tertulis bukan Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, sehingga penerbitan Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial juga tidak memenuhi ketentuan UndangUndangyang berlaku apalagi terdapat kesalahankesalahan dalam prosespembuatannya sehingga Mediator/Konsiliator melakukan

revisi padatanggal 3 Juni 2015 dan oleh karena tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku maka sangat beralasan hukum Majelis Hakimmenyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial tanggal 4 Mei 2015 berikut Revisi Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tanggal 3 Juni 2015 dinyatakantidak berkekuatan hukum;Bahwa demikian juga Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernahmenerima revisi atau perbaikan dari Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 4 Mei

bermanfaat dan merupakan kunci untuk melanjutkan kePengadilan Hubungan Industrial;Bahwa antara risalah dengan anjuran beda baik dari judulnya atau isinya;Bahwa pengajuan gugatan tanpa risalah maka Pengadilan HubunganIndustrial berhak menolak sengkteta apa saja;Bahwa pengajuan gugatan tanpa risalah, Pengadilan Hubungan Industrialberhak menolak diatur dalam pasal 83 UU Nomor : 2 tahun 2004;Bahwa Risalah disampaikan kepada kedua belah pihak;Bahwa benar, proses pengantarannya sama seperti yang dilakukanterhadap

anjuran;51Bahwa Risalah tidak wajib diketahui olen Kepala Dinas;Bahwa para pihak tidak mesti membalas terhadap risalah tersebut;Bahwa jika para pihak tidak menerima risalah maka para pihak bisamengajukan gugatan;Bahwa bila ada kesalahan kurang ketikan dalam risalah maka dilakukanrevisi;Bahwa pada saat dibuat risalah, tidak dipanggil kedua belah pihak sepertidiatur dalam UU No. 2 tahun 2004;Bahwa hak normative berupa : UPM kerja, tunjangan jabatan, uang Jjasa,pesangon, cuti, pengobatan dan hak normative

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan ini sebesar Rp.526.000, (lima ratus dua puluh enam riburupiah );Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat telah di diberitahu tentangisi putusan Nomor : 08/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 29 Agustus 2013 melaluiLurah Kerinci Timur berdasarkan Risalah Pemberitahuan putusan Nomor :08/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 9 September 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan PermohonanBanding No.08/Pdt.G/2013/PN.PLW. yang ditanda tangani

oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013,Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor. 08/Pdt.G/2013/PN.PLW. tanggal 29Agustus 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan bandingNo.08/Pdt.G/2013/PN.PLW. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan NegeriPelalawan, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding/semulaPenggugat tersebut di atas telah diberitanukan

No. 174/PDT/2013/PTRMenimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, KuasaPembanding/semula Penggugat pada tanggal 10 September 2013 telahmengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPelalawan pada hari dan tanggal itu juga, di mana memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding/semulaTergugat melalui Lurah Kerinci Timur pada hari Kamis tanggal 12 September 2013berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding

Nomor :08/PDT.G/2013/PN.PLW yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita PengadilanNegeri Pelalawan;Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara No.08/Pdt.G/2013/PN.PLW, pihak Kuasa Hukum Pembanding/semulaPenggugat pada tanggal 6 Nopember 2013 dan Terbanding/semula Tergugat padatanggal 1 Nopember 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan

Menghukum Tergugat untuk mentaati Peijanjian Risalah Rapat tanggal 30Juli 2019 yang dibuat kedua belah pihak antara (Penggugat dan Tergugat)atas penawaran dua petak tanah yang sudah final dengan hargaRp.10.000.000.000, (Sepuluh milyard rupiah);3.

Bahwa, satu dan lain hal, Risalah Rapat tanggal 30 Juli 2019 juga tidakmemenuhi kriteria asas konsensualisme, mengingat Perikatan terhadapobyek benda tidak bergerak, dalam pelaksanaannya harus disertai dengansuatu formalitas tertentu, yaitu harus dituangkan atau dibuat dalam bentukAkta Notariil;5.

Bahwa, mengingat Risalah Rapat tanggal 30 Juli 2019 merupakan Perikatandengan suatu syarat tangguh, maka dengan tidak dipenuhinya kewajibanPenggugat (melakukan pembayaran tanda jadi) adalan merupakan peristiwayang membatalkan Risalah Rapat tanggal 30 Juli 2019 tersebut;6.

Bahwa, mengingat Risalah Rapat tanggal 30 Juli 2019 merupakan Perikatandengan suatu syarat tangguh, maka dengan tidak dipenuhinya kewajibanTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (melakukan pembayaran tandajadi) adalah merupakan peristiwa yang membatalkan Risalah Rapat tanggal30 Juli 2019 tersebut;.

Menyatakan perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidakmelakukan pembayaran tanda jadi, adalah merupakan peristiwa yangmembatalkan Risalah Rapat tanggal 30 Juli 2019 tersebut;3. Menyatakan Risalah Rapat tanggal 30 Juli 2019 tidak mempunyai kekuatanmengikat dan berlaku menurut hukum dan/atau dinyatakan tidak sah danbatal menurut hukum;4.

Bahwa saat ini Turut Tergugat asli sedang menggugat Tergugatasli I, Tergugat asli Il dan Tergugat asli III melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, sebagaimana terdaftar dalamNo.95/Pdt./1996/PN.Jak.Sel (bukti P5) yaitu gugatanpembatalan risalah lelang atau menyatakan batal dan tidakMempunyal..........eemempunyai kekuatan hukum risalah lelang No.840/19951996dan gugatan tersebut masih belum memperoleh putusan ;10.

Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyaikekuatan hukum risalah lelang No.840/19951996 tertanggal26 Desember 1995 ;5. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan risalah lelangNo.840/19951996 tertanggal 26 Desember 1995 ;6.

Menyatakan risalah lelang No.840/19951996 tertanggal 26Desember 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum;5. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan risalah lelangNo.840/19951996 tertanggal 26 Desember 1995 ;6.

Tanda Tangan SURIANTO bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu)eksemplar Surat Lampiran 43 DI 201 Risalah Penelitian data Yuridis danpenetapan batas Surat Lampiran 43 DI 201 Risalah Penelitian data Yuridisdan penetapan batas desa : Pal IX NIB 14.07.13.06.03815 lampiran 43 DI201 Badan Pertanahan Nasional Kantor Kab.

Surat Lampiran 43 DI 201 Risalah Penelitian data Yuridis danpenetapan batas Surat Lampiran 43 DI 201 Risalah Penelitian dataYuridis dan penetapan batas desa : Pal IX NIB 14.07.13.06.03814lampiran 43 DI 201 Badan Pertanahan Nasional Kantor Kab.

Rabijah Binti H.Umar dijual kepada Ng Liang Hua dijual kepada Lie Soi Keng HipotikBank BRI risalah lelangakta jual beli baik nama an.

Rabijah Binti HUmar dijual kepada Ng Liang Hua dijual kepada Lie Soi Keng HipotikBank BRI risalah lelangakta jual beli baik nama an. Haryanto.Dikembalikan kepada saksi Haryanto.5.

Desa Pal IX NIB 14.0713.06.03814 tanggal 27 Juni 2006 saksi tulis dansaksi tandatangani sendiri yaitu bagian SKETSA BIDANG TANAH (GAMBAROBJEK TANAH), nama nama saksi batas.Bahwa yang menggunakan surat lampiran 43 DI 201 Risalah Penetapan DataYuridis dan Penetapan Batas Desa Pal IX NIB 14.0713.06.03815 tanggal 27Juni 2006 dan surat lampiran 4301201 Risalah penetapan Data Yuridis danPenetapan Batas Desa Pal IX NIB 14.0713.06.03814 tanggal 27 Juni 2006yang terdapat tanda tangan palsu tersebut untuk

Maulana, Kelurahan Tanjung Redeb,Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;I Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Risalah Lelang No. 039/2012 tanggal 17Pebruari 2012 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3241/Tanjung Redeb seluas 325m? an. HUDIONO terletak di Jalan SA.

Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang atau akta tidakmencatat peralihan yang bersifat publik, tetapi peralihan hak yang bersifat perdata.Fungsi Risalah Lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau untukmempertahankan hak atau sebagai alat bukti terjadinya peralihan hak dan tidakmemenuhi elemenelemen komulatif seperti yang disebutkan pada point d diatas,tidak mengandung suatu beslissing (penetapan) maupun wilsorming (pernyataan)kehendak dari pejabat yang berwenang mengeluarkan

Bahwa risalah lelang bukan keputusan TUN yang digugat di Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 yang memuat putusan atas gugatan mengenaipembatalan Risalah Lelang antara Budi Laksono Direktur PT.

Dengan demikian segala proses danhasil lelang tersebut adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan Undangundang ;Bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat untuk membatalkan Risalah Lelang No.039/2012 tanggal 17 Februari 2012 adalah tidak masuk akal dan tidak berdasarkanhukum.

Hal ini karena Penggugat sudah jelas merupakan debitur wanprestasi karenacidera janji.Selanjutnya kami sampaikan bahwa TergugatII menduga Penggugat mempunyaiitikad tidak baik dalam perkara ini yaitu hanya ingin menciptakan ketidakpastianhukum karena ini membatalkan Risalah Lelang No. 039/2012 tanggal 17 Februari 2012yang sudah jelas dan terang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan sisdur yang ada ;Bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat untuk membatalkan hasil lelang yangtertuang dalam Risalah

Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukanpemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalahpanggilan tanggal 21 Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April2019, Tanggal 16 April 2019, dan Tanggal 24 April 2019, Tergugat III tidakhadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sahdan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16April 2019, dan Tanggal

24 April 2019, Tergugat IV tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patutoleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21 Maret 2019,Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April 2019, danTanggal 24 April 2019, Tergugat V tidak hadir di persidangan meskipuntelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesualdengan Risalah panggilan tanggal 21 Maret 2019, Tanggal 01 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April

2019, dan Tanggal 24 April 2019dan Tergugat VI tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukanpemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalahpanggilan tanggal 21 Maret 2019, TanggalO1 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April 2019, danTanggal 24 April 2019, Tergugat VII tidakdan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN PbrApril

2019, dan Tanggal 24 April 2019, ; Tergugat VIIItidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secarasah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan tanggal 21Maret 2019, Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16April 2019, dan Tanggal 24 April 2019, dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patutoleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan Tanggal O01 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16

April 2019, dan Tanggal 24 April 2019.Tutut Tergugat Il tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukanpemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita sesuai dengan Risalahpanggilan Tanggal 01 April 2019, Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April2019, dan Tanggal 24 April 2019,Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patutoleh Juru Sita sesuai dengan Risalah panggilan Tanggal 01 April 2019,Tanggal 09 April 2019, Tanggal 16 April 2019, dan

Bahwa patut diduga penerbitan Risalah Lelang No. 409/2015 tertanggal 16Oktober 2015 atas nama Pemenang Lelang (Pembeli Lelang): Henry binBambang adalah rekayasa belaka dan dibuat dengan cara yang tidak benar(tidak sesuai prosedur), oleh karenanya Risalah Lelang Nomor: 409/2015tertanggal 16 Oktober 2015 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum;.

Sehingga Risalah LelangNomor: 409/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 tidak memenuhi prosedur danketentuan yang berlaku;.

Bahwa dalil yang menyatakan Risalah Lelang Nomor 409/2015tertanggal 16 Oktober 2015 adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, maka balik nama yang dilakukan olehTurut Tergugat/Turut Terlawan atas kedua SHM tersebut juga harusdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah dalil yangtidak berdasar sama sekali dan haruslah ditolak;Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat/Para Pelawan pada alinea ke5, 6dan 7 halaman 3 yang menyatakan :Bahwa ketidakbenaran terbitnya Risalah lelang Nomor 409

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai AktaJual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse RisalahLelang sesuai kebutuhan;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuaikebutuhan;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh SalinanRisalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; ataud.

Menyatakan Risalah Lelang Nomor: 409/2015 tanggal 29 September 2015adalah sah dan benar secara hukum;6.

Bahwa sebagai pembeli yang ditunjuk kemudian sesuai Risalah LelangNomor 962/2011 tanggal 30 September 2011 maka PenggugatRekonvensi kemudian mengajukan permohonan eksekusi di PengadilanNegeri Gampengrejo melalui Surat tertanggal 4 Februari 2016;.

Menyatakan sah Risalah Lelang Nomor 962/2011 tanggal 29 September2011;. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli lelang yangberiktikad baik berdasarkan Risalah Lelang Nomor 962/2011 tanggal 30September 2011 atas objek lelang tanah yang terletak di Desa Segaran,Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam SHMNomor 273 luas 1.324 m2 atas nama Wendy Saputra;Halaman7 dari 18hal.Put. Nomor 1484K/Padt/2017Atau:Apab(ex a.

Bahwa apaapa yang telah disampaikan dalam memori banding dalamperkara a quo yaitu Memori Banding tertanggal 21 November 2016 yangdiajukan oleh Pembanding semula Penggugat diterima di KepaniteraanPengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 November 2016 dianggapterulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dengan risalah memori kasasi ini;2.

Di dalam risalah lelang dicantumkan bahwa di dalampembelian lelang itu bank bertindak untuk pembeli yangbelum disebut namanya;Halaman11 dari 18hal.Put. Nomor 1484K/Pdt/2017b. Nama pembeli serta identitasnya kemudian dinyatakan didalam surat pernyataan oleh atau atas nama Direksi Bankyang bersangkutan;(2).

Apabila ketentuan pada ayat (2) dilanggar maka pendaftaranperalihnan hak kepada pembeli yang ditunjuk oleh bank hanyadapat dilakukan berdasarkan akta jual beli antara bank danpembeli tersebut sesudah dilakukan pendaftaran peralinan hakatas nama bank yang bersangkutan berdasarkan risalah lelang;Berdasarkan hukum pertanahan tersebut di atas, maka bukti P10/T2/TT5 telah cacat hukum atau tidak punya kekuatan pembuktian;3.4.

lelang No.216/2015 tanggal 10 Nopember 2015, yangmerupakan risalah lelang yang tidak berdasarkan hukum karena dikeluarkan atasdasar jualbeli lelang yang dilakukan secara melawan hukum.Bahwa adapun alasanalasan Penetapan No. 16/Eks.RL/2016/ PNJkt.Set, Tanggal 18April 2016 tersebut didasarkan pada Risalah lelang No. 216/2015, Tanggal 10Nopember 2015 yang tidak berdasarkan hukum, karena merupakan Risalah Lelangyang didasarkan pada jualbeli lelang yang dilakukan secara melawan hukum, dapatPELAWAN sampaikan

Lelang No.216/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II, Kantor Wilayah DKIJakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia adalah Risalah Lelang yang tidak berdasarkan hukum.Bahwa oleh karena proses lelang yang dilakukan oleh TERLAWANII dan proses jualbeli yang dilaksanakan antara TERLAWANI dengan TERLAWANIII adalah tidakberdasarkan hukum, dimana mengakibatkan Risalah Lelang No.

Menyatakan Risalah lelang No. 216/2015, Tanggal 10 November 2015, yangdikeluarkan oleh TERLAWANII tidak mempunyai kekuatan Hukum;4.

Lelang Nomor 216/2015 dilakukan pada tanggal 10Nopember 2015 sehingga Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum ada pada saatlelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 216/2015 dilakukan.

Tanggal 18 April 2016 adalah penetapan yang tidakberdasarkan hukum karena didasarkan pada risalah lelang dan proses lelang yangdilakukan secara melawan hukum.

(Bukti T 4);Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah tanpa dilakukanperundingan seorang Pegawai Mediator dapat mengeluarkan risalah PPHI!

yang dilampirkan Penggugat adalah risalah palsu,sehingga menjadi kewajiban hukum gugatan Penggugat harus dikembalikan;DALAM POKOK PERKARA.1.

Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoriia).Bahwa setelah dicemati dengan teliti, ternyata terdapat perbedaanantara Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 12/ PdtSusPHI/2020/PN Amb yang semetara berjalan dan Risalahn PPHI dalamPerkara PHI nomor: 11/ PdtSus PHI/2020/PN Amb yang telah di cabut.Bahwa perbedaan perbedaan dalam kedua Rislaah tersebut adalah:a. Tanda tangan ketiga mediator dalam kedua risalah tersebut;b.

Pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor:12/PdtSusPHI/2020/PN Amb tidak terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja &Trasmigrasi Provinsi Maluku sebaliknya pada Risalah PPHI dalamPerkara PHI nomor: 11/ PdtSus PHI/2020/PN terdapat Cap DinasTenaga Kerja & Trasmigrasi Provinsi Maluku, hal mana membuktikanbahwa telah terjadi pergantian risalah PPHI dalam perkara yangsama.......

Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoria)Bahwa sebagaimana dalam eksepsi Tergugat bahwa adanya perbedaanantara risalah PPHI nomor 12/PdtSusPHI/2020/PN Amb yang sedangberjalan dan PPHI nomor 11/PdtSusPHI/2020/PN Amb yang telahdicabut.

Bahwa Hak Milik No. 402/Babura Sunggal beralin keatas namaHENDRA WIBOWO berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.79/04/2019 tanggal 22022019 yang dibuat oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan ;5.

Lelang No. 79/04/2019 tanggal22 Pebruari 2019, yang mana kemudian berdasarkan Risalah Lelangtersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untukdilakukannya pencatatan Peralihan Pemegang Hak atas ObjekSengketa, sehingga secara yuridis yang melakukan proses peralihanpemegang hak atas objek sengketa dengan menerbitkan risalah lelangyang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan pencatatan peralihanpemegang hak dalam objek sengketa adalah Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku

Bank Mandiri padatanggal 08 Februari 2019, yang mana kemudian pada lelang tersebutdimenangkan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Risalah LelangNo. 79/04/2019 tanggal 22 Februari 2019;4.

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 6,7 dan 8 yangpada intinya menyebutkan Tergugat dalam melakukan pencatatanperalihan pemegang hak atas objek sengketa tidak ada melakukanpengukuran, dan pemetaan atas tanah tersebut merupakan dalil yangkeliru dan tidak berdasarkan hukum, yang mana secara jelas danterang Tergugat melakukan pencatatan peralihan pemegang hak atasobjek sengketa berdasarkan Risalah Lelang Risalah Lelang No.Halaman 35PutusanPerkara Nomor : 292/G/2019/PTUNMDN.79/04/2019 tanggal

1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yangmenyebutkan Peralihan Hak melalui pemindahan hak dengan lelanghanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelangyang dibuat oleh pejabat lelang, sehingga perbuatan Tergugat adalahsah dan berdasarkan hukum;.

Risalah Lelang No.91/2012 tertanggal 14 Oktober 2016;danB. Tempat tinggal Tergugat, yang diketahui beralamat di Bukit TerraceGolf Blok C No. 24 Sektor VI. Rt.004/ Rw. 007.

Jo Risalah Leang No. 91/2012; Halaman 13dari 27 hlm.

Jo Risalah lelang No. 91/2012 tanggal 14 Oktober 2016, diberitanda T3;Fotokopi sesuai asli Berita Acara Eksekusi Pengosongan DanPenyerahan No. 07/Pen.Pdt/Eks.Peng./2016/PN.Cbi.

Risalah Lelang No.91/2012 tertanggal 14 Oktober 2016;Menimbang, bahwa oleh karena diakui, atau setidaktidaknya diakui,sehingga terbukti menurut hukum halhal sebagai berikut: Bahwa telah dilelang tanah berdasarkan risalah lelang nomor91/2012 tanggal 02 Februari 2012, terhadap objek sebagai berikut:1. tanah seluas 2 Ha berikut bangunan diatasnya terletak di jalangotong royong, Desa Cogreg RT.02 RW.06 Kelurahan CogregKecamatan Parung Kabupaten Bogor;2. tanah seluas + 5.000 m2, terletak di jalan gotong

Putusan No.: 336/PDT.G/2017/PN.CBIForm02/SOP/06.3/20172532 menyebutkan bahwa risalah lelang adalah berita acara pelaksanaanlelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik yangmempunyai pembuktian sempurna;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan PAsal 1870KUH Perdata yang menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu buktiyang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjangberhubungan langsung dengan pokok isi akta;Menimbang, bahwa risalah lelang, yang

Saing, SH., dan Mujiburrahman, SH;Dalam risalah rapat a quo telah pula memberhentikan sementara Pembantahdari jabatan Direktur Utama PT. Beringin Janggut dan mengangkat H.Asmarullah Alam (Tergugat V) sebagai pengganti sementara;8. Bahwa dalam risalah rapat PT. Beringin Janggut nomor: 9 tanggal 6September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zulkifli Sitompul, SH.

BeringinJanggut seperti semula, yaitu berdasarkan risalah rapat umum luar biasaHal. 9 dari 18 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2011pemegang saham PT. Beringin Janggut tanggal 5 September 2003(sebelum adanya risalah rapat pada tanggal 6 September 2005) yaituyang terdiri dari:Direktur Utama : H. Mangku Alam AsmaruddinDirektur : Hj. Siti Aisyah Dahlan HY;Direktur Il : Dianto;Komisaris Utama : Tandar Oetarya Sukma;Komisaris : 1. Rudy Sudarsono;2. Yanti Silvia Sudarto;. H. ASmarullah Mangku Alam;.

BeringinJanggut seperti semula yaitu berdasarkan risalah rapat umum luar biasapemegang saham PT. Beringin Janggut tanggal 5 Januari 2003 (sebelumadanya risalah rapat pada tanggal 6 September 2005) yaitu yang terdiridari:Direktur Utama : H. Mangku Alam Asmaruddin;Direktur : Hj. Siti Aisyah Dahlan HY;Direktur Il : Dianto;Komisaris Utama : Tandar Oetarya Sukma;Komisaris : 1. Rudy Sudarsono;. Yanti Silvia Sudarto;3. H. Asmarullah Mangku Alam;. Misyati Sarengat Asmaruddin;.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana terutangdalam risalah rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuangdalam risalah rapat PT. Beringin Janggut No. 9 tanggal 6 September2005 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII;5. Menyatakan sebagai hukum tidak sah dan atau batal demi hukum segalaproduk hukum yang dihasilkan dengan mendasarkan pada risalah rapatNo. 9 tanggal 6 September 2005 yang tidak sah tersebut;6.

KantorPelayanan (dhi; Turut Terlawan Eksekusi) berdasarkan risalah lelang Nomor :323/RL/19971998 tanggal 29 September 1997 telah menetapkan, Sdr.Siswanto Rusman (ic. Terlawan Eksekusi) sebagai pemenang dan pembelilelang yang sah atas sebidang tanah seluas 150,50 M2 (seratus lima puluhkoma lima puluh meter persegi) berikut bangunan ruko berdiri di atasnyaHal. 2 dari 17 hal. Put.

No. 1154 K/Pdt/2010Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah dalil yang mengadaada sebab tanah/rumah yang menjadi obyek eksekusi tersebut adalah milik Terlawanl yangdiperoleh berdasarkan pembelian melalui Lelang oleh KP3LN Medan sesuaidengan Risalah Lelang No. 323/19971998 tanggal 29 September 1997 ;Bahwa berdasarkan dokumen Risalah Lelang tersebut terlihat jelas bahwadahulunya tanah/rumah tersebut adalah milik Jan Faisal Tjon Basar Als Tjonyang diperolehnya berdasarkan hibah dari ibunya yang bernama Maisarahsesuai

No. 1154 K/Pdt/2010Bahwa Para Termohon Kasasi sama sekali tidak menyangkal dalildaliltentang adanya Risalah Lelang Nomor : 323/19971998 tanggal 29September 1997 (vide bukti T.11) yang menunjukan bahwa obyek lelangberasal dari adanya hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No :594.402/AJB/BBL/1986 tanggal 22 Februari 1986 atas nama Jan FaisalTjon Basar Al.

batas tanah sebelah Selatan tertulis berbatas dengan tanahNegara, sedangkan di dalam Risalah Lelang sebelah selatan tertulisberbatas dengan ruko (rumah toko) Nomor 29 ;Bahwa kemudian telah terungkap berdasarkan pemeriksaan setempat(sidang lapangan) di lokasi obyek perkara ditemukan faktafakta sebagaiberikut : Batas tanah sebelah Utara di dalam Risalah Lelang berbatas denganMaisarah, ternyata berbatas dengan Bidan Sitorus yaitu bangunanruko Nomor : 25 d/h155 (nomor : 25, atau dahulunya nomor : 155

Masjid No.153 ;Batasbatas dalam risalah lelang dengan tanah/rumah yang akan dieksekusi berbeda ;Bahwa alasan kasasi Pemohon bahwa putusan Pengadilan Negeri telahtepat dan benar, tanah Pelawan JI. Masjid No. 151, sedangkan obyek lelangJI.