CimbNiaga Warna Merah dengan Nomor ATM5576 9200 0438 021015.1 (satu) buah Kartu Kredit Bank MandiriVisa Platinum Warna Hitam dengan NomorKartu Kredit 4259 4503 0083 0277 atas namaMulyono.16.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCADollar Warna Silver dengan Nomor ATM0140 0001 0035 2850 atas nama Mulyono.17.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCAPrioritas Warna Biru dengan Nomor ATM6019 0020 2327 5870 atas nama Mulyono.18.1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BRIPrioritas Warna Biru Silver Metalik denganNomor ATM 4365 0202

CimbNiaga Warna Merah dengan Nomor ATM5576 9200 0438 0210n. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank MandiriVisa Platinum Warna Hitam dengan NomorKartu Kredit 4259 4503 0083 0277 atas namaMulyono.o. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCADollar Warna Silver dengan Nomor ATM0140 0001 0035 2850 atas nama Mulyono.p. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCAPrioritas Warna Biru dengan Nomor ATM6019 0020 2327 5870 atas nama Mulyono.q. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BRIPrioritas Warna Biru Silver Metalik denganNomor ATM 4365 0202

satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa PlatinumWarna Hitam dengan Nomor Kartu Kredit 4259 4503 0083 0277atas nama Mulyono.16. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Dollar Warna Silverdengan Nomor ATM 0140 0001 0035 2850 atas nama Mulyono.Halaman 136 dari 139 hal Putusan No :57K/PMTII/AL/X1/201817. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Prioritas Warna Birudengan Nomor ATM 6019 0020 2327 5870 atas nama Mulyono.18. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BRI Prioritas Warna BiruSilver Metalik dengan Nomor ATM 4365 0202

Murjani/2012 tentangPerubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBNP ProgramPembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan SuratDirektur Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan TengahNomor : S2024/WPB.18/BD.0202/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal :Revisi Ke 1 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/02404.4.01/17/2012tanggal 11 Oktober 2012 Satker Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Murjani Sampit TahunAnggaran 2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Direktur JendralPerbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S2024/WPB.18/BD.0202/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Revisi Ke 1 DIPA TA2012 Nomor : 2820/02404.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012 SatkerRumah Sakit Umum Daerah dr.

Blok 001 Nomor Petak 0017 Kode ZNT AC atas namapemilik SUNARSIH berupa Tanah Sawah seluas 3.806 M2terletak di Desa Mangunegara Kecamatan MrebetKabupaten Purbalingga;(Dikembalikan kepada saksi MARYONO, PekerjaanPerangkat Desa Banjaran (Kaur Pemerintahan );72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S1386/WPB.14/BD.0202/2010 tentang Pengesahan RevisiDIPA (KP) No. 0110/03306.1//2010 Revisi ke1 tanggal 26Mei 2010 beserta lampiran;73. #5 (lima) lembar foto copy Surat Nomor34/PKK/PPSDA.SO/2010 tentang Surat

(satu) lembar foto copy Kwitansi no. 0202 / TBR/ X / 11, tanggal 18 Oktober 2011 senilaiRp.10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.1(satu) lembar foto copy Kwitansi no. 0239 / TBR / XI / 11, tanggal 14 November 2011senilai Rp.11.200.000, (sebelas juta dua ratus ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.1(satu) lembar foto copy Kwitansi no. 0252 / TBR / XI / 11, tanggal 18 November 2011senilai Rp.11.200.000, (sebelas juta dua ratus ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir

Padang Cermin Kab Pesawaran tertanggal 13September 2012.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi no. 0191 / TBR / X / 11, tanggal 11 Oktober 2011 senilaiRp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.l(satu) lembar foto copy Kwitansi no. 0202 / TBR / X / 11, tanggal 18 Oktober 2011 senilaiRp.10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

tata cara pembayaranhonorarium dan biaya lainnya tidak ada dijelaskan pada saat Bimtek(Bimbingan Teknis);Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Fakfak tidakmemiliki Rekening Bank untuk pembayaran honorarium dan biaya operasionalserta biaya lainnya;Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank, sebagaimana berdasarkan angka 5 Keputusan KetuaBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0202

pembayaran honorarium dan biayalainnya mungkin Bendahara dan Sekretaris pernah mengikuti Bimtek(Bimbingan Teknis) masalah keuangan;Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Fakfak TimurTengah tidak memiliki Rekening Bank untuk pembayaran honorarium danbiaya operasional;Bahwa tidak mengetahui adanya Petunjuk Teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank., sebagaimana Keputusan Ketua Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 0202

caraHalaman 97 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnkpembayaran honorarium dan biaya lainnya tidak ada dibahas pada saatBimtek tersebut;Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Karas tidak memilikiRekening Bank untuk pembayaran honorarium dan biaya operasional;Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank, sebagaimana Keputusan Ketua Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 0202

Perlu saksi jelaskan bahwa honorarium maupun operasionaldibayarkan secara cash atau tunai menggunakan kwitansi pembayaran;Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank, sebagaimana Keputusan Ketua Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

2021/PN MnkBimtek (Bimbingan Teknis) tersebut Bendahara, sekretaris dan komisionerSDM; Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Teluk Patipi tidakmemiliki Rekening Bank untuk pembayaran honor dan biaya operasionaldikarenakan setiap pembayaran dilakukan secara tunai (cash); Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaran honordan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harus melaluirekening Bank, sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 0202

PDGHalaman 26menjawab permohonan yang di mohonkan tersebut; Bahwa pendapat ahli dalam batas waktu Pengajukan permohonan tersebut ada 10hari semenjak Permohonan tersebut di ajukan dan permohonan Pemohon tidak dijawab oleh Pejabat Pemerintah berarti Pemerintah dianggap menerimaPermohonan Pemohon; 0202 nn nnn n nnn n= Bahwa pendapat ahli mengenai Lambaga Bantuan Hukum yang di dalam Aktapendirian LBH tersebut bahwa badan hukum bersifat aktif, dikaitkan dengantujuan hukum kemamfaatan sebagaimana aliran

Surat Jalan nomor: 0202/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 desember 2014sebanyak 1 (Satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634627,tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (Satu) lembar.j. Surat Jalan nomor: 0205/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 12 desember 2014sebanyak 1 (satu) lembar,surat pengantar pengiriman nomor: 8054518180,8054600057, 8054600058, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkutsebanyak 3 (tiga) lembar..

Surat Jalan nomor: 0202/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 desember 2014sebanyak 1 (Satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634627,tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.10.

Pengesahan dilakukan terhadap dokumen ataupunpeta dalam bentuk hard Copy ; 022202020202 0202=UALIAN INFORMASI : 1.

Nama Pemegang HakHALIMI berupa Tanah Pertanian seluas 3.845 M2 terletak diDesa Banjaran Kecamatan Bojongsari KabupatenPurbalingga;Blok 001 Nomor Petak 0017 Kode ZNT AC atas namapemilik SUNARSIH berupa Tanah Sawah seluas 3.806 M2terletak di Desa Mangunegara Kecamatan MrebetHal 78 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMGKabupaten Purbalingga;(Dikembalikan kepada saksi MARYONO, PekerjaanPerangkat Desa Banjaran (Kaur Pemerintahan );72s73.7A.75.76.77.78.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S1386/WPB.14/BD.0202

Blok 001 Nomor Petak 0017 Kode ZNT AC atas namapemilik SUNARSIH berupa Tanah Sawah seluas 3.806 M2terletak di Desa Mangunegara Kecamatan MrebetKabupaten Purbalingga;(Dikembalikan kepada saksi MARYONO, PekerjaanPerangkat Desa Banjaran (Kaur Pemerintahan );72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S1386/WPB.14/BD.0202/2010 tentang Pengesahan RevisiDIPA (KP) No. 0110/03306.1//2010 Revisi ke1 tanggal 26Mei 2010 beserta lampiran;73. 5 (lima) lembar foto copy Surat Nomor34/PKK/PPSDA.SO/2010 tentang Surat

tata cara pembayaranhonorarium dan biaya lainnya tidak ada dijelaskan pada saat Bimtek(Bimbingan Teknis);Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Fakfak tidakmemiliki Rekening Bank untuk pembayaran honorarium dan biaya operasionalserta biaya lainnya;Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank, sebagaimana berdasarkan angka 5 Keputusan KetuaBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0202

pembayaran honorarium dan biayalainnya mungkin Bendahara dan Sekretaris pernah mengikuti Bimtek(Bimbingan Teknis) masalah keuangan;Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Fakfak TimurTengah tidak memiliki Rekening Bank untuk pembayaran honorarium danbiaya operasional;Bahwa tidak mengetahui adanya Petunjuk Teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank., sebagaimana Keputusan Ketua Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 0202

Untuk tata carapembayaran honorarium dan biaya lainnya tidak ada dibahas pada saatBimtek tersebut;Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Karas tidak memilikiRekening Bank untuk pembayaran honorarium dan biaya operasional;Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank, sebagaimana Keputusan Ketua Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang PetunjukTeknis

Perlu saksi jelaskan bahwa honorarium maupun operasionaldibayarkan secara cash atau tunai menggunakan kwitansi pembayaran;Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaranhonorarium dan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harusmelalui rekening Bank, sebagaimana Keputusan Ketua Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

yang mengikutiBimtek (Bimbingan Teknis) tersebut Bendahara, sekretaris dan komisionerSDM;Bahwa selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Teluk Patipi tidakmemiliki Rekening Bank untuk pembayaran honor dan biaya operasionaldikarenakan setiap pembayaran dilakukan secara tunai (cash);Bahwa tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tentang pembayaran honordan biaya operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum harus melaluirekening Bank, sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 0202

tanggal13 Pebruari 2015 atas nama EMEN BIN LOYO yang dijadikan dasarPengajuan Permohonan Data Baru SPPT oleh PENGGUGAT kepadaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Karawang disinyalir adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP)Nomor : 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Pebruari 2015 atas namaPemerintah Desa Batujaya yang diduga dipalsukan olehPENGGUGAT dengan cara sebagai berikut :a. mengganti Nama Pemegang Hak dari Pemerintah Desa Batujayadiganti dengan nama EMEN BIN LOYO3==0202

. ; 22222 0202 one nn nen nnn nee eee eee1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010tanggal 29 Januari 2010 ; 20202 ono oe nnn enn nnn ee1 (Satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250 ; 5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas namaPT. Cahaya Citra Mandiri Abadi ; Uang sejumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada BankMaluku atas Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Inout RumputLaut a.n.

tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara para terdakwa :Terdakwa Nama LengkapTempat lahirUmur/Tanggal LahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwa llNama LengkapTempat lahirUmur/Tanggal LahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwai lilNama LengkapTempat lahirUmur/Tanggal LahirJenis kelaminKebangsaanTempat Tinggal: ZULKHAIRI Als ZUL bin IDRIS ARSAT;: Medan Sumatera Utara: 43 tahun / 9 Februari 1974;> Lakilaki;: Indonesia;: Pudak Rt.0202

Panitera PenggantiPengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Ni Ketut HevyYushantini ,SH .Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasarserta Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;0202"0=Hakimhakim Anggota Hakim Ketua Majelis,A2 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 112 /Pid B/2018/PN DpsAgus Walujo Tjahjono ,SH. MH. Esthar Oktavi ,SH .MHNovita Riama ,SH .MH.Panitera Pengganti,A.A.

H4.UM.0202 mengenai keberatandari Kuasa Hukum Dominos Pizza PMC.

PSP telah melakukanmobilisasi dan investasi semua peralatan dan alat berat termasuk armada untukdipergunakan penunjang kegiatan pembangunan multiyears selama 5 (lima)tahun di Kabupaten Seluma; = 0202 2200 one ene noe con con cen ne ence eeePutusan Perkara Nomor : 07/G/2013/PTUNBKL, Hal. 4 dari 60 ...... 5. Bahwa5.

(vide bukti T16);Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Tergugat menanggapi suratPenggugat Nomor : 16/ESAdv/K/VI/2020, dengan menerbitkan suratNomor : ST.0202/150832/IX/2020 tanggal, 24 September 2020, yangpada intinya menjelaskan bahwa permohonan keberatan dari Penggugatatas penjelasan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak dapatdipertimbangkan.

selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, danpejabat fungsional keahlian utama kepada :Huruf e : Bupati/Walikota di Kabupaten/KotaBahwa Bupati Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 131.171080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupatidan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 3Mei 2019 ; 0202

PUGUH HARYOGI,SH.Spn.M.H PANITERA PENGGANTI,ttdSOFIA MAITIMU,SH.Salinan Sesuai AslinyaPanitera Pengadilan Tinggi Ambon,Keitel von Emster, SHNIP. 1962 0202 198603 1006Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2016/PT AMB