/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015, Nomor 268/HTPT/SKPT/2015 tanggal 7Oktober 2015, dan 256/HTPT/SKPT/2015 tanggal 7 Oktober 2015.Bahwa lelang objek sengketa a quo juga telah diumumkan terlebihdahulu oleh Tergugat Il selaku Penjual melalui Selebaran padatanggal 22 September 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertamadan melalui Surat Kabar Harlan Radar Cirebon tanggal 7 Oktober2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.15.16.17.18.19.26!)

Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor257/HTPT/SKPT/2015. Tanggal 7 Oktober 2015, diberitanda T.l 7a;15. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor268/HTPT/SKPT/2015. Tanggal 7 Oktober 2015, diberitanda T.l 7b;16. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor256/HTPT/SKPT/2015.

Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor257/HTPT/SKPT/2015. Tanggal 07 Oktober 2015 ( TIV. 1)2.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 257/HTPT/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015 ( bukti T.l7a ).2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 268/HTPT/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015 ( bukti T.I7b ).3.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 256/HTPT/SKPT/2015tanggal 7 Oktober 2015 ( bukti T.I7c ).59Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat NV telah menerbitkan SuratKeterangan Pendaftaran tanah ( SKPT ) sebelum lelang dilaksanakan, makapetitum Penggugat angka 8 tidak beralasan hukum, dan karenanya harusdinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1088/2015tanggal 21 Oktober 2015 ( bukti T.I9 / T.ll1 / T.I15 ), pembeli lelang dalampelaksanaan lelang pada hari Rabu

/PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober2012;e Ditandatangani bersamasama oleh:1. KOSASIH GINAWAN, SST., Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah, sebagai Ketua;2. SYAMSURIZAL, S.H., Kepala Seksi Survey, Pengukuran, danPemetaan, sebagai Wakil Ketua;3. MAURITS SIMATUPANG, SP., Kepala Seksi Pengaturan danPenataan Pertanahan, sebagai Anggota;SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota;YUNIKE AGAU, Kepala Sub.

/PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012:SINGKAP, /ex rationae temporis berdasarkan berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPPP/X1I/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1002, tanggal 27 Desember 2012 kemudian diangkat dalam jabatansebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru KetapangKabupaten Kotawaringin Timur/Eselon Vl.a. ex nunc setelah dilantikoleh Sekretaris daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2Januari 2013

dilampirkan oleh Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, kemudianbidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor PertanahanKabupaten Toba Samosir dan kemudian diterbitkan Peta BidangTanah No. 56/2013 tanggal 21 Pebruari 2013;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan PenetapanBatas Atas Bidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkaitdengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalamHalaman 15 dari 5610.11.12.13.16Risalah Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas No.83/HTPT

/PRONA/2013 tanggal 19 Maret 2013;Bahwa setelah itu kemudian terhadap bidang tanah aquodilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di KantorDesa Pardomuan Ajibata dan di Kantor Pertanahan KabupatenToba Samosir dan setelah jangka waktu yang telah ditentukanyaitu selama 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihaklain, maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan PengumumanData Fisik dan Data Yuiridis atas bidang tanah aquo denganNo.214/HM/R/HTPT/V1I/2013 tanggal 25 Juni 2013;Bahwa selanjutnya

Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis, Nomor : 214/HM/R/HTPT/VI/2013, diberi tanda bukti T.IV9;10.Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor: 83/HTPT/PRONA/2013, tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda buktiT.IV10;11.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Manta Silalahi,diberi tanda bukti T.IV11;Menimbang, bahwa fotocopy buktibukti surat tersebut diatas, telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberimaterai

Berdasarkan suratsurat yang dilampirkan olehTergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah No. 56/2013 tanggal 21Pebruari 2013, selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis danPenetapan Batas Atas Bidang Tanah mengumpulkan datadata yangterkait dengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalamRisalah Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas No.83/HTPT/PRONA/2013 tanggal 19 Maret 2013.

Setelah itu dilakukanPengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di Kantor DesaPardomuan Ajibata dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosirdan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60 (enampuluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dibuatkan BeritaAcara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuiridis atasbidang tanah aquo dengan No.214/HM/R/HTPT/VI/2013 tanggal 25Juni 2013;Bahwa atas dasar hasil Berita Acara Pengesahan Pengumuman DataFisik dan Data Yuridis tersebut

Pada Bagian Umum, kami diberitahubahwa surat kami telah didisposisi ke Bagian HTPT (Hak Tanah danPendaftaran Tanah) pada tanggal 7 Mei 2014. Akhirnya pada saat itukami langsung ke Bagian HTPT guna mencari surat permohonan kamidan akhirnya setelah surat kami dicari dalam waktu yang sangat lama,surat tersebut ditemukan berada pada laci sebuah lemari yang berisikansuratsurat lama seperti suratsurat pada tahun 2010 dan sekitarnya, danbukannya terletak pada meja untuk surat yang baru masuk.

Ketika kamimelihat surat dimaksud kami sempat membaca disposisi Tergugattertanggal 7 Mei 2014 kepada Bagian HTPT, yang pada intinya agarBagian HTPT berkoordinasi dengan Bagian SKP untuk menindaklanjutisurat kami tersebut ;(Catatan: Karena keterbatasan Penggugat, Penggugat mohon kiranyaagar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.

Putusan Nomor 178 PK/TUN/201618.19.Bagian pada Tergugat tersebut dapat melakukan koordinasi dalammenyikapi surat permohonan kami tertanggal 6 Mei 2014 tersebut ;Dari peristiwa tersebut, kami memandang terdapat sebuah keganjilan.Surat kami telah didisposisi pada tanggal 7 Mei 2014 ke bagian HTPT,namun Seksi HTPT seperti menyembunyikan surat kami tersebut dantidak melakukan koordinasi dengan Seksi SKP sebagaimana bunyiperintah dalam disposisi tersebut.

Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ditetapkan sebagaiTersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, dantelah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukanpada saat Pemohon menjabat sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah danPendaftaran Tanah dan Kasi HHP pada Kantor BPN ManggaraiBarat yang merupakan jabatan administratif dengan golonganeselon IV.Cc.

Bahwa jabatan sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah danPendaftaran Tanah dan Kasi HHP tersebut, tidak termasuk dalampengertian dari pihakpihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalam jabatannyasebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan KasiHHP tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapatditangani oleh Termohon, karena jabatan tersebut tidak termasukHalaman 29 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbjdalam pengertian sebagai penyelenggara negara

Bahwa dugaan perbuatan Pemohon dalam jabatannyasebagai Kasi HTPT dan Kasi HHP pada kantor BPN Kab.Manggarai Barat, TIDAK menimbulkan kerugian Negara danTIDAK menimbulkan kerugian bagi pihak pelapor.g. Bahwa uang yang diberikan oleh sdr.

(Kasi HTPT Kantor Pertanahan Kab.Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN LbjManggarai Barat), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.3;4. Foto copy kuitansi tertanggal 0902 2018, yang diterima dari : Sdr.Konstantianus Lalu, uang sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;5.

Sidik/16.a/VIII/2018/Sat Reskrim, tanggal 9 Agustus2018 (vide T.22) adalah sah dan berdasar menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mendalilkanbahwa jabatan sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah danKasi HHP tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dari pihakpihak/jabatanyang disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalamjabatannya sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan KasiHHP tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang

USMAN EFFENDImembawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonan Hak Milik atasTanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166 bidang tanah)tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,untuk dilakukan proses lebih lanjut ;Selain itu, saksi H.

USMAN EFFENDImembawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonan Hak Milik atasTanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166 bidangtanah) tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan KabupatenSukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut ;Selain itu, saksi H.

(Sselaku Kepala Seksi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan KabupatenSukabumi periode tahun 20122013), dan perkara atas nama TersangkaTATANG SOFYAN (selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSukabumi).5.

mengesahkan tidak sesuai dengan paraf Pak Mudah dan pakAbdurahman yang biasa memaraf pengesahan pada loket ;e Paraf pada penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan paraf saksi EdiBudaya Lutfi (kasubsi Informasi) serta paraf dari saksi Said Asa;e Nomor Hak Miliknya juga tidak sesuai karena ada angka nol di depanangka 1;e Tanda tangan Kepala Kantor (Ir.Saptowo,MM) saksi mencurigaidipalsukan;Dan setelah meneliti hal tersebut, saksi NURAMAN kemudianmelaporkan kejanggalan tersebut kepada Kepala Seksi HTPT

Saksi ROSUL MONIR menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;e Bahwa benar saksi adalah PNS pada kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Lombok Timur dan menjabat sebagai Kepalaurusan Umum dan Kepegawaian;e Bahwa benar Terdakwa adalah staff pada Sub Seksi Pengukuran;e Bahwa saksi menjelaskan yang mencatat dan berwenangmengeluarkan blanko sertifikat adalah pada seksi HTPT;e Bahwa saksi menjelaskan pernah diterbitkan sertifikat atas namaRustam

benar Terdakwa adalah Staf pada Sub Seksi Pengukuran;Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya sertifikat palsutersebut dan baru mengetahui pada saat Notaris Ratih Febriantidatang kepada saksi untuk mengecek mengenai sertifikat atas namaRustam dan Ahmad Yani;Bahwa pada saat saksi Ratih menyerahkan sertifikat tersebut, saksimelihat stempel yang tertera pada sertifikat tersebut tidak sesuaidengan stempel yang saksi pegang dan untuk itu saksi langsungmelaporkannya kepada atasan saksi yaitu Kasi HTPT

Lombok Timur untukbertemu dengan saksi NURAHMAN dane setelah dilakukanpengecekan ternyata sertifikat tersebut parafnya berbeda dandiragukan pengesahannya selanjutnya sertifikat tersebut diserahkankepada saksi SAID ASA selaku Kasi HTPT;Bahwa selanjutnya setelah sertifikat tersebut berada ditangan saksiSAID ASA dan setelah dilakukan, ternyata tanah tersebut adalahtanah milik saksi LOISE SIPAHUTAR dan dengan adanya penjelasantersebut saksi langsung menhubungi saksi LOISE SIPAHUTARdengan sebelumnya saksi

mengesahkan tidak sesuai dengan paraf Pak Mudah dan pakAbdurahman yang biasa memaraf pengesahan pada loket ;e Paraf pada penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan paraf saksi EdiBudaya Lutfi (Kasubsi Informasi) serta paraf dari saksi Said Asa;e Nomor hak miliknya juga tidak sesuai karena ada angka nol di depan angka 1;e Tanda tangan Kepala Kantor (Ir.Saptowo,MM) saksi mencurigaidipalsukan;Dan setelah meneliti hal tersebut, saksi NURAMAN kemudianmelaporkan kejanggalan tersebut kepada Kepala Seksi HTPT

Pada Bagian Umum, kami diberitahu bahwa surat kamitelah didisposisi ke Bagian HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)pada tanggal 7 Mei 2014. Akhirnya pada saat itu kami langsung ke BagianHTPT guna mencari surat permohonan kami dan akhirnya setelah suratkami dicari dalam waktu yang sangat lama, surat tersebut ditemukanberada pada laci sebuah lemari yang berisikan suratsurat lama sepertisuratsurat pada Tahun 2010 dan sekitarnya, dan bukannya terletak padameja untuk surat yang baru masuk.

Ketika kami melihat surat dimaksudkami sempat membaca disposisi Tergugat tertanggal 7 Mei 2014 kepadaBagian HTPT, yang pada intinya agar Bagian HTPT berkoordinasi denganBagian SKP untuk menindaklanjuti surat kami tersebut;(Catatan: Karena keterbatasan Penggugat, Penggugat mohon kiranyaagar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.

memerintahkan Tergugat membawadisposisi pada bukti ini dan menjadikannya sebagai bukti) (videPasal 85 UndangUndang PTUN);Atas hal itu, kKemudian kami meminta agar surat tersebut difotokopi dankami sendiri yang menyerahkan ke Bagian SKP surat itu agar keduaBagian pada Tergugat tersebut dapat melakukan koordinasi dalammenyikapi surat permohonan kami tertanggal 6 Mei 2014 tersebut;Dari peristiwa tersebut, kami memandang terdapat sebuah keganjilan.Surat kami telah didisposisi pada tanggal 7 Mei 2014 ke bagian HTPT

,namun Seksi HTPT seperti menyembunyikan surat kami tersebut dan tidakmelakukan koordinasi dengan Seksi SKP sebagaimana bunyi perintahHalaman 9 dari 37 halaman.

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten TobaSamosir dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukurKantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian atasdasar pengukuran bidang tanah tersebut diterbitkan Peta BidangTanah No. 581/2012 tanggal 19 Desember 2012;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan PenetapanBatas Atas Bidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkait20dengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalam RisalahPenelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas Nomor 14/HTPT

/2013tanggal 16 Januari 2013;Bahwa setelah itu kemudian terhadap bidang tanah aquo dilakukanPengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di Kantor DesaLumban Lobu dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosirdan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60(enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, makadibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuiridis atas bidang tanah aquo dengan No.141/HM/R/HTPT/IV/2013 tanggal 10 April 2013;Bahwa selanjutnya atas

Fotocopy Risalah Penelitian Dara Yuridis dan Penetapan BatasNomor : 14/HTPT/2013 tanggal 16 Januari 2012;Diberi tanda9. Fotocopy Aspek Pengaturan dan Penataan PertanahanSebagai Bahan Pertimbangan Pengakuan Hak Nomor : 21/HM/P2PII/2013 tanggal 08 Pebruari 2013;Diberi tanda10. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman DataFisik dan Data Yuridis Nomor : 141/HM/R/HTPT/IV/2013tanggal 10 April 2013;Diberi tanda2911.

Usman Effendimembawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonan Hak Milikatas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166bidang tanah) tersebut kepada saksi lim Rohiman, selaku Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor PertanahanKabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut;Selain itu, saksiH.

USMANEFFENDI membawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonanHak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIMM ROHIMAN, selaku KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada KantorPertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut;Selain itu, saksiH.

(selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan), lalu setelah ituPeta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah/HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah , dimanaHal. 45 dari 194 hal. Put.

Tenjojayatersebut dapat diproses, dimana dalam pertemuan tersebut juga hadirsaksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hakpada Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;Hal. 97 dari 194 hal. Put.

No. 313 K/Pid/20183.49.3.50.3.51.3.52.3.53.3.54.3.55.3.56.1 (satu) lembar salinan/fotokopi warkah Nota Dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;2 (dua) lembar salinan/fotokopi Warkah Surat dari Kasi SengketaKonflik Perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011perinal Pemblokiran Sertifikat Hak Milik 396/BontoBontoa atasnama Chaeruddin Kanny ;2 (dua) lembar salinan/fotokopi warkah Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Gowa Nomor 1391/300.73.06/IX/2011tanggal 12 September 2011 perihal

(Purn)Chaeruddin Kanny kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGowa tanggal 20 April 2011;1 (satu) lembar salinan/fotokopi Warkah Nota Dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;2 (dua) lembar salinan/fotokopi Warkah Surat dari Kasi SengketaKonflik Perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011Hal. 10 dari 15 hal. Put.

Kasi HTPT an. ABD RAHIMLUBIS, SH, MKn dan telah dilakukan ROYA berdasarkan Surat dari PT. BANKHalaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TjbPERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), Unit Layanan Modal Mikro(UlaMM) Tanjung Balai Nomor: 5058/PNMPMSTJB/IX/16 tanggal 19September 2016 yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAsahan cq. Kasi HTPT an.

BANK PERMODALAN NASIONAL MADANI(Persero) berkedudukan di Jakarta dengan Hak Tanggungan sebesarRp.121.200.000, (Sseratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 361/2015 tanggal 01Oktober 2015 yang dibuat oleh Timbang Laut, SH.MKn selaku PPAT KabupatenAsahan yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Asahan Cq.Kasi HTPT an.

Kasi HTPT an. ABD RAHIMLUBIS, SH, MKn, selanjutnya berdasarkan Kutipan Risallah Lelang No.886/2016 Tgl.29072016 yang dibuat oleh dan dihadapan HISARMANURUNG, S. Mn. Pejabat Lelang KPKNL Kisaran, tanggal 05012017 atasnama DOMEN SITORUS yang disahkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Asahan an. Drs.

Sesudah data fisik dan data yuridisdikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dalamPengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.300.1.152/HTPT/S/2015 tanggal19062015. Setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dan tidakada sanggahan ataupun keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yangdiumumkan, Kemudian diterbitkan Surat Ukur Nomor 08/Panampangan /2015tanggal 09 06 2015 Luas 291 m2 .

Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPutusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUNMDN Halaman 19Samosir menandatangi Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data YuridisNo.157/HM/HTPT/S/VII/2015 tgl 20072015 dan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 319/HM/02.24/VII/2015 tanggal 20072015 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikanasas kecermatan sebagai bagian penting dari Asasasas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) untuk Penerbitan Sertipikat a quo sehingga

Bukti T9 Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor :315/RPPT/HTPT/V1I/2015 tanggal 20072015 ;10. Bukti T10 Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor300.1.152/HTPT/S/2015, tanggal 19062015 ;11. Bukti T11 Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis An.Dimon Sitanggang;12.

BuktiT12 Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis No. 157/HM/HTPT/VII/2015 tanggal 20072015 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, Tergugat II Intervensi 1. telah mengajukan buktibukti berupa foto copy suratsurat, yang telahbermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan /atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda Bukti TIl. Int.1 1 sampaidengan Bukti TIl.

Risalah panitia Pemeriksaan Tanah A No. 01/Pan.A/HTPT/HM/2007tanggal 30 Oktober 2007 yang kesimpulannya antara lain permohonantersebut memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999.Bahwa penerbitan Sertifkat Hak Milik No. 01747/Karangmekar seluas 500 M2atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat XIV sudah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan azasazas umumpemerintah negara yang baik.Bahwa menurut Tergugat

Emma Nurohima, SH., bertanda 1.15.5 ;Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 30102007 No.01/PanA/HTPT/HM/2007, bertanda T. 15.6 ;Foto copy SK Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diKabupaten Tasikmalaya.Identitas para Pemohon hak milik sebanyak 14 orang.Peta Bidang tanah No. 245/2007 tanggal 30052007 terletak di Blok 08 DesaKarangmekar Kecamatan Karangnunggal seluas 500 M2.Risalah panitia Pemeriksaan Tanah A No. 01/Pan.A/HTPT/HM/2007 tanggal 30Oktober 2007 yang kesimpulannya antara lain permohonan tersebut memenuhiketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala BadaiPertanahan Nasional No.9 Taun 19993.

Menurut Tergugat dalamsurat a quo dinyatakan sehubungan dengan Nota Dinas dari KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 872014No.42/PHI/HTPT/2014, yang pada intinya bahwa tanah Sertipikat HakMilik No.550/Cipinang seluas 208 m?

diubah menjadi Hak MilikNomor 550/Kelurahan Cipinang yang diterbitkan oleh Tergugat pada 05Ferbruari 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 karenaitu terbitnya objek sengketa menyalahi PP No.40 Tahun 1996 tentangHak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai disamping tidaklazim jika dilihat luas yang dimohonkannya serta tidak sesuai denganNota Dinas dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal872014 No.42/PHI/HTPT

05 Februari 1999 yang berasaldari Hak Guna Bangunan Nomor 972 diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur pada 31 Marettahun 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1950/97 tanggal 17Ferbuari 1997, dan menurut Surat Tergugat yakni Surat Nomor2366/02231.75.600/IX/2014 tanggal 18 September 2014 PrihalUndangan yang ditujukan kepada Penggugat dengan AcaraMediasi dinyatakan sehubungan dengan Nota Dinas dari KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 872014No.42/PHI/HTPT

Padahal seharusnyajangka waktu tersebut menurut hukum harus dihitung sejak tanggal13 Februari 2009 pada saat diterbitkannya Surat Termohon Kasasi(Tergugat/Terbanding) Nomor 255/0902.HTPT yang pada pokoknyamenerangkan/memberitahukan kepada Penggugat bahwa benarTergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 498/Gunung ;Dengan demikian jelas bahwa keberadaan SHM No. 255/Gunungsebagai suatu Surat Otentik/Dokumen yang sah dari Negara barulahdiketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2009.

Dinas Perumahan, dan masalahdikesampingkannya Bukti P.1 yaitu Surat Tergugat tanggal 13Februari 2009 No. 255/0902.HTPT ;Masalah pemberian informasi pertanahan yang sah ini adalahmerupakan hal baru dalam Memori Banding Pembanding/Penggugatdan sebelumnya tidak/belum pernah diperiksa oleh Hakim Pertama.Begitu juga dengan masalah pengenyampingan/pengabaian BuktiPenggugatP.1 yang tanpa disertai alasan dan dasar hukumnya.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaKec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas namaBNP2TKI Nomor: 137/RPDHP/VIV/2014, tanggal 25 Juli 2014 yangdiparaf oleh A.A.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selakuKasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh,MH selaku Kasi HTPT;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaHal. 47 dari 89 hal. Put. No. 987 K/Pid.Sus/2016Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas namaBNP2TKI Nomor: 137/RPDHP/V1V/2014, tanggal 25 Juli 2014 yangdiparaf oleh A.A.

No. 322 K/Pid/20181 (satu) lembar salinan/foto copy warkah surat dari Letkol(Purn) Chaeruddin Kanny kepada Kepala Kantor PertahananKabupaten Gowa tanggal 20 April 2011;1 (satu) lembar salinan/foto copy warkah nota dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;2 (dua) lembar salinan/foto copy warkah surat dari KasiSengketa Konflik dan perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011tanggal 19 Agustus 2011 perihal pemblokiran sertifikat hakmilik 396/Bontobontoa atas nama Chaeruddin Kanny;2 (dua) lembar salinan/foto

ChaeruddinKanny yang dilampirkan pada saat mengajukan surat ke KantorPertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 20 April 2011;48.1 (satu) lembar salinan fotocopy warkah Surat dari Letkol (Purn)Chaeruddin Kanny kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGowa tanggal 19 Mei 2011;49.1 (satu) lembar salinan fotocopy warkah Nota Dinas Nomor/HTPT/BN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;50.2 (dua) lembar salinan fotocopy warkah surat dari kasi sengketakonflik perkara Nomor 31/ND/SKP/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011perihal

bermasalahselanjutnya Pemohon diperintahkan untuk melakukan pembayaranbiaya Pengukuran di bagian Loket, dibuatkan gambar lokasi/ gambarSurat Ukur, selanjutnya petugas melakukan pengukuran dilokasi yangsudah di Survie sebelumnya, setelah selesai pengkuran di dapatkanhasil gambar Ukur (Wel Verk) atau gambar ukur yang ditandatanganioleh pemilik batasbatas tanah yang akan dibuat Sertifikat, selanjutnyaberkas diserahkan ke bagian Subseksi pengukuran untuk di tandatangani, selanjutnya diproses di bagian HTPT

(Hak Tanah DanPendaftaran Tanah) setelah itu Panitia A yang terdiri dari Kasi HTPT,Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Penatagunaan Tanah dankawasan tertentu, beserta Lurah atau Kepala Kampung setempat untukdilakukan penandatanganan Berita Acara pemeriksaan Tanah,selanjutnya SK (Surat keputusan) kepala kantor Pertanahan tentangpemberian Hak atas Tanah, selanjutnya diterbitkan Sertifikat olehbagian HTPT yang ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Kab.

Kepala Subbagian TataUsaha adalah Abdul Rahman, selanjutnya 5 (lima) Seksi antara lain:Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan saya sendiri (JamaluddinArkiang), Seksi HTPT adalah Ahmad Pathoni, S.St.

untuk melakukanpenyetoran ke Bank sesuai nominal yang tertulis pada SPS,selanjutnya Pemohon membawa Bukti Setoran SPS ke BendaharaPenerimaan untuk diterbitkan Kwitansi Pembayaran berkas dimasukan ke bagian Pengukuran selanjutnya kebagian HTPTkemudian dikeluarkan Surat Keputusan (Sk); Proses kedua yaitu Pemohon mendaftarkan SK (Surat Keputusan)Pemberian Hak pemohon membawa SK tersebut kebagian Loketuntuk diterbitkan SPS, STTD, melakukan Pembayaran, pembuatankwitansi selanjutnya diproses di bagian HTPT

Setelan Pemohon melakukan pembayaran biaya prosespengurusan, selanjutnya Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaranbiaya proses pengurusan kembali kepada Bendahara Penerimaan.Kemudian Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan memerintahkanstafnya untuk melakukan pengukuran lokasi tanah, dan setelah dilakukanpengukuran, selanjutnya diterbitkan Peta Bidang.Setelah itu berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi HTPT(Hak Atas Pengurusan Tanah) untuk selanjutnya dibuatkan jadwal untukpemeriksaan lokasi

"* Berdasarkan Surat Nomor 1963/09/HTPT/2007 tertanggal 5 September2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKIJakarta (BUKTI7), pada pokoknya menyatakan:tanah yang terletak di Kampung Paninggaran Blok A. 152 No. 4Rt 005 Rw. 016 Kelurahan Kebayoran Lama, KecamatanKebayoran Lama Jakarta Selatan yang dikuasai oleh NyonyaSUKARTININGSIH bukan tanah yang dimaksud dalam SuratKeputusan Gubernur No. 46/11/OT/1974 tanggal 4 Maret 1974dan bukan obyek perkara No. 776/PdLG/2006/PN.Jak.Sel

Nomor 776/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Desember 2014;Menyatakan bahwa terhadap tanah yang didiami dan dikuasai olehPEMBANTAH / TERMOHON EKSEKUSI tidak dapat dilaksanakaneksekusi (Non Eksekutabel);Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Nomor 1963/09/HTPT/2007 tertanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta;Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Nomor: 1109/0154620tertanggal 29 Mei 2007 dari Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaSelatan

P3 : Foto copy sesuai asli, Surat perjanjian jual belii ;10.11.12.13.14.P5P6P7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14: Foto copy sesuai asli, Akta No.93 Tentang Jual Beli Rumah DanPengoperan Hak yang dibuat dihadapan notaris Didi Sudjadi, SH ;: Foto copy sesuai asli, Surat tertanggal 1 Pebruari 2007 dari Ny.Sukartiningsih kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta ;: Foto copy sesuai asli, Surat Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah DKI Jakarta Nomor : 326/09/HTPT/2007 tanggal 26Februari