terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah secara Islam danmengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka berdasarkan konpentensi

absolut perkara iniwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertempattinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung, dan sesuai ketentuan Pasal 66ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaberdasarkan konpentensi relatif secara hukum perkara ini adalah wewenangPengadilan Agama Tulungagung;Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon

dan P.3 yang padapokoknya berisi bahwa Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal diWilayah Hukum Kota Surabaya dan Termohon sesuai dengan alamat yangtercantum dalam surat permohonan Pemohon, relaas panggilan Termohonyang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon dinyatakan berdomicili diwilayah Kabupaten Magetan , karena itu menurut pasal 66 UndangUndangNo. 7 tahun 1989 permohonan Pemohon seharusnya diajukan di PengadilanAgama Magetan namun oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsitentang konpentensi

PN.RUT, dan telah pulamembaca serta memperhatikan dengan seksama memori bandingyang diajukan Penggugat / Pembanding dan kontra memori bandingyang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Terbanding, majelishakim banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 12/Pdt.G/2013/PN.RTG. harus dibatalkan dengan pertimbangan hukumsebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalamputusannya yang menyatakan eksepsi Para Tergugat / Terbanding tidakmenyangkut konpentensi

untukpengasuhan anak dalam menentukan konpetensi relatif berdasarkankonpentensi relatif cerai gugat karena penggabungan gugatan pengasuhananak sepenuhnya assesor dengan cerai gugat;Menimbang bahwa bilamana pokok gugatan adalah cerai gugat ataucerai talak hak pengasuhan anak menempel kepada pokok perkara,sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat 5 jo Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahuin 1989Menimbang, bahwa gugatan pengusaan anak tersendiri sesudahgugatan cerai berkekuatan hukum tetap, untuk menetukan konpentensi

Pwd.Pengadilan Agama Purwodadi adalah berwenang sebagai Konpentensi Absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan adalahkarena ayah Pemohon menolak untuk bertindak menjadi wali nikah atas rencanapernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Suami pemohon , dengan alasankarena pada awalnya Pemohon telah di jodohkan dengan seorang lakilaki yangkebetulan adalah tetangga Pemohon sendiri, akan tetapi ternyata lakilaki yang telah dijodohkan

adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenanganPengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 perkara aquo dan pada tingkat banding menjadi kewenanganPengadilan Tinggi Agama Jambi, sesuai bunyi pasal 51 Undang Nomor 7 Tahun1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan permohonan cerai talak kePengadilan Agama Jambi, menurut petunjuk pasal 66 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya proses penyelesaian perkara inidari segi Konpentensi

Dalam Eksepsi Tentang Konpentensi Absolut :e Menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut yang diajukan olehTerlawan Il ;e Menyatakan Peradilan Umum c/q Pengadilan Negeri Jakarta Baratberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;A. Dalam Eksepsi Terhadap Perkara Aquo :e Menerima Eksepsi Terlawan Penyita / Pemohon Eksekusi padaangka 3 dan Eksepsi Terlawan Il pada angka 5 tentangperlawanan para Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;I.

II secara diamdiam telah setuju untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum Windra Sundharta bin Syaukani ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan para Pemohon,kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5serta 2(dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagaiberikut :e Bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang membuktikan Pemohonbertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatandengan demikian secara konpentensi

Putusan Nomor 467 K/Pdt/2009perkara in casu tidak jelas pemeriksaannya apalagi secara khusus menyangkutpenerapan hukum acaranya (konpentensi);4.

Kota Bandar Lampung, termasukyurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang secara konpentensi relatifperkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarangsesuai Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.

takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugatmenikah secara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskanperkawinannya, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan konpentensi

dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukanapaapa lagi selain mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mepersingkat uraian dalam putusan inimenunjuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu bagian yangtidak terpisahkan dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannyaatas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tidakmenyangkut masalah konpentensi

Pengadilan baik Konpentensi Absolutmaupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 136 RBg jo YurisprudensiNomor: 361K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 dan Yurisprudensi Nomor:22 K/Sip/1974, tertanggal 11 Desember 1975 Eksepsi tersebut diperiksa dandiputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat telahmengajukan eksepsieksepsi dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:Tergugat dan Turut Tergugat. tertanggal 29 Oktober 2013:Menimbang, bahwa Tergugat

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut,Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat Tersebut dan perselisihanmemuncak pada bulan April 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat sudahada 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin, dan pihakkeluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasilakhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada harapan lagi untukmembina rumah tangga dengan Tergugat maka menempuh jalur hukumperceraian di wilayah konpentensi

putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahtentang gugatan perceraian sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikahsecara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka berdasarkan konpentensi

persidangan perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 (photocopy KTPPemohon) atas nama PEMOHON , maka terbukti bahwa PemohonNomor : 0033/Pat.P/2015/PA.Rw d 6bertempat tinggal Kabupaten Grobogan, dan adanya kepentingan hukumyang dikehendaki oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 6ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan AgamaPurwodadi adalah berwenang sebagai Konpentensi

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikahsecara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka sesuai konpentensi

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang padapokoknya sebagaimana tersebut diatas;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatanterjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka PengadilanNegeri tersebut berwenang memeriksanya;Menimbang, bahwa Terlawan sebagaimana dalam Jawabannya atasPerlawanan Pelawan telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan tidak menyangkutmasalah konpentensi

Pengadilan, baik Konpentensi Absolut maupun relatifmaka berdasarkan ketentuan pasal 136 RBg jo Yurisprudensi Nomor 361K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 Eksepsi tersebut diperiksa dandiputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Terlawan telah diajukan eksepsitentang1.

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pl (photocopy KTP Pemohon)atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal KabupatenGrobogan, dan adanya kepentingan hukum yang dikehendaki oleh Pemohon, makaberdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) UndangUndang Nomor Tahun 1974,Pengadilan Agama Purwodadi adalah berwenang sebagai Konpentensi

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menikah secara Islam danmengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, maka berdasarkan Pasal 49 huruf(a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan konpentensi

vide P2)Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupatenTulungagung dan sekarang Penggugat tinggal Hongkong dan Tergugatbertempat tinggal di wilayah kabupaten Blitar, maka sesuai ketentuan Pasal 73ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamaperkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Blitar, akan tetapi Penggugatmengajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa pada sidang pertama Tergugat hadir di persidangandan tidak mengajukan eksepsi berkaitan dengan konpentensi