This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 85 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 42 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 TentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa

OBJEK PERMOHONAN13.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 TentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 42 terhadapPeratura Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 TentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilihan Kepala Desa;D.

Adapun isi dari Pasal 42 Peraturan Bupati PasuruanNomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa adalah sebagai berikut:Apabila hasil penyaringan bakal calon sudah memenuhi syaratadministratif sebagaimana maksud dalam pasal 32, pasal 33, pasal34 dan pasal 35, maka panitia pemilinan kepala desa mengirimkanHalaman 9 dari 31 halaman.

Bahwa dalam posita angka 3 adalah tidak benar dan tidakberalasan, jika Para Pemohon merasa hak konstitusinya untukdipilin telah dikebiri, dengan adanya Pasal 42 Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa karena di wilayah pemilihan Para Pemohon kurang dari 5(lima) orang, justru Peraturan Bupati ini dibuat agar untuk melindungiHalaman 15 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 85 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.16.17.tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam posita angka 19 jika dikatakan Peraturan BupatiNomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa pada

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

olehTergugat.;4 Bahwa dalam seluruh gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelanggar ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5)Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa gugatan ini jelas tidak berdasar mengingat hanya menunjukkan ayat (5)saja yang

Bahwa berdasarkan uraiandiatas jelaslah objek sengketa telah diterbitkan dengan mengacu padaprosedur yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan proses Pilkades dilaksanakan melalui tahapantahapansebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor: 8Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor: 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan

tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaSehingga jelaslah tidak beralasan secara hukum apabila objek sengketa inidigugat dengan dasar ketentuan tersebut.

Bukti P4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa(foto copy dari foto Bukti P5 : Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor : 8 tahun2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P6: Peraturan Bupati BandungNomor : 27 tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor : 8tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan,Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P7 : Peraturan

Bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam pelantikan untuk mendudukijabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha Lemlitkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum yaitu karena Penggugat tidakpernah menerima undangan pelantikan secara resmi melainkan hanyadisampaikan secara lisan yang menurut Penggugat sudah bertentangandengan peraturan perundang undangan dan asasasaS umumpemerintahan yang baik, akan tetapi dengan ketidak hadiran Penggugatdalam acara Pelantikan dan serah terima jabatan

Pelantikan padatanggal 29 Desember 2006 (yang seharusnya dihadiri Penggugat)dapatlah dikatakan sebagai pengumuman obyek sengketa tersebut.Memang obyek sengketa tidak diterima langsung oleh Penggugat,namun telah dilakukan pengumuman melalui pelantikan.

Bahkan pada saat pelantikan sebagai Kasubbag UmumBagian TU Lemlit Penggugat tidak menghadirinya. Padahal PenggugatHalaman 23 dari54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMGsebelumnya (pada tanggal 28 Desember 2006) sudah menerimainformasi adanya pelantikan, bahkan juga telah dihubungi melalui teleponbeberapa saat sebelum pelantikan; 4. Bahwa di dalam dalil posita nomor 4, Penggugat mendalilkan bahwaobjek sengketa tidak pernah disampaikan kepada Penggugat secara sahdan patut.

Objek sengketa tidak diserahkan kepada Penggugat secaralangsung karena Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan. Sesuaidengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada pada UNNES,Surat Keputusan jabatan tertentu (termasuk Kasubbag) hanya diserahkanbersamaan dengan pelantikan (apabila yang bersangkutan hadir).

Bahkan pada saat pelantikan sebagai Kasubbag Umum BagianTata Usaha Lemlit penggugat tidak menghadirinya. Padahal Penggugatsebelumnya (pada tanggal 28 Desember 2006) sudah menerimainformasi pelantikan dari PR 2, bahkan juga telah dihubungi melalui telepon beberapa saat sebelum pelantikan. ;a. Terkait pemberhentian gaji Penggugat dari bulan Juni 2008merupakan konsekuensi yuridis dari ketidakhadiran Penggugat sejaktanggal 29 Desember 2006.

Disebabkan adanya pihakpihaktertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, Terdakwa I RAHMATYANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN bersamasama dengan Terdakwa IIARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MATYULIS serta kurang lebih 100 (seratus)orang warsa masyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi KantorCamat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Tambang Kab.Kampar.Bahwa yang telah dirusak oleh para terdakwa adalah fasilitas instansipemerintah pada Kantor Kecamatan Tambang dan Mobil Dinas KecamatanTambang;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib, diKantor Camat Tambang sedang berlangsung Acara Pelantikan PejabatSementara Kepala Desa Aur Sati.

Pada saat itu saksi melihat orangorang tersebut membentangkanspanduk yang berisikan penolakan pelantikan Pjs Kepala Desa Aur Sati olehCamat Tambang. Saat itu saksi melihat sdr. Zulfhami, sdr.Aguswan danTerdakwa II secara bergantian melakukan orasi, dengan maksud agar CamatTambang memberhentikan acara pelantikan tersebut. Oleh karena tidakmendapat respons dari Camat Tambang, para pendemo mulai anarkis danmelakukan pelemparan terhadap kaca samping Kantor Camat denganmenggunakan batu.

Disebabkan adanya pihakpihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikantersebut, Para Terdakwa bersamasama dengan kurang lebih 100 (seratus) orang wargamasyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi Kantor Camat Tambang untukmenggagalkan pelantikan sdr.Abdul Razak menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Satidan setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya Terdakwa Idengan menggunakan menggunakan pengeras suara / Toa langsung menyampaikan orasinya;Menimbang,

Setelah beberapakali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium DewanAdat menyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10Maret 2012 sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret.

ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut. Kemudian acara tersebut dilaksanakanGIGMIQAN VEN VGELT 5 ~~ mmm mam nn nnn nm.

Foto copy SURAT PERMOHONAN PELANTIKAN KEPALA ADATKAMPUNG DINGIN TANGGAL 2 FEBRUARI 2012 KEPADAPRESIDIUM DEWAN ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT, bermeteraicukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P8; 9. Foto copy SURAT UNDANGAN PELANTIKAN NOMOR 07/KA/KD/KB/II/2012 TANGGAL 06 MARET 2012, bermeterai cukup dan sesuaiaslinya, diberi tanda PQ; 22 ne nn ono10.

Saksi ELISOSON; 2nnn nnn nnn nn nn nn nn eene Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pelantikan Kepala AdatKampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai BaratHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2014/PN Sdwpada tanggal 10 Maret 2012 karena Saksi sebagai Kepala AdatBesar Provinsi Kalimantan Timur mendapat undangan untukmenghadiri pelantikan tersebut;Bahwa sebelum dilaksanakan pelantikan tersebut yang dilaksanakandi Kampung Dingin, Saksi datang ke kantor Presidium Dewat

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa FOTOFOTO ACARA PELANTIKAN KEPALAADAT KAMPUNG DINGIN sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 laludibuatlah Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saatpengambilan Sumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING,DAUD WELLYS MUTING,A.Ma.

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

datang rombonganorang atas nama GARDA TTU menggunakan truk melakukandemo di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 20 dari 54e Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa

truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 23 dari 54ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;e Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah terdakwa diikuti oleh

TTUPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 31 dari 54di gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk

Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;Menyatakan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentangPedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa tidak mempunyai

Boyman (Bukti P.1 s/dP.1625);26.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa dan Penjelasannya (Bukti P.1 s/d P.1626);2/.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P.1 s/d P.1627);28.Fotokopi Peraturan Daerah

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiTI,Ke67);Halaman 48 dari

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon, dihubungkan lagi dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan BupatiTanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan

dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang PerubahanHalaman 6 dari 24

/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

Bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 TentangheTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dalam bagian Konsideran MENIMBANG berpedomanpada untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten BrebesNomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan PerangkatDesa perlu adanya pedoman teknis mengenai teknis pelaksanaannyadan mendasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/4192/PMD tertanggal 23 Oktober

Peraturan DaerahNomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPerangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BrebesNomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian KepalaDesa dan Pengangkatan Perangkat Desa, adalah merupakanPeraturan Daerah yang masih bersifat

10 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Perangkat Desa yang berbunyi Bagi Calon TNI/POLRI,PNS dan Perangkat Desa harus memiliki surat keterangan izinpersetujuan dari atasannya berwenang, terhadap ketentuan Pasaltersebut agar lebih jelas dalam pelaksanaannya maka telah dijabarkanlebih lanjut pada Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2013 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

;Bahwa ketentuan yang mengatur persyaratan tersebut adalah pelaksanaanketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Nomor 28 Peraturan Bupati Nomor 78tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danHal. 23 dari 82 hal.

Ditinjau dari aspekProsedur maupun Substansi, Surat Keputusan yang menjadi obyeksengketa tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan DaerahNomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPerangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan

di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamPutusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm Hal 26 dari 55gedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa yang berteriak;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai

datang rombonganmenggunakan truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah Ludofikus Marseluas Afoan,S.Sos diikutioleh Piter

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa benar pada waktu terjadinya

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu. saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa terdakwa masuk bersama dengan

Bahwa Pasal 69 Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentangTatacara Pencalonan, Pemilinan, Pengesahan dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan:(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejaktanggal pelantikan;(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabatpaling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidaksecara berturutturut:(3) Penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa sebagaimanadimaksud

danPemberhentian Kepala Desa (Bukti10), di mana dalam Pasal37, menyebutkan: Masa jabatan Kepala Desa lima tahunsejak tanggal pelantikan dan dapat dipilin kembali hanya untuksekali masa jabatan berikutnya;Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blitar menerbitkanPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang PerubahanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa (Bukti T11), di mana dalam Pasal 1 menyebutkan:Pasal 37 diubah dan ditambah

Bahwa, Pemohon telah salah dalam memahami dan memaknaiketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa;6.

Bahwa berdasarkan urainurain tersebut di atas maka ketentuan dalamPasal 69 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa tidakbertentangan dengan:a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemerintahan Desa.b.

Menyatakan Pasal 69 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 35Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan,dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa tidakbertentangan dengan:a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemerintahan Desa.b.

seksama Putusan yangdimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan B, maka dalammusyawarahnya Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat denganpertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan mohondinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah : SikapDiam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukanataupun melaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan

Kepala DesaPuulipu berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Puulipu tertanggal 15 Maret 2013 Nomor : 07 / BPD / P / 2013,Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu ( Fiktif Negatif ) (videbukti P 4), dimana sikap diam dari Tergugat tersebut menurutPenggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KonaweSelatan Nomor : 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan jugamelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

dan Pemberhentian KepalaDesa, bahwa di dalam ke 2 peraturan perundangan undangan tersebuttidak ditemukan adanya aturan yang mengatur mengenai mekanismepengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa setelah adanyaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap in casu pembatalan terhadap surat Keputusan BupatiKonawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 tentang Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

No. 14/B/2014/PTTUN Mks.Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikotamelalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih dan dalampasal 51 ayat (1) nya disebutkan : Kepala Desa Terpilih dilantik olehBupati/Walikota paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitanKeputusan Bupati/ Walikota jo pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian CKepala Desa;Menimbang, bahwa benar Penggugat

Pasal 29Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa hanya mengatur mengenai pengesahan, Pengangkatan danPelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa, maka mengacumetode Konstruksi hukum argumentum a contrario, secara a contrarioberlaku kebalikannya sehingga dalam perkara in casu, Majelis Hakim (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ) berpendapat tindakanTergugat/Terbanding yang menolak permohonan

Nurdin Tapoin, S.Sosakan melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Oelet paling lambat 21September 2020 sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur.7.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dibatalkan Pelantikan CalonPerangkat Desa hasil Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2020 dansesuai informasi Kepala Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur,pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Oelet akan dilaksanakantanggal 21 September 2020 bertempat di Kantor Kecamatan AmanubanTimur yang telah dihadiri oleh Para Tamu Undangan dan setelahmenunggu kehadiran Kepala Desa Oelet tapi Kepala Desa Oelet tidakjuga hadir dengan alasan yang tidak jelas, maka Kepala Dinas PMDKab.TTS

Bahwa selanjutnya oleh karena Rekomendasi Camat Amanuban Timurtidak sesuai dengan usulan Tergugat maka Tergugat tidak bersedia untukmelakukan pelantikan sesuai tahapan yang ada sekalipun telah didesakbaik oleh Camat Amanuban Timur maupun Dinas PMD Kab.TTS dansebaliknya Tergugat memilih meminta petunjuk dan solusi dari Bupati TTSuntuk menyelesaikan masalah dimaksud;d.

Bahwa mengenai Surat Teguran dari Sekda Kab.TTS sebagaimana dalilPosita Angka 9 oleh karena proses pelantikan Perangkat Desa Oelet telahTergugat laksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 dan hal itu telah sesuaidengan usul/saran dari segenap Komponen Masyarakat Oelet dan hal itutelah pula diketahui serta ikut disetujui oleh Bupati TTS, oleh karenanya dalilgugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;.

Fotokopi Undangan Pelantikan, tertanggal 30 September 2020, diberitanda bukti T3;4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 1Oktober 2020, diberi tanda bukti T4;5. Fotokopi Kata Pelantikan tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T5;6. Fotokopi Notulen Pelantikan Perangkat Desa Baru tahun 2020, diberitanda bukti T6;7. Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan, Pengambilan Sumpah Janji JabatanPerangkat Desa Oelet, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T7;8.

Bahwa sambil menunggu jadwal/agenda pelantikan tersebut, oleh oknumPejabat sementara (Pjs) Saudara Hasan Ulath melakukan upayaprofokatif dan melakukan Pergantian Saniri Antar waktu, melakukanperubahan membentuk, menyusun dan membuat Rancangan PeraturanNegeri (Perneg) nomor O02 tahun 2019 menganti Peraturan Negeri(Perneg) nomor 12 tahun 2018 yang sudah ada, dengan PeraturanNegeri (Perneg) Nomor 02 tahun 2019 yang dijadikan dasar dilakukanproses pencalonan, pengangkatan dan pelantikan saudara RIFALLYAZHAR

Dikatakandemikian karena Pengangkatan Pelantikan didasari pada Rancanganperaturan Negeri Nomor 02 tahun 2019, maka Peraturan Negeri Nomor12 tahun 2018 seharusnya ditarik dan dicabut serta dinyatakan tidakberlaku:8.

Pasal 7 ayat (1) , yangberbunyi;bahwa pelantikan kepala pemerintah Negeri diawali pelantikansecara adat istiadat dan hukum adat Negeri denganmenggunakan bahasa Negeri yang mulai dilakukan pada malamhan/dini hari;Bahwa Tergugat seharusnya menunggu pelantikan/pengukuhansecara adat istiadat, barulan dilakukan pelantikan secarapemerintahan, maka kewenangan Tergugat bertindak atas objeksengketa tidak sesual dengan mekanisme perundangundangan danterkesan memaksakan kehendak dan arogan,;b.

Bahwa selanjutnya sesuai Bukti T.4 dan Bukti T.ll.Intv.9 berupa SuratSaniri Negeri Laha, Nomor : 09/SNL/2019, Perihal : Usulan Pengesahandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 4 September2019, menunjukan bahwa Ketua Saniri Negeri Laha telah menyampaikansurat usulan pengesahan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lahakepda Walikota Ambon (Tergugat);17.

Walikota Ambon, Nomor: 141/8883/SETKOT,Perihal : Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha,tertanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T.II.Intv13), dimana Sekretaris KotaAmbon a.n.

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugattidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uaraian dalil jawaban ini;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan

Sembiring ;Bukti T16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPerkara No. 31/G/2020/PTUNMDNHalaman 41Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;Bukti T17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias

Selatan ;Bukti T18 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan ;Bukti T19 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bukti T20

Bahwa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa ditetapkandalam diktum kedua Keputusan Bupati Sleman Nomor65/Kep.KDH/A/2008 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;C.

Bahwa pada saat itu kKewenangan pelantikan kepala desa ada padaHalaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1685 K/Pdt/2017Gubernur dan karena Penggugat menghadapi permasalahan pidana dansedang mengajukan gugatan melalui PTUN maka pelantikan Penggugatmenjadi tertunda;. Bahwa selain perkara pidana yang diperiksa di pengadilan umum karenadugaan pemalsuan ijazah Sdr.

Nomor 141/4347 tanggal 21 Oktober 2004 yang berlaku adalah PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa tidak terdapat ketentuan yangmengakomodir permasalahan Penggugat, demikian halnya

dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa jugatidak diatur;Bahwa kemudian Tergugat dalam rangka mengakomodir kepentinganPenggugat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten

Nomor 1685 K/Pdt/2017Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa sangat jelas memang khusus mengakomodirkepentingan Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebutkemudian Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Sariharjo;Tindakan Tergugat tidak segera

Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat DeSa;b.

DanPemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa

Perda KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) tidakmemenuhi syarat administrasi seleksi pengangkatanPerangkat Desa.

PerangkatDesa Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon pada Pasal 3 sampaidengan Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 19yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdan Asas Profesionalitas.

No. 1851 K/Pdt/2010oleh Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa pada tahun 2006, oleh Tergugat telah membentuk PanitiaPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Passo in cacu Tergugat ll,dan pembentukan mana berdasarkan surat keputusan Tergugat Ill yangmengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian kepala desa, yaitu:a.

Surat Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;b. Peraturan Tergugat Ill No. 424 tahun 2004 tanggal 29 November 2004tentang Perubahan atas Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;Bahwa kemudian Tergugat menetapkan Penggugat dan sdr.

PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No

. 207tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo.

Marthen Sarimanella;13.Menghukum Tergugat Ill untuk tidak melakukan pelantikan Kepala DesaPasso atas nama sdr.

Keuchik Gampong Putim yaitu Reflizar, S.E.; Bahwa bentuk penolakan tersebut dilakukan dengan memasangspanduk penolakan pelantikan Pjs.

Un Henauliu dan anaknya Putri dan Saada Henaulu,sehingga saksi memilih untuk tetap berada di Sabuah pelantikan, karenaHalaman 22 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019.

Nyong jaraknyasekitar kurang lebih 100 meter dan kemudian ke Sabuah Pelantikanjaraknya sekitar 200 meter dan jarang antara rumah Marla mewardengan Sabuah Pelantikan adalah sekitaar 100 meter, kemudian jarakrumah Amin bin Tongke dan Sabuah pelantikan sekitar 100 meter ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019./PN Amb.

Nyong adalah sebagai Ketua Saniri Negeri Laha ; Bahwa saksi berada di Sabuah Pelantikan pada sekitar pukul 23.55 Witbersama Sadr.

Raja ; Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Sabuah pelantikan adalah sekitar30 (tiga puluh) meter lalu terdakwa dengar ada ada suara ributribut dariSabuah pelantikan dan rumah Amin bin Tongke dan ketika terdakwa lihatkearah rumah Amin bin Tongke terdakwa melihat ada yang melakukanpelemparan di rumah Bpk.

dansaksi mengikuti massa karena hanya untuk mencari cucu saksi ; Bahwa ketika massa kearah Sabuah pelantikan belum terjadipelemparan di Sabuah pelantikan dana ketika saksi ke Sabuah pelantikanbaru saksi mendengar ada pelemparan juga dirumah Bpk.