pengacara paada kantor SUGITO, SH &PARTNER yang beralamta Desa Kaliprau KecamatanUlujami Kabupaten Pemlang dengan surat kuasa tanpaNomor bertanggal 5 Juli 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pemalangtercatatdengan register Nomor 362/SK/VII/2019/PA.Pml tanggal5 Juli 2019, selanjutnya disebut Pemohon;Melawanumur 40 tahun (Jakarta, 05071978), NIK3327094507780011, NIP : 197807052014062003,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Dinas Diskominfo, pendidikan terakhir D3 Perbangkan

;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangundangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syariahn menyebutkan: Yangdimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akadadalah upaya sebagai berikut:a. musyawarah;b. mediasi perbankan;c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembagaarbitrase lain; dan/ataud. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012, tanggal 29 Agustus 2013 telah menyatakan

penjelasan Pasal 55 ayat(2) Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syariahtersebut di atas, bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan bank syariahdan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa Akad AlMurabahah yang berdasarkan prinsip syariah, maka gugatan wanprestasi yangdiajukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan klaim asuransi PHKPenggugat sebagaimana

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BCA Syariah Cabang SamanhudiJakarta Pusat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.907.000, (dua puluh empatjuta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar itu.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal49 ayat (1) Jo pasal 52 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7Tahun 1992 Tentang Perbangkan Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa REZKI AGENG PERMANA Bin DORI SUNENDI pada haridan tanggal yang

bersalah melakukan tindak pidanapegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam surat dakwaanAlternatif Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) Jo pasal 52 UU No. 10 Tahun1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbangkan

karena keadaan memaksa seharusnyadebitur/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dibebani bunga,akan tertapi dalam hal ini Pemohon kasasi tetap mebayar bunga hinggaterbayarnya hutang tersebut.Bahwa disamping itu putusan judex facti Pengadilan Negeri Jember danPengadilan Tinggi Jawa Timur telah mempertimbangkan dan menetapkanbahwa Pemohon kasasi dikenai bunga 18 % setahun dari tahun 2002 hinggahutang tersebut dilunasi.Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena berdasarkanhukum perbangkan

proses Pencairan nasabah ( PNS ), dengan Pihak Bank BPR( TERGUGAT 1)Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari para TERGUGAT, makasecara nyata PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, mengalami kerugian secaraMeteeriil maupun in Materil.Bahwa berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA nomor 8/26/PBI/2006tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT> Pasal 1 ayat 1 : Bank Perkreditan rakyat, yang selanjutnya disebut BPR,adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4undangundang no 7 tahun 1992 tentang perbangkan

Tegal Barat, Kota Tegal JawaTengah.Kerugian ImateriilBahwa sejak Tergugat mengajukan Lelang terhadap Barang milik ParaPenggugat, Para Penggugat dihantui Perasaan cemas dan KepercayaanMasyarakat serta Perbangkan terhadap usaha Para Penggugat menjadihilang, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan secara Imateriil yangapabila dihitung dengan uang sejumlah Rp.2.000.000.000, (Dua milyardrupiah), oleh karenanya wajar apabila Tergugat dihukum untuk mengantikerugian Materiil sejumlah Rp.2.000.000.000, (

Nur Marpaung, umur 51 tahun, agamaIslam, pendidikan D.3 Perbangkan, pekerjaan pedagangsembako, alamat Jalan Lintas RiauSumatera Utara Km.3 RT 001 RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota,Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanAbdul Wahab Nasution bin H.

PUTUSANNomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Dps.wowe gASl ail 2sDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh :Kartika Wardhani binti Hadi Soetarso, umur 46 tahun, Agama Islam,Pendidikan Diploma DIIl ( Perbangkan), pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Badak Sari Ill, Nomor. 6,Br/Lingkungan

Alasan dan DasarDasar Gugatan;1.Bahwa Penggugat telah menguasai tanah girik seluas + 17 aretersebut di atas selama + 34 tahun yang berawal dari permohonan Penggugat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat IlLombok Barat untuk bantuan tempat belajar Akademi Keuangandan Perbangkan pada tanggal 17 April 1983, dahulu bangunantersebut adalah sekolah dasar dengan cara terus menerus(tanpa putusputus).

Dimana Akademi Keuangan dan Perbangkan telah berubah nama menjadi kampus Sekolah Tinggi IlmuEkonomi AMM, yang diresmikan pembangunannya olehGubernur Kepala Daerah Tingkat NTB tanggal 7 Maret 1991,yang didasarkan atas Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang DikuasaiOleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lombok BaratKepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dnarma Kosgoro Tk Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor:

Mtr.dan Perbangkan (AKABA)/STIE AMM, dan Keputusan BupatiNomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan PenggunaanTanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga PendidikanTri Dnarma Kosgoro Tk Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret1986 tersebut Penggugat mengajukan dan memperoleh jjinmendidikan bangunan dari Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Mataram, dengan Nomor 17 Tahun 1996, kemudianKeputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan

Tanah Yang Dikuasai Oleh PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Lombok Barat Kepada YayasanLembaga Pendidikan Tri Dnarma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 27 Maret 1986 tersebut Penggugat mengajukandan memperoleh ijin operasional atas berdirinya AkademiKeuangan dan Perbangkan (AKABA) yang saat ini menjadi STIEAMM;Bahwa berdasarkan luas tanah yang tercantum dalamKeputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il

telah lunas ;Jadi menurut Majelis utang yang belum terbayar semuanya sebesarRp. 121.750.000, ( seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa dari rincian dan memperhatikan suratsurat perjanjiantersebut kurang adil dan patut dalam surat surat perjanjian hutang hutang yangdibuat oleh Tergugat dan Tergugat dilihat dari kedudukan Tergugat yang tidakseimbang, kiranya adil menurut pandangan Majelis sesuai dengan rasa keadilan,kepatutan dan kesusilaan, sesuai dengan bunga perbangkan

sebagai berikut :Saksi MEMED SUPRIYATNA pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;Bahwa saksi adalah pensiunan PegawaiDepartemen KeuanganBahwa saksi mengetahui Penggugatmenjaminkan tanah terletak di Cilandak PasarMinggu Jakarta Selatan berdiri bangunan rumahyang sekarang masih ditempati penggugatbeserta keluarganya;Bahwa saksi mengetahui Bank Central Dagangsudah tidak ada lagi sudah dibekukan ;Bahwa seharusnya Bank yang sudah dibekukansemua asset diserahkan kepada BadanPenyehatan Perbangkan

Terbanding,sehingga jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 562/Desa Selat atas bidangtanah seluas 8500 m* (delapan ribu lima ratus meter persegi) atas hutangTergugat tersebut sebagaimana dalam Perjanjian Pinjaman Nomor :7605/M.U/WGR/XII/2006 adalah melawan hukum;Bahwa berdasarkan atas fakta persidangan maka Perjanjian Pinjaman Nomor7605/M.U/WGR/XII/2006 dan Perjanjian Nomor 09/PPP/WGR/IV/ 2007adalah bertentangan dengan undangundang oleh karena suku bungapinjaman hutang Tergugat melampaui suku bunga perbangkan

Pengelolaan dan penerapankebijakan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat atau PT.BPR SRI ARTHA LESTARI, yang menerapkan Kebijaksanaan aturanPerbangkan yang sangat merugikan dan membangkrutkan para Debiturkhususnya Penggugat, Hal ini dirasakan oleh Penggugat dimana kebijakan atauaturan Perbangkan yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan denganaturan Perbangkan dan rasa keadilan terhadap Debitur atau Penggugat yaknidengan menjalankan sistem pinjaman dengan bunga dan denda

Hal ini didalam hitungan waktu yang singkat Penggug atauDebitur tidak akan pernah mampu membayar bunga, denda dan Pokoknya.Praktekpraktek Perbangkan seperti inilah yang sangat merugikan Debiturkhususnya Penggugat yang secara umum masyarakat Bali. Tidak ada yangmenyuarakan hal ini. Kejadian dan peristiwa yang menyedihkan danmenakutkan para Debitur adalah diambil alinnya apa yang menjadi aset danharta mereka dengan harga yang sangat murah.

Mengenai Suratteguran lazimnya umumnya dilakukan sebulan sekali yang apabila tidakdihiraukan bulan depannya ditegur kembali, bukannya 3 kali dalam sebulan.Prosedur inilah yang tidak sesuai dengan aturan Perbangkan yang diterapkankepada Debitur atau Penggugat ;Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan Lelang yang telah diberikan kepadaPenggugat pada tanggal 15 Mei 2019 adalah Lelang Pertama dan Lelang ke IIKedua pada tanggal 31 Mei 2019 serta Lelang Ke Ill pada tanggal 24 Juni 2019dengan lampiran yang sama

2021/PN MtrCatatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan NegeriMataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:Terdakwa 1 :Nama : ONI HUSAIN AL DJUFRIE.Tempat Lahir : Sumbawa.Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/02 Mei 1964.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Pariwisata no. 11 LingkunganPengempel RT 002 RW 083, KelurahanPejanggik, Kecamatan Mataram, KotaMataram.Agama : Islam.Pendidikan Terakhir : D3 (perbangkan

tidak boleh dibaliknama dalam bentuk apapun saja dalam suratsuratnya;Menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat setelah melakukanpenyicilan dari Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarRp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi sebesarRp14.050.000,00 (empat belas juta lima puluh ribu rupiah);Menyatakan hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugatsebesar Rp14.050.000,00 (empat belas juta lima puluh ribu rupiah)ditambah bunga sesuai aturan undangundang perbangkan

Namun meski telah diberikankesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat ,Tergugat II dan sebagai penjamin tetap mengabaikan peringatanperingatan tersebutdan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetapwanprestasi);Bahwa sesuai dengan ketentuan perbangkan, kredit dengan kategori macet akanmembuku kerugian 100% dari besar pokok pinjaman yang tertunggak atau sebesarRp 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah);Bahwa Tergugat , Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses permohonankredit dari para Penggugat pada BPR Bank Daerah Lamongan (Tergugat II)yang pengurusannya dilakukan oleh Pak Karno (Tergugat I) sudah sesuai4445dengan ketentuan atau tidak, selanjutnya Para Penggugat menghadirkanAhli dibidang Perbangkan dipersidangan ;wonnn Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAULANA YASIN,SE dari Bank Indonesia wilayah Surabaya memberikan gambaran danpetunjuk tentang prosedur pengajuan kredit perbankan, yaitu :Bahwa

demikian bilamelihat Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv yang pada pokoknyamenentukan bahwa Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli jikaberlawanan dengan keyakinannya, namun apabila sesuai dengankeyakinannya maka Hakim dapat mengikuti pendapat Ahli tersebut ;no Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diajukan ParaPenggugat, menurut Majelis Hakim patut dipertimbangkan karena latarbelakang Ahli sebagai Pegawai di Bank Indonesia wilayah Surabayasehingga dari pengetahuan khususnya dibindang perbangkan

sebagai dasar dari Tergugat II dalam proses persetujuanpemberian kredit, sehingga kalau persyaratan kurang atau tidak lengkapmaka Tergugat II tidak akan menyetujui permohonan kredit tersebut ; Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian kredit olehNasabah maka pihak Nasabah mengetahui berapa jumlah kredit yangdisetujui Tergugat II dan jangka waktu serta berapa pembayaranangsurannya tiap bulannya; Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut diatas, yangdidasarkan pada keahlian di bidang perbangkan

Ahmad Sayid, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikanS1 Perbangkan Syariah, pekerjaan Pedagang Toko Sembako,tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, KM.6,5, PerumBina Karya, Nomor 199, RT.013, RW.002, Kelurahan PasirPutin, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, KabupatenKotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaiPenggugat;melawanLungguh Semedi bin Sunardi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Kontraktor PT.

Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan cerai diPengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 28 Agustus 2018 denganNomor Perkara 300/Pdt.G/2018/PA.TSe namun telah dicabut, dan sayabelum pernah mau menceraikan istri saya karena saya memikiri masadepan anakanak, citacita dan kewajiwaan anakanak;Tuntutan sayaDan kalau sidang ini tetap dilanjutkan saya punya tiga tuntutan:1.Mengenai hutang piutang bersama (perbangkan) dan nominalnya kuranglebih 15.500.000/perbulan yang harus diselesaikan

gadai deposito dan investasi terikat syariahmandiri tidak mencantumkan nomor billyet sehingga dalam akad gadaitersebut objek gadai menjadi tidak jelas, sehingga objek gadaideposito dan tabungan investasi terikat syariah mandiri tidak jelas danbedasarkan pasal 1820 KUHPerdata akad jaminan gadai tersebutbatal demi hukum, sehingga tergugat tidak dapat melakukan tindakanapapun terhadap objek gadai tersebut.30.Bahwa dengan adanya hal tersebut pihak Tergugat telah melanggarketentuan ketentuan dalam UU Perbangkan