Ditemukan 486 data
109 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaanbukti permulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebin kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah
100 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasal(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamalPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah
145 — 83
culpa di sini jelas merujukpada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berartitidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya)akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena ituseharusnya dilakukan, oleh karena itu syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedarkecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara
89 — 59
culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karenaitu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata(terlebin dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orangtersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan,oleh karena itu syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohanserius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
140 — 91
Hal tersebutsemakin kentara apabila kita cermati lebih dalam di dalam penjelasan umummaupun pasal demi pasal, dimana di dalam keduanya, UU 30/2014 samasekali tidak memberikan penjelasan dan pemaknaan yang lebih terinciberkaitan dengan apakah keberadaan Pasal 87 UU 30/2014 secara tegasHalaman 25 dari 92 hal.
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
255 — 108
Terang (kelihatan, kedengaran, dan sebagainya),jelaskali, kentara. 2. Benarbenarada, adabuktinya,berwujud. 3.Terbukti.
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
242 — 149
Namun dalamhukum pidana bahwa Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana,Jan Remmelink mengatakan bahwa syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan yang cukup Serius, ketidakhatihatian besaryang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata(kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh WirjonoProdjodikoro yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yangdimaksudkan dengan culpa dalam pasalpasal KUHP adalah kesalahanyang agak berat.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
34 — 28
Dlsamping tentunyasebagaimana telah kami sampaikan pada bagian Eksepsi dalam jawaban ini,perolehan surat tanah yang diakui oleh PELAWAN sebagai miliknya adalahSuatu perolehan yang terlarang oleh Undangundang, karena perolehantersebut didapatkan dari jual beli antara suami kepada isteri.Lebih jauh lagi, perlawanan yang diajukan untuk menunda Eksekusi olehPELAWAN ini adalah suatu permohonan yang sangat kentara sebagai suatuupaya mengulurulur waktu.RPARA TERLAWAN (TERLAWAN I, TERLAWAN II,TERLAWAN III
275 — 84
JUSMAN tidak saling kenal,kemudian saksi yang perkenalkan;Bahwa Saksi tinggal di Kota Tarakan bersama dengan om saksi;Bahwa bukan om saksi yang saksi jadikan jaminan karena om saksipada waktu itu lagi ada di tambak, sehingga saksi menjaminkan SaksiHENDRA;Bahwa Saksi HENDRA setuju saksi jadikan jaminan kepada H.JUSMAN;Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi agar tidakterlalu Kentara kalau ada narkotika jenis shabu yang saksi bawa;Bahwa saksi naik mobil sewa dari Kabupaten Sidrap ke Kota
137 — 84
Culpa disini jelas diperlukan pada Kemampuan psikisHalaman 81 dari 88 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mrnseseorang dan karena itu dapat membuktikan culpa berarti tidak dapat dihindaripada awalnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukandan karena itu telah dilakukan;Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum = adalahkecerobohan yang serius, ketidakhatihatian besar yang cukup, bukan culpalevis (Kelalaian ringan), tetapi culpa lata (kelalaian yang kentara / besar
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
426 — 122
KemudianTerdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kita tidak usah ikut mintauang pengesahan seperti Anggota, kita minta proyek aja biar tidakterlalu kentara, yang disetujui oleh Terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI danTerdakwa Ill ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR bahwa untukPimpinan DPRD tidak dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentukkegiatan proyek di TA 2018 dan fee sebesar 2% dari Proyek MultiyearsJalan Layang Simpang Mayang Dalam Kota Jambi di TA 2018.
Terdakwa II ABDULRAHMANISMAIL SYAHBANDAR dan ZOERMAN MANAP, pada bulanSeptember 2017 tersebut bertempat di ruang kerja Ketua DPRDjuga mengadakan pertemuan untuk membahas kepastian besarannilai uang tahun 2018 bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi, yangkemudian disepakati masingmasing Anggota DPRD akanmenerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kemudian Terdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kitatidak usah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota, kitaminta proyek aja biar tidak terlalu kentara
Kita minta proyek saja biar tidak terlalu kentara adalahZOERMAN MANAP. Dan pada saat itu CORNELIS BUSTON adadipertemuan tersebut namun terdakwa tidak memperhatikan reaksiCORNELIS BUSTON.Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya dibicarakan mengenai anggotayang minta fee. Besarnya fee yang diminta berdasarkan penyampaianZOERMAN MANAP adalah sebesar Rp200 juta perorang. Dan pada saatitu CORNELIS BUSTON juga ada dalam pertemuan tersebut. KemudianZOERMAN MANAP menghubungi ERWAN MALIK untuk datang.
CORNELIS BUSTONberkata: Kita tidak usah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota.Kita minta proyek aja biar tidak terlalu kentara. Sdr. ZOERMAN MANAPmenjawab: lyo, Saya setuju. Biar nggak kentara. Dan Sdr.
Kemudian Terdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kita tidak usah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota, kitaminta proyek aja biar tidak terlalu kentara, yang disetujui olen Terdakwa IlCHUMAIDI ZAIDI dan Terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDARbahwa untuk Pimpinan DPRD tidak dalam bentuk uang tetapi diberikan dalambentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan fee sebesar 2% dari Proyek MultiyearsJalan Layang Simpang Mayang Dalam Kota Jambi di TA 2018.
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
padatanggal 24 Maret 2011;Bahkan sangat jelas dalam ingatan dan tercantum sangat mendetaildalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi V, dimanaBukti P17 adalah sama dengan Bukti T.V1, ada dalam penguasaanfisik oleh Termohon Kasasi V dan telah ditunjukkan dalam persidanganperkara a quo;Sehingga tidak sepatutnya Judex Facti Tingkat Pertama menyampaikandalam pertimbangan hukumnya bahwa bukti P.11, P.12 dan P.17dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat buktitertulis, sebab sangat kentara
241 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukan Halaman 29 dari 111 halaman Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2015 mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belumdapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
43 — 6
Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan seriusyang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaianringan), melainkan culpa /ata (kelalaian yang kentara/besar).Menimbang, bahwa Pengertian Hilang (1) tidak ada lagi; lenyap; tidakkelihatan: tibatiba benda itu dr pemandangannya; (2) tidak ada lagi perasaan(spt marah, jengkel, suka, duka), kepercayaan, pertimbangan, dsb: rasamarahnya kpd anak yg nakal itu sudah ; kepercayaan kpd orang yg setiap kaliingkar janji
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq DirektoratjenderalPajakharustetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan
74 — 11
Pol DA 8297 TV dengan maksud agar tidak kentara(mencolok) Plat Merahnya di jalan Sei Kayu arah Mandomai, setelah platnomor mobil Dinas berganti kemudian Terdakwa H. MAHMUD IIPSYAFRUDIN Bin H. SAIFULLAH (Alm) menemui Saksi Ir. IMANNUAH, MTdibawah jembatan Sei Asam, selanjutnya bagasi mobil dibuka sopirTerdakwa dan Saksi Ir. IMANNUAH, MT memasukkan uang ke mobil DinasTerdakwa sambil berkata uangnya ini Rp. 2.200.000.000.
223 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ~...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabila pemerintahjuga melihat penuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampakjelas pemerintah telah
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamaPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan