Ditemukan 4256 data
86 — 18
IndonesiaNomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11Maret 1986 yang menyatakan Olehkarena gugatan Penggugat mengandung kekurangan Formil antara laintidak ahli waris diikut sertakan dalam gugatn, lagi pulak letak, luas sertabatasbatas tanah yang disengketakan tidak dijelaskan secara benar didalamgugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Para Tergugat dalamDupliknya dalam halaman 2 alinea terakhir Bahwa berdasarkan.....dst danhalaman 3 alinea 1 yuris
36 — 5
Peraturan Meteri Negara Agraria paragraf 8 tentang pengumpulandan penelitian data yuris tertuang dari pasal 59 pasal 62:Pasal 59Untuk keperluan penelitian data yuridis bidangbidang tanahdikumpulkan alatalat = bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulisberupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan,yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanyaatau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi.Pasal 60(1)Alat
1.KHABIBULLAH
2.ZUHAL MABRURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SURATMAN
110 — 53
yang padahakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanahdiselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukumdibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif ;Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalamsertipikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yangmenggunakannya sendiri, menurut asas nemo plus yuris
1.Dra. AISYAWATI
2.MAMIEK SUDARMI
3.Sayed Husin
4.MUCHLIS
5.NILAWATI Binti NYAK UMAR
Tergugat:
1.SITI CHADIJAH
2.SITI AMINAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
3.SITI AISYAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
4.HALIMATUN SAKDIAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
5.ASMAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
6.ARIYANI Binti AMIR LUTHAN AHMAD
7.AINUN MARDIAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
105 — 14
serta alat bukti yang lainnyayang telah diajukan dipersidangan Yudek Faxtie sebagai alat buktipembanding sampai saat ini belum pernah ada peralihan hak kepadaSiapa pun juga sebab asli dari pada AJB itu masih berada dan dibawahpengawasan ahli waris keluarga Amir Luthan Achmad sampai hariini,oleh karena perkara dimaksud telah diputus oleh Pengadilan NegeriLangsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PNLGS tanggal 2 Juli 2009, oleh YudexFaxtie dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Yudex Yuridis telahsesuail dengan Yuris
HJ. SALEHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
190 — 88
Erwan Yuris Ang;2. Subur Tan; Keduanya warga negara Indonesia, bertindak dalamkedudukannya masingmasing selaku Direktur PT. BankCentral Asia, Tbk, yang berkedudukan di Jakarta PusatMenara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat;Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus No.230/ST/DIR/2018 tanggal 05 Juni 2018 memberikan kuasakepada: 1. Nindin Dian Suarsa, selaku Kepala Hukum Bandung; 2. Hendrik, selaku Officer Hukum Wilayah Bandung; 3.
LEY WIE CHIANG
Tergugat:
DODY JONO SAPUTRO
332 — 297
ada posisi ya tidak wajar tidak patut tidak layak dalamyuris prudensi itu melanggar kelayakan kepatutan yang kedua dari aspekketika perjanjian itu ditutup jadi tinggal dibuktikan bahwa ketika perjanjianitu dibuat memang yang bersangkutan itu dalam tekanan sikologis atauekonomi yang kemudian dimanfaatkan salah satu pihak untukmenetapkan syaratsyarat itu;Bahwa dalam beberapa perkara itu dalam beberapa putusan tentu sipenggugat itu membuktikan bahwa salah satunya misalnya kita tahubahwa yang menjadi yuris
37 — 2
AKHMAD YURIS BIN HANAFI;
5.4.9. HODIJAH BINTI HANAFI;
5.4.10. SITI RAHMA BINTI HANAFI;
5.4.11. HERI AGUSMAN BIN HANAFI, dan
5.4.12. NOFI IRWANTI BINTI HANAFI.
5. 5. Hj. HJ.
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK/HGU/DA/77 tgl 25011977, yang sama sekali tidak ada merujuk Akta No. 39 igl18061976 tersebut diatasBukti P3 photo copy Sertifikat HU No. 1/Hambalang tgl 2131977 adalah yangterbit tanpa sepengetahuan Rakyat Penggarap maupun oleh Aparat Desa.Agar Judec Yuris (Majelis Hakim Agung) dapat memahami kejanggalan Aktatersebut, maka dibawah ini disalin akta No. 39 tgl 18061977 tersebut sebagaiberikut:Pada hari ini Jumat, tg!
98 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK/HGU/DA/77 tgl 25011977, yang sama sekali tidak ada merujuk Akta No. 39 igl18061976 tersebut diatasBukti P3 photo copy Sertifikat HU No. 1/Hambalang tgl 2131977 adalah yangterbit tanpa sepengetahuan Rakyat Penggarap maupun oleh Aparat Desa.Agar Judec Yuris (Majelis Hakim Agung) dapat memahami kejanggalan Aktatersebut, maka dibawah ini disalin akta No. 39 tgl 18061977 tersebut sebagaiberikut:Pada hari ini Jumat, tg!
1.SURYA WIRDA NINGSIH Binti H. BAA
2.SRI HERLINDA Binti H. BAA
3.BUYA HAMKA Bin H. BAA
Tergugat:
1.Drs. H. ABDUL LATIF HATMAN
2.M. YUSUF
3.AKBP. NURHAMIDAH
4.AKBP. MOCH. FAHRURROZI
5.ARDIYANSYAH SH. MH
6.AKBP. EKO WAHYUNIAWAN
7.Letkol. ARIFIN DAHLAN
8.Bripka ARUWALI
9.JAMAL alias JAMAL AZALI
10.INDRIANI
11.HJ. AMNIA WA ODE
12.WA ODE MASRIATI
13.BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
102 — 41
YUSUF (Tergugat Il) baik selaku pemilik karena telahmembeli tanah dimaksud dari Bambang Margono maupun sebagai orang yangmenjalankan kuasa (volmacht) untuk menjual tanah dimaksud;Menimbang, bahwa berpedoman pada asas hukum nemo plus yuris yaitusuatu. asas yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yangsebenarnya dalam hal ini adalah para penggugat, terhadap tindakan pihak lain (pihakpara Tergugat) yang mengalihkan haknya tanpa sepengatahuannya, dimana akibat daritindakan pelanggaran pihak
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
201 — 706
Begitu juga dalam yuris prodensi PutusanMahkamah agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tangaal 17 April 1979yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan denganjelas letak dan batasbatas tanah sengketa berakibat gugatan tidakdapat diterima. Bahwa terhadap tanah yang memiliki sertifikat, dalamhal itu. penyebutan nomor sertifikat secara insklusif meliputipenjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah ;d.
Berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa Tuntutan yang tidakjelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutantersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo menyatakan Gugatan tidak diterima (niet ou va kelijkverklaard) khususnya bagi Turut Tergugat ;ll. DALAM POKOK PERKARA4.
Pembanding/Tergugat IV : Tuan Kusnadi Tanudjaja
Terbanding/Penggugat : ASIH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Ir Sugiri
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. Dra Petrina Faustine MM Msc
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. WIEN JULIANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : Ny. Nadia Tanudjaja
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan DANNY HARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Tuan FAISAL INDRA
261 — 319
PP No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah oleh karenanya harus dikualifikasikan sebagaipembeli yang beritikad baik dan dilindungi dijelaskan dalam yuris prodensiMahkamah Agung No.251 K/SIP 1958 Tanggal 26 Desember 1958 yangpada pokoknya menyatakan pembeli yang tenah bertindak dengan itikadbaik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.Menimbang bahwa tergugat II, V, VI, VII, dan VIII untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa;T Il DK/ P.
164 — 82
Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara inisangat sukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karenadalil gugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara inimenggunakan bahasa dewa mabuk yang menyerang semuaorang yang ada di sekitarnya, tetapi tidak tentu arah dan tujuannya;Bahwa di dalam gugatan Penggugat intervensi juga menyatakandan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, darimana sebutan initidak ada dan tidak dikenal di
Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini sangatsukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karena dalilgugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat intervensi juga menyatakandan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, dimana sebutan ini tidakada dan tidak dikenal di dalam hukum acara perdata;Bahwa gugatan yang demikian itu adalah tidak bisa dimengerti dandipahami secara yuridis dan tidak memenuhi standar formal daripadasebuah surat gugatan
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dicari adalah kebenaranmateriil dan tidak ada lagi di atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali; bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris
126 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebelumnya oleh Hakim, dan putusan perkaraterdahulu tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap danpasti.g) Bahwa penerapan NE BIS IN IDEM, telah menjadi Yurisprudensi tetap.Antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang mengatakan:Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap,sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem (Yurisprudensi, MARI 2,Perdata Umum, PT Pilar Yuris
120 — 64
Oleh karenaitu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objeksengketa dan tergugatnya berbeda tetapi digabungkan menjadi satu,gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 77(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Buku , Perdata Umum 19621972,diterbitkan Pilar Yuris Ultima, cetakan pertama, tahun 2009, halaman687);Bahwa yurisprudensi standard tersebut diperkuat lagi oleh stressingM.A.R. yang pada pokoknya menekankan, bahwa
79 — 33
memberikan penjelasan tentang letak namapemilik, oleh karenanya Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratanFormil, karena objek Gugatan tidak disebutkan secara benar batasbatassempadan tanah dan bangunan yang menjadi objek sangketa padahal objekGugatan bersifat Empiris bisa ditunjuk jelas dan harus terbatas identitasnyaagar tidak kabur dan pasti apa dan bagian apa yang menjadi sangketa dalamperkara aquoBahwa berdasarkan Yuris
61 — 17
Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hakmelebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungipemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yangterdaftar atas nama siapapun.Bahwa Kepemilikan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.6246/Damai, Luas: 220 m?, terletak di Desa /Kel. Damai, Kec. BalikpapanSelatan, Kota.
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/2014Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan DanUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Putusan Judex Facti Dan Judex Yuris Salah Dalam Penerapan Hukum:.
Dengandemikian Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo;Disinilah adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan JudexFacti dan Judex Juris dalam hukum acara (vormverzuim) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan;Putusan Judex Facti Dan Judex Yuris Telah Khilaf Dan Keliru Dalam MenilaiBuktiBukti;.
118 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkanbukti berupa surat ;Maka, Majelis Hakim Judex Facti tidak secara aktif moenilaikebenaran/kaitan antara bukti tersebut dengan fakta fakta hukum.Dengan demikian, kekeliruan tersebut nyatanyata tidak mengindahkannilainilai hukum yang bersumber pada perikemanusiaan danperikeadilan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke : dan 2 ;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;Bahwa Judex Yuris