Ditemukan 555874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-04-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADI PRAYITNO Bin H. KODORI
11 — 19
  • strong>Dengan sengaja memberikan bantuan dan menyuruh melakukan Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 11-06-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 107/PID/2013/PT PDG
Tanggal 23 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : HORAS NAINGGOLAN Pgl. HORAS
Terbanding/Jaksa Penuntut : TEUKU ISMAIL, SH.
19 — 5
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-12-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 485/PID/2021/PT BNA
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ERNING KOSASIH, S.H
Terbanding/Terdakwa : KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN
77 — 38
  • Ikan kurang lebih 30 kg.Perbuatan Terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN BinRASYIDINpada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.17 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam
    sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidanaDengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Kesatu : Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
    dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesias sebagaimana diaturdalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    proses penyelesaian perkarainiTterdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1)UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
MUDDING
62 — 31
  • Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 8Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 100 BJo.
    Pasal 8 Ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative makadenhan memperhatikan faktafakta hukum dipersidangan, majelis memilih langsungdakwaan Alternative Kedua Pasal 100 B Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang2.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SAMSUL Bin SALAMUDDIN
50 — 13
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ASDAR Bin PA A
47 — 9
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 20-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Smp
Tanggal 21 Mei 2015 — Jaksa Penuntut:
NUR FAJJRIYAH, SH
Terdakwa:
EKO WAHYUDI Bin HADI
28 — 9
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 05-08-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 151/PID/2014/PT BNA
Tanggal 8 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SANISOL MUSAFIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : CUAP
58 — 20
  • Selanjutnya terdakwa beserta barang buktidibawa ke LANAL Lhokseumawe guna proses lebih lanjut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;LEBIH SUBSIDER :Bahwa terdakwa Cuap, pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.45WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun
    , .....tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutantanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 104 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo.
    Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUAP dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;3.
    didalam memeriksa dan memutus perkara di tingkatbanding, kecuali sekedar mengenai kualifikasi dan pidana denda yang dijatuhkan perludiperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawahini ;Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umuj yang didakwakankepada Terdakwa dilakukan di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia) dan inidikuatkan dengan keterangan saksi sebagai saksi ahli dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Pasal 104, Pasal 102, Pasal 73 ayat(6), (7) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;M FE N GA DIL iI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014,No. 122/Pid.B/2014/PNLSK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenaikualifikasi dari pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 15-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 904/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAIFUL ARIF
Terbanding/Terdakwa I : IFAN EFENDI
Terbanding/Terdakwa II : SAIFULLAH
Terbanding/Terdakwa III : ALWAN Als.WAWAN
Terbanding/Terdakwa IV : AGUS PRATAMA
Terbanding/Terdakwa V : TASLIM
25 — 6
  • lingkungan hidup;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah mampu memberi efek jera kepada Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;
  • Bahwa mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak menentukan secara khusus bahwa jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu maka berlakulah ketentuan umum dalam KUHP buku I Pasal 30 khususnya ayat (2) yaitu jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
ANDI anak dari HOK SIONG
24 — 5
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 11-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 167/PID.SUS/2019/PT TJK
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : FRANSISCA, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : Dodo Hermawan Bin Surahman
95 — 35
  • terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman pada hari Kamistanggal 19 bulan September tahun 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat didermaga VI Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaktidaknyapada tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan,Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber dayaIkan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang
    dengan dijanjikan upah sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun upah tersebutbelum terdakwa terima karena terdakwa belum selesai mengantarkanbenih lobster tersebut ke Jambi;Bahwa menurut ahli Jimmy Margono, S.St.Pi Bin Safik Acombet, M.Ed(PHPI, Ahli Muda Kelompok jabatan Fungsional di KementerianKelautan dan Perikanan) dijelaskan sebagai berikut:e Bahwa yang mengatur tentang perikanan adalah UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Tjk.5kp/2016) dan dapat mengakibatkan sumber daya alam ekosistemLobster di Indonesia akan berkurang;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk serangkaiankegiatan memasukan dan mengeluarkan benih lobster dari daerahsatu ke daerah lain;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.
    tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam suratdakwaan kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahmandengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
1.ABSALOM SUSANG Alias SON
2.NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN
36 — 24
  • NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya yang melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, menggelola dan mengawetnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan sebagaimana telah tamba dan diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwalingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikantermasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor : 18/PERMENKP
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan di tambahdengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahanpeledak (bom) adalah sebagai berikut;a.
    sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur unsur Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan:1.
    Kupang; Para Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya.Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Juncto
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 18-07-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.JUNIARTI, SH
2.LUKI ADRIANTONI, SH
4.ANDRA VASRI, SH
Terdakwa:
HERDI Als ONGENG Bin KURNAIN
20 — 8
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong
2.Rahmansah
3.Haironi
4.Giyarto
87 — 131
  • BudiWong, Rahmansah, Haironi dan Giyarto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1)UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI.
    GIYARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 joPasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan joPermen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (ScyllaSPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DANwon Bahwa mereka terdakwa 1.
    Yang dimaksud dengan benda lain adalah media pembawa selainikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikankarantina.Bahwa Ahli menjelaskan LOBSTER adalah termasuk kedalam jenisIKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RINomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk ke dalamJenis Ikan Crustaceae (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).Bahwa ada aturan yang melarang untuk memperdagangkan ataumengekpsor
    ,Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Kelas Denpasar menjelaskan bahwa memangbenar LOBSTER termasuk kedalam jenis IKAN sebagaimana dimaksud dalampenjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasukkedalam JENIS IKAN CRUSTACEAE (udang, rajungan, kepiting dansebangsanya).
    Rai Bali dengan tujuan Singapura, yang apabila dilihatdari peranan terdakwa dalam peristiwa tersebut, terdakwa adalah termasukmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turutserta melakukan, telah pula terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Rkb
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.KHUSNUL FUAD, SH
2.RISKI HARUNA, SH.,M.Kn
Terdakwa:
SARKANI Bin BETON Alias OBLONG
37 — 7
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 20-07-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Idm
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
M. ARISA Bin SUBEK
32 — 6
  • Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo.
    Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  • Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Pasal 93 ayat (1)jo. Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanandalam dakwaan komulatif Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap M.
    Pasal 42ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dan Keduamelanggar Pasal 93 ayat (1) jo.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur tindakpidana sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta ketentuan hukumlain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndangHalaman 35 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN IdmRI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 73/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUHEBI
39 — 15
  • Menyatakan terdakwa SUHEBI terbukti secara sah meyakinkan bersalah / ataualat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal pengkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan melanggar Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100 B UU No.45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.
    Perikanan Nomor71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PenempatanAlat Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,Pasal 30 Ayat (11) menyatakan API muroami sebagaimana dimaksud pasal14 Ayat (1) huruf (g) merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarangberoperasi di semua jalur penangkapan ikan dan disemua WPPNRI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004
    telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari PenuntutUmum sebagaimana tersebut di bawah ini ;Hal 10 dari Hal 146 PUTUSAN Nomor 73/Pid.SusPRK /2019/PN KtpMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
    terpenuhi, maka Terdakwa,harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan alatpenangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan olehnelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil,sebagai tersebut (Pasal 9 Ayat(1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004
    ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkandalam putusan ini ;Memperhatikan,ketentuan pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 07-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Rkb
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ROY TUAN HAKIM, SH
2.RISKI HARUNA, SH.,M.Kn
Terdakwa:
MUHAMMAD ROSADI Alias ROSADI Bin MAHMUD
49 — 6
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 04-01-2024 — Putus : 15-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL
Tanggal 15 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Trilaksono Adhi Raharjo, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : ADING LIGO alias ADING
Terbanding/Terdakwa II : ROBI CAMBAH alias ROBI
37 — 43
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 18-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 813/Pid.Sus/2024/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
JULIATI BATOARUNG SH
Terdakwa:
TINGGALA BIN DG SAMPARA
25 — 0