Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 174/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — I Slamet Riyadi alias Bambang
II Achmad Munir
47 — 9
47 — 9
159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 02-11-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA Ngamprah Nomor 3086/Pdt.G/2021/PA.Nph Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 25
25 — 25
Bahwa Pemohon telah pensiun sesuai dengan Keputusan BupatiBandung Barat Nomor : xxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat,Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun yang diterbitkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 19Agustus 2021;10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
53 — 48
53 — 48
No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.
Register : 21-03-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Jbi Tanggal 13 Agustus 2012 — ISKANDAR vs PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD, dkk
148 — 62
148 — 62
satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugatyang telah dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung RI didalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dimana Penggugat telahmenjadikan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo, dalam jabatannyaselaku Lurah Nibung Putih, karena Tergugat III adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg. Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
108 — 50
Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
107 — 45
lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
23 — 0
pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-08-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA MADIUN Nomor 233/Pdt.G/2011/PA.Mn. Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
92 — 24
92 — 24
Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada nagka 7 yang menuntut Tergugatrekonpensi untuk setiap melaksanakan kewajiban membayar biaya anak setiapbulannya Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) adalah cara memaksaTergugat rekonpensi untuk melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dalam kontek ini tunduk dan patuh pada PP No. 10 tahun 1983 Tentang IjinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu dalilPenggugat rekonpensi' tersebut juga harus dikesampingkan
Register : 08-04-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -57/Pdt.G/2020/PN Arm Tanggal 23 September 2020 — -Perdata
-Penggugat
-Refly M.Roringpandey,DKK
-Tergugat
-Jurike Paseki,DKK
189 — 102
189 — 102
bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
96 — 54
96 — 54
;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 01/G/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Mei 2016 — EMMA DIENOVYNA, S.STP; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
57 — 35
57 — 35
No.01/G/2016/PT.TUN.JKT.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil dimana hukuman tersebut dikuatkan oleh Tergugat.Terbitnya Surat Keputusan tersebut merugikan Penggugat karenaPenggugat menjadi kehilangan hakhaknya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berupa penghentian gajinya (bukti P12).
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 223/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
Wiyono, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut, mengingat juga bahwa Penggugat pada saat melakukantindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mengemban
Putus : 20-08-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bila para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan karena diduga terlibat peristiwa G.30.S/PKI tahun1965, maka penetapan status kepegawaian para Penggugat merupakankewenangan Badan Kepegawaian Negara. Akan tetapi para Penggugatmengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal Departemen PendidikanNasional.
Register : 25-11-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/137-K/PM.I-01/AD/XI/2010, 26-01-2011 Tanggal 26 Januari 2011 — KAPTEN INF HANAFIAH UMAR, S.H.
47 — 26
47 — 26
Nur Mustari dan M.Amaluddin, SH selaku famili lain, adalah benarMenimbang :Saksi10dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dipimpin Saksi, dan ditandatangani oleh Drs.Jasmani sebagai bawahan (Kepala Bidang) Saksi.9. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi digantikan olehDrs.
Register : 11-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
221 — 142
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
221 — 142
telah memenuhi semua unsuryang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yangberbunyi di/hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMDmaupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 3 Juni 2015 — Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 32
53 — 32
2010.Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010, tentang Pegawai Negeri Sipil, huruf , Umum, Alinea 4, berbunyi sebagaiberikut : Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antaralain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkanHalaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TPI Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 17
29 — 17
No. 271/Pdt.G/2021/PA.TPI.Calista Benicia Maharani, dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 dengan pangkat/golongan II/a, danpada tanggal 1 Oktober 2008 diangkat dengan pangkat/golongan II/b, Alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari Suatu akta otentik, knusus dibuat sebagalalat bukti, telah diberi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, makasesuai dengan Yurisprudensi
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2017/PTUN-BKL Tanggal 21 Maret 2017 — DARMAWI, SE.MM MELAWAN GUBERNUR bENGKULU
128 — 75
128 — 75
yaitupejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (bevoegheid ratione loci) ;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) danPasal 24 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
482 — 171
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
482 — 171
diumumkan oleh Badan dan/ atau PejabatAdministrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif,Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintanh RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang