Ditemukan 4352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pn.sby ptun.abn ptun.smg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2011
Tanggal 28 Oktober 2011 — KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) vs PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES
258 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 97/G.TUN/2004/PTUN.SBY, tanggal 21 Maret 2005 yang amarnyasebagai berikut :Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan batal Keputusan Walikota Surabaya Nomor :X.188.45/3620/436.1.4/2004, tertanggal 6 September 2004tentang Pemberhentian Dengan MHormat Tidak AtasPermintaan Sendiri atas nama RM.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 13/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penggugat:
1.Zaenal Arifin
2.Brigade Tris Ade Susanto
3.Mukhamad Ibnu Shobir
Tergugat:
1.PT. Smelting
2.Rizal Haliman, S.H.
161 — 366
  • Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 108/G/2012/PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2013 terhadap gugatanyang diajukan oleh Edwin Mardianto dan Hendarta Prasetya yang masingmasing merupakan Ketua dan Sekretaris dari SKS Lama (PutusanPTUN) (Bukti T 10) dapat dilihat bahwa TIDAK SELURUH ANGGOTASKS LAMA MENYETUJUI PEMBUBARAN SKS LAMA DAN PENDIRIANPUK SPL FSPMI sebagaimana didalilkan secara keliru oleh ParaPenggugat dalam Gugatan.Dengan demikian, Putusan PTUN tersebut membuktikan bahwa
    2016 (Tata TertibPerundingan) ;Notulen Rapat Tanggal 6 Januari 2017 (Notulen 6Januari) ;Surat Nomor : 001SM/PUKSPLFSPMI2/I/2017tertanggal 8 Januari 2017 ;Surat Nomor : SAD354/OLO/I/2017 tanggal 16 Januari2017 ;Surat Nomor : SAD1106/OLO/I/2017 tertanggal 31Januari 2017 ;Perjanjian Kerjasama Hukum tanggal 25 Juli 2016(Perjanjian Kerjasama) ;Akta Nomor 175 tanggal 24 Juli 2008, Notaris Sutjipto,S.H., M.Kn ;Perjanjian Bersama tanggal 28 Mei 2012 ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor108/G/2012/PTUN.SBY
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 17-01-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO
120 — 28
  • orang tua Terdakwa bernamaIskak, tetapi menurut Majelis Hakim mengenai asal usul dan kepemilikan tanahtidak dipertinbangkan dalam putusan ini karena perkara Terdakwa saat iniadalah perkara pidana, dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 62PK/TUN/2013 tanggal 20Agustus2013 jis Putusan MA RI No. 418 K/TUN/2012tanggal 9Mei2012, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 62/B/2011/PT.TUN SBY tanggal 26Juli2011, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara ( PTUN ) Surabaya No. 80/G/2010/PTUN.SBY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 06-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. TUTUT HARIYADI, M.Si VS I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., II. REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA., III. BUPATI BANYUWANGI;
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Pustakan Sinar Harapan, cetakan ke7,Jakarta, 2000, hal. 3740):Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdatadalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensiantara lain menyatakan:1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:97/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007, yang dikuatkandengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 207 K/TUN/2009, tanggal04 Agustus 2011, menyatakan:Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal53 UndangUndang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 64/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
Man Two Three
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
188 — 78
  • (Sesuai dengan asili);Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan DesaDirektorat Jendral Bina Pemerintahan Desa padaKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, No.141/4256/BPD, Perihal Tanggapan Terkait SuratSuara Coblos Simetris, tertanggal 21 September 2021(Sesuai dengan aslinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo. 02/G/2020/PTUN.SBY(sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-12-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 159/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
KEPLER BINTANG, S.H,
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DAIRI
Intervensi:
1.Marolop Bintang, Yapirman Sihotang dan Sihar Wesly Sianturi
2.BRI Cabang Sidikalang
125 — 49
  • Bahwa Maka sesuai putusan PTUN Surabaya nomor 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum amarputusan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesual denganfakta hukum yang terjadi didalam persidangan maka menuruthemat Mayjelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalamgugatan adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat denganTergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objeksengketa a quo oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan inibukan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 21-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS
Tanggal 12 Mei 2016 — PEMOHON: -PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT TERMOHON: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
305 — 126
  • Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) yang berakibat hukum Apabila dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusandan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkansecara hukum ;Menimbang, bahwa dengan pendekatan kasus (Case Approach)terdapat Yurisprudensi terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 53UUAP yaitu Putusan Nomor 04/P/FP/2016/PTUN.JKT dan PutusanNomor 232/P/2015/PTUN.Sby
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Dr. KHALIDIN, S.H., M.H.
Tergugat:
KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU
943 — 707
  • Bukti P 7 : Putusan PengadilanTata Usaha Negara SurabayaNomor:21/G/2017/PTUN.SBY (Fotocopysesuaifotocopy salinan);Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 28 dari 83 hal.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkankan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surattersebut diberi tanda T.1 s/d T.10 sebagai berikut:BuktiT 4b:1.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN SDA
Tanggal 4 Februari 2019 — Pemohon:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DJP JAWA TIMUR II
231 — 81
  • apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan a quo pada Pengadilan NegeriSidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Halaman 44 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN SDA.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi sebagai berikut:1.2.10.11.12.13.14.15.16.17.Daftar Barang yang Disita tertanggal 13 Desember 2018, diberi tanda P1;Tanggapan Termohon dalam perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.SBY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 23-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — 1. DRS. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA., 2. DEWA NYOMAN SUKRAWAN, SH VS I. PRESIDEN RI., II. 1. DRS. MADE MANGKU PASTIKA., 2. DRS. I KETUT SUDIKERTA;
128 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait dengan unsur kepentingan sesesorang atau badan hukumperdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara,yurisprudensi antara lain menyatakan :1)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor:97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkandengan putusan Mahkamah Agung nomor 207 K/TUN/2009tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :" Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuanPasal 53 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahanatas UndangUndang No. 5 Tahun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1.BENIH,2.DADANG SUHENDAR ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
99 — 42
  • Terkait dengan unsur kepentingan sesesorang atau badan hukumperdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara,yurisprudensi antara lain menyatakan:1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkanHalaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 131/G/2015/PTUNJKT.dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal04 Agustus 2011, menyatakan:Menimbang, bahva dalam suasana hukum Tata Usaha Negara padaketentuan Pasal 53 UndangUndang
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 12-07-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sda
Tanggal 7 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MARSANDI,SH
Terdakwa:
RIDO LELONO
64 — 22
  • bidang tanah yang diajukan telah dipasang tanda batas yang telah diketahui dan disetujui oleh para pemilik batas bersebelahan yang ditandatangani ahli waris dari IKSAN, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Sket Lokasi tanggal 20 April 2017 tanda tangan petugas pemetaan atas nama AGUNG dan tanda tangan pemohon atas nama RIDO LELONO;
  • 1(satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 14/P/FP/2017/PTUN.SBY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2089 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — G. MOCHTAR RUDY, SH., dk. vs Segenap Ahli Waris Almarhum NY. JANDA DJEMANI, dkk
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang kemudian dicabut, Penggugat II(tanpa Penggugat I) juga pernah mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara yang terkait erat dengan objek sengketa sama, di Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan pihakpihak: Chitra The sebagai PenggugatMelawan: Kepala Kantor Kelurahan Lidah Kulon sebagai Tergugat Nuraini sebagai Tergugat II Intervensi Darmadji sebagai Tergugat II Intervensi IIDan sengketa Tata Usaha Negara tersebut tercatat Register Nomor122/G/2013/ PTUN.Sby., yang telah diputus pada
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg.
Tanggal 1 Maret 2017 — 1. HIDAYAT IKSAN MANSUR, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 01 Desember 1954, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan S-1, Bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. SUCIPTO, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 17 Juni 1956, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, dahulu bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sekarang bertempat-tinggal di Jalan Pahlawan No.235, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, disebut sebagai PENGGUGAT II. dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada YUSKARWALU, S.H., YAHYA WIJAYA, S.H., M.Kn. dan KUSNANDAR, S.H., Para Advokat - Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A No. 5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 130/2016/ PN.Lmg, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. LUKMAN HAKIM, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT I; 2. R. SUPI’I, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT II; 3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT III; 4. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cq. Kepala Desa Drajat, disebut sebagai TERGUGAT IV; dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada MAS’UD, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Mas’ud & Partners beralamat di Jl. Proyek No. 01 Brengkok, Brondong, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 3 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 135/2016/ PN.Lmg dan tanggal 7 Nopember 2016 dibawah Reg. No. 142/2016/ PN.Lmg dan No. 143/2016/ PN.Lmg, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai PARA TERGUGAT;
180 — 77
  • Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 163/PDT/2008/PT.Sby,tanggal 13 Agustus 2008, bertentangan pula dengan putusan Peradilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 17/G.TUN/2007/PTUN.Sby, tanggal 04 Juli2007, dalam obyek dan subyek perkara yang sama (foto copy terlampir);4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukumwaris dalam perkara ini, karena Raden Moch.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Nopember 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR melawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk
541 — 299
  • (Pesero) Pelabuhan Ill Cabang Pelabuhan TanjungPerak Surabaya dengan nomor perkara 63/G/2013/PTUN.SBY dan LegalStanding di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan nomor perkara126/Pdt/2016/PT.Sby. jo No.807/Pdt.G/2014/PN.SBY. Terakhir LegalStanding Penggugat ketika melawan PT. Indonesia Air Asia No.42/ Pdt/2016/PT.Sby.Jo. No.51 /Pdt.G/2015/PN.SDA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 30-12-2014 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 277/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 11 Juni 2015 — 1. MOHAMAD TAUFIK, 2. Ir. TRIWISAKSANA, .C, DKK;1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
146 — 208
  • ., Pustaka SinarHarapan, cetakan ke7, Jakarta, 2000, hal. 37 40) ;Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badanhukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan TataUsaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan:1)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah AgungNomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011,menyatakan :Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata UsahaNegara pada ketentuan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt/2017
Tanggal 27 April 2017 — Letkol TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (Purnawirawan TNI AD), dkk. vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN, dkk
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.TUN.SBY, tanggal 17 Juni 2009jJuncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 349/K/TUN/2009 tanggal 3November 2009, dalam pertimbangan hukumnya, ketiga Putusan PengadilanTata Usaha Negara telah menjelaskan belum memeriksa pokok perkaranya;(P44 s/d P46):Surat Tergugat Ill tanggal 4 Maret 2009 Nomor 570.35.18217, yangditujukan kepada Tergugat I, perihal: tindak lanjut pensertipikatan tanahSLTP 6 Negeri Tuban telah memberi penjelasan kepada Tergugat , bahwawalaupun putusan PTUN atas perkara Nomor 116/G/2008/PTUN.SBY
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN MALANG Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 27 Januari 2015 — PT. KARYA TAJINAN PRIMA vs 1. Pemerintah republik indonesia Cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG
80 — 48
  • Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013 dengan perkaraNomor 178/G/2012/ PTUN.SBY., menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi ;DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Halaman 22 dari 51Penetapan pencabutan nomor : 200/Pat.G/2014/PN Mig2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
242 — 2149
  • TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo PutusanPTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015,PTUN Surabaya juga telan menjatuhkan Putusan Nomor:09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan:Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebabmusabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalahkarena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri TanjungPerak sesuai surat permintaannya kepada Kepala BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan
    yang dikeluarkanoleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1Angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimanaPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhiUnsur individual dan final.; Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo.Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017;Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 75/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 3 Januari 2019 — MOHD. HATTA LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
81 — 43
  • Bahwa maka sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayanomor 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015, dengan pertimbanganhukum antar putusan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidanganmaka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahandalam gugatan adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat denganPerkara Nomor : 75/G/2018/PTUNMDN Halaman 37Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya Objek