Ditemukan 4352 data
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
1.JUFRI
1.Ir. HERRY SOEKISWANTORO
2.OSVITA
3.DAHLER
4.NURHARMI
310 — 150
Pasal 2 ayat (1)Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDGHalaman 50disebutkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara menurut undangundang ini adalah keputusan Tata Usaha Negarayang merupakan perbuatan hukum perdata;Bahwa untuk menguatkan dalil diatas berdasarkan yurisprudensi PutusanNo. 152/G/2014/PTUN.Sby Jo Putusan No. 111/B/2015/PT.TUN.
Kelompok Tani Landreform Litur Mandiri Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Intervensi:
1.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
366 — 321
Bahwa dapat menjadi pertimbangan adanya putusan PTUNSurabaya nomor 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015,Halaman 66 dari 139 hal.Put.269/G/2019/PTUNMdndengan pertimbangan hukum amar putusan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai denganfakta hukum yang terjadi didalam persidangan maka menuruthemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalamgugatan adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat denganTergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objeksengketa
82 — 17
kalaupunada Aktaakta yang terpaksa dibatalkan oleh Pengadilan dapatdipastikan bahwa Aktaakta tersebut dapat dibuktikan sebaliknyaberdasarkan bukti hukum yang othentik telah terjadi cacat hukum dimanahal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarabukan Pengadilan Agama dan secara fakta hukum bahwa Aktaakta danSertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Penggugat telah secara sahdan mengikat tidak mungkin dapat dibatalkan kembali dikarenakanberdasarkan keputusan Perkara No. 140/PDT.G/ 2015/PTUN.SBY
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
1023 — 1349
(Sesuaidengan aslinya)Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.25/G/2009/PTUN.Sby(Sesuai dengan fotokop))Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.156/B/2017/PT.TUN.SBY (Sesuai dengan fotokopi)Tanda terima penjualan tagihan (piutang) tanggal 26 November 2019dari Dr. Juniver Girsang.,SH.
87 — 12
PT Indo PerkasaUsahatama, sebagai Tergugat II Intervensi; Yang terdaftar dalam registerKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 120/G/2012/PTUN.SBYtertanggal 1 November 2012; Dengan obyek gugatan HGB No. 2/DesaSegorotambak, HGB No. 1460/Desa Tambaksawah, HGB No. 1461/DesaTambaksawah, HGB No. 1462/Desa Tambaksawah, HGB No. 1463/DesaTambaksawah dan HGB No. 1464/Desa Tambaksawah; Gugatan tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya denganPutusan No. 120/G/2012/PTUN.SBY pada
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samsul Huda, MP.) bisa mengelolalagi uang yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti, sikap keberatanpihak korban tersebut tercermin dalam surat Nomor : 52/YP/VI/2005 tanggal21 Juni 2006 Perihal: Keberatan Pembukaan Biokir Dana, Surat Nomor :52/05/YP/VI/2006 Perihal: Keberatan atas Penetapan Perkara No.2418/Pen.Pid.B/2005/PNSby dan SuratGugatan Tata Usaha Negara Nomor:45/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2006 (terfampir) ; Bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.2418/Pid.B
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
999 — 95
tanggal 13 November2000 yang dikutip dalam Halaman 43, Putusan PerkaraNomor: 04/G/2016/PTUN.SRG tanggal 10 Mei 2016(fotokopi sesuai fotokopi)Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 345/K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RINomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 296/K/TUN/1999tanggal 3 Desember 2008 yang dikutip dalam Halaman43, Putusan Perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.SRGtanggal 10 Mei 2016 (fotokopi sesuai fotokopi)Putusan Nomor: 102/G/2018/PTUN.SBY
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
432 — 1446
Terkait dengan unsur kepentingan sesesorang atau badan hukumperdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara,yurisprudensi antara lain menyatakan :1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkandengan putusan Mahkamah Agung nomor 207 K/TUN/2009 tanggal04 Agustus 2011, menyatakan :Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuanPasal 53 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahanatas UndangUndang No. 5 Tahun
139 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak melaluiPTUN, tetapi melalui peradilan umum (Indroharto dalam bukunya, UsahaMemahami Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm 117);Terkait dengan hal ini tidak ada salahnya kita melihat Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 April 1992 Nomor: 20/TUN/1991/PTUN.SBY menyatakan bahwa gugatan tidak diterimadengan pertimbangan hukum Keputusan Bupati Kepala DaerahKabupaten
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
250 — 111
Menyatakan perkara nebis in idem terhadap Perkara Nomor : 09/P/PW/2018/PTUN.SBY yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 20183. Membebaskan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak dari dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.5.
Menyatakan perkara Nebis in idem terhadap Perkara No 09 / P / PW / 2018 /PTUN.SBY yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2018;3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan terhitung sejak diucapkan putusan ini;5. Menyatakan bahwa penyitaan atas dokumen 1 (satu) buah sertifikat Hak MilikNomor: 2063 Kelurahan Tompokersan Kecamatan/Kabupaten Lumajang An.
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
3057 — 4653
Putusan PTUN Surabaya Nomor: 97/G.TUN/PTUN.SBY tanggal 1Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor:207K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011;b. Putusan TUN Jakarta Nomor: 12/G/2009/PTUNJKT tanggal 30 April2009; danc.
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
152 — 98
PTUN.SBY tertanggal 9 Pebruari 2017 Jo Putusan MahkamahAgung (MA) RI di Jakarta Register No. 302 K/TUN/2017tertanggal 01 Agustus 2017 dan telah mempunyai putusanyang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) .2) Bahwa dengan merujuk dan mendasarkan pada perkara diPengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Denpasar tersebutmengenai obyek perkara yang sama tercantum menjadi satukesatuan didalam Akta Kuasa No. 07 tertanggal 4 Februari 1997dan identik dengan gugatan perkara a quo, dimana dalamperkara di