/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di ProvinsiDan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBNP untuk tugaspembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasibagi kesinambungan program antara pusat dengan

Full Automatic chemistry 1 574.200.000 574.200.000AnalyzerECT with monitor 1 410.371.830 410.371.830Anasthesi Machine 1 869.022.000 869.022.000Tracheostomy 1 29.076.300 29.076.300Laparastomy Set 1 41.926.500 41.926.500Operating Lamp 2 514.800.000 1.029.600.000Total 11.858.129.453 19.762.061.000 Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat Jendral KementerianKesehatan RI Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal :Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor271/Menkes/SK

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :Halaman 41 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten

H.Yuendri lrawanto,M.Kes., tetap ditahan;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsenitrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggalHalaman

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

BAYONG Bin EDYSUPRIADI, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan :BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok dan BB4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAYONG Bin EDYSUPRIADI,Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntingrokok dan BB 4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa

keseluruhan irisan daun 0,020065 gramyang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, BB 4853/2019/ NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) lining rokokberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,05865 gram yang disimpandi dalam bungkus rokok Esse Change, dan Setelah dilakukan pemeriksaanDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalah mengandungsenyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes

Lab : 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25 SeptemberDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalahmengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/12/IX/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa tanggal 10

Lab: 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25September 2019 Disimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokokadalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TestUrinalisis Narkotika Nomor : Rik/12/1X/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa

250 (duaratuslimapuluh) obat carnophen zenith yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa:Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

Rta Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,lzin Praktik danjin kerja Tenaga Kefarmasian; 222222 = Bahwa AHLI menerangkan untuk

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VHI/2010yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakatdalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untukmemperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi, namun kenyataannya barangbarang Kosmetika yang dijual terdakwa di Toko Fadly tersebut tidak terdaftar diBadan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya.Perbuatan Terdakwa EIKMAN EFFENDIdiatur dan diancam

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VHI/2010yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakatdalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untukmemperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi, namun kenyataannya barangHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Mshbarang Kosmetika yang dijual terdakwa di Toko Fadly tersebut tidak terdaftar diBadan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya

MalukuTengah tidak memiliki Nomor Izin Edar pada labelnyaatau kemasannya.Selain itu kosmetikaa tersebut telah lama menjadi objek pengawasanBalai POM di seluruh Indonesia sehingga sangat mudah bagi kamiselaku petugas pengawas untuk mengenalinya.Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri KesehatanNomor : 1176/Menkes/PER/VIII/2010 bahwa setiap kosmetika yangberedar harus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yangdimaksud berupa nomor Notifikasi.

Selain itu kosmetikaa tersebut telah lama menjadi objekpengawasan Balai POM di seluruh Indonesia sehingga sangat mudah bagikami selaku petugas pengawas untuk mengenalinya.Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :1176 / Menkes / PER / VIII / 2010, bahwa setiap kosmetika yang beredarharus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yang dimaksudberupa nomor Notifikasi.

Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai Peraturan Menteri Kesehatanan Nomor :1176 / Menkes / PER / VIII / 2010 bahwa setiap kosmetika yang beredarHalaman 17 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Mshharus mendapat izin edar dari Badan POM RI, Izin edar yang dimaksudberupa Nomor Notifikasi. Hal ini merupakan peraturan pelaksanaan dariUndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1)disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar.

Namun demikian seharusnya OditurMiliter menyadari jika pemeriksaan yang dilakukan oleh instansitersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentangpenunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan, dengan demikian maka hasil tes urine tidak dapatdigunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.Penasihat

para Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwakemudian Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa danberpendapat semua unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkandengan analisa yuridis sebagai berikut:1) Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh Staf inel Kodim0820 Probolinggo dengan melibatkan Urdokkes PolresProbolinggo telah menyimpangi Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

,Apt, akan tetapi oleh OditurMiliter surat tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam suratdakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Balai LaboratoriumNarkoba Badan Narkotika Nasional adalah merupakan salah satu lembagayang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,oleh karena itu walaupun Oditur Militer tidak

Terdakwa Serka Umar Faruk dariUrusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Probolinggo KotaNomor SKN/01/1/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 tersebutdibuat oleh lembaga yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasilpemeriksaanya bertentangan/tidak bersesuaian denganHal.20 dari 34 hal.

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bukti suratberupa surat keterangan narkoba dari Urdokkes Polres Probolinggotidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010tidak dikenal Perpanjangan Izin Operasional Sementara ;9.

Bahwa Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu diduga tidak memiliki11.12.izin UndangUndang Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Izin Penggunaan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha, karenakediaman Penggugat berbatasan langsung dengan Rumah Sakit UmumTiara Sella Bengkulu tidak pernah diberitahu dan diikutsertakan dalamproses pembuatan izin tersebut ;Bahwa butir 9 dan 10 di atas berdasarkan huruf B Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010, merupakanpersyaratan untuk

24 pcs77 Krim Mei Yung Super Kosmetik TIE 115 pcs78 Spesial Meiyung krim Kosmetik TIE 144 pcs79 PONDS komplit Kosmetik TIE 4 pcs80 Garnier maskara Kosmetik TIE 2 pcs81 Loreal maskara Kosmetik TIE 1 pcs82 Temulawak maskara Kosmetik TIE 1 pcs Bahwa benar Kosmetika tanpa izin edar (TIE) tidak bolehdiperjualbelikan halinimelanggar Undangundang Nomor: 36 tahun2009 tentangKesehatan;Bahwa TOKO KHARISMA telahmelakukan peredaran produk kosmetikatanpa nomor izin edarBerdasarkanPasaliayat4PermenkesNo.II76/MENKES

Aptyang telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja pada Badan POM RI sejak tahun 1994 dan mulaibekerja sebagai Staf Pemeriksa pada BBPOM Banda Aceh sejak tahun2004 sampai dengan sekarang ; Bahwa Ahli pernah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain PelatihanInspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik, Pelatihan Pengujian Obat danMakanan, dan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik ; Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.I176/Menkes

/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakanHalaman 32 dari 66 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN Birpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaikibau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisibaik ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl =Nomor445/MENKES/ PER

Waspada apabila produkmengandungunsurberbahaya yang dapat mem bahayakantubuhkita ;Bahwa yangdimaksuddenganmengedarkanyaitu:berdasarkanpasallangka4Permenkes No 220/ Menkes/ Per/IX/76 tentang produksidan peredarankosmetika dan alat kesehatan :Mengedarkan adalah menjual menyajikanditempatpenjualan,menyerahkan, memiliki atau mempunyaipersed iaan d itempat penjualan ,dalam salon kosmeti k, di pabrikyang memproduksi, diruang perusahaanlain dari pada yangtersebut diatas, dihalaman , dalam kenderaan, kapaludara

/Per / VIIV2010tentang NotifikasikKosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organ genitalbagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan,mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaikibau badan,melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor445/MENKES/ PER/W/1998tentang bahan, zat warna, substratum, zatpengawet

Xiu Xiu Makeup Kotak 6 Tanpa Izin EdarKit Bahwa sebelum beredar kosmetikkosmetik tersebut harus mendapatkan nomorizin edar dan menurut Permenkes No.1176/Menkes /Per/ VIII /2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dapat dilihat pada etiketdan atau kemasannya yang tidak mencantumkan nomor izin edar dan atau nomornotifikasi dan atau nama pabrik dan alamat dan atau nama inportir/distributor

sarana distribusi / pengecer.e Bahwa menurut Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.e Bahwa kosmetika termasuk dalam produk sediaan farmasi.e Bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurut Pasal 106Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No.Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Mtw.1176/Menkes

/Per/VII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa menurut Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi,Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan dibagian luar tubuh manusia atau gigi atau mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.Bahwa barang bukti berupa :ab2 (dua) pot Qianyan

Bleaching Cream (paket @ 2 pot) ;e 12 (dua belas) pot Citra Day & Whitening Cream ;e 6 (enam) kotak Xiuxiu Make Up Kit.Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurutPasal 106 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No. 1176/Menkes

dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talaksatu. bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT);3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundanganyang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Siupil telah menyertakan Surat Izin Cerai dari Menteri Kesehatan RIdengan Nomor 171/MENKES

Soeharso Surakarta) telah mendapat Surat Izin Untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang in casuMenteri Kesehatan RI, Nomor 171/MENKES/R/SK/IV/2013 tanggal 16 April2013, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah menerangkan tempat tinggal ataudomisili Penggugat dan ternyata Penggugat tinggal di Sumber, Banjarsari,Surakarta yang termasuk

BARUS SH. e Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;e Saksi menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasiobat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki jin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasiyang diberikan oleh KOMNASPOSJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaandan

pemeriksaanlaboratoriumkriminalistik........24 kriminalistik no.LAB: 4869/NOF/2012 tanggal 10 juli 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; e Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut permenkes RI no.949/Menkes

izin dari pemerintah sesuai denganperundang undangan yang berlaku ; e Menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat iine Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ; e Berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Jarno bin Maslikan sebelumnyatelah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadari ataumengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkanadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan,

Memble selaku pemilik uang yang telahditerima oleh terdakwa sebelumnya yakni uang sebesar Rp. 20.000, , makamenurut hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yangdimaksud dan diatus dalam permenkes RI no.949/Menkes/Per/VI/2000pasal 1 ayat (13) ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwaunsur ke 2 yakni : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terbukti secara

. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 87Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unr(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika;e Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual

LAB. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 87(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unrperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika;e Bahwa benar terdakwa menanam, memelihara, memiliki

LAB. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 87(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unrperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakanalat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 966/NNF/2018, tanggal 14 Mei 2018, Puslabfor Bareskrim PolriLaboratorium Forensik Cabang Semarang, dalam kesimpulannya menyatakan :BB1987/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dalamPeraturan Menkes

Lab : 966/NNF/2017, tanggal 14 Mei 2018, ternyatairisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis ABFUBINACA;Menimbang, bahwa terhadap senyawa sintesis ABFUBINACA yangterkandung didalam tembakau gorilla yang dibawa oleh terdakwa, jikadihubungkan dengan penggolongan Narkotika yang disebutkan dalamPeraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah termasuk Narkotika Golongan

nama M Surya Puspito Ajie alias Pito, dengankesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan :1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 81Peraturan Menkes

namaTerdakwa M Surya Puspito Ajie alias Pito,dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan:1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 81 Peraturan Menkes

dari Polda Jateng dan setelah dilakukanpenggeledahan di mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh TerdakwaHalaman 10 dari 13, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PT SMGditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi 10 (Sepuluh) butir pil warnahijau muda dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi pecahan pil warnahijau muda;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikternyata pil warna hijau tersebut mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 81 Peraturan Menkes

Nomor : 194/Menkes/SK/V/2012 tanggal15 Juni 2012, tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap contoh barang dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis dan spektrofotometri dan mikroskopik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Pemerian : Daundaun kering disertai biji dan batang, tidak berbau ;2.

No. 419tanggal 22 Desember 1949 obat obatan yang tidak digunakan untukkeperluan tehnik yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain lainnya;Bahwa pengertian dari mengedarkan sediaan farmasi dan arti dari SediaanFarmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan danatau baku standardnya adalah : memproduksi adalah membuat sediaanfarmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik ) yangditetapbkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun perpindahantanganan harus sesuai peraturan Menkes.

;Efek yang merusak dan mengganggu pada orang yang bersangkutan danmasyarakat.Dan yang tidak memenuhi Standard dan atau persyaratan yang ditentukanbaik persyaratan produksi, persyaratan dosis, kwalitas bahan, persyaratanperedaran yang ditetapkan oleh peraturan Menkes.

sebanyak 169 (seratusenampuluh sembilan) butir, yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa: Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

Rtasyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentangRegistrasi,lzin Praktik dan Ijin kerja Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanyaboleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,tokoobat berijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

penandaanZenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positif mengandungParacetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

ijin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

laboratoriumForensik cabang Surabaya.Bahwa terdakwa tidak mempunyai jjin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

Muntahmuntah, mulut berbusa, pingsan dan jugamengakibatkan kematian; Bahwa jenisjenis obat yang boleh beredar diatur dalam PeraturanMenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000,tentang Registrasi Obat Jadi; Bahwa efek lain bagi kesehatan manusia adalah menimbulkanhalusinasi (kayalan), membuat gantuk dan ada efeknya pil/ obatproduksi lama dengan produksi baru, produksi yang lama kasiat obattersebut sudah menurun, sedangan oabat produksi yang masih kasiataobat masih sempurna; Bahwa

laboratoriumForensik cabang Surabaya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

Surabaya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa jugabukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyaikeahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat kerastersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian di toko obat RASI yaitumenyimpan, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat kerasmenurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002tentang Toko Obat Berizin sebagaimana keterangan UJI SUKMAWATI, S.Si,Apt/Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak.moon Perbuatan terdakwa MARTINA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 198 Jo.

Nomor 419 tanggal22 Desember 1949, Pasal 1 (satu) menerangkan yaitu obatobat keras adalahobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyaikhasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlaintuobuh manusia, menurut ketentuan pada pasal (dua), dan pada kemasandiberikan tanda khusus dengan lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K;Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Toko Obat Berizin hanya dapat meyimpan, menjual

berakibatterhadap resiko kesehatan terganggunya fungsi ginjal;Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PNSagBahwa sediaan farmasi jenis obat keras hanya dapat dijual dan ataudiperdagangkan pada sarana apotik yang mempunyai penanggung jawabseorang apoteker dan pemberian kepada masyarakat hanya berdasarkan resepdokter;Bahwa Toko Obat RASI tidak dapat menyimpan, mendistribusikan dan ataumenjual sediaan farmasi jenis obat keras kepada masyarakat menurut KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES

linting tembakau gorila dan 1(satu) puntung tembakau gorila yang mengaku asalnya juga membeli dari Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadapbarang bukti : BB 4734/2019/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisiirisan daun dengan berat bersih 0,02958 gram disimpulkan Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUQROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

) linting tembakau gorila dan 1(satu) puntung tembakau gorila yang mengaku asalnya membeli dari Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadapbarang bukti : BB 4734/2019/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisiirisan daun dengan berat bersin 0,02958 gram disimpulkan Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

gorila yang mengaku asalnya membeli dari Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadapbarang bukti : BB 4734/2019/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisiHalaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.SUS Anak/2020/PT YYKirisan daun dengan berat bersih 0,02958 gram disimpulkan Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Surat hasil urine tersebut bertentangandengan Skep Menkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksaan Narkoba yanglebih kompeten. Pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tidakberdasarkan laporan polisi secara resmi namun atas permintaan pribadipenyidik. Dengan demikian barang bukti surat hasil test urine tersebuttidak sah. Terdakwa juga tidak mengisi buku tamu dan tidak dilakukandi Laboratorium yang sah.

Dalam perkara ini hanya didapat (satu) alat bukti dan itupunoleh Penasehat hukum dianggap tidak sah karena tidak diterbitkan olehLaboratorium yang berkompeten sebagaimana Skep Menkes Nomor : 522tahun 2008. Majelis Hakim berpendapat Surat BNN Garut Nomor : B/74/II/2014/BNNK tanggal 21 Februari 2014 telah dianulir dengan Surat BNNKGarut Nomor : B/57/Il/K/TU.00/2015/BNNK tanggal 27 Maret 2015 sebagaialat bukti.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RINo.194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15 juni 2012 telah ditunjukkhusus Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropikayang Pro justitia untuk kepentingan pembuktian di Pengadilandilengkapi persyaratanpersyaratan tertentu dalam hal ini, baikpengambilan sampel urine, darah dan lain sebagainya dandituangkan dalam berita cara pengujian, hasil scerening, dan lainlaindan ternyata Tim Kesehatan Denkesyah Korem yang dipimpin olehDandenkesyah yang memeriksa

Selanjutnya perkara Terdakwadilimpahkan ke Penyidik Pom namun Penyidik Pom tidak melakukanpemeriksaan ulang urine ataupun melegalisasi hasil pemeriksaanurine Terdakwa dari Rumkitoan 01.04.02 Korem 023/BS keLaboratorium / Lembaga atau Instansi yang dirujuk berdasarkanKepmenkes No.194/Menkes/SKVV2012 tanggal 15 Juni 2012 yakniBNNK Tapsel.

Dalam perkara aquo pemeriksaan urine tidak dilakukan ataspermintaan penyidik Pom melainkan pemeriksaan urine Terdakwaberdasarkan hasil screening tes dari Rumkitoan 01.04.02 SibolgaNomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang NotabeneRumkitoban 01.04.02 Sibolga tidak termasuk didalam Kepmenkes RINomor 194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 yang telahmenunjuk secara limitatif Rumah Sakit dan Dinkes yang diberikanwewenang untuk melakukan pemeriksaan urine dan sampel darahbagi pengguna Narkotika

sehubungan dengan pimpinanTNI telah nyatanyata memerintahkan dan melarang Prajurit TNImendekati Narkotika maka terhadap diri Terdakwa walaupun terdapatkekuranglengkapan dan kekurangsempurnaan' berkas perkaraharuslah tetap dihukum, kemudian syarat dan ketentuan untuk dapatmenyatakan Terdakwa bersalah harus pula di penuhi, terutama untukdapat menyatakan urine Terdakwa mengandung Amphetamine danmetamphetamine harus melalui uji laboratorium yang telah ditentukanoleh Keputusan Menteri Kesehatan No. 194/Menkes