Artinya, yang harus diduga oleh TERMOHONlaporan tahunan", dan bukanKASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasarPasal 66 ayat (1), adalah Direksi dan bukan perseroan;Bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkanbahwa PEMOHON' KASASI/TERMOHON telah melakukanperbuatan yang diduga melawan hukum karena tidak melakukanaudit ulang, sebagaimana keputusan hasil RUPSLB tanggal 22Oktober 2010.

Namun bunyi keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011ternyata menyebutkan "melakukan audit ulang dengan memintamanajemen perseroanmenunjuk auditor baru" dan bukan menyebutkan "melakukan auditulang dengan meminta perseroan menunjuk auditor baru".

Namun bunyikeputusan RUPSLB 22 Oktober 2011 ternyata menyebutkanmemintamanajemen perseroan melakukan tindakan hukum ...terhadap kantor RSM AAJ" dan bukan berbunyi "memintaperseroan melakukan tindakan hukum ... terhadap kantor RSMAAJ".

Namun ternyata hasilaudit untuk 2 tahun buku tersebut di dalam bukti surat T8.2 justru lebih cepat;Bahwa mengenai permohonan a quo yang diajukan pada tanggal 2 Februari2011, ternyata hari dimana permohonan diajukan adalah hari ke103 (seratustiga) terhitung sejak hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan.

audit ulangsesuai hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 atau belum.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017RUPSLB (RUPSLB tanggal 17 Maret 05).

Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon Il sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari ParaPemohon.

2010);Sehubungan dengan keabsahan RUPSLB tanggal 17 Maret 05, PNJakarta Pusat berpendapat bahwa RUPSLB yang dilaksanakan oleh ParaPemohon tersebut adalah sah menurut hukum karena telah memenuhiketentuan Anggaran Dasar dan Undangundang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

hasil RUPSLB TPI tanggal 17 Maret 2005 danturunannya, yang dalam persidangan diwakilkan kepada KuasaHukumnya: Munarman Doak & Partners;b) Berdasarkan hasil RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 danturunannya, yang dalam persidangan diwakilkan kepada KuasaHukumnya: Hotman Paris & Partners; Setelah memeriksa buktibukti, mendengar saksisaksi fakta dan keterangan ahli, makaMajelis berpendapat bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2005Halaman 32 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah dan olehkarenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagipelaksanaan tindakan hukum selanjutnya;b. Bahwa dengan demikian seolaholah ada 2 (dua) versi badanhukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17 Maret 2005 danversi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005.

Notaris di Kabupaten Bekasi untuk rencana diadakannya RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2011 ; Bahwa rencana RUPSLB segera dilaksanakan, sehingga pada tanggaltersebut telah dipersiapbkan absendi, berita acara RUPSLB, pernyataanpembagian dividen, dan sebagainya dan sesuai dengan ketentuan telahdiundang ; a. Para pemegang saham ;HaJf6 dari 103 hal. Putusan No.; 9 VIMt.G/2012/PN.JKT.PST.Bb. Komisaris, in casu Tergugat ; c. Para Direksi, in casu Penggugat bersama isteri;Hal 11 dari 103 hal.

Yahya Setiadi (sebagai undangan);Dengan agenda RUPSLB ;a. Persetujuan jual beli saham dari Tergugat kepada Tergugat Il (600 lembar saham); b. Persetujuan jual beli saham Djuliana Suganda sebanyak 300 lembarkepada sdr. Yahya Setiadi; c. Persetujuan jual beli saham dari Penggugat sebanyak 100 lembarkepada Sdr. Yahya Setiadi; d. Perubahan susunan direksi dan komisaris ; a25. Bahwa ternyata yang hadir dalam RUPSLB adalah : a.

RUPSLB dan mengatakan untuk komisaris, saya yang bertanggung jawab ...";27. Bahwa selain itu, Tergugat Ill dengan nada yang keras dan memaksa jugameminta hak dividen Tergugat dengan mengatakan bahwa saham Tergugat sebenarnya adalah milik Tergugat Ill dan isterinya Efi Supriyati, in casu Tergugat Il ;28.

Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat Ill juga telah memaksa Sar.Miko (salah satu staf Perseroan) yang hadir dalam RUPSLB) untukmenandatangani surat atas nama Tergugat , selain itu Tergugat Ill jugamenandatangani dokumen RUPSLB, daftar hadir dan serah teri.na deviden atas nama Tergugat ;29. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka RUPSLB dikatakan olehHal 12 dari 103 hal. Putusan No.: 91/?

49.Bahwa ketika Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang sahamdan Direktur Utama Perseroan hendak memenuhi undangan RUPSLB,ternyata Penggugat tidak diijinkan masuk dan kantor berada dalam posisiterkunci. Sehingga Penggugat dan isteri Penggugat baik dalam kedudukansebagai pemegang saham dan dewan direksi tidak diberikan kesempatanmenjelaskan duduk masalah dalam RUPSLB ; Hal 20 dari 103 hal.

GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

Emrindo untukmelakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari terhitung sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cqMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan a quo dengan agendapersetujuan pengalihan/ penjualan aset Perseroan;4.

Terdapat Kekhilafan Judex Facti Dalam Pertimbangan TerkaitPermintaan Dilaksanakannya RUPSLB;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 Putusanhalaman 15 yang menyebut bahwa:Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT.

Permohonan RUPS a quo adalah untuk pelaksanaan RUPSLB ke3pada PT. Emrindo selaku pemilik asset jaminan yang hendak dijual,sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur,komisaris, maupun pemegang saham dari PT. EMR Indonesia yangHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2917 K/Pdt/2016adalah subjek badan hukum perseroan yang berbeda dari materipermohonan;2. Jika pun yang dimaksud oleh Judex Facti sebagai PT. EMR Indonesiaadalah PT.

Emrindo, maka syarat adanya permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon selaku Komisarisdisampaikan kepada Termohon Il yang saat itu berada di penjaraakibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkankeuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengankeadaan Termohon Il yang saat itu masih menjabat sebagai Direkturberhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraanRUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon yang

Penambahan Agenda RapatPara Pemegang Saham (RUPSLB Ke1) PT. Simasindo Intitama sesuaiPermintaan PT. Berkat Efek Indocapital 2. Permintaan untuk dilaksanakannyaRUPSLB Ke2 PT. Simasindo Intitama ;Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, TERMOHON kembali menyuratiPEMOHON, TERMOHON Il, TERMOHON Ill dengan tembusan DewanKomisaris PT. Simasindo Intitama Perihal : Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke1 & RUPSLB Ke2 PT.

Penambahanagenda RUPSLB 1 PT. Simasindo Intitama sesuai permintaan PT. Berkat EfekHal. 46 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt. Sel.Indocapital, 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB ke2 PT.Simasindo Intitama, bukti T.I6, sesuai dengan aslinya ;7. Surat dari Termohon (PT. Simasindo Intitama) kepada Termohon Il,Termohon Ill dan Pemohon, tertanggal 13 Desember 2018, perihal : UsulanPelaksanaan RUPSLB Ke2 PT. Simasindo Intitama, bukti T.l7, sesuaidengan aslinya;8.

Sel.Negeri Jakarta Selatan dengan surat permohonan sebagaimana dalam bukti P6yang berupa Permohonan Penetapan Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT.

Simasindo Intitama), tertanggal 7 Desember 2018, perihal : 1.Penambahan agenda RUPSLB 1 PT. Simasindo Intitama sesuai permintaan PT.Berkat Efek Indocapital, 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB ke2 PT.Simasindo Intitama ;Menimbang, bahwa Termohon telah menjanjikan kepada pemegangsahamnya akan menyelenggarakan RUPSLB Ke1 pada 19 Desember 2018, danRUPSLB Ke2 pada minggu kedua Januari 2019 sebagaimana termuat dalam buktiT.I7 yang berupa Surat dari Termohon (PT.

Simasindo Intitama) kepadaTermohon Il, Termohon Ill dan Pemohon, tertanggal 13 Desember 2018, perihal :Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke2 PT. Simasindo Intitama, namun nyatanyaHal. 53 dari 56 hal.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS+RUPSLB

; ataukehilangan 86,42% hak suara saham diRUPS+RUPSLB PT SACNUSANTARA /TERGUGAT III:Bahwa tetapi sejak Rudy Max Gustav Schulz wafat antara para ahli waristidak pernah akur, sehingga sejak pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997mengakibatkan Para Ahli Waris tidak dapat menunjuk seorang wakilnyamewakili pemegang saham 86,42% atas nama Rudy Max Gustav Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara

saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB

., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB

Hardlent Medika Husada yang bergerak dalam bidangPenyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJKM) telahmendapatkan izin operasional dari Menteri Kesehatan RI berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI/1997 tanggal 20 November1997;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTHardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapatadalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 dengan terpaksaPenggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapatadalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husadatidak dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan kedalam perseroan dan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai KomisarisUtama dan Komisaris tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Hardlent Medika Husada,sehingga segala perbuatan hukum terkait dengan pelaksanaaan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS lainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

Rencana Pembubaran PT PGA oleh Tergugat dan Tergugat II dalamforum RUPSLB PT PGA dan permohonan penetapan kuorum RUPSLBdi Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Bahwa rencana Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan RUPSLB PTPGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGA adalah merupakanhak dari Tergugat dan Tergugat Il yang diatur oleh undangundang.; Bahwa RUPSLB PT PGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGAtersebut di atas belum dapat dilaksanakan karena tidak

memenuhi kuorumrapat sesuai undangundang yang berlaku, sehingga tidak terbukti Tergugat dan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukum.; Bahwa sesuai dengan undangundang yang berlaku, agar mencapai kuorumRUPSLB PT PGA, Tergugat dan Tergugat Il harus mengajukanPermohonanPenetapan Kuorum RUPSLB ke Pengadilan Negeri JakartaBaratyang wilayahnya meliputi alamat atau domisili PT PGA.; Bahwa Para Tergugat dan Tergugat Il kemudian mengajukanpermohonanpenetapan RUPSLB dengan agenda Pembubaran PT.

Agenda RUPSLB tersebut diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2015, sekitar pukul 1.00PM WIB, bertempat di Kantor Notaris Soehendro Gautama, S.H., Batam.Namun demikian Termohon sebagai Komisaris dan sekaligus pemegangsaham 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham perseroan tidak menghadiriundangan tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

dalam kedudukannya sebagai Direkturdalam perkara Permohonan perkara a quo, oleh Pemohon Kasasi melaluiMemori Kasasi ini sengaja menyorotinya secara lebih mendalam,diantaranya pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriBatam dalam putusan perkara a quo pada halaman 19 alinea 3 sebahagianyang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan alat bukti surat T7, T8 serta keterangan saksi Suryawantelah ternyata, bahwa sebelum diselenggarakan RUPSLB

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pemberhentian Pemohon Kasasisebagai Direktur perseroan PT EMR Indonesia sebagaimanapertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Batam halaman 19 alenia 3sebahagian yang berbunyi sebagai berikut:beees dan oleh karenanya pula pemberhentian Pemohon sebagai DirekturPT EMR Indonesia melalui forum RUPSLB yang diselenggarakan olehTermohon sebagai Komisaris PT EMR Indonesia, meskipun tanpadidahului adanya agenda pembelaan diri dari Pemohon sebagai DirekturPT EMR Indonesia, tetap

), sesuai agenda pada dokumen (vide bukti P1, P2/T2, T3);Bahwa Panggilan untuk RUPSLB ditolak semuanya oleh Termohon Kasasiatas alasan adanya penyelewengan dana dalam kewenangan Penyidik,serta menggunakan alasan adanya agenda pembubaran perusahaan (videbukti T4).

Nomor 2277 K/Pdt/201610.11.kesepakatan Rapat Pemegang Saham tertanggal 22 September 2014sesuai bukti P3/T1 dan atau ketentuan mengenai RUPS yang di aturdalam Undang Undang Perusahaan Bab V Undang Undang PT Nomor40 tahun 2007 serta Anggaran Dasar Perusahaan PT EMR Indonesiasebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 3 April 2006Notaris Soehendro Gautama;Bahwa penolakan Termohon Kasasi untuk diselenggarakannya RUPSLB yang dengan tegas salah satu alasannya adalah terkait LaporanPenyelewengan Dana

Sp.i.Bahwa, sebelum mengajukan perkara a quo, PARA PENGGUGATpernah mengajukan Permohonan Penetapan Ijin RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Riung Bandung PermaiHal 15 dari 37 halaman putusan PT. Bandung No. 290/PDT/2019/PT.BDGdi Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung, sebagaimanaPENETAPAN Nomor : 324/PDT/P/2017/PN.BDG, tertanggal 1Agustus 2017 Jo.

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karena itupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.Oleh karena itu, PENGGUGAT Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII danPENGGUGAT XIII tidak memiliki kewenangan hukum/kedudukanhukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan dalam

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaitupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.Untuk itu, PARA PENGGUGAT tidak berhak mengetahui dan tidak perluada pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan dari Perseroankepada PARA PENGGUGAT.Bahwa, Jawaban atas dalil Gugatan

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaituHal 28 dari 37 halaman putusan PT.

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaitupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.16.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010;----------------------------------- Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

Dengan tetap dilaksanakannya RUPSLB tersebut dan tanpa adanya pembelaan dariPenggugat selaku Direktur Utama P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.USI ) adalah merupakan suatu tindakan kesewenang wenangan yang dilakukan olehTergugat I dan Tergugat13.

.;14 Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II sangat bertentangan denganUndangUndang tentang Perseroan Terbatas, oleh karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB dan langsung melakukanPerubahan Susunan Pengurus P.T.

USI Nomor :14, tanggal 28 April 2010.3 Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (OnrechmatigeMenyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMASINDONESIA ( P.T.

Pada tanggal 8 September 2011 telah diselenggarakan RUPSLB bertempat diLokasi Perusahaan,, yaitu di JI.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010; e Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawane Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantorP.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

RAYMOND MONTERIE pada TURUT TERGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh lIrawan, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya menetapkan perubahan susunan pemegang sahammenjadi sebagai berikut: No Nama Pemegang Jmlh Nominal Persen1.

TRI HERNINIK SUKOWATI 4% JUMLAH TOTAL 100 % 52.Bahwa adapun susunan pengurus perseoan berdasarkan Akta PernyataanPenegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUTTERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2016 adalah:Hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI53.54. Komisaris Utama : Tn. Bambang Irawan Judokusumo; Komisaris : Tn. TB Okkie A. Tirta Monterie; Direktur Utama : Ny.

Maka, GugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak;Bahwa sehubungan dengan tindakan perseroan TURUT TERGUGATdicatatkan ke hadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn., Notaris di Surabayaberdasarkan Akta Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan KembaliKeputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus2016, kemudian perbuatan mana harus telah mendapatkan persetujuanpemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Raymond Monterie meninggal dalam keadaan memelukagama Islam dan telah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, Jawa Timur;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn.

Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) PT. Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaisaat ini berjumlah Rp. 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh saturidu rupiah);5.

IBRAHIM HASAN PglIBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 3 Menetapkan barang bukti berupa :e Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;e Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir ;e Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;e Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;e Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

• 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
• 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokan dengan aslinya.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnen naan Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanseluruh dokumendokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kuncikantor PT.

Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebuttelah dijawab oleh Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI denganmenyatakan tidak menyetujui halhal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRIselaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukansehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnan nena Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanHal9 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIseluruh dokumendokumen asli PT.

Stempel PerseroanDisita dari NORMAN : 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT.SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No.020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015. 1( satu) Bendel Salinan AKTA PERYATANKEPUTUSAN RAPAT PT.

Tanggal 30 April2015 Oleh Pemohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi Dan KeliruDalam Penerapan Hukum.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat banding telah mengabaikan faktaperistiwa yang menjadi penyebab diadakannya RUPSLB tanggal 30 April2015 adalah sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat hal yang melatar belakangi diadakannya RUPSLB olehDewan Komisaris PT. Fortune Forest pada tanggal 30 April 2015 yangpada waktu itu di duduki oleh Tn. Shen Wei sebagai Komisaris Utama(Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) dan Tn.

Fortune Forest Pasal 9 ayat (4) maka pelaksanaan RUPS/RUPSLB telah sesuai dengan mekanisme yang ada Atas hal tersebutPemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat IIl dan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan penerapan aturanperseroan berdasarkan pada ketentuanketentuan Pasal tersebut di atas.Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat Pertamadan diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat banding yaitu mengenaiperubahan jajaran direktur maupun komisaris adalah merubah

Fortune Forest adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat serta sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, sebab pelaksanaan RUPSLB aquotelah memenuhi quorum 50+1 karena ini merupakan perubahansusunan Komisaris dan Direksi bukan perubahan atas Anggaran DasarPT. Fortune Forest yang mensyaratkan pemenuhan quorum 2/3.Pemenuhan atas quorum %0+1 berasal dari kKepemilikan saham dalamPT.

Fortune Forest adalah 46 % milik Para Penggugat (Para TermohonKasasi) dan 54 % milik Tergugat II (Turut Termohon Kasasi/TurutTerbanding) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi I/Pembanding ) dengandemikian RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas peletakan sita ternadap aset PT.Fortune Forest sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, yangdilakukan oleh Judex Facti pada tingkat pertama adalah tindakan yangkeliru dalam

,Notaris di Bengkulu.3. 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.Vikri AbadiGroup Pemberhentian YosepFaizal dalam jabatannya sebagaihalaman 1 dari 67 putusan nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PT BGLDirektur V Perseroan, DeniYohanes,SH., Notaris di Bengkulu.4. 04 tanggal 01 Maret 2016 AktaPernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.Vikri Abadi Grouppersetujuaan mengangkat pengurusatau

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal,Deni Yohanes,SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29Januari 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

VikriAbadi Group nomor: 33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 10 Januari 2017 yangkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 22 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dihadapan MadsariMuslim, SH, M.Kn Notaris di Blora, adalah perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan (RUPSLB) tertanggal 10 Januari 2017 yang kemudiandituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dinadapan Madsari Muslim, SH,M.Kn Notaris di Blora, serta setiap dan seluruh rapat pemegang sahamtermasuk perubahan anggaran dasar PT Asmoro Jati Subur, dalambentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 10 Januari2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;4.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla., tanggal 14 Desember2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuksebagian;Menyatakan Perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensidan Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dalampenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Menyatakan Perbuatan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Ilsemula Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi II/PenggugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Para Pembanding dalampenyelenggaraan Rapat U mum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perbuatan Melawan Hukum.4.