Ditemukan 4884 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : njoo nop njo noor nope njon njap njok noop
Penelusuran terkait : Njop pbb
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 531
  • Ada tiga harga pembebasan tanah yangdipaparkan yaitu harga berdasarkan NJOP, harga pasaran dan satu lagisaksi lupa.
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama
Register : 02-10-2018 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 11
  • Bahwa nilai yang telah ditentukan oleh Penggugat tersebuttidak mempunyai dasar penilaian dikarenakan Penggugat hanyamemperkirakan sendiri nilainilai atas obyek tersebut tanpamempunyai dasar perhitungan seperti Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)terhadap obyek tanah dan bangunan dan juga tidak menggunakanlembaga appraisal independent resmi yang dapatmenghitung/memperkirakan/menaksir obyek yang disebutkanPenggugat sebagai harta bersama selain itu Penggugat juga tidakmemperhitungkan nilai sisa pinjaman yang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Juni 2015 — IWAN SETIAWAN Bin HAK. DAHLAN
150 — 13
  • nonfinansial menyangkut kepemilikan rekening di Bank;e Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait denganrencana permohonan pembiayaan tersebut;e Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah;e Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecekkebenaran data jaminan atau agunan fisik;e Melakukan penggambaran denah lokasi jaminan;e Melakukan taksiran jaminan dan pengambilan jenis dan fotobarang jaminan;e Mengumpulkan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB(Sertifikat Hak Guna Bangunan) harus ada NJOP
    nonfinansial menyangkut kepemilikan rekening di Bank;e Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait denganrencana permohonan pembiayaan tersebut;e Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah;e Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecekkebenaran data jaminan atau agunan fisik;e Melakukan penggambaran denah lokasi jaminan;e = Melakukan taksiran jaminan dan pengambilan jenis dan fotobarang jaminan;e Mengumpulkan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB(Sertifikat Hak Guna Bangunan) harus ada NJOP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 93 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Sby
Tanggal 26 Oktober 2015 — SUTIKNO ; PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO ;
115 — 33
  • Sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menyatakan bahwa :Ayat (1), Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukanuntuk kepentingan umum.Ayat (2),Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yangmengntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 04-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/MIL/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — AGUS WORO
101 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • x Rp128.000,00 (NJOP) x masa sewa 20 tahun oleh para penyewakios, telah tidak terjadi dengan adanya serah terima asset berupa lahan danbangunan pasar Gayamprit beserta sarana pendukungnya in casu sepenuhnyakepada pihak Negara cq. Kodim 0723/Klaten yang dituangkan di dalam BeritaAcara serah terima asset dan lahan tersebut dari pihak Developer/CV.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 8 Agustus 2016 — ADHAN SAAD, SIP
92 — 18
  • Surat keterangan harga tanah dari Kepala Desa.Surat keterangan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).g. Surat keterangan SPPTPBB dari Kepala Desa.h. Berita Acara pembayaran.i.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
141 — 16
  • Hal ini disadarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 Perolehan Hak atas Tanah danBangunan;Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN Mil RUMUS DASAR HUKUM Pajak Penjual (PPh) = NJOP/ Pasal4 PP Nomor 71 Tahun 2008hargajual X 5% tentang Perubahan ketiga Karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum.Atas dasar dan alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo memberikan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY,ST Alias DESSY SIWABESSY
152 — 101
  • Bahwa Mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan asramamahasiswa Bintuni tersebut yaitu Pemerintah daerah kab.Teluk Bintunimelalui Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2010 melakukan pembelian atastanah dari sdr.YACOB WATIMURY dan sdri.MARIA HATUMESENselaku pemilik tanah permintaan dari PASTOR LEWI IBORI danmahasiswa Bintuni yang ada diSorong yang kemudian dilakukanpembayaran dengan menggunakan anggaran dari Sub bagian tanahpada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Teluk Bintuni tanoa melakukanproses penilaian NJOP
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
233 — 323
  • RADEN AMASSUNGKALANG, MM yang dihdiri oleh terdakwa DANIEL AliasATENG yang mengatasnamakan dan mengaku selaku pemiliktanah 21 ha yang akan dibebaskan, bagian dari tanah yang 32 Hatersebut mengajukan penawaran secara lisan kepada Panitia hargatanahnya Rp. 25.000,/m2, namun akhirnya disepakati Panitiasebesar Rp. 8.000,/m2 dengan pertimbangan harga setempatnamun tidak berdasarkan NJOP ataupun bukti bukti lainmenyangkut harga pasaran di lokasi tanah dimaksud.4.2.3Menimbang, bahwa kemudian dalam rapat
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Pusat Koperasi Kartika “A” Bukit Barisan
Tergugat:
1.PT. POLY KENCANA RAYA
2.SANTO SUMONO
194 — 38
  • /Pdt.G/2020/PN Mdn(1) Suatu) perjanjian pada oprinsipnya diperbolehkanasalkan tidak dilarang oleh undangundang atau tidakbertentangan itikad baik, kepatutan dan kehatihatian;(2) Sesuai PKS Nomor Sper/05B/III/1993 tanggal 31Maret 1994, sewa lahan Puskopkar A Dam I/BB adalahsebesar Rp. 400.000,/Ha untuk selama 30 tahun, sehinggatotal nilai sewa dengan lahan seluas 714.90 Ha adalah285.960.000, yang dibulatkan sebesar Rp. 286.000.000,;(3) Nilai jual lahan Puskopkar A Dam I/BB seluas 714.90Ha dengan NJOP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-11-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 27 Nopember 2012 —
218 — 49
  • I One adalah sesuai dengan prosedur apraisalmenggunakan teori pendekatan, penilaian dan bisa saja terjadi perbedaan penilaian antaraapraisal satu dengan apraisal lain tergantung tanggal penilaian dan penentuan penilaian tiaptiap apraisal;Bahwa rasio perbedaan apraisal satu dengan apraisal lain 510 % ;Bahwa dalam hal perhitungan saksi tidak menghitung dengan dasar NJOP karena NJOP ituuntuk penentuan pajak dan dikeluarkan satudua tahun yang lalu;Bahwa penilaian apraisal berlaku pada saat tanggal penilaian
    I One dan sudah terselesaikan;Bahwa apraisal ada ijin khusus dari Departemen Keuangan dan apraisal punya kode etik danstandar dan tidak bisa dipengaruhi orang lain;Bahwa pada waktu saksi melakukan penilaian saat itu mesin baru proses pemasangan;Bahwa saksi dalam penilaian tanah dan bangunan, didekatnya ada rumah dan tanah yang jugadijual;Bahwa saksi menggunakan data pasar tidak dengan PBB;Bahwa saksi tidak menggunakan acuan harga NJOP;Bahwa harga tanah dan bangunan tergantung permintaan dan penawaran
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

79 — 17
  • ke2 PersetujuanPerubahan Perjanjian Kredit (PPK) Nomor (2) KDC.2011.181 tanggal 26September 2012, yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dibubuhimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P(10);Foto copy Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan PenggunaanSetasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) No.4.616/F500/SPBU/V/92 tanggal 12 Nopember 1992, yang telah dicocokan dengancopynya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P(10);Foto copy SPPT dengan NJOP
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 10-05-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN ENDE Nomor 75/Pid.B/2015/PN End
Tanggal 10 Mei 2016 — - HAJI PUA SALEH
131 — 70
  • sedang diajukan balik nama / Peralihan Hakkepada DADI SUWEDI ;Bahwa saksi pernah memanggil Saksi THEODORUS ALO alias DORUS danmenanyakan mengenai proses pemecahan sertifikat Nomor 21 tersebut, danpada waktu itu Saksi THEODORUS ALO alias DORUS mengakuikesalahannya dan sampai terjadi pemecahan menjadi 5 (lima ) orang abhliwaris sebagai pemegang hak karena ada permintaan dari Terdakwa ;Bahwa biaya pemecahan sertifikat sekitar Rp. 2.000.000, sampai dengan Rp.3.000.000,, dan ada rumusnya yaitu LUAS x NJOP
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kabupaten Labuhan Batu
2.H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
3.AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
5.NOTARIS PPAT JOHNY AGAPE LUMBAN TOBING,SH
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
2.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
107 — 15
  • Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor 973/395/DPPKAD11/2015 tertanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;Halaman 34PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rap11. Fotocopy Tanda terima berkas Nomor 27/TTB/NOTJALT/III/2015tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;12. Fotocopy Surat pemberitanuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas nama Ahmad Rinto Gunari, selanjutnya diberitanda bukti P.12;13.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Upload : 08-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 127/PDT/2020/PT.DPS
1. NI KETUT JANTUK, dk melawan 1. I WAYAN ALIT, dk
181 — 74
  • atas nama RAMIA adalah sangatlah berbeda baikluas, bentuk dan nomor NJOP tersebut serta batasbatasnya,sehingga tidak benar Para Tergugat/Para Pembanding diputus telahmelakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365KUH Perdata, seperti yang disebutkan dalam amar putusannya point 4dan oleh karenanya sangatlah tidak masuk diakal bahwa ParaTergugat/Para Pembanding dihukum untuk menyerahkan ataumengosongkan atas tanah yang ditempati Para Pembanding sendiriselama lebih dari duapuluh tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — GERSON TANUAB, S.H., atau HERSON TANUAB, S.H
101 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 833 K/Pid.Sus/2015163 Penilaian Barang Milik Negera/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendahmengunakan NJOP;Hasil penilaian Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh:a Pengelola Barang untuk Barang Milik Negarab Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik DaerahBahwapada tanggal 2 Desember 2009 PIETER ERASMUS AMALO(almarhum) dalam jabatan sebagai Kepala LPPRRI Kupang selakuKuasa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
Tanggal 20 Oktober 2017 — Drs. Syamsul Huda, MH Kejaksaan Kota Malang
74 — 70
  • Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Batu Kecamatan Junrejo mengenai Harga Perkiraan /Harga Pasaran dari Camat Kecamatan Junrejo dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga tanah 2008;3. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.02.1/13.C/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) di Lingkungan Unversitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008;4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-10-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 16 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.BIMA BRAMASTA, S.H.
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
DEBI IRAWAN, S.H Bin KAFROWI
137 — 0
  • (Asli);
  • 1 (Satu) Bundel PBB / NJOP / SPPT Perusahaan Tahun 2021 2022;
  • 1 (Satu) Lembar Peta GPS Penentuan Lokasi 2021;
  • 1 (Satu) Bundel Akta Akuisisi TBBE oleh RMK;
  • 1 (Satu) Bundel Studi Kelayakan Tambang (Revisi) PT. Truba Bara Banyu Enim Muara Enim 2015. (Copy);
  • 2 (Dua) Lembar Data Produksi Jalan Pramuka PT. Truba Bara Banyu Enim. (Copy);
  • 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan PT. Truba Bara Banyu Enim, tanggal 05 Juni 2023.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 03-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte
Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA, S.H., M.H.,
2.PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H.,
3.RACHMAT AQBAR, S.H.
4.RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H.
5.Eka Yakob Hayer, S.H.
Terdakwa:
1.YOAP SAKETA Alias OA
2.NOK FALAJAWA Alias NOK
140 — 74
  • EMPAT POETRA;
  • 2 (Dua) Lembar Dokumen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara.

    • Dikembalikan kepada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara (Dinas PMD dan Desa Tuguis).

    1. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 34/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Terdakwa : R.IRWAN GUMELAR, S.STP
Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
136 — 129
  • (asli)2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor:970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah PasarJambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah tersebut.1 (Satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogordengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18September 2014 dan daftar hadir Rapt.1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris MasalahPembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) danPeriotas Plafon APBD
    (asli)2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor:970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah PasarJambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah tersebut.1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogordengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18September 2014 dan daftar hadir Rapt.1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris MasalahPembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) danPeriotas Plafon APBD