Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.adapun berdasarkanketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010, bahwa Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputipengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannyabaik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD danpengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan BankIndonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagianatau selurunhnya

., MM. dan buktiberupa 117 (seratus tujuh belas) akad pembiayaan dari KSU BMT Syariah Mandirikepada para peternak, bahwa dana pinjaman dari LPDBKUMKM tahap I dantahap II yang benarbenar disalurkan kepada para peternak sebagaimana daftardefinitif selurunhnya hanya sebesar Rp 1.350.000.000,00;Menimbang, bahwa dengan demikian ada dana tahap dan tahap II sebesarRp 2.650.000.000,00 tersebut yang tidak disalurkan kepada UMK tetapi ternyata110tidak dikembalikan kepada pihak LPDBKUMKM melainkan justru dilaporkanseolaholah

RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,halaman 108 dari 156 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMPerkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan sesuaidengan Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh)kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Ir.PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) tersebut adalah selurunhnya untuk pengadaan pembelianfiber dengan rincian jumlah roll fiber yang dilaksanakan dalam

DATU ADAM selaku Bendahara Pengeluaran BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan tetapi seluruhsisa dana kegiatan yang saya lakukan sebesar Rp.19.926.900,(sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratusrupiah) telah saya kembalikan selurunhnya kepada Sdr.

ZalechaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal101dari125Martapura, dan menggunakan kuitansi dengan cap stempel resmi RS Ratu ZalechaMartapura dalam menerima uang jasa pemusnahan sampah medis dan tidakdimasukan kedalam Kas Pendapatan (income) RS Ratu Zalecha Martapura, atas halitu bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah, menyatakan: penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan selurunhnya

Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.73. 2280/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.73berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9040 gram.74. 2281/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.74berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8346 gram.8. 3 (tiga) dus pakan ikan arwana food (kode 21C s/d 23 C) berisi jumlahtotal selurunhnya 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tabletwarna hijau jumlah total selurunnya 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)butir tablet

delapanpuluh lima juta rupiah) ;bahwa SP2D Nomor 239/GU/SP2D/2009 tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp.1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluhlima ribuh rupiah) selurunnya sebesar Rp. 1.540.025.000,00 (satumilyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribuh rupiah) adalahuntuk bantuan sosial Bagian Kesra;bahwa SP2D Nomor 344/GU/SP2D/2009 tanggal 27 Juli 2009 sebesarRp. 1.332.695.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enamratus sembilan pulh lima ribuh rupiah) selurunhnya

Bag.delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), dan tahun 2009sebesar Rp. 78.046.290, (tujun puluh delapan juta empat puluh enam ribu duaratus sembilan puluh rupiah, atau selurunhnya sebesar Rp.313.884.002, (tigaratus tiga belas juta delapan ratus delapan ratus delapan puluh empat ribu duarupiah).Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dr.

tanggal 18 Juni 2012, dan tidaksesuai dengan dana yang sudah diterima Terdakwa, sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara;Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut belum ada dikembalikanterdakwa hingga saat ini, adapun pengembalian sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) sebagaimana keterangan terdakwa dalampersidangan, hal itu telah dikurangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan);Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan uang yang diterimanya,selurunhnya

dalilyang menyatakan Penggugat Konvensi II telah memiliki itikad burukuntuk membatalkan Aktaakta hibah tersebut adalah hal tidak benar dantidak berdasarkan fakta yang jelas dan dalil Tergugat Konvensi s/d Vyang menyatakan aktaakta hibah yang di hibahkan untuk atas namaMarwan effendi (alm) masih di pegang Penggugat Konvensi II adalahtidak benar karena bagaimana mungkin akta hibah tersebut di pegangoleh Penggugat Konvensi II sedangkan Sertifikat Hak Milik TergugatKonvensi s/d V di pegang dan di kuasai selurunhnya

Keterangan Menggarap Tanah) dan SKT (Surat Pernyataanmenguasai / menggarap tanah negara).Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tamami serta Suparto Spd.membahas pembagian lahan dan pembuataan SPT (Surat KeteranganMenggarap Tanah) yang hasilnya adalah : Terdakwa sendiri mendapat jatahlahan seluas 75 Ha, Terdakwa Tamami mendapat jatah 100 Ha, Suparto,S.Pd mendapat jatah 75 ha dan serta 6 orang anggota masyarakat (yangmerintis lahan) yaitu Agai A Dumui, Encau, Salno, Aswin, Fahrul Razi danSidang selurunhnya

yang ada,atas hal itu makaperhitungan BPKP adalah sah menurut hukum.Menimbang,bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan dari MajelisHakim yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsurunsur dalamdakwaan subsidair maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkandengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakimberpendapat tidak sependapat dengan semua pendapat Penasihat Hukumterdakwa dan terdakwa sendiri itu selurunnya sehingga Pledooi tersebutharuslah ditolak untuk selurunhnya

oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum dipertanggungjawabkan secara sah dan resmi kepada Rektor atauPenanggung Jawab, sehingga dengan belum beralihnyapertanggungjawaban terhadap jabatan (Liability Jabatan) secarahukum perkara korupsi yang diajukan oleh oleh Jaksa/PenuntutUmum bersifat "PREMATUR ;Bahwa prematurnya perkara karena dalam pertanggungjawabansecara hukum pidana menganut prinsip pertanggungjawaban pribadi(personal responsibility), oleh Karena dana hibah/bantuan beasiswatelah diserahkan selurunhnya

Nomor 165 PK/PID.SUS/2015telan diserahkan selurunhnya oleh Terdakwa adalah sebesarRp16.802.621.500,00, sedangkan dana Bantuan Beasiswa untukJalur Pengembangan Daerah (JPD) dan Program PendidikanCalon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran2009 dan 2010 yang telah diterima Terdakwa dari BiroKeistinmewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh sebesarRp16.790.077.000,00, sehingga terdapat kelebinan penarikan/pembayaran untuk pengelola program tersebut sebesarRp12.544.500,00 ;Sehingga atas pertimbangan

.), dan Desa Tungoi seluas (140H.a.) tanah selurunhnya seluas 886 H.A. di Kali Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) sama dengan uangsejumlah Rp. 31. 010. 000.000, (tia puluh satu milyar sepuluhjuta rupiah).Halaman 216 dari 233 halaman, Putusan Nomor144/PDT/2018/PT MND. Menghukum tergugat / pembanding untuk membayar ganti rug!

pelaksana, antara lain : Pengadaan Anakan Jeruk belum diserahkan kepada penerima diKecamatan Salahutu sebanyak 5200 anakan dari 9000 anakan yangseharusnya diterima oleh penerima di kecamatan salahutu, hal inidikarenakan kondisi alam dimana curah hujan yang sangat tinggimengakibatkan anakan jeruk rusak pada sekitar bulan Nopember sampaiDesember tahun 2008 kemudian kontraktor adakan kerjasama secara lisanpada tahun 2009 dengan penangkar untuk mengadakan bibit yang baru.Bahwa untuk dananya telah dicairkan selurunhnya

Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa di dalam perjanjian Kerjasama antara terdakwa ISWANDI ILYASdan saksi FERRY OKTAVIANO tersebut, dalam pasal 3 disebutkan :Ayat (1) : Pihak kedua berkewajiban untuk menjalankan project tersebutsampai dengan selesai seluruhnya sesuai spesifikasi serta jangka waktuyang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak kerja.Ayat (2) : Pihak kedua bekewajiban untuk membayar semua kewajibandan hutan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan project tersebutsampai dengan selesai selurunhnya

lima) hektar tapi Saksi tidak tahukondisi persisnya;Bahwa Saksi tidak tahu kondisi lahan tersebut sekarang;Bahwa Saksi tidak menguasai lahan lagi sejak tahun 2016 karena adaributribut persinggungan kepemilikan tanah;Halaman 24 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN RhlBahwa Saksi dan kawankawan kelompok melihat langsung ke lapangankalau anggota Terdakwa sedang melakukan pembibitan sawit;Bahwa 65 (enam puluh lima) hektar lahan milik Saksi yangbersinggungan dengan Terdakwa;Bahwa saat ini selurunhnya

YUDISTIRABORNEO MANDIRI menyerahkan kepada PPTK ;Bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut telah dibuat danditandatangani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ataufiktif, karena pada saat itu barang berupa Kapal Latih SMKN 2 Bontangtidak ada atau setidaktidaknya belum berada/belum sampai diBontang, baik Saksi ILHAM GANI, M.Pd maupun Terdakwa IDA ROYANTImaupun Saksi HASNELY HAMZAH pada saat itu selurunhnya mengetahuibahwa barang berupa kapal latin SMKN 2 Bontang, tidak ada atausetidaktidaknya

YUDISTIRABORNEO MANDIRI menyerahkan kepada PPTK ;Bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut telah dibuat danditandatangani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ataufiktif, karena pada saat itu barang berupa Kapal Latin SMKN 2 Bontangtidak ada atau setidaktidaknya belum berada/belum sampai diBontang, baik Saksi ILHAM GANI, M.Pd maupun Terdakwa IDA ROYANTImaupun Saksi HASNELY HAMZAH pada saat itu selurunhnya mengetahuibahwa barang berupa kapal latih SMKN 2 Bontang, tidak ada atausetidaktidaknya

limaribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu. sebesarRp633.395.385,00(enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluhlima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.Terdakwa SULI HANDOKO Bin SUKIR melakukan penarikan melalui Bank 9Jambi Cabang Bangko pada tanggal O05 September 2018 sebesarRp633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluhlima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan Terdakwa SULIHANDOKO Bin SUKIR menyerahkan selurunhnya

SEWO SUJANTO, DEA yang menerangkan uang Negara yangdipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkupkeuangan negara, Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undangundangno. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnyadinyatakan dalam pasal 2 huruf g.Bahwa dasar pemikiran/ filosofi pendirianBUMN oleh Negara adalah kebutuhan masyarakat terhadap layananpemerintah pada hakekatnya tidak selurunhnya dapat disediakan melaluisystem yang melibatkan lembagalembaga pemerintah