Ditemukan 5003 data
Urut Berdasarkan
Upload : 10-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN IR. NIRWAN LATF SIREGAR
39 — 19
39 — 19
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/IV2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh.
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Ade Sudrajat bin Johansyah
144 — 21
144 — 21
Bag.Keputusan Presiden , Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer(Sekmil) ;o Pegawai pada badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,Peradilan Militer , Peradilan Tata Usaha Negara )o Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI ;o Pimpinan dan pegawai dilungkungan Pemerintah DaerahPengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia
Register : 20-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 14/PID.SUS/2012/PN.MTR Tanggal 7 Februari 2013 —
51 — 22
51 — 22
;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka apakahtindakan Terdakwa DRA.HJ.HATIYATUL MALICHAH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya dalam proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram,yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
159 — 71
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
159 — 71
Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapkan Tergugat sebagai dasar Penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurutperaturan perundangundangan yang berlaku?
Putus : 01-06-2016 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 14_Pid_B_2016_PN_Sdn Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana
-MATSYAH Bin RADEN MAULANA
109 — 35
109 — 35
memasuki Yusuf (alm) yang terdapat Kapolsek Tanjung Bintangdan rombongannya, pada saat itu saya melihat sebagian besarmasyarakat yang ada disitu membawa senjata tajam, senjata api danbatu saat itu saya dapat melihat sekitar dari handpon Saudara AndiHardianto yang digunakan sebagai alat penerangan selanjutnya Saksimelihat Saudara Andi Hardianto masuk lewat pintu menemuiKapolsek dan rombongannya, adapun di dalam rumah tersebut ada 7(tujuh) orang, Kapolsek, 3 (tiga) anggota polisi dan 3 (tiga) orang sipilyang
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST Tanggal 9 Nopember 2012 —
176 — 69
176 — 69
Dan benar keempat MTC yang dicairkan dananya dan diterima olehterdakwa DHANA WIDYATMIKA tersebut adalah berasal dari beberapaMandiri Traveller Cheque yang dibeli oleh saudara Ardiansyah dan saudaraRudi Kurniawan ;Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM15831SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 Nopember 1995 dan memperoleh NomorInduk Pegawai : 19740303 199511 1 001;Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No : KEP162
Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan unsur ke1 Dakwaan KEDUAKedua Primair Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, perlu diperhatikan faktafakta sebagai berikut :a.Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :KM1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 Nopember 1995 dan memperoleh NomorInduk Pegawai : 197403031995111001 ;b.
Register : 26-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat:
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
330 — 245
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
330 — 245
Nuartha tertanggal 22 oktober 2014 yangdikuatkan oleh keterangan Saksi NYOMAN HARRY MULYADI;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah pula memperhatikanbukti surat TT1 Turut Tergugat berupa berkas Pendaftaran Pencatatan Sipilyang diajukan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil KotaDenpasar (Turut Tergugat), yang ternyata juga telah menguatkan dalilPenggugat. Bahwa pada lampiran berkas tersebut terdapat Surat PernyataanSakit tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh dr.
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K / PM.II-09 / AU / II / 2014 Tanggal 5 Mei 2014 — Nama lengkap : RIO BUDHI WIJAYA
Pangkat,Nrp. : Koptu, 521979
56 — 43
56 — 43
alm) dan Mumung Supriyatna(alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuhmanusia mematikanBahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembakmenggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuhkorban lalu HendiWinardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatanmelawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilangkannyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanyabukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipilyang
Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1326 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — M. IKBAL, S.Pd
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas kewenangannya dan tidak memeriksa dan mengadili perkara a quomenurut hukum acara;6 Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyadan sekaligus melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo; hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:e Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannyapada halaman 75 baris ke8 dari atas menyatakan: Menimbang, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2017 Tanggal 6 Maret 2017 — BAMBANG MULYONO VS I. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR., II. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ("LHPKKN"), PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR;
132 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 94 K/TUN/2017Kedudukan Tergugat Il dalam membuat Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHKPPN) adalah dalam profesi sebagaiAuditor Independen Negara dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipilyang secara profesi bertanggungjawab langsung atas isi Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), dan bukandipertanggungjawabkan kepada Tergugat selaku atasan Tergugat Il diBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
Upload : 14-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN IR. MARUSEL MARPAUNG
46 — 17
46 — 17
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.
Register : 30-10-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 660/Pdt.G/2017/PA.GM Tanggal 31 Mei 2018 — Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan (PENGGUGAT)
H. Lalu Mustafiddin, S.T., M.M. bin Lalu Mahrum (TERGUGAT)
115 — 49
115 — 49
dalamPasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai alat bukti sedangkan secara materiil Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah percakapan dari SMS yangmenginformasikan Tergugat menceraikan Penggugat, namun alat buktitersebut tidak didukung dengan keterangan ahli/digital forensik yangmemperjelas kapan terjadinya tersebut, maka majelis menilai bukti P.2 tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan dinilai sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 09-06-2010 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 255/Pid.B/2009/PN.SIM Tanggal 9 Juni 2010 — Drs. HASNIL AK, MM
157 — 27
157 — 27
Restitusi Pajak;Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan surat penawaran yangdiajukan terdakwa kepada Pemkab Simalungun, yang disetujui oleh PemkabSimalungun ;Bahwa atas penawaran yang telah disetujui tersebut, dibuatlah kontrak kerjaantara terdakwa dengan H.Abdul Muis, SH selaku Sekda Pemkab Simalungunyang bertindak untuk dan atas nama Pemkab Simalungun ;Bahwa sejak tahun 1992 terdakwa sudah menjadi Konsultan Pajak;Bahwa PPH pasal 21 ini adalah Pajak Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2019/PT PBR Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
123 — 62
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
123 — 62
bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas,dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yangdapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadidasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
PARMIN Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN.
199 — 69
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
PARMIN Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN.
199 — 69
No. 28 tahun 1999 tentang penyelengaraannegara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.Bahwa Kedudukan seorang Kepala Desa dalam pengertian pasal 1 angka 3 UURI No. 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah dikualifikasi danatau dikonstruksi sebagai Aparatur
Register : 24-07-2009 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2010 — ABD. KARIM,Cs >< BOEING COMPANY,Cs
283 — 102
283 — 102
tahun 1993 tentangProsedur, Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang,Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara (KM 90/1993) tertanggal 27 Desember1993 yang memuat Civil Aviation Safety Regulations (Regulasi KeselamatanPenerbangan Sipil, CASR) part 33: Airworthiness Standards: Aircraft Engines(standar kelaikudaraan untuk mesin pesawat terbang) yang merupakanregulasi penerbangan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan Pesawat.CASR merupakan paket peraturan perundangundangan penerbangan sipilyang
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.PST Tanggal 29 Maret 2017 — PEMOHON
TERMOHON
78 — 29
78 — 29
danperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian daneseloniosasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2005 ini, maka terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagikaryawan BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf(c) Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 02-01-2013
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 70-K/PM.I-07/AD/XI/2012 Tanggal 11 Desember 2012 — Andi Setiawan Prada dan 23 CS / 31100196470989 Tayanmer Nomor 5 Yonarmed 18/105 Tarik
71 — 36
71 — 36
Jamaldin;Terdakwa XI Prada Miko Karimansa; Terdakwa XII PradaRicky Candra Ardiantara ; Terdakwa XIII Prada RuntutSiga Wirasa; Terdakwa XIV Prada Samuel Malaha ;Terdakwa XVI Prada Toto Prayitno ; Terdakwa XVSuparjo Rustam ; Terdakwa XVII Prada Wahyudi ;Terdakwa XIX Prada Jemmi Indra Wijaya ; Terdakwa XXPrada Yusak Erwin Firdausi; Terdakwa XXI Prada Wayan Suardika Ratmadi ; Terdakwa XXII Prada JunaiHaijar ; Terdakwa XXIII Prada Gunawan Budi Santoso69.dan Terdakwa XXIV Pratu Hamid dan 3 (tiga) orang sipilyang
Upload : 10-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; DR. Siti Nuraini Arief, SP.Kj binti Munadji
93 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegawai Negeri : Para Tersangka adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telahditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negaralainnya, dan gaji berdasarkan suatu perundangundangan yangberlaku (vide UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentangPokokPokok Kepegawaian).2.
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
154 — 78
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
154 — 78
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, selaku seorang PegawaiNegeri Sipilyang ditempatkan pada Kantor BPN ( Badan Pertanahan Nasional )Kota Sorong berdasarkan SK CPNSNomor : 89 / KEP 100. 3. 21 / Ill / 2014tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum BadanPertanahan