Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
177 — 60
  • arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusanNomor 996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SOEMARLIN HALOMOAN RITONGA.,SH.,MH
Terdakwa:
SUHARTO L. Dg.MATUTU Alias SUHARTO Dg. MATUTU
69 — 26
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
GUSRIN
135 — 52
  • KdiMenimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiilsebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dengan alasanalasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 9 September 2015 — KADIR bin DULAH
375 — 266
  • dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UndangHalaman167dari189Putusan No. 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 10-06-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 277 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Maret 2014 —
83 — 28
  • (ASLI)996 7996 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202444 dan Faktur Pajak tertanggal15 Februari 2012. (ASLI)997, 1.997 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202519 dan Faktur Pajak tertanggal16 Februari 2012. (ASLI)998, T998 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202579 dan Faktur Pajak tertanggal20 Februari 2012. (ASLI)999 T.999 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202810 dan Faktur Pajak tertanggal22 Februari 2012.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
100 — 47
  • A jlakin Rinjani Raya Kontrak 250) Gf 15257 03 4575) S7HG3 20 3255 440 00 148 996 380 00 148 936 380 002 Pelaksanaan 250) Gf S25) O03) 2A PPAR) SF GGS 20 2255 Ad0 00 148 S36 SRO OO BOOT L745 2h3 Selisih i 0 O) O0la7) 20 R77 7.964.034 74B jJakin Mahoni Raya Kontrak 135 1295) L4ol fey 008 $4749) SP HGA 20 9255 $40 00 45 GAG B82 AB) 145 GBR? a2 Pelaksanaan 135) GOO) LAO.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG
Tanggal 28 Oktober 2015 — IKMAL JAYA
316 — 177
  • Luas: 84 m2. 996. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2. 997. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 998. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 999. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH SUKEMI, SH., MH.
Terdakwa:
ALI SUBHAN Bin KAWI Alm
115 — 30
  • yang dilidungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARINo.996
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum: IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH. Terdakwa: STALONE THIODORUS alias STALONE
124 — 51
  • ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawanhukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yangbertentangan dengan peraturan perundangudangan yang berlaku (hukumpositif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangandengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosialyang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapaputusannya (Putusan MARI No. 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — Sugeng, S.Sos., M.Si Bin Warsotikno
66 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang ditujukankepada Bupati/Wagub/Sekda OKU perihal Bantuan BiayaPerbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah);996. 1 (satu) lembar asli Surat dari Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 01-11-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 297/PID/2023/PT DKI
Tanggal 13 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : POMPY POLANSKY ALANDA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : BENO ADI NUGRAHA
203 — 0
  • Herawati;
3)1 (satu) lembar foto copy sesuai asli surat Panin Bank Nomor 996/JAE-LGL/EXT/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Roya Sertifikat;
4)1 (satu) lembar foto copy sesuai asli surat Panin Bank Nomor 992/JAE-SAM/EXT/17 tanggal 26 Oktober 2017 perihal Surat Balasan;
5)1 (satu) lembar foto copy surat Panin Bank Nomor 381/JAE/STKC/ EXT/15 tanggal 14 Desember 2015 perihal Kewajiban Tunggakan (surat peringatan 1);
6)1 (satu) lembar foto
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
56 — 18
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 9 Januari 2019 — Budi Winata
141 — 102
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
526 — 372
  • Putusan MK No. 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakannuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkanPutusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No.1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankandan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindakpidana korupsi pasca Putusan MK No. 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
103 — 42
  • PO No. 5122PO18000036,tertanggal 5 Januari 2018 Invoice No. 3230051427, tertanggal18 Januari 2018, beserta Faktur Pajak EIR, tertanggal 5 Februari 2018 DO No. 2230041878, tertanggal 18Januari 2018 RN, tertanggal 18 Januari 2018(Bukti P995) 996. PO No. 5122PO18000084,tertanggal 11 Januari 2018 Invoice No. 3230051428 , tertanggal18 Januari 2018 , beserta Faktur Pajak EIR, tertanggal 5 Februari 2018 DO No. 2230041879, tertanggal 18Januari 2018 RN, tertanggal 18 Januari 2018(Bukti P996) 997.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
130 — 52
  • artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya dalambeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 5 Agustus 2014 — ROYA .S.Sos Bin OLIH
83 — 18
  • hukum materiil tersebut telah dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud denganmelawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepublik Indonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuangdalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
64 — 12
  • .03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang NomorHalaman 133 dari 191 Putusan Nomor : 12/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk.20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangandengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No.996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Oktober 2017 — 1. YENI R. HARAHAP,, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, , DKK
309 — 2881 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUYATNO, 996. BAMBANG IRAWAN, 997. SUWARNO, 998. SRIYONO ALI MARTO, 999. H. RACHMAN ARIFIN tersebut;
    Suyatno), merupakan mantan Pekerja PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 01Agustus 1977 dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)karena memasuki usia pensiun normal (56 tahun) mulai tanggal berhentibekerja 30 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan NOKEP 138DIR/SDM/03/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan masa kerja 32,66tahun;Bahwa Penggugat 996 (Bambang Irawan), merupakan mantan PekerjaPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 10Februari
    H.SUYATNO, 996. BAMBANG IRAWAN, 997. SUWARNO, 998. SRIYONO ALIMARTO, 999. H. RACHMAN ARIFIN tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 oleh Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
70 — 30
  • Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050 / 996 A Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.
    Jogja Tugu Trans bulanMaret 2008 Nomor 050 / 996 ASurat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor050 / 757A tanggal 30 April 2008.4) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :Permohonan pembayaran BOK periode s.d. 18 Juni 2008Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/ 1166 ABerita Acara pemeriksaan kilometer bus PT.
    Jogja Tugu Trans bulanMaret 2008 Nomor 050 / 996 ASurat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor050 / 757A tanggal 30 April 2008.8) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :Permohonan pembayaran BOK periode s.d. 18 Juni 2008Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/ 1166 ABerita Acara pemeriksaan kilometer bus PT.