Kostradipanggil untuk diadakan RUPS Luar Biasa, juga Terdakwa tidak hadir;Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi3. Undangan tanggal 3 Agustus 2012 baik Sdr. Triyono kepada Sdr.Kostra untuk RUPS tanggal 10 Agustus 2012, juga Terdakwa tidakhadir;4. Surat tanggal 10 Juli 2012, Saksi kepada Sdr. Kostra memintapertanggungjawaban dana pinjaman dari Sdr.

untuk setor saham,kemudian undangan RUPS, baru laporan RUPS; Bahwa Pak Triyono diberhentikan karena tidak setor saham artinyadirubah susunan pengurusnya; Bahwa setelah RUPS sepengetahuan saksi susunan pengurusnya PT.Anugerah Tirta Kecana sebagai berikut: Pak Kostra Baladhika sebagai Direktur; Pak Abdul Gafur sebagai Komisaris;Pak Thamrin sebagai Komisaris;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketerangan

ATK tetapiitu mengundurkan diri secara pribadi dan tidak melalui mekanisme RUPS,sehingga tidak sah dan Pak Thamrin tidak jadi mengundurkan diri, karenapengunduran diri sebagai pemegang saham harus melalui RUPS;Bahwa benar Pak Husni Thamrin pernah memohon mengundurkan diri tetapitidak jadi mengundurkan dirinya;Bahwa benar setelah mengadakan RUPS hasilnya dimasukkan ke notariesdan pada saat itu notarisnya juga ada;Bahwa Pak Abdul Gafur sekeluarga, Pak Triyono semuanya diundang danyang mengundang adalah

Triyono dapat hadir dan dapat menjelaskan;Bahwa Di dalam RUPS yang agendanya untuk pengalihan saham, adasyaratminimal kuorum yaitu harus lebih dari setengah atau '% (satu perdua)sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar

, dan pembubaran Perseroandapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecualianggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.Bahwa pada saat akan melaksankaan RUPS terdakwa juga sudahmenanyakan kepada

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;4.

tanda penerimaan panggilan tersebut tidakditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, begitu pula untukPernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

tersebut.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diabaikan dalam RUPSkarena Penggugat tidak diundang dan tidak menerima pemberitahuan perihalakan diadakannnya RUPS, namun tibatiba Penggugat menerima hasil RUPS,namun Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan alasanbahwa Tergugat telah mengundang dan telah memberitahukan akandiselenggarakan RUPS kepada Penggugat.Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 ayat 2 UndangUndang PerseroanTerbatas ditentukan : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dapat dilakukan hanya dengan Iklan dalam SuratKabar.Menimbang, bahwa jika perseroan tidak mengirimkan surat undangantersendiri kepada Pemegang Saham maka Iklan panggilan ini dianggap sebagaiundangan resmi bagi pemegang saham.Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat tersebutTergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T1 s/d T10 yaitu suratpanggilan RUPS kepada Penggugat dan surat bukti bertanda T1A s/d T10Ayaitu surat tanda pengiriman atas surat panggilan RUPS kepada Penggugat.Menimbang

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 65 dari 695.

dasar lahirnya jual beli sebagaimana disebutkan dalam AkteNomor 37 tanggal 8 April 2003 didasarkan kepada Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtangan, bukan didasarkan kepada suatu RUPS;Bahwa dengan tidak adanya RUPS Tergugat I untuk menyetujui penjualansaham Tergugat II kepada Tergugat IV, maka secara otomatis Akte Nomor 36Hal. 3 dari 25 hal.

perseroan yang diambil alihdan RUPS perseroan yang mengambil alih.

Menurut ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Artinya Tergugat V baru bisadiangkat sebagai Direktur Tergugat IV apabila pengangkatannya dilakukanmelalui RUPS Tergugat IV, sedangkan Akte Nomor 39 tanggal 8 April 200315dibuat tidak dengan mendasarkan diri kepada adanya suatu RUPS sehinggapengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV adalah tidak sah danmelanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

, dan didaftarkan dalam DaftarPerusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No.1 tahun 1995 menyatakanperubahan anggaran dasar harus melalui RUPS.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan17.pada Tanggal 20 Desember 2016 adalah telah berdasar dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat. Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah ditempuh sebagaimana mestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. RUPS dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajid melakukan pemanggilanRUPS. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.Jika permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang sahamkepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Hal yang demikian telah dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT pada poin No. 1 sampai 25adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan sudah

Surat Permintaan Mengundang RUPS, Nomor: 025/TPJDir/XI/2016,tanggal 25 November 2016, bukti TI3;4. Surat Permintaan Mengundang RUPS, Nomor: 013/TPJDir/XII/2016,tanggal 13 Desember 2016, bukti TI4;5. Surat Undangan RUPS, Nomor: 15/GGJKom/XII/2016, tanggal 15Desember 2016, bukti TI5;6. Surat pernyataan, tanggal 12 Nopember 2016, yang ditanda tanganiKurniawan, bukti TI6;7.

GLORY GEMILANGJAYAMAKMUR yang semula Penggugat diganti oleh Pungki Widjaja;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 78 ayat (1) RUPS terdiri atasRUPS tahunan dan RUPS lainnya. ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). ayat (4)RUPS lainnya

) secara tidak sah karena walaupun Para Tergugatmengundang Para Penggugat untuk menghadiri RUPS tersebut, akan tetapiPara Tergugat dengan secara sengaja mengundang Penggugat pada saattidak berada di Indonesia, sehingga Para Penggugat (Penggugat ) tidakdapat menghadiri RUPS tersebut dan Para Penggugat juga telah berulangkalimeminta kepada Para Tergugat agar RUPS tersebut diundurkan atauditunda, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia mengundurkan RapatUmum Pemegang Saham tersebut, dan oleh karenanya

RUPS yangdilakukan oleh Para Tergugat tersebut tersebut tidak sah.

Holiway, oleh karena sejak tahun 2014, di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasatertanggal 30 Juni 2014, dandituangkandalamAktaPernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Holiway oleh Para Tergugat tanpa seijin paraPenggugat sangat tidak beralasan.Bahwa sebagaimana tertuang dalam hasil Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyetujui dan menerima pengangkatan dan penetapan Ketut Budiasasebagai satusatunya komisaris dalam perseroan.Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

No. 604/PDT/2016/PT.DKI6.4.9.10.Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT.

(Bukti Tergugat IlIntervensi No.4: Akta No.17 tanggal 06102006)Bahwa Direktur Deny Mardani dan Presiden Komisaris Gusti Svaifuddin tidakmenghadiri RUPS tersebut sehingqga kuorum RUPS tidak tercapai. dankarena itu RUPS tidak sab dan batal demi hukum sebab RUPS denganacara perubahan Anggaran Dasar RUPS harus dihadiri oleh minimal 2/3(dua pertiga) bagian jumlah seluruh saham, berdasarkan Pasal 75 UU No. 1tahun 1995 dan Pasal 25 Anggaran Dasar yang berbunyi:e Pasal75 avat (I) UU No. 1 Tahun 1995 berbunyi

KEPUTUSAN RUPS TANGGAL 06102006 TENTANG PENINGKATANMODAL DASAR. MODAL DISETOR DAN MODAL DITEMPATKAN. TIDAKBERLAKU LAGI.4.1. Bahwa salah satu keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal06102006, Akta No. 17 tanggal 06102006 adalah keputusan tentangPeningkatan Modal Dasar. Modal Disetor dan Modal Ditempatkan.

Gusher Tarakan, karenaitu maka penyelenggaraan RUPS tanggal 15 Maret 2012 itu tidak sah dan bataldemi hukum.e Bahwa perubahan tempat kedudukan perseroan itu tidak pernah diketahuioleh pemegang saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, keduanyaselaku pemegang 50% saham perseroan.e Bahwa RUPS tanggal 15032012 dengan acara perubahan tempatkedudukan perseroan harus dengan kuorum sebanvak 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, sedang RUPS tanggal

No. 604/PDT/2016/PT.DKIHendrik Hakim dan Steven Hakim atau 50% pemegang saham, sehinggadapat dipastikan bahwa syarat kuorum RUPS menurut undangundangtidak tercaoai. dan oleh karena itu RUPS tidak sah dan batal demi hukum.* Bahwa Steven Hakim merasa tidak perlu mempersoalkan kuorum, karenaberpendapat Hendrik Hakim dan Steven Hakim adalah pemegang 97.61% saham perseoran berdasarkan keputusan RUPS tanggal 06102006,Akta No.17 tanggal 06102006 yang mendelusi saham Gusti Syaifuddindan Deny Mardani, sehingga

Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT.Pertekstilan TD.

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat IlIntervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi dibawah sumpah bernama; Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah seorang Notaris;Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Jhonny Surya Sakti; Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisarissaja; Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut

Akta Berita Acara RUPS LB No. 57,tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugatmempunyai keterkaitan dengan PT.

Menyatakan tindakanTergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012yangkemudian dituangkankedalamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012yangkemudian dituangkankedalamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R.

Pemanggilan RUPS~ dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudenganiklandalam SuratKabar.(3). DalampanggilanRUPSdicantumkantanggal,waktu,tempat,danmataacararapatdisertaipemberitahuan bahwabahanyangakan dibicarakandalamRUPStersediadikantorPerseroansejaktanggal dilakukan pemanggilanRUPSsampaidengantanggal/RUPS diadakan.(4).

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) namun pada kenyataan Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah mengadakanRUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit Cipta Mandiri nomor 01 danpada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuat akta jual beli saham denganTergugat ll.

Bahwa seharusnya untuk mengadakan RUPS dan jual beli sahamformalitasnya tetap memenuhi segala persyaratan antara lain yaitu harus dilengkapidengan undangan dan daftar hadir pemilik saham termasuk dengan persyaratanadministrasi untuk melibatkan warga Negara Asing dalam PT. Bangkit Cipta Mandiri olehkarena itu RUPS yang terjadi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan;5. Bahwa dalam PT.

PARA PENGGUGAT tidak sadar atau lupa bahwa diri sendiri telah memberikan7.8,Surat Kuasa kepada TERGUGAT I untuk diwakili dalam RUPS a quo, sehinggasegala produk dari RUPS a quo juga adalah produk dan mengikat PARAPENGGUGAT, dimana hingga dalam gugatan inipun PARA PENGGUGAT tidakmenyinggung atau mempermasalahkan keabsahan dari Surat Kuasa yang telahdibuatnya.

Foto copyBukti Foto Para Pihak yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Nomor : 01/BAPRUPS/X1/2017 Tanggal 11 Desember2017., selanjutnya diberitanda T.2, TT.1,218b;6.

Dalamkonteks ini ketika Tergugat dan Il menghadap kepada dirinya (TergugatIll) dengan maksud untuk melakukan perubahan akta perseroansebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 109tanggal 23 November 2010, maka sebelum akta tersebut diterbitkan, pihakTergugat bersamasama dengan Tergugat Il oleh Tergugat Ill terlebihdahulu. diwajibkan untuk menyerahkan persyaratan yakni denganmenyerahkan semua hal terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atas perseroan tersebut.

Anugerah Alam Katingan yang sahmenurut anggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggarhukum (onrechmatige daad);Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39tanggal 31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT.

Dalam Konvensi (petitum) 4 dan 5 dirobah sehingga berbunyi sbb:1.Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor101 Tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas AktaNomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Anugerah Alam Katingan yang sahmenurut anggaran dasar perseroan adalah perbuatan yangmelanggar hukum (onrechmatige daaq);Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan AktaNomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak olehTergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill baik secara bersama samamaupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran DasarPerseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum;4.

milik Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitu kuasauntuk mewakili M/AN NG yang waktu RUPS tidak hadir, Kenyataanya IWAN NGtidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebutBahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukan keteranganyang tidak benar pada Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

,M.Kn, yaitu Kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notaris Heny Junaidi,SH.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kKenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebut. Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

,Notaris di Jakarta namun pada RUPS LB tersebut, Terdakwa HendrikCahyadi menyatakan ketidaksediaannya untuk hadir pada RUPS LBtersebut dan kedatangannya hanya untuk menemui saksi secara pribadi danpada RUPS LB tersebut diputuskan untuk mengubah susunan pengurusdengan memberhentikan secara tidak hormat Terdakwa Hendrik Cahyadi;Bahwa terkait dengan RUPSLB PT.

Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DireksiPerseroan pada tanggal 10 Agustus 2016;b. Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DewanKomisaris Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2016;c. Undangan RUPS LB kepada para undangan Rapat dan seluruhpemegang saham Perseroan dengan surat tercatat pada tanggal 31Agustus 2016;d.

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadirioleh Tergugat1, Tergugat2 dan DJULY EDY MURYADI,S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.

Yangbenar, masa kepengurusan Penggugat selaku Direktur Perseroan(selama 5 tahun) telah berakhir terhitung sejak tanggal; 27 Oktober2014, dan juga sejak Penggugat diangkat menjadi pengurus tidakpernah melaksanakan RUPS Perseoan, meskipun Tergugat telahsering meminta untuk dilaksanakan RUPS Perseroan "PT.SIERAFTEKNIK PERKASA".

Padahal selaku pengurus Perseroan, Penggugat seharusnya secara berkala melaksanakan RUPS Perseroan, baikRUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunan untuk membuatpertanggungjawaban selama melakukan pengurusan Perseroan.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakanRUPS Luar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagaipemegang saham 550 (lima ratus lima puluh) saham Perseroan.

DanHalaman 9 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby11.12.13.14.15.yang benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh PT.SIERAF TEKNIKPERKASA dan Tergugat selaku Komisaris Utama yang memimpinRUPS (Rapat Umum.

selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan UndangundangPerseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Penggugat Rekonpensidiberi hak dan wewenang untuk melaksanakan RUPS.

Menyatakan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 16 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL Nomor 04, tertanggal 16 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat IV, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT.

IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) berbunyi : Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (9) berbunyi : RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufb dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan

(Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) tanpa melalui mekanisme hukum yangseharusnya, bahwa sebagaimana bukti P8 telah dilakukan RUPS dan telahdituangkan dalam risalah RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDEN SUTEDI,penggugat tidak mengetahui adanya RUPS LB, Penggugat pergi ke Notarishanya untuk menandatangani permasalahan perubahan pembayaran penjualansaham, Penggugat juga tidak pernah dipanggil secara resmi melalui suratHalaman 27 Putusan

tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwaPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar, pada ayat (3) juga disebutkan Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal.waktu, tempat dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersediadikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Menimbang

TENTANG UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DARITERGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG DIATUR DALAMUUPT23.Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Undangan RUPS kepadaPenggugat Nomor 31/LNMFR/X/2018, yang mana ketentuan penulisanHalaman 8 Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT.DKISurat Undangan RUPS tidak sesuai dengan yang diatur dalamketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UUPT.Pasal 82 ayat (1) UUPT:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 ayat (3) UUPT:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapatdisertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Surat Undangan RUPS dibuat pada tanggal 2 Oktober 2018, sementaraRUPS akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018.Sehingga jangka waktu pemanggilan

RUPS tidak terpenuhi.

RUPS.

Pembubaranterjadi berdasarkan RUPS, sementara RUPS sendiri tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam UndangUndang PerseroanTerbatas Pasal 79, 80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1)(7)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Ketua pengadilan negeri setelanh memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang

negeri menolakpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukumyang dapat diajukan hanya kasasi.(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratanpengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnyauntuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan di bidang pasar modal.Pasal 81(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang sahamsebelum menyelenggarakan RUPS.(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan

RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilannegeri;2.

FaridaLiw), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1,ayat 5 dan ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan:(2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(5) Direksi wajib melakukan RUPS dalam jangka vaktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan

sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecualiditentukan lain dalam RUPS, Ayat (3) Dividen sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yangpositif;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Direksimenyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat(2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(4) dengandidahului pemanggilan RUPS;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 78 Ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir, selanjutnya dalam Pasal 78 Ayat (4) Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (2) Undangundang

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;Menimbang, Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 4 halaman2 menyebutkan: Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permintaandiselenggarakannya RUPS namun ditolak dan diacuhkan oleh Para Tergugat dan Tergugat Ill, oleh karena itu, atas dasar permintaan tersebut, Penggugat berdasarkan kewenangannya sebagai Dewan Komisaris berwenang untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila DirekturPerseroan

kepada DewanKomisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS kemudianapabila Direksi tidak melakukan panggilan maka dilakukan permintaanpenyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan sendiri RUPS, lebih lanjut Pasal 80 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur apabilaDireksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS ataspermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur Pasal 79Undangundang No

Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM mengatur bahwa :"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidakmengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu";53.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

terlama penyelenggaraan RUPS,dimana konsekwensinya penyelenggaraan RUPS sebelumatau kurang dari 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima adalah sahdan diperbolehkan oleh Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan.

dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

Agenda rapat adalah pengalihan saham dalamPerseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76

ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agendatertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasatanggal 25 Juni 2013 yang diadakan di Jakarta

Agenda rapat adalahpengalihan saham dalam Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Hal 25 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan

dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPSdapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasa

Pemegang saham PT adalah Penggugatselaku pemegang saham 200 lembar (20 %) dan Tergugat II selaku Pemegang saham8.00 lembar (80 %), maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa : jika dalam RUPShadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehingga RUPS yang

M E N E T A PK A N :

• Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS sendiri;
• Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar

Bahwa dalam rangka pembahasan penyelesaian perseroan tersebut, Pemohonselaku pemegang saham yang mempunyai 40 % (empat puluh persen) sahamdengan hak suara, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan:a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara

, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub Dewan KomisarisPemohon dengan itikad baik telah meminta penyelenggaraan RUPS (LB) RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direksi PT Lamin Aspalindo Tiga,mengingat penyelenggaraan RUPS telah sangat lama tidak dilakukan olehPerseroan dan diketahui terakhir kali penyelenggaraan RUPS adalah RUPSTahunan pada tahun 2002.

sebagaimana dimaksudpada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b Pemohon telah mengajukan kembali permintaan kepada Dewan Komisaris PTLamin Aspalindo Tiga untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat Nomor: TR.0O1.01/191/HOFC2019tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan

sendiri;Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, Sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas atau Anggaran Dasar PT Lamin Aspalindo Tiga dengan mata acaraRUPSLB sebagai berikut:10a.

) sendiri , karena PT Lamin Aspalindo Tiga tidak mempunyai asset yangmendukung untuk menjalankan kegiatan opersional dan selain itu PT Lamin AspalindoTiga tidak melakukan penyesuaian Anggaran dasar sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 40 Tahun 2017 pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan juga Pemohon13selaku pemegang saham sebanyak 40% telah mengajukan permohonan untukdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena PT Lamin Aspalindo Tigaterakhir kali mengadakan RUPS pada tahun 2002 akan tetapi

Tidak ada dalam RUPS Perseroan PT. BUMI MULIA MAKMURLESTARI Tergugat melakukan kesalahan atau kelalaian yangmerugikan Perseroan.1.

MitraPermai dan PT Sinar Alam Niaga Raya, yang dituangkan dalam RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan faktanya Para PemegangSaham menerima dengan baik Laporan Direksi Untuk Setiap Tahun TutupBuku Bahwa pada Halama (6) alinea terakhir masingmasing Risalah RUPStersebut di atas (Vide bukti T3 sampai dengan T8) secara jelas dan tegasdisebutkan sebagai berikut dengat telah diterima dan disahkannyalaporan Direksi Tahun 2010 oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)ini sesual Pasal 18 ayat 3 Anggaran

Bahwa berdasarkan bukti T3 s/d T8, terbukti bahwa setiap tahunnyatelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AlamPermai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. MultiMakmur Mitra Alam dan PT.

BUMIMULIA MAKMUR LESTARI No. 50 tanggal 17 Desember 2015yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MHNotaris di JakartaMenimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikanbukti T3 sampai dengan bukti T8 berupa Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun buku 2010 sampai dengantahun buku 2015, bahwa setiap tahunnya telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alam Permai MakmurRaya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. Multi Makmur MitraAlam dan PT.

Bahwa hasil audit tersebut sejalan dengan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (Risalah RUPS) PT. Alam Permai Makmur Raya,PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.

dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.