Ditemukan 5498 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
110 — 33
  • Ptkundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesualdengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
144 — 66
  • PLG. hal 114 dari 186991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.Bukti TII.Intv 991 :Bukti TII.Intv 992 :Bukti TII.Intv 993 :Bukti TII.Intv 994 :Bukti TII.Intv 995 :Bukti TII.Intv 996 :Bukti TII.Intv 997 :Bukti TII.Intv 998 :Bukti TII.Intv 999 :Bukti TII.Intv 1000 :Nama Pemilik Lahan Faisal Nomor Surat Pelepasan Hak AtasTanah Desa 593/383/ SPHAT / DesPb / III / 2018 Kecamatan593 / SPHAT / Kec.Tlsp / IIT / 2018 Luasan 2 Ha (Fotokopi sesuaiaslinya) ; Nama Pemilik Lahan Fikriadi Nomor Surat Pelepasan Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
109 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SHJ paling tidak sejak tanggal 3 Maret2009 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu NomorB/996/III/2009/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Labuhan Batu perihal pemeriksaan lapangan di mana suratnyajuga dikirim kepada PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. ROSYID HUDOYO, MT Bin H. SUNOTO; (TERDAKWA)
90 — 27
  • L 10 m (sheetpileberbentuk W dengan tinggi 325 mm, lebar 996 mm dan panjang 10meter dengan beton K700), dan tiang pancang diameter 50 cm A1.B.L12m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKASemarang mengajukan harga penawaran kepada PT. HarmonyInternational Technology melalui fax dan email dengan harga satuansheetpile W B.325 A.1000.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
97 — 28
  • L 10 m (sheetpile berbentuk W dengan tinggi 325mm, lebar 996 mm dan panjang 10 meter dengan beton K700), dan tiangpancang diameter 50 cm A1.B.L 12 m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKA Semarangmengajukan harga penawaran kepada PI. Harmony InternationalTechnology melalui fax dan email dengan harga satuan sheetpile W B.325A.1000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
175 — 56
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
69 — 18
  • Yk.Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARINo.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.
Pengadilan PN PALU
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
76 — 12
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13O0ktober 2006atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;Halaman 181 dari 220 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN Pal3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
88 — 36
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perobuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 19 Oktober 2016 — -PT. CAKRAWALA NUSADIMENSI -YUDI WIJAYA
470 — 395
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah danseterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
  • menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PuuIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secaramateriil di dalam penjelasan pasal 2 (1) uu no.31/1999 jo uu no. 20/ 2001 tersebutdinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya ( Putusan MARINo.996
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Agustus 2015 — Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO bin M. MOERADI
121 — 44
  • Agus Irwanto.996 Foto copy KTP an. Amsar Sheba.997 Foto copy Surat Izin Usaha Konstruksi an. PT Purna Dharma Perdana No.132730069882001663 tanggal 12 Maret 2012.998 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer an.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 2 Agustus 2017 — BERTHIN PERLINA
62 — 43
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirjen Anggaran Nomor SE132/A/63/1 996 tan ggal24 Oktober 1996, karena Surat Edaran Menteri Keuangan Ub.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — SENTOT LAMIDI
45 — 10
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
119 — 52
  • Undangundang No. 20 Tahun 2001 PutusanMahkamah Agung RI tersebut antara lain :a Putusan MA No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas namaTerdakwa Hamdani Amin.b Putusan MA No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas namaTerdakwa Prof. DR.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
103 — 47
  • (BB 647);996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koranNomor: 1080020022001, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani,An.PERS. PPAdhiWika KSO.(BB 1648);997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koranNomor: 1080030033006, dengan Jenis Tabungan Tab BisnisMandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani,An.PERS. PPAdhiWika KSO.
    (BB 647);996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekeningkoran Nomor: 1080020022001, dengan Jenis Tabungan GiroRupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani,An.PERS. PPAdhiWika KSO.(BB 1648);997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 1080030033006, dengan Jenis TabunganTab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau AhmadYani, An.PERS. PPAdhiWika KSO.
    Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR994)995)996)997)998)999)0012000000382982 (BB 645);Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH,Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada PenerimaKuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi PerseroanPT. Adhi Karya (Persero) Tbk.(BB I646);Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tok.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 5 Juni 2017 — TETENG ZAELANI bin AJA SUMARNA
85 — 22
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
98 — 30
  • tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikHalaman 288 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
197 — 24
  • Servies Gang di Banjar Dinas 27.970.000,00 3.648.000,00 24.322.000,0Lebah 09, ene Gang lI di Banjar Dinas g 996 900,00 770.000,00 8.056.000,0010 Tamanisasi Lingkungan Desa 94.379.000,00 113.408.000,0 9029000 Hal. 227 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN.