Ditemukan 5493 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
377 — 881 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bekasi ;365) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi AKMA B dan C Mabes Poiri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggai 27 Juni2012;366) 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (satu) bundelfotocopy Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepadaDirut PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
161 — 44
  • Artinya adalah Bahwa, sebelum ada aturanyang mengaturnya maka seseorang tidak dapat dikatakan bersalah;Bahwa, kejahatan pemalsuan ada 2 yaitu tentang membuat dantentang menggunakan;Bahwa, beban pembuktian ada di Jaksa Penuntut Umumberpedoman Bahwa, dokumen yang diajukan ke Pengadilan terkaitdalam keabsahan menurut Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 di atursecara Khusus di Pasal 80 ayat 1 tentang tatacara, persyaratan,pemeriksaan, alat bukti dan lab forensik kepolisian RI;Halaman 116 Putusan Nomor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 1 Juli 2019 — Ir. Yanto Agustian Bin H. Halim
137 — 165
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
222 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 149 PK/Pid.Sus/2015Bahwa oleh karena itu, lalu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan praperadilan terhadap Kapolri dan Kapoldasu Cq.Direktur Reserse Kriminal Knusus Poldasu melalui Pengadilan NegeriMedan Reg.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1106 — 870
  • apabila menurut hierarki peraturan perundangundangan,telegram tidak masuk didalam peraturan perundangundangan yang adamenurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanperaturan Perundangundangan ada telegram, maklumat, surat edaranyang semuanya adalah kuasi peraturan tetapi hidup terus meneruskarena memang kebiasaan tersebut tidak diubah padahal UndangUndang sudah mengatakan bila kita mau membuat sebuah peraturanyang mengikat maka buatlah dia dalam Peraturan, Keputusan tetapidalam tradisi Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
96 — 19
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
392 — 269
  • menjadi Satgas di wilayah Indonesia bagian timur SejakJanuari 2021;Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya Alam (GNPSDA) KPK dimana saksi masuk dalam semuasektor SDA baik perkebunan, kehutanan, Pertambangan, Kelautan,Perikanan dan Migas dan ditandatangani nota kesepakatan ini di IstanaNegara pada tanggal 19 Maret 2015 dihadiri oleh Presiden dan WakilPresiden, 20 Menteri, 7 Kepala Lembaga juga ada kesepakatan paraHPH yang ditanda tangani oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo
546 — 496
  • Memantau kapalkapal asing yang melintas disekitarstasiun Bakamla dan melaporkan kepada Panglima TNIdan KAPOLRI melalui Pusdalops TNI dan KabahakamPolri.g. Memberikan dukungan sistem IT kepada instansi lainyang membutuhkan .h. Berkoordinasi dengan seluruh instansi yangmengelola informasi tentang kemaritiman baik di dalammaupun di luar negeri.4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
79 — 138
  • Klatene Kepres No. 103 tahun 2001 tanggal 13September 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana terakhir diubahdengan Peraturan Presiden RI Nomor 11tahun 2005 tanggal 13 Januari 2005.e Surat Keputusan bersama Kapolri dan KepalaBPKP tanggal 29 April 2002 tentang kerjasama dan penanganan kasus yang berindikasitindak pidana.e Surat Kepala Kepolisian Wilayah SurakartaNomor Pol : B 3858/XI/2006 / Reskrim,tanggal 10
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
133 — 25
  • Bahwa perlindungan kepastian Hukum investasi, sebagaimana dikutip dalamharian Bisnis indonesian tanggal 20 September 2016 halaman 12dinyataakan bahwa Kapolri siap jamin investor, dimana telah dilakukanpenandatangan kerja sama antara polri dengan badan koordinasipenanaman modal (BKPM) dalam menciptakan perlindungan dan keamananbagi dunia usaha untuk mendukung kegiataan investasi di indonesia.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
84 — 24
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — IR. SAHADI, MT., bin SUKARDJO (TERDAKWA)
67 — 26
  • menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;5) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;6) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa;7) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pimpinan instansinya;8) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;9) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asetlainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda.Bahwa betul diketahui adanya NOTA KESEPAHAMAN yang dibuatantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BPKP tertanggal 28September 2007 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala KejaksaanTinggi Banten, Kapolda Banten dan Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan membuatnota kesepahaman tertanggal 11 November 2008 ;Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN tersebut BPKP melakukanpekerjaan yang bukan atas perintah Presiden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-09-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 September 2016 — KANISIUS JANI, S.Ip.
164 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern PemerintahPasal 54 Ayat (1): Setelan melaksanakan tugas pengawasan, aparatpengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasandan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi;Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersarna Ketua BPK, Ketua BPKP,Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, SekertarisKabinet di Istana Kepresidengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
110 — 18
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
73 — 15
  • penyimpangan wajibmengambil langkah langkah yang di perlukan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku;mengelola sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efesien sertameningkatkan kemampuan dan daya gunanya;menjamin ketertiban administrasi keuangan / perbendaharaan baikyang diperoleh melalui program APBN maupun bantuan dari pemdaatau masyarakat serta mengunakannya seoptimal dan seefisienmungkin;Sedangkan aturan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kasatlantas adalah Peraturan kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
186 — 181
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
125 — 53
  • diambil dari BPN akan terlihnat manayang asl;Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN TdnBahwa Ahli bandingkan dengan pembanding diambil dari BPN untuksertifikat akan terlihat mana yang asli dari segi blanko;Bahwa dalam perkara ini Ahli memeriksa sebatas tanda tangannya,sesual dengan permintaaan karena tidak ada pembandingnya jadi tidakbisa memeriksa keseluruhan dan Ahli tidak bisa aktif itu kKewenanganpenyidik;Bahwa dalam pemeriksaan tanda tangan itu ada rentang waktunya,dalam Peraturan Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
162 — 63
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 05-04-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 10 Juni 2024 — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
70 — 0
  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
    52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.