Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/PDT.G/2011/PN.JBI
Tanggal 5 April 2011 — SITI HOIRIAH, DK (para pemohon PK) lawan DEWANTO ATTAN (Para Termohon PK)
107 — 94
  • mengungsi karena dipaksa dan diancam akan dibunuh bilabertahan dalam rumah, dan para penghuni keluar tepatnya pada malam hari sekitar jam 22.00Wib di bawah guyuran hujan.Bahwa selama berada di pengungsian PARA PENGGUGAT dan keluarganya hidup secaraberpindahpindah (nomaden) layaknya bagaikan pengemis yang berpindahpindah dari satutempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya pada tanggal/5 Desember...........5 Desember 2010, PARA PENGGUGAT dan beserta keluarganya dapat kembali ke rumahsetelah Kapolri
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat HALIM SUSANTO Tergugat KEPALA SUBDIREKTORAT VI JAKSI DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
393 — 166
  • Office AJI& ASSOCIATE, yang berkedudukan di Ruko Stadion Citarum No. 6 Bugangan,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.0323/PMH/LOAA/VII/2017 tanggal 12 Juni 2017 , sedangkan Tergugat datangdipersidangan :JALAL, SH (PAMEN BIDKUM POLDA), HARTANTO (PAMENBIDKUM POLDA) , WAWAN MULIAWAN,SH.MH (PENYIDIK SUBDIT VI JAKSIDITTIPDEKSUS BARESKRIM POLRI), FIDIAN S.SH.MH (KASUBSG BSNHSTPIDHSM DIVKUM POLRI), semuanya KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ,berdasar surat berintah KAPOLRI
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
86 — 19
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 24 April 2013 — - Drs. MOHAMMAD NTHAI, MM
96 — 30
  • Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati /Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMDdengan berita acara penyerahan.Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jJasa yangdilaksanakannya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 8 Nopember 2016 —
404 — 189
  • transaksi pengiriman darirekening Terdakwa ke perusahaan RUIS, dan dari system saksi tidaktahu yang melakukan Terdakwa atau bukan, kalau melihat dari datapengeluaran over booking / pemindah bukuan dengan melalui cek ataubilyet giro di teller ;Bahwa yang bertanggung jawab menanda tangani cek itu adalahTerdakwa sendiri, tidak bisa dikuasakan kepada orang lain ;Bahwa saksi memberikan rekening koran atas nama terdakwa ataspermintaan dari pihak Kepolisian dan kalau permintaan tersebut adatanda tangan dari Kapolri
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
73 — 11
  • Bahkan metode pemeriksaan yang telah disepakti berdasarkanMOU Kejagung, Kapolri dan Kepala BPKP tersebut adalah Investigasi yang lebihakurat dibanding metode pemeriksaan dengan study dokumen (Jenis Pemeriksaanbertujuan) dari alat bukti yang sudah disita Jaksa / penyidik atas hasil temuan an.TEGUH (Tergugat III bersama Tergugat II).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
435 — 1096 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bekasi ;365) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi AKMA B dan C Mabes Poiri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggai 27 Juni2012;366) 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (satu) bundelfotocopy Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepadaDirut PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1197 — 870
  • apabila menurut hierarki peraturan perundangundangan,telegram tidak masuk didalam peraturan perundangundangan yang adamenurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanperaturan Perundangundangan ada telegram, maklumat, surat edaranyang semuanya adalah kuasi peraturan tetapi hidup terus meneruskarena memang kebiasaan tersebut tidak diubah padahal UndangUndang sudah mengatakan bila kita mau membuat sebuah peraturanyang mengikat maka buatlah dia dalam Peraturan, Keputusan tetapidalam tradisi Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
111 — 19
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
431 — 298
  • menjadi Satgas di wilayah Indonesia bagian timur SejakJanuari 2021;Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya Alam (GNPSDA) KPK dimana saksi masuk dalam semuasektor SDA baik perkebunan, kehutanan, Pertambangan, Kelautan,Perikanan dan Migas dan ditandatangani nota kesepakatan ini di IstanaNegara pada tanggal 19 Maret 2015 dihadiri oleh Presiden dan WakilPresiden, 20 Menteri, 7 Kepala Lembaga juga ada kesepakatan paraHPH yang ditanda tangani oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
232 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 149 PK/Pid.Sus/2015Bahwa oleh karena itu, lalu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan praperadilan terhadap Kapolri dan Kapoldasu Cq.Direktur Reserse Kriminal Knusus Poldasu melalui Pengadilan NegeriMedan Reg.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
543 — 290
  • Maka pembuktiannya melekat pada keh adiransaksi di persidangan.Bahwa dalam hal Polri hanya bertugas sebagai pengawas PPNS dan tidakboleh menjadi penyidik, sesuai dengan ketentuan UU OJK sudah diaturbahwa penyidiknya adalah PPNS OJK atau penyidik Polri yangdiperbantukan jadi status hukumnya masih Penyidik OJK, maka akibathukum dari produk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri yangbertentangan dengan UU Kepolisan, Perkap KAPOLRI, dan UU OJKadalah berarti perbuatan pemeriksaan tersebut dilakukan
    YUNUS HUSEIN, SH., LLM, dengan disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungun pekerjaan apapun;Bahwa mengenai karakteristik dari UndangUndang Perbankan dari sisipenerapan UndangUndang Perbankan khususnya berkaitan TindakPidana di bidang Perbankan, ada kerjamasa antara Gubernur BankIndonesia (BI), Kapolri, dan Jaksa Agung dalam mengkordinasikanpenanganan' Tindak Pidana di bidang Perbankan, sehinggapenanganannya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
89 — 138
  • Klatene Kepres No. 103 tahun 2001 tanggal 13September 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana terakhir diubahdengan Peraturan Presiden RI Nomor 11tahun 2005 tanggal 13 Januari 2005.e Surat Keputusan bersama Kapolri dan KepalaBPKP tanggal 29 April 2002 tentang kerjasama dan penanganan kasus yang berindikasitindak pidana.e Surat Kepala Kepolisian Wilayah SurakartaNomor Pol : B 3858/XI/2006 / Reskrim,tanggal 10
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
170 — 44
  • Artinya adalah Bahwa, sebelum ada aturanyang mengaturnya maka seseorang tidak dapat dikatakan bersalah;Bahwa, kejahatan pemalsuan ada 2 yaitu tentang membuat dantentang menggunakan;Bahwa, beban pembuktian ada di Jaksa Penuntut Umumberpedoman Bahwa, dokumen yang diajukan ke Pengadilan terkaitdalam keabsahan menurut Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 di atursecara Khusus di Pasal 80 ayat 1 tentang tatacara, persyaratan,pemeriksaan, alat bukti dan lab forensik kepolisian RI;Halaman 116 Putusan Nomor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 1 Juli 2019 — Ir. Yanto Agustian Bin H. Halim
144 — 165
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
114 — 18
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo
569 — 529
  • Memantau kapalkapal asing yang melintas disekitarstasiun Bakamla dan melaporkan kepada Panglima TNIdan KAPOLRI melalui Pusdalops TNI dan KabahakamPolri.g. Memberikan dukungan sistem IT kepada instansi lainyang membutuhkan .h. Berkoordinasi dengan seluruh instansi yangmengelola informasi tentang kemaritiman baik di dalammaupun di luar negeri.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
115 — 24
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda.Bahwa betul diketahui adanya NOTA KESEPAHAMAN yang dibuatantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BPKP tertanggal 28September 2007 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala KejaksaanTinggi Banten, Kapolda Banten dan Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan membuatnota kesepahaman tertanggal 11 November 2008 ;Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN tersebut BPKP melakukanpekerjaan yang bukan atas perintah Presiden
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — IR. SAHADI, MT., bin SUKARDJO (TERDAKWA)
71 — 26
  • menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;5) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;6) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa;7) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pimpinan instansinya;8) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;9) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asetlainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri